Sistem KPU











Kritik & Saran
Rabu, 22 April 2015
  i made widia
  Rekrutmen PPK
 
Selasa, 14 Mei 2013
  Suradi,S.Pd
  Simulasi
 

Statistik Pengunjung


21263543

Pengunjung hari ini : 155
Total pengunjung : 142030

Hits hari ini : 753
Total Hits : 21263543

Pengunjung Online: 3


 
 
Sejarah KPU

Secara institusional, KPU yang ada sekarang merupakan KPU ketiga yang dibentuk setelah Pemilu demokratis sejak reformasi 1998. KPU pertama (1999-2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999 yang berisikan 53 orang anggota yang berasal dari unsur pemerintah dan Partai Politik dan dilantik oleh Presiden BJ Habibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001 yang berisikan 11 orang anggota yang berasal dari unsur akademis dan LSM dan dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001. KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan 7 orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum
 
Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.
 
Tepat 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran di kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan.
 
Untuk itu atas usul insiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensyahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
 
Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.
 
Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.
 
Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
 
Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.
 
Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
 
Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji.
 
Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.
 
Cara pemilihan calon anggota KPU-menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu-adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and proper test. Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang N0 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tes administratif, 45 orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007

 
Video Kegiatan
Video Lainnya

Situs Terkait


KPU RI
www.kpu.go.id
 


PPID KPU PROVINSI BALI
ppid.kpu.go.id/?idkpu=5100
 


KPU Kota Denpasar
kpu-denpasarkota.go.id
 


KPU Kabupaten Badung
www.kpu-badungkab.go.id
 


KPU Kabupaten Tabanan
www.kpu-tabanankab.go.id
 


KPU Kabupaten Jembrana
www.kpu-jembranakab.go.id
 


KPU Kabupaten Buleleng
kpu-bulelengkab.go.id/
 


KPU Kabupaten Bangli
kpu-banglikab.go.id
 


KPU Kabupaten Karangasem
kpu-karangasemkab.go.id
 
Situs Terkait Lainnya

Jajak Pendapat

Secara keseluruhan, apakah Anda puas dengan penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Bali ?
Sangat Puas
Puas
Cukup Puas
Tidak Puas

Hasil Jajak Pendapat
 
Dari :222 Responden
Lihat hasil lebih lengkap
 
Berita KPU Denpasar
Jumat, 15 Desember 2017
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pendidikan Pemilih
 

Selasa, 14 Desember 2017
Pemunashan Surat Suara Pilkada 2015
 

Selasa, 13 Desember 2017
Penyerahan Hasil Penelitian Administrasi 14 Partai Politik
 

Selasa, 30 November 2017
FGD KPU Denpasar, Membaca UU No. 7 Tahun 2017
 


 
Berita KPU Badung
Kamis, 14 Desember 2017
Pasca Rakor Nasional, KPU Badung Kembali Gelar Rakor Penataan Dapil Pemilu 2019
 

Selasa, 13 Desember 2017
KPU Badung Sasar Pemilih Pemula di SMK Prshanti Nilayam
 

Selasa, 12 Desember 2017
KPU Badung Sampaikan Berita Acara Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan ke 14 Parpol
 

Selasa, 12 Desember 2017
KPU Badung Sosialisasikan Pilgub Bali 2018 di SMAN 1 Kutsel
 


 
Berita KPU Gianyar
Selasa, 12 Desember 2017
RAPAT PLENO TERBUKA DAN PENYAMPAIAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN PARPOL DI GIANYAR
 

Selasa, 10 Desember 2017
RAPAT KERJA PENYUSUNAN DAPIL DAN ALOKASI KURSI PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN GIANYAR
 

Selasa, 06 Desember 2017
RAPAT PERSIAPAN VERIFIKASI FAKTUAL KEGANDAAN ANGGOTA PARTAI POLITIK PADA MASA PERBAIKAN
 

Selasa, 03 Desember 2017
HANOMAN DIDAULAT PADA PELUNCURAN MASKOT DAN JINGLE PILKADA GIANYAR 2018
 


 
Berita KPU Tabanan
Jumat, 15 Desember 2017
KPU TABANAN MENGADAKAN RAKER PENYUSUNAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI PEMILU TAHUN 2019
 

Selasa, 07 Desember 2017
KPU KABUPATEN TABANAN MENYELENGGARAKAN FOCUS GROUP DISCUSSION
 

Selasa, 25 November 2017
DOA BERSAMA, PELUNCURAN MASKOT DAN JINGLE PILGUB BALI TAHUN 2018
 

Selasa, 16 November 2017
KPU KABUPATEN TABANAN MENYAMPAIKAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019
 


 
Berita KPU Jembrana

 
Berita KPU Buleleng
Rabu, 13 Desember 2017
KPU KABUPATEN BULELENG GELAR FGD UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT KABUPATEN BULELENG PADA PILGUB 2018 DAN PILEG 2019
 

Selasa, 13 Desember 2017
KPU BULELENG GELAR RAKOR PENGELOLAAN DANA HIBAH BERSAMA KETUA DAN SEKRETARIS PPK SE-KABUPATEN BULELENG
 

Selasa, 13 Desember 2017
JELANG VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK, KPU BULELENG GELAR BIMTEK KEPADA VERIFIKATOR LAPANGAN
 

Selasa, 12 Desember 2017
KPU BULELENG SERAHKAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI PERBAIKAN PARPOL
 


 
Berita KPU Bangli
Sabtu, 14 Oktober 2017
KPU Bangli ‘’Gandeng’’ Panwas Sosialisasikan Pilkada Bali
 

Selasa, 13 Oktober 2017
Jumlah Sesuai Dengan SIPOL, Dokumen PSI Diterima
 

Selasa, 13 Oktober 2017
Jumlah Tidak Sesuai Dengan SIPOL, Dokumen Nasdem Dikembalikan
 

Selasa, 13 Oktober 2017
Ibu – Ibu Desak Dilibatkan Dalam Pemilu
 


 
Berita KPU Karangasem
Rabu, 06 Desember 2017
Penelitian Administrasi Perbaikan Parpol, Tim Verfak Datangi Rumah Warga
 

Selasa, 03 Desember 2017
KPU Kabupaten/Kota Se Indonesia Bantu Korban Bencana Gunung Agung
 

Selasa, 30 November 2017
Daerah Rawan Sudah Tidak Berpenghuni. Kantor Desa Pindah, PPS Mengikuti
 

Selasa, 29 November 2017
Pemerintah Diharapkan Buat Skenario Penanganan Pengungsi
 


 
Berita KPU Klungkung
Jumat, 15 Desember 2017
Tokoh Nusa Penida Dimohon untuk ikut Bantu Sosialisasikan Pemilu dan Pilkada Klungkung
 

Selasa, 14 Desember 2017
KPU KLUNGKUNG AJAK TOKOH MASYARAKAT SEBARKAN INFORMASI PEMILU DAN PILKADA
 

Selasa, 13 Desember 2017
KPU Klungkung Dekati Tokoh adat dan Pemuda dalam Sosialisasikan Pemilu dan Pilkada
 

Selasa, 12 Desember 2017
Sosialisasi Pemilu dan Pilkada KPU Klungkung Hadirkan Tokoh adat dan Pemuda
 


 
 
Copyright © 2012 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali. All rights reserved.
Alamat : Jalan Tjok Agung Tresna 8 Denpasar - Bali Indonesia
Telpon : +62 361 - 222498
Fax : +62 361 - 261000
Email : kpubali@yahoo.com