Pakta Integritas Tegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu

  • 18 Juni 2018
  • Dibaca: 244 Pengunjung
Pakta Integritas Tegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Denpasar, bali.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali (KPU Bali) melaksanakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kesiapan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2018 di Provinsi Bali. Rapat yang dilaksanakan di Gedung Wiswasabha Utama Kantor Gubernur Bali tersebut mendatangkan Ketua Bawaslu RI Abhan dan Ketua KPU RI Arief Budiman sebagai Narasumber serta mengundang jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi Bali, Stakeholder inti terkait, Tim Kampanye dan LO masing-masing Pasangan Calon, Media, Akademisi serta organisasi kemasyarakatan yang ada di Bali. (18/07/18)

Ketua KPU Bali Dewa Raka Sandi mengatakan Rapat Koordinasi kali ini merupakan rapat yang sangat penting dan strategis sebagai bentuk koordinasi dan evaluasi puncak dalam menyongsong pelaksanaan Pemilihan Serentak yang akan dilakanakan pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang. Raka Sandi berharap, pihak penyelenggara dan seluruh stakeholder sudah benar-benar mempersiapkan segal hal dengan baik sesuai porsinya masing-masing, sehingga pelaksanaan Pemilihan Serentak di Provinsi Bali dapat berjalan dengan secara demokratis, berintegritas dan bermartabat.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam sambutannya menghimbau kepada seluruh stakeholder agar semakin memantapkan komitmen bersama untuk menyukseskan Pemilihan Serentak di Provinsi Bali sehingga nantinya dapat menghasilkan terpilihnya Kepala Daerah yang terbaik dari calon-calon yang ada dan tentunya berdasarkan hati nurani masyarakat.

Mangku Pastika juga menekankan bahwa untuk menciptakan Bali yang aman bukanlah tugas yang mudah. “Bali yang aman bukan Taken For Granted, bukan jatuh dari langit tetapi menuntut komitmen, tanggung jawab dan kewaspadaan kita semua” tegasnya. Diakhir sambutannya, Mangku Pastika berharap agar Bawaslu Bali dan KPU Bali beserta jajarannya untuk fokus dalam melaksanakan tugasnya serta tetap bersinergi terutama dalam membangun partisipasi dan pengawasan masyarakat.

Dalam acara tersebut, sebagai momentum strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi dan harapan yang sangat besar dari rakyat agar Pemilu terselenggara dengan penuh integritas, bermartabat dan berbudaya demi masa depan demokasi, negara dan bangsa yang lebih baik, jajaran KPU Bali serta KPU Kabupaten/Kota se-Bali menandatangani 11 janji kepada rakyat Indonesia yang dituangkan dalam pakta integritas.

Pakta Integritas KPU Provinsi Bali antara lain:

  1. Menyelenggarakan Pemilihan Serentak Tahun 2018  berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil secara profesional, efektif dan efisien.
  2. Memenuhi hak konstitusional Warga Negara Indonesia (WNI) untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara baik dan menjaga suara pemilih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
  3. Memperlakukan secara adil, imparsial dan non-partisan kepada peserta dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa kecuali.
  4. Membuka partisipasi dan akses publik atas perumusan kebijakan, proses penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2018 dan berbagai data serta informasi yang terkait dengan Pemilihan Serentak Tahun 2018 sesuai peraturan perundang-undangan.
  5. Menolak pemberian, permintaan dan perjanjian dalam bentuk apapun baik langsung atau tidak langsung yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip Pemilihan Serentak Tahun 2018 yang jujur dan adil bagi peserta Pemilihan Serentak Tahun 2018, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu.
  6. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
  7. Mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan Serentak Tahun 2018  oleh peserta, simpatisan, masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  8. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2018.
  9. Bekerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas Pemilu, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas, non partisan dan adil.
  10. Mengambil kebijakan-kebijakan KPU secara kolektif dalam rapat pleno.
  11. Bekerja sampai pada berakhirnya mandat jabatan dengan sepenuh waktu jujur dan adil.

Pada sesi berikutnya, dilanjutkan dengan paparan Ketua Bawaslu RI didampingi Anggota KPU Bali Ni Wayan Widhiasthini selaku moderator. Dalam paparnya Abhan berharap rapat kali ini benar-benar dimanfaatkan untuk berkoordinasi. Menurutnya, ada tiga komponen penyelenggara yang berperan untuk menyukseskan pemilu yaitu KPU sebagai pelaksana tahapan, Bawaslu sebagai pengawas pelaksanaan tahapan dan DKPP sebagai lembaga penjaga kode etik penyelenggara Pemilu.Abhan menambahkan, Integritas dari penyelenggara merupakan hal penting dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu. “Kami berharap integritas ini diawasi oleh semua elemen masyarakat secara bersama-sama” tambahnya.

Diakhir acara, didampingi oleh Ketua KPU Kabupaten Buleleng Gede Suardana, Ketua KPU RI Arief Budiman beserta pihak dari KPU Bali, Bawaslu Bali dan Polda Bali memberikan arahan serta paparannya. Arief Budiman menggaris bawahi mengenai komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam sebuah pemilihan. Komponen tersebut yaitu kesehatan personil/penyelenggara, ketersediaan anggaran serta kelengkapan logistik. Ketiga hal ini merupakan ukuran awal siap atau tidaknya sebuah pemilihan.

Untuk sesi pemaparan materi, masing-masing pihak terkait menjelaskan mengenai kesiapannya dalam mendukung dan menyuseskan rangkaian tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2018 khususnya di Provinsi Bali. (gb.red/Foto KPU Bali/gb/Hupmas)   

Pakta Integritas KPU Provinsi Bali

  • 18 Juni 2018
  • Dibaca: 244 Pengunjung

Berita Terkait Lainnya

Cari Berita