KPU Bali Sosialisasikan Mekanisme dan Persyaratan Pencalonan Pemilu 2019

  • 03 Juli 2018
  • Dibaca: 350 Pengunjung
Print Friendly and PDF
KPU Bali Sosialisasikan Mekanisme dan Persyaratan Pencalonan Pemilu 2019

Denpasar, bali.kpu.go.id – Mempersiapkan masa Pengajuan Daftar Calon DPRD Provinsi Bali (4-17 Juli 2018) dan Pendaftaran Calon Anggota DPD Dapil Provinsi Bali (9-11 Juli 2018), Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali (KPU Bali) melaksanakan Sosialisasi Tahapan Pencalonan Pemilu Tahun 2019. (03/07/18)

Mengundang Kapolda Bali, Ketua Bawaslu Bali, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Kepala Pengadilan Negeri Denpasar, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bali, Ketua HIMPSI Bali, Kepala BNN Provinsi Bali, Direktur Rumah Sakit Pemerintah di Bali serta Liaison Officer (LO) dari masing-masing Bakal Calon Perseorangan dan Partai Politik acara dibuka oleh Ketua KPU Bali Dewa Raka Sandi.

Dalam sambutanya, Raka Sandi mengatakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan sangat penting terkait dengan persyaratan calon yakni terkait dengan persyaratan kesehatan yang meliputi kesehatan jasmani, rohani dan bebas narkotika serta surat keterangan lainnya yang harus melibatkan/dikeluarkan oleh institusi-institusi  tertentu.

Anggota KPU Bali Divisi Teknis Ni Putu Ayu Winariati dalam kesempatan tersebut menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme dan persyaratan pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada seluruh peserta yang terdiri dari LO dari masing-masing Bakal Calon dan Partai Politik tersebut.

Winariati juga menekankan saat ini seluruh Partai Politik Peserta Pemilu sesuai tingkatannya wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen syarat bakal calon ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang telah disediakan oleh KPU RI.

Terkait dengan dokumen syarat bakal calon, dalam rapat tersebut disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

  1. Rumah Sakit Pemerintah dapat menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan bebas Penyalahgunaan Narkoba, apabila rumah sakit tersebut memiliki kemampuan, kewenangan dan memenuhi syarat.
  2. Rumah Sakit yang menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan bebas Penyalahgunaan Narkoba, harus bertanggungjawab jika suatu ketika dikonfirmasi oleh pihak berwenang tentang proses dan hasil pemeriksaan.
  3. Rumah Sakit Polri, TNI, dan Bali Mandara merupakan Rumah Sakit Pemerintah dan dapat menerbitkan Surat Keterangan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan bebas Penyalahgunaan Narkoba selama memiliki kemampuan, kewenangan dan memenuhi syarat.
  4. Pengesahan Fotocopy ijasah untuk Pendidikan Dasar dan Menengah disahkan oleh Sekolah atau Dinas Pendidikan Provinsi sesuai dengan domisili calon, sedangkan untuk ijasah perguruan tinggi dalam negeri disahkan oleh pejabat di Perguruan Tinggi yang bersangkutan. (gb.red/Foto KPU Bali/gb.red)
  • 03 Juli 2018
  • Dibaca: 350 Pengunjung

Berita Terkait Lainnya

Cari Berita