Lindungi Hak Pililh Masyarakat Melalui GMHP

  • 02 Oktober 2018
  • Dibaca: 656 Pengunjung
Print Friendly and PDF
Lindungi Hak Pililh Masyarakat Melalui GMHP

Denpasar, bali.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali (KPU Bali) melaksanakan Rakor Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) dengan melibatkan Bawaslu Provinsi Bali, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan KB Provinsi Bali, Kanwil Hukum dan Ham Wilayah Provinsi Bali, Kesbangpol dan Parpol Peserta Pemilu 2019. (02/10/18)

Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan dalam sambutannya menyampaikan bahwa rapat hari ini merupakan rapat pertama yang dilaksanakan oleh Komisioner KPU Provinsi Bali Periode 2018-2023.  Kesempatan tersebut juga digunakan sebagai ajang memperkenalkan jajaran baru Komisioner KPU Provinsi Bali.

Lidartawan mengatakan bahwa GMHP yang akan dilaksanakan sejak tanggal 1 Oktober 2018 hingga 28 Oktober 2018 tersebut dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu, Partai Politik dan pemerintah untuk menyempurnakan kembali Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) yang telah ditetapkan secara nasional pada tanggal 16 September yang lalu. “kita akan perbaiki elemen data pemilih yang belum akurat, serta mendata pemilih yang belum terdaftar dalam DPT tegas Lidartawan.

Selanjutnya paparan terkait GMHP disampaikan oleh I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya selaku Divisi Data dan Informasi menguraikan teknis pelaksanaan penyusunan DPTHP-1 serta peran stakeholder pemilu dalam mensukseskan terciptanya data pemilih yang akurat, komprehensif dan termutakhir.

Menurutnya, kedepan KPU Bali sangat membutuhkan dukungan dari Bawaslu Provinsi Bali, Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil & KB serta Kanwil Hukum dan Ham untuk menfasilitasi pendataan Penghuni Lapas/Rutan yang selama ini berkendala dengan indentitas kependudukan.

Pada kesempatan tersebut, Bawaslu Provinsi Bali memberikan apresiasi kepada KPU untuk semangat dalam mengawal hak konstitusi setiap Warga Negara Indonesia (WNI). Bawaslu dan KPU secara bersama sama dan simultan melakukan pencermatan bersama data pemilih serta membuat posko untuk mengakomodir pendaftaran pemilih dan tanggapan masyarakat terhadap data pemilih.

Data kependudukan yang sangat komplek, perlu dicarikan solusi untuk menata dengan baik data pemilih pemilu yang akurat, komprehensif dan termutakhir.

Kesimpulan dari Rapat Koordinasi tersebut terdapat 7 point pokok yaitu :

  1. GMHP dilaksanakan mulai 1 Oktober 2018 hingga 28 Oktober 2018 dengan melakukan pencermatan data anomali, ganda dan menambah pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih;
  2. KPU Kabupaten/Kota sudah melakukan koordinasi dengan Stakehoder untuk menyampaikan tahapan penyempurnaan DPTHP dan GMHP; Posko Layanan Pemilih sudah dibentuk di Tingkat Desa/Kelurahan;
  3. Sudah ada instruksi dari Kemendagri kepada Disdukcapil untuk melakukan Jemput Bola perekaman KTP-EL; Dinas Dukcapil & KB memastikan ketersediaan keping KTP-EL;
  4. Disdukcapil Kabupaten/Kota sudah dapat melakukan perekaman KTP-EL untuk penduduk yang berasal dari Luar Kabupaten/Kota;
  5. Kendala pendataan warga binaan di Lapas/Rutan adalah Identitas tidak lengkap dari warga Binaan;
  6. Bawaslu bersama KPU akan bersinergi dalam mengawal hak konstitusi WNI untuk tercatat dalam daftar pemilih;
  7. Dinas Catatan Sipil dan Kementrian Hukum dan HAM berkomitmen untuk memfasilitasi warga binaan untuk terdaftar dalam daftar pemilih;
  • 02 Oktober 2018
  • Dibaca: 656 Pengunjung

Berita Terkait Lainnya

Cari Berita