Rakor Fasilitasi dan Pemasangan APK Pemilu 2019

  • 03 Oktober 2018
  • Dibaca: 481 Pengunjung
Print Friendly and PDF
Rakor Fasilitasi dan Pemasangan APK Pemilu 2019

Denpasar, bali.kpu.go.id – KPU Provinsi Bali menyelenggarakan Rapat Koordinasi terkait dengan fasilitasi dan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu 2019, Rapat ini berlangsung untuk menindak lanjuti Surat Edaran KPU RI Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Petunjuk Teknis Fasilitasi APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019 bahwa Alat Peraga Kampanye dicetak oleh KPU. Rakor diselenggarakan diruang rapat KPU Provinsi Bali (03/10/2018).

KPU Provinsi Bali mengundang Ketua, Anggota Divisi Parmas dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Bali dalam pelaksanaan rakor tersebut. Rapat Koordinasi dibuka oleh Anggota KPU Bali Divisi SDM dan Parmas John Darmawan dalam paparannya menyampaikan bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Juknis nya  Pencetakan Alat Peraga Kampanye (APK) Peserta Pemilu dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. APK yang difasilitasi berupa Baliho dan Spanduk,  KPU Kabupaten/Kota diharapkan agar mencermati dengan teliti alokasi anggaran yang tersedia sesuai dengan DIPA 076 KPU serta dihitung jumlah dan ukuran APK yang akan difasilitasi oleh KPU sesuai dengan Juknis Kampanye KPU RI Nomor: 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018. yang tidak difasilitasi oleh KPU, jika harus melalui proses tender, diharapkan melakukan proses melalui KPU Provinsi Bali.

John menambahkan apabila telah disepakati ukuran yang akan dicetak serta dihitung jumlahnya agar segera dilakukan survey harga untuk menetapkan pengadaan barang/jasa. Apabila pengadaan APK diperlukan tender lelang bisa langsung bersurat untuk dilakukan lelang melalui ULP di KPU Provinsi Bali. Masing-masing KPU Kabupaten/Kota diberikan kesempatan untuk menyampaikan  laporan terkait ukuran dan zona pemasangan APK yang telah ditetapkan.

Rakor diakhiri dengan himbauan agar KPU Kabupaten/Kota melakukan koordinasi terkait penambahan zona pemasangan APK dengan pemerintah daerah setempat dan Partai Politik peserta Pemilu. (psd-bud.red/Foto KPU BALI/gb/Hupmas)

  • 03 Oktober 2018
  • Dibaca: 481 Pengunjung

Berita Terkait Lainnya

Cari Berita