GMHP Kesempatan Untuk Penyempurnaan Data

  • 29 Oktober 2018
  • Dibaca: 2081 Pengunjung
Print Friendly and PDF
GMHP Kesempatan Untuk Penyempurnaan Data

Denpasar, bali.kpu.go.id - Rapat dengan materi Penyempurnaan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPTHP) dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali (KPU Bali) dengan mengundang Bawaslu Bali, Kanwil Hukum dan Ham Wilayah Bali, Disdukcapil KB Bali beserta Disdukcapil Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pemutakhiran yang dihadapi KPU  Kabupaten-Kota se-Bali. (29/10/18)

I Gede John Darmawan mewakili Ketua KPU Bali dalam sambutan pembukanya menyampaikan bahwa KPU berkewajiban untuk melindungi Hak Konstitusi Warga Negara Indonesia (WNI), oleh sebab itu KPU Bali mengundang stakeholder untuk ikut serta dalam menjaga Hak Konstitusi WNI. John juga menyampaikan harapannya untuk dapat menciptakan Daftar Pemilih yang akurat dan nantinya dipergunakan sebagai pedoman perencanaan Logistik Pemilu.

Dalam kesemparan tersebut, John juga menyampaikan berdasarkan Kementerian Dalam Negeri, disampaikan bahwa data kependudukan yang sudah ada dalam DB kependudukan dimana ada 31.000.000 penduduk yang belum tercatat dalam Daftar Pemilih. Tentu hal itu menjadi salah satu acuan dalam menyempurnaan DPTHP-1 yang nantinya ditetapkan menjadi DPTHP-2 oleh KPU Kabupaten/Kota. “ini adalah tanggung jawab kita bersama dalam mewujudkan Daftar Pemilih yang akurat dan terupdate” tegas John.

Selaku Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Anggota KPU Bali Ngurah Darmasanjaya menyampaikan paparan berupa materi dan arahan KPU RI yang  berisikan antara lain adalah kemampuan KPU dalam memetakan stakeholder internal dan eksternal untuk berkoordinasi dalam melaksanakan pemilu serta pelaporan kegiatan daerah kepada KPU RI sesuai dengan jenjang yang ada dalam struktur KPU yang hirarki. Ngurah juga menjelaskan bahwa Tahapan Pemilu adalah bagian dari perencanaan, yang bertujuan untuk memperhitungkan seluruh tahapan pemilu teralokasi anggaran, oleh karena itu jangan sampai ada tahapan yang tidak didukung anggaran. Sedangkan setiap kegiatan dapat dibuatkan SOP/Juknis dalam disetiap pelaksanaannya.

Pembahasan pokok yang diurai dalam rapat adalah pendataan warga binaan di Lapas/Rutan dan Perekaman KTP-EL yang masih menjadi hambatan bagi para pemilih untuk dapat terdaftar dalam daftar pemililh. Kepala Lapas/Rutan menyampaikan jumlah warga binaan yang belum masuk DPT/DPTHP dikarenakan terkendala kelengkapan identitas dan kepemilikan KTP-EL. Disdukcapil terkait juga menyampaikan kendala yang dihadapi dalam melakukan perekaman/pengecekan identitas penduduk diluar wilayah kerja adalah adanya pembatasan akses data bila mengecek identitas warga diluar wilayah.

Anggota Bawaslu Bali mengapresiasi setiap langkah dan upaya yang telah dilakukan KPU Bali beserta jajarannya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan pemutakhiran dengan melibatkan stakeholder terkait. Dimana permasalahan ini harus diselesaikan bersama mengingat menjadi tanggung jawab bersama dalam menjaga Hak Konstitusi setiap WNI.(swb.red/Foto KPU Bali/gandi/Hupmas)

  • 29 Oktober 2018
  • Dibaca: 2081 Pengunjung

Berita Terkait Lainnya

Cari Berita