Setiap Produk Hukum Wajib Melalui SOP Yang Jelas

  • 27 September 2019
  • Dibaca: 44 Pengunjung
Print Friendly and PDF
Setiap Produk Hukum Wajib Melalui SOP Yang Jelas

Denpasar, bali.kpu.go.id – “setiap SOP harus disertai dengan timing yang jelas, sehingga seluruh produk hukum yang dihasilkan menjadi sah” begitu sepenggal sambutan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan dalam sambutannya pada acara Rapar Koordinasi Penyusunan Penyuluhan Rumusan dan Rancangan Keputusan Peraturan Pemilu dan Pemilihan. (27/09/19)

Mengundang Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan, Kasubbag Hukum dan Staf KPU Kabupaten/Kota se-Bali, acara yang dilaksanakan di Grand Inna Bali Beach Hotel tersebut diisi oleh empat orang narasumber salah satunya yakni Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Hukum dan Pengawasan Anak Agung Gede Raka Nakula yang memaparkan mengenai ruang lingkup tugas divisi hukum dan pengawasan, potensi masalah dan pelanggaran pada proses pemungutan suara serta permasalahan umum dan dampak bagi penyelenggaraan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Pada sesi selanjutnya, materi diisi oleh Kepada Bagian Hukum Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Provinsi Bali Melgia Van Harling tentang Prosedur Standar Operasional (PSO). Dilanjutkan dengan materi mengenai teknik penyusnan keputusan dilingkungan KPU oleh Kasubag Hukum Sekretariat KPU Provinsi Bali dan diakhiri dengan materi tentang Alur Pengajuan dan Arsip Produk Hukum oleh Staf Hukum Sekretariat KPU Provinsi Bali Ni Putu Kartiani.

Acara diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab dan ditutup dengan arahan dari Ketua KPU Provinsi Bali. Lidartwan meminta kepada seluruh jajaran KPU Kabupaten/Kota agar segera mengiplementasikan SOP yang telah dijelaskan pada acara rapat ini. (gb.red/Foto KPU Bali/gb/Hupmas)

  • 27 September 2019
  • Dibaca: 44 Pengunjung

Berita Terkait Lainnya

Cari Berita