Opini

Redesain Napas Demokrasi di Indonesia Fokus Politik Nasional dan Lokal

Oleh: I Kadek Sukara, S.Ag.
Anggota KPU Kabupaten Karangasem / Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,
Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Karangasem
 

Keputusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2025 yang memisahkan Pemilu Nasional digelar pada tahun 2029, sementara Pemilu Lokal/Daerah dihelat pada tahun 2031. Keputusan MK yang diputuskan Kamis, 26 Juni 2025, MK menyatakan bahwa Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah dipisah pelaksanaannya. Keputusan yang bersifat final serta mengikat, ini menandai perubahan penting wajah demokrasi Indonesia dalam siklus 5 tahun sekali. Perubahan serentak lima kotak suara yang selama ini digulirkan sejak 2019 silam, surat suara Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD akan tidak terlihat lagi pada pemilu nasional tahun 2029 nanti.

Pada pemilu nasional nanti hanya terdapat 3 kotak suara saja yakni surat suara Presiden, DPR, dan DPD. Sedangkan surat suara DPRD Provinsi, surat suara DPRD Kabupaten/Kota, proses pelaksanaannya akan berbarengan dengan pemilu daerah yakni pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota. MK menilai bahwa penyelenggaraan pemilu secara bersamaan justru menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari beban kerja berat bagi penyelenggara, penurunan kualitas pemilih, hingga fokus politik yang terpecah.

Dalam penjelasannya, MK menilai bahwa sistem pemilu serentak outputnya yakni efisiensi, tetapi banyak juga problem yang muncul. Seperti tingkat kesalahan pencoblosan, tingginya angka surat suara tidak sah, dan beban berat bagi penyelenggara. Oleh sebab itu, MK menilai pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah merupakan langkah logis untuk menyederhanakan proses pemilihan sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi.

Dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2025 bukan sekadar perubahan jadwal administratif, melainkan sebuah "koreksi sejarah" terhadap beban kerja penyelenggara pemilu di Indonesia. Putusan ini mengamanatkan dekopelasi atau pemisahan antara Pemilu Nasional (2029) dan Pemilu Daerah (2031). Langkah ini diambil sebagai respons atas tragedi Pemilu 2019 dan 2024, di mana penggabungan lima jenis pemilihan dalam satu hari memicu beban kerja yang tidak manusiawi dan menyebabkan ratusan petugas gugur.

Dua Napas Demokrasi : Fokus Nasional dan Lokal

Pemisahan ini membagi energi bangsa menjadi dua fokus utama yang lebih terukur:

Pemilu Nasional 2029, Indonesia akan memfokuskan energi pada pemilihan tingkat pusat, yakni Presiden, DPR RI, dan DPD RI. Dengan hanya mengelola tiga jenis surat suara, volume logistik diprediksi berkurang hingga 40%. Hal ini memastikan petugas

KPPS dapat menyelesaikan penghitungan suara lebih cepat, sehingga hak istirahat mereka tetap terpenuhi.

Pemilu Lokal 2031: Dua tahun berselang, fokus beralih sepenuhnya ke kontestasi lokal yang meliputi pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota, serta DPRD daerah. Pemisahan ini memberikan ruang khusus bagi deliberasi isu-isu daerah tanpa terdistraksi oleh polarisasi politik nasional.

Transformasi Profesionalisme Penyelenggara

Redesain ini mengubah paradigma Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari "mode pemadam kebakaran" yang selalu terburu-buru menjadi pengelola demokrasi yang profesional. Beberapa dampak positifnya meliputi:

1. Mitigasi Risiko Kemanusiaan: Penurunan intensitas kerja fisik secara drastis diharapkan mampu menekan angka kematian petugas hingga mencapai target zero death.
2. Akurasi dan Integritas Data: Dengan beban yang lebih ringan, tingkat human error pada pengisian formulir sertifikat hasil (C.Hasil) dapat diminimalisir, sehingga meningkatkan akurasi data.
3. Optimalisasi Teknologi: Beban server sistem informasi (Sirekap) akan terdistribusi lebih merata, memungkinkan publikasi hasil yang lebih cepat dan transparan kepada publik.

Tantangan dan Konsekuensi Logis

Meskipun menjanjikan perbaikan kualitas, model ini membawa tantangan tersendiri:

• Pembengkakan Anggaran: Penyelenggaraan dua kali dalam satu siklus akan meningkatkan anggaran negara antara 40 hingga 70 persen untuk logistik dan honorarium petugas.
• Risiko Voter Fatigue: Jeda waktu antar-pemilu dikhawatirkan dapat menurunkan partisipasi pemilih di tingkat lokal jika masyarakat merasa terus-menerus berada dalam suasana kampanye.
• Disonansi Kebijakan: Terdapat celah terjadinya ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah pusat (terpilih 2029) dan pemerintah daerah (terpilih 2031) dalam masa transisi.
• Penyelenggara pemilu memiliki beban lebih pada pengelolaan logistik pemilu lokal. Sebelumnya pada saat rezim Pilkada, hanya mengelola logistik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Gubernur dan Wakil Gubernur. Pada pemilu lokal selanjutnya ditambah mengelola logistik surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.

Menatap Masa Depan

Keberhasilan transisi ini sangat bergantung pada kesiapan regulasi turunan (PKPU) yang komprehensif serta manajemen logistik yang adaptif, termasuk strategi penggunaan kembali (reuse) sarana seperti kotak dan bilik suara untuk efisiensi.

Pada akhirnya, Putusan MK 135/2025 adalah langkah moderat paling rasional untuk menyelamatkan kualitas demokrasi sekaligus martabat kemanusiaan para penyelenggara. Dengan beban yang lebih terukur, Indonesia sedang membangun fondasi pemilu yang lebih manusiawi, akurat, dan akuntabel. Pada akhirnya, demokrasi sejati tidak boleh lagi dibayar dengan nyawa petugas di lapangan.