KPU Bali Perkuat Persiapan Kegiatan Kepemiluan dan Dorong Penyelesaian Zona Integritas
Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali melaksanakan Rapat Pleno Rutin untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan sekaligus menyinkronkan agenda masing-masing divisi dan sekretariat. Senin(17/9/2026). Rapat dipimpin Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan.
Salah satu agenda yang menjadi perhatian adalah persiapan pendidikan pemilih pemula yang direncanakan berlangsung di Kabupaten Bangli pada awal Oktober 2026. Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan optimal, KPU Bali akan segera berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Bangli, terutama terkait lokasi, jumlah peserta, serta kebutuhan teknis kegiatan.
Divisi Parmas dan SDM, I Gede John Darmawan akan mengadakan podcast narasumber dari disabilitas tunanetra dengan tema pelayanan dan akses disabilitas pada pemilu. Sedangkan Divisi Teknis Penyelenggaraan, Luh Putu Sri Widyastini membahas persiapan kegiatan bedah buku, rapat bersama partai politik terkait sipol berkelanjutan 17 September ini
Dari Divisi Hukum dan Pengawasan, Anak Agung Raka Gede Nakula menyampaikan hasil Rapat Koordinasi Pengawasan di Bandung, mengintensifkan penguatan pelaksanaan Zona Integritas (ZI) di lingkungan KPU Kabupaten/Kota. KPU Bali mendorong tujuh KPU Kabupaten/Kota yang belum menyelesaikan tahapan ZI agar menjadikannya sebagai salah satu prioritas pimpinan.
Agung Lidartawan juga meminta dilakukan pengecekan terhadap kelengkapan pendukung ZI di masing-masing KPU Kabupaten/Kota. Lima pimpinan KPU Bali nantinya akan melakukan pengecekan secara langsung disaat menghadiri kegiatan di kpu kab/kota sebagai bagian dari penguatan pelaksanaan ZI.
Dalam rapat tersebut turut dibahas mitigasi benturan kepentingan, tindaklanjut BPK, pelayanan prima, pengelolaan SDM, logistik, hingga realisasi anggaran. Hingga rapat berlangsung, realisasi anggaran KPU Bali tercatat sebesar 78,26 persen atau Rp9,32 miliar dari total pagu Rp11,91 miliar.
Melalui rapat pleno rutin, KPU Bali memastikan setiap agenda dan persoalan yang berkembang dapat ditindaklanjuti secara terkoordinasi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kesiapan kelembagaan sekaligus memastikan pelaksanaan tugas kepemiluan berjalan tertib, efektif, dan bertanggung jawab.
(bt.limp/Foto KPU Bali/bt/hupmas)
