Pengembangan JDIH dan Sosialisasi Larangan Penerimaan Gratifikasi

  • 12 Maret 2020
  • 19:25 WITA
berita_201303120308_PengembanganJDIHdanSosialisasiLaranganPenerimaanGratifikasi.jpg

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali melaksanakan Bimbingan Teknis Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum dan Sosialisasi Larangan Penerimaan Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali. (12/03/2020)

Mengundang Komisioner, Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Hukum KPU Kabupaten/Kota se-Bali rapat dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan. Dalam sambutannya Lidartawan mengatakan rapat ini sangat penting dilakukan memandang masih kurangnya pendokumentasian terutama mengenai produk-produk hukum yang dihasilkan oleh KPU,sehingga nantinya KPU dapat menyajikan informasi dokumentasi hukum yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Acara yang dilaksanakan di ruang rapat KPU Provinsi Bali tersebut mendatangkan Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU RI Sigit Joyo Wardono, Tim Inspektorat KPU RI dan Reynal Saputra Kepala Sub Bidang Pemerdayaan dan Penguatan Jaringan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI sebagai narasumber dengan dimoderatori oleh Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Provinsi Bali Melgia Van Harling.

Pada kesempatan tersebut, Sigit Joyo Wardono memaparkan materi mengenai Program dan Kegiatan Divisi Hukum Sekretariat Jenderal KPU RI dimana salah satunya adalah mengenai pengelolaan JDIH KPU yang saat ini sedang dikembangkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sigit meminta kepada jajaran KPU Provinsi dan Kabuapaten/Kota agar memberikan informasi dengan cepat dan benar. Paparan dilanjutkan oleh pihak Kemenkumham RI dengan materi tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).

Sementara, di ruang RPP KPU Bali, seluruh Kasubbag Hukum KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Bali mendapatkan pelatihan pengisian dan pembuatan JDIH yang dipandu langsung oleh Heri Nofiyanto beserta Tim JDIH KPU RI dan pada sesi terakhir diisi oleh pihak Inspektorat KPU RI dengan materi mengenai larangan penerimaan gratifikasi beserta sanksi dan mekanisme penolakannya.

Divisi Hukum KPU Bali Anak Agung Gede Raka Raka Nakula saat penutupan acara menghimbau kepada seluruh peserta agar mengelola portal JDIH KPU dengan baik dan tetap menjaga integritas diri masing-masing sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. (gb.red/Foto KPU Bali/gb/Hupmas)

Komentar