Berita Terkini

Akselerasi Kompetensi Mahasiswa: FH Unud Pantau Efektivitas Program Magang Mandiri

Denpasar, bali.kpu.go.id - KPU Provinsi Bali bersama Fakultas Hukum Universitas Udayana duduk bersama dalam agenda monitoring dan evaluasi program Kampus Berdampak Magang Mandiri pada Rabu (6/5). Kunjungan ini bertujuan memastikan para mahasiswa tidak hanya sekadar magang, tetapi benar-benar mendapatkan insight mendalam mengenai realita dunia kerja di lingkup Sekretariat KPU Bali. Pertemuan ini menjadi ajang diskusi strategis untuk mengidentifikasi capaian sekaligus memetakan solusi atas kendala di lapangan. Sinergi ini diharapkan tidak hanya melahirkan inovasi dalam pendidikan berbasis praktik, tetapi juga mempererat kolaborasi antara institusi penyelenggara pemilu dan akademisi. (bt.limp/Foto KPU Bali/bt/hupmas)

KPU Bali Tingkatkan Kesiapsiagaan Pamdal melalui Bimtek Pengamanan dan Latihan Fisik

Denpasar, bali.kpu.go.id - KPU Provinsi Bali menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengamanan Dalam dan Latihan Fisik Jagat Saksana yang diikuti seluruh Pamdal dan Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik KPU Kabupaten/Kota se-Bali, Kamis (30/4), di Kantor KPU Provinsi Bali. Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menekankan pentingnya kebugaran dan kedisiplinan Pamdal dalam menunjang tugas pengamanan kantor. Ia juga mendorong pelaksanaan kegiatan serupa secara rutin guna meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan publik. Kegiatan diawali dengan latihan fisik dan baris-berbaris oleh Kepolisian Daerah Bali, dilanjutkan materi pencegahan dan penanggulangan kebakaran oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar, serta praktik langsung penanganan kebakaran oleh pesertayang dimoderatori oleh Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Santi Chovarida. Sekretaris KPU Bali, I Made Oka Purnama, menegaskan bahwa Pamdal memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan kerja, sehingga dituntut memahami SOP serta bersikap sigap, ramah, dan profesional. Pada sesi lanjutan, turut hadir perwakilan KPU RI, yakni Kasubbag Pengamanan Dalam Sutami dan Kabag Pengamanan Dalam Setjen KPU RI Sumanto. Keduanya menekankan pentingnya implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan secara konsisten, mulai dari penerimaan tamu, pemeriksaan keamanan, hingga kesiapsiagaan saat kondisi darurat maupun libur panjang. Selain itu, disampaikan pula rencana penguatan kapasitas Pamdal melalui pelatihan lanjutan bagi personel yang belum mengikuti diklat, serta pemenuhan kebutuhan seragam yang tengah diproses oleh KPU RI. Melalui kegiatan ini, KPU Provinsi Bali berharap kapasitas, kedisiplinan, dan kesiapsiagaan Pamdal semakin meningkat dalam mendukung pengamanan lingkungan kerja serta pelaksanaan tahapan pemilu. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Rakor Finalisasi Draft MoU Pemprov Bali dan KPU Provinsi Bali, Fokus pada Penyempurnaan Substansi

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali mengikuti rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Bali dan sejumlah perangkat daerah dalam rangka finalisasi draft Nota Kesepahaman (MoU) tentang sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam persiapan serta penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Kegiatan dilaksanakan secara daring dan dibuka oleh Kepala Biro terkait dengan agenda utama pencermatan substansi draft. Kamis, 30 April 2026 Rapat dihadiri oleh jajaran pimpinan KPU Provinsi Bali, perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, Biro Hukum, serta Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Bali. Dalam pembukaan, disampaikan bahwa draft MoU telah dibagikan kepada seluruh peserta untuk dicermati bersama sebelum disepakati. Pembahasan dilakukan secara rinci dengan menelaah setiap bagian, mulai dari judul, pihak-pihak yang terlibat, hingga jangka waktu kerja sama yang seluruhnya disetujui. Dalam proses tersebut, terdapat penambahan klausul kerahasiaan serta pasal baru terkait monitoring dan evaluasi. Selain itu, dilakukan penyederhanaan dengan menghapus salah satu ayat pada pasal sebelumnya guna menyesuaikan dengan struktur baru yang lebih ringkas dan sistematis. Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan menyampaikan bahwa penyusunan draft telah lebih sederhana dan mudah dipahami. Sementara itu, Sekretaris KPU Provinsi Bali, I Made Oka Purnama menjelaskan bahwa secara internal, dokumen tersebut masih dalam proses pengajuan persetujuan ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Ia berharap tidak terdapat perubahan signifikan sehingga MoU dapat segera ditetapkan. Rapat ditutup dengan kesimpulan bahwa draft MoU telah melalui proses penyempurnaan secara komprehensif melalui pembacaan dan koreksi bersama. Selanjutnya, dengan KPU Provinsi Bali secara paralel menunggu hasil verifikasi dari KPU RI sebelum penetapan resmi dilakukan. (bt.limp/Foto KPU Bali/bt/hupmas)

Dorong Partisipasi Politik Perempuan, KPU Bali Beri Pembekalan di Acara GOW

Klungkung, bali.kpu.go.id - Dalam upaya mendorong pemberdayaan dan partisipasi aktif perempuan di berbagai sektor, khususnya kancah politik, Gabungan Organisasi Wanita (GOW) menyelenggarakan acara Perempuan Bali dan Politik di kantor DPRD Kabupaten Klungkung, yang dihadiri 68 orang peserta dari 19 organisasi perempuan di kabupaten Klungkung pada Kamis (30/04/2026) Acara ini dibuka secara langsung oleh Ketua GOW, Ny. Anak Agung Gde Anom, yang dalam sambutannya menaruh harapan besar agar seluruh perempuan dapat terus berdaya, mandiri, dan saling mendukung satu sama lain Hadir sebagai narasumber, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, Luh Putu Sri Widyastini, menyoroti krusialnya peran perempuan baik di dalam keluarga maupun di ranah publik. Ia memaparkan bahwa perempuan memiliki keunggulan komparatif dibandingkan pria, terutama dalam hal ketelitian dan ketahanan mental.  "Sebagai contoh nyata, kami pernah membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang seluruh anggotanya adalah perempuan. Hasil kinerjanya terbukti lebih rapi, pelayanannya lebih ramah, dan proses administrasinya jauh lebih teliti," ungkap Luh tu. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kehadiran perempuan dalam politik melalui semangat woman support woman (perempuan mendukung perempuan). Solidaritas ini dinilai penting untuk saling mengingatkan dan memperjuangkan kepentingan kaum perempuan. Meski secara umum terdapat sedikit peningkatan keterwakilan perempuan dalam pemilu, Widyastini menyoroti anomali yang terjadi di Kabupaten Klungkung.  "Sangat disayangkan, untuk Kabupaten Klungkung justru terjadi penurunan keterwakilan perempuan di parlemen. Jika pada Pemilu 2019 terdapat 6 orang perwakilan, pada Pemilu 2024 ini menurun menjadi hanya 3 orang," jelasnya. Ia memaparkan bahwa penurunan ini tidak lepas dari berbagai hambatan klasik yang masih membayangi langkah perempuan untuk menjadi pemimpin, di antaranya faktor tingkat pendidikan, kuatnya budaya patriarki, beban peran domestik, hingga penafsiran agama tertentu. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gde Anom, turut memberikan pandangan dan dorongan moril kepada para peserta. Ia mengajak ibu-ibu untuk tidak ragu terus berkarya dan mengambil peran strategis. Namun, ia juga memberikan catatan penting terkait etika dan strategi berpolitik bagi perempuan. "Dalam berpolitik, saya sangat menyarankan agar ibu-ibu meminta izin terlebih dahulu kepada suami dan keluarga besar. Restu keluarga adalah kunci kelancaran, karena jika tidak, hal tersebut justru akan menjadi hambatan di tengah jalan," pesan Anak Agung Gde Anom.  Ketua DPRD juga mengingatkan para peserta untuk memanfaatkan peluang emas dari Undang-Undang Pemilu yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan. "Jika syarat 30% ini tidak terpenuhi, partai tersebut akan ditolak oleh KPU. Manfaatkan peluang ini dengan baik," tegasnya.  Sebagai penutup arahannya, ia menyarankan agar para perempuan yang ingin menjadi legislator membekali diri dengan pengetahuan yang mumpuni dan menerapkan gaya berpolitik yang positif. Langkah awal, menurutnya, dapat dimulai dari lingkup terkecil, seperti aktif berorganisasi dan berpolitik di tingkat banjar maupun lingkungan sekitar. Diwarnai dengan antusiasme tinggi, rangkaian diskusi yang membahas penguatan karakter dan cara mengendalikan emosi dalam pengambilan keputusan bagi perempuan ini berlangsung sangat interaktif. Kegiatan kemudian ditutup secara hangat melalui sesi foto bersama antara narasumber, pengurus GOW, dan seluruh peserta. Kehadiran KPU Provinsi Bali dalam kegiatan ini kembali menegaskan komitmen kelembagaan dalam memberikan pendidikan pemilih yang inklusif. Langkah strategis ini tidak sekadar menjadi forum sosialisasi, melainkan bagian dari upaya sistematis untuk mengoptimalkan partisipasi aktif sekaligus mendorong pemenuhan kuota keterwakilan perempuan di parlemen.

Hadiri Dalam Rapat Kerja KPU Badung, KPU Bali Matangkan Persiapan Satker Menuju WBK 2026

Badung, bali.kpu.go.id - KPU Provinsi Bali terus memperkuat komitmen dalam mengawal reformasi birokrasi di tingkat wilayah. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Kerja Penyusunan dan Pengesahan Rencana Kerja Percepatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Badung, Rabu (29/4/2026). Hadir dalam kegiatan tersebut, Anggota KPU Provinsi Bali Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Anak Agung Gede Raka Nakula, didampingi jajaran Sekretariat KPU Provinsi Bali. Kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan terhadap satuan kerja (satker) yang dipersiapkan untuk dapat diusulkan meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2026. Dalam arahannya, Anak Agung Gede Raka Nakula menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Badung, bersama KPU Kabupaten Jembrana dipilih sebagai satker prioritas yang diusulkan dalam pembangunan Zona Integritas tahun ini. "Berbagai kendala, khususnya terkait pemenuhan administrasi pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) serta penguatan aspek inovasi, harus segera dituntaskan. Kami fokus pada optimalisasi pengisian data dukung dari setiap subbagian agar standar minimal penilaian dapat terlampaui," tegas Raka Nakula. Selanjutnya, agenda pencermatan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dipandu secara teknis oleh Kasubbag yang membidangi Hukum KPU Provinsi Bali, Luh Gede Eka Wahyuni. Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan dokumen serta menetapkan proyeksi nilai secara mandiri sebagai persiapan sebelum dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai Internal. Selain KPU Badung, penermatan juga dilakukan terhadap LKE yang disusun oleh KPU Kabupaten Jembrana yang turut hadir melalui media Zoom Meeting. Ketua KPU Kabupaten Badung, I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra, bersama Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Badung, I Putu Yogi Indra Permana, menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti arahan KPU Provinsi Bali, termasuk melakukan pembaruan pada SK Tim Pembangunan ZI guna mempercepat pemenuhan target. Melalui pendampingan ini, KPU Provinsi Bali berharap KPU Kabupaten Badung dan KPU Kabupaten Jembrana dapat menjadi role model dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, dan berintegritas di lingkungan KPU se-Bali. 

Ketua KPU Provinsi Bali Hadiri Pelatihan e-Monev untuk Perkuat Monitoring dan Evaluasi Kinerja

Denpasar, bali.kpu.go.id -Dalam rangka meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi pembangunan yang lebih efektif dan terukur, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Pelatihan Teknis Sosialisasi e-Monev (Monitoring dan Evaluasi Elektronik) Regional I di Bali, Rabu (29/4/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sistem e-Monev Generasi 4 serta memperkuat kapasitas instansi pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pelaporan program pembangunan secara digital. Melalui pelatihan ini, peserta dibekali pemahaman terkait kebijakan e-Monev, tata cara penggunaan aplikasi, serta ruang diskusi untuk membahas implementasi di masing-masing instansi. Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan turut hadir dalam kegiatan yang dilaksanakan di Aula Pascasarjana Universitas Udayana tersebut, bersama perwakilan instansi vertikal dan pemerintah daerah di Provinsi Bali. Kehadiran ini menjadi bagian dari komitmen KPU Provinsi Bali dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, KPU Provinsi Bali diharapkan mampu mengimplementasikan sistem e-Monev secara optimal sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelaporan dan evaluasi kinerja. Dengan demikian, seluruh proses monitoring program kerja dapat berjalan lebih sistematis, terukur, dan selaras dengan prinsip good governance. (bt.limp/Foto KPU Bali/bt/hupmas)