Berita Terkini

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menerima kunjungan akademik mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) sebagai bagian dari pembelajaran lapangan mengenai tata kelola pemilu. KPU Bali dipilih karena dinilai memiliki karakteristik sosial, budaya, dan geografis yang khas, serta pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang relatif stabil dibandingkan daerah lain. Rabu, 14 Januari 2026 Sebanyak sekitar 70 mahasiswa yang didampingi tiga dosen pembimbing diterima langsung oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan. Kegiatan yang dibuka oleh Ketua KPU Bali  ini menjadi ruang dialog antara penyelenggara pemilu dan kalangan akademisi untuk memperdalam pemahaman tentang sistem kepemiluan di Bali yang melibatkan keberagaman adat dan budaya masyarakat. Dalam pemaparannya, Ketua KPU Provinsi Bali menjelaskan bahwa tata kelola pemilu di Bali memiliki kekhasan tersendiri karena adanya desa adat dan desa dinas yang hingga kini berperan penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Ia juga menegaskan filosofi masyarakat Bali dalam menggunakan hak pilih, yakni dharma agama dan dharma negara sama kedudukannya, sehingga partisipasi politik dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan kebangsaan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep tata kelola pemilu secara teoritis, tetapi juga mampu menganalisis praktik penyelenggaraan pemilu secara kritis dan aplikatif. Kunjungan akademik tersebut diharapkan menjadi media pembelajaran yang efektif serta membekali mahasiswa dengan perspektif praktis sebagai bekal akademik maupun profesional dalam mendukung penguatan demokrasi ke depan. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Penghayatan Nilai Kebangsaan di lingkungan KPU Provinsi Bali dilaksanakan secara rutin setiap hari kerja pukul 10.00 WITA. Kegiatan ini diisi dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila setiap hari (Senin–Jumat), serta pembacaan Panca Prasetya KORPRI setiap hari Rabu. Seluruh pegawai KPU Provinsi Bali berdiri tegak dan mengikuti prosesi secara serempak sebagai wujud penghormatan terhadap simbol-simbol negara serta penguatan semangat nasionalisme. (bt.limp/Foto KPU Bali/bt/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Sekretaris KPU Provinsi Bali, I Made Oka Purnama, melaksanakan sosialisasi sekaligus evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dengan menyampaikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 326 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU. Senin 12/01/2026 Dalam kesempatan tersebut, I Made Oka Purnama menjelaskan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan kehadiran pegawai serta mekanisme pemotongan tunjangan kinerja sebagai bentuk penegakan disiplin dan akuntabilitas. Selain itu, ia juga menginstruksikan agar dikembangkan sistem yang lebih efektif dan mudah dalam merekap absensi serta perhitungan tunjangan kinerja, sebagai penyempurnaan dari sistem yang selama ini telah digunakan. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh seluruh PNS, CPNS dan PPPK di lingkungan KPU Provinsi Bali sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. (bt.limp/Foto KPU Bali/bt/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menggelar Rapat Koordinasi Perencanaan Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026 bersama KPU Kabupaten/Kota se-Bali pada Jumat, 9 Januari 2026, bertempat di Ruang Rapat Lantai II KPU Provinsi Bali. Rapat dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan. Rakor ini dihadiri oleh jajaran Ketua dan Anggota KPU Provinsi Bali, Sekretaris KPU Provinsi Bali, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali, serta Ketua, Anggota, Sekretaris, dan jajaran perencanaan KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Kegiatan bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat perencanaan kinerja serta pelaksanaan anggaran tahun 2026. Dalam arahannya, Ketua KPU Provinsi Bali menekankan pentingnya perencanaan yang matang sejak awal guna meminimalkan temuan administrasi dalam pemeriksaan BPK. Seluruh satuan kerja diminta segera menyelesaikan penandatanganan Perjanjian Kinerja serta mencermati Renstra KPU 2025–2029 sebagai acuan pelaksanaan program. Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya, menyampaikan rencana kegiatan strategis tahun 2026, antara lain rapat pleno berkala, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB), monitoring dan evaluasi, serta target peningkatan nilai SAKIP minimal tiga poin pada masing-masing satker. Sementara itu, Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Hukum dan Pengawasan, A.A. Gede Raka Nakula, mengingatkan kewajiban pelaporan LHKPN serta mendorong penguatan JDIH dan pembangunan zona integritas melalui inovasi dan pemanfaatan media digital. Sekretaris KPU Provinsi Bali, I Made Oka Purnama, menegaskan pentingnya ketepatan waktu penyusunan Perjanjian Kinerja, pemenuhan indikator kinerja program, serta optimalisasi teknologi informasi dan media sosial. Rapat juga diisi dengan pemaparan rencana kinerja KPU Kabupaten/Kota dan sesi diskusi. Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola anggaran yang akuntabel dan bebas temuan pada tahun 2026. (bt.limp/Foto KPU Bali/bt/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menggelar Rapat Pleno Rutin yang dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan pada pukul 11.00 WITA, Jumat, 9 Januari 2026. Rapat pleno ini membahas laporan masing-masing divisi serta kesiapan pelaksanaan program kerja dan pengelolaan anggaran tahun 2026. Pada Divisi Teknis, Luh Putu Sri Widyastini, disampaikan bahwa kegiatan teknis terkait SIPOL Berkelanjutan dan Rakor PAW, kejelasan kegiatan akan disampaikan lebih lanjut oleh Kepala Bagian. Diperkirakan akan terdapat undangan dari KPU RI terkait tahapan ke depan. Terkait pelantikan PAW Raiyusa, disampaikan bahwa pelaksanaan direncanakan pada Januari 2026 dan Surat Keputusan telah terbit. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya melaporkan bahwa kegiatan data telah berjalan dan rencana  selanjutnya dipersiapkan pelaksanaan pleno Semeseter I dan II PDPB tahun 2026. Serta menghadiri Pleno rekap nasional direncanakan baik luring ataupun daring. Monev Pleno kabupaten/kota serta rapat koordinasi dengan stakeholder masing-masing dilaksanakan minimal empat kali dalam satu tahun, serta monev coktas direncanakann setiap triwulan.  Dari Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, I Gede John Darmawan, direncanakan workshop penyusunan modul pendidikan pemilih melalui FGD pada akhir Januari atau awal Februari 2026 agar metode sosialisasi yang sama di sembilan Kabupaten/Kota. Selain itu, workshop dan diklat bagi content creator serta fotografer direncanakan pada pada Maret dan pelaksanaan pendidikan pemilih kepada disabilitas serta perempuan pada Juni dan agustus 2026. Dalam arahannya, Ketua KPU Provinsi Bali, Agung Lidartawan menekankan pembaharuan catatan  dalam Buku Merah, terdapat evaluasi pemeriksaan anggaran perjalanan dinas, serta perlunya diadakan pelaksanaan pelatihan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) bagi Kesekretariatan KPU Kab/Kota se Bali. Dari Kesekretariatan, disampaikan bahwa kegiatan Latsar CPNS dilaksanakan di awal Pebruari - Mei Tahun ini, sementara pengisian pagu minus dan revisi anggaran masih menunggu revisi DJA Pusat. Pada sub bagian Perencanaan,  penyusunan SAKIP secara daring dilaksanakan pada 13 Januari 2026. (bt.limp/Foto KPU Bali/bt/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kelembagaan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali melakukan pengecekan kendaraan dinas pada Jumat, 9 Januari 2026, di lingkungan Kantor KPU Provinsi Bali. Kegiatan ini menjadi bagian dari pengelolaan aset dan upaya menjaga keselamatan serta kenyamanan dalam penggunaan kendaraan dinas. Pengecekan kendaraan dilakukan secara rutin setiap satu bulan sekali, dengan fokus pada kondisi fisik kendaraan, kelengkapan administrasi, serta fungsi teknis penunjang keselamatan, seperti mesin, sistem pengereman, lampu, dan perlengkapan lainnya. Kegiatan ini melibatkan jajaran sekretariat dan pegawai KPU Provinsi Bali yang menggunakan kendaraan dinas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Melalui kegiatan ini, KPU Provinsi Bali berupaya memastikan seluruh kendaraan dinas berada dalam kondisi optimal sehingga siap digunakan kapan pun dibutuhkan. Selain itu, pengecekan rutin juga menjadi langkah preventif untuk meminimalkan potensi kerusakan serta menjaga nilai dan fungsi aset negara. Dengan kendaraan dinas yang terawat dan terkontrol secara berkala, KPU Provinsi Bali berharap kinerja kelembagaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, serta mendukung pelaksanaan tugas pelayanan publik secara profesional. (bt.limp/Foto KPU Bali/bt/hupmas)