KPU Provinsi Bali Gelar Rakor Sinkronisasi Program dan Anggaran 2026
Denpasar, bali.kpu.go.id - Mengawali tahun 2026, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menggelar Rapat Koordinasi Sinkronisasi Perencanaan Program dan Anggaran bersama KPU Kabupaten/Kota se-Bali, Sabtu (3/1/2026). Bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 KPU Provinsi Bali, rapat ini menjadi momentum awal menyamakan persepsi dan langkah dalam pengelolaan program kerja sepanjang tahun.
Rapat dibuka oleh Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya. Ia menegaskan pentingnya keselarasan perencanaan agar seluruh program dan anggaran dapat mendukung pelaksanaan tugas KPU secara efektif dan akuntabel, meskipun di awal tahun anggaran yang tersedia masih terbatas.
Dalam diskusi, Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Hukum dan Pengawasan, Anak Agung Gede Raka Nakula, mendorong seluruh jajaran untuk tetap berinovasi. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi penghambat pelaksanaan komitmen kelembagaan, khususnya kegiatan strategis seperti JDIH dan SPIP yang berkaitan dengan Zona Integritas.
Dari sisi teknis penyelenggaraan, Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Teknis, Luh Putu Sri Widyastini, mengapresiasi penyelesaian SIPOL berkelanjutan serta mengingatkan pentingnya koordinasi dengan Bawaslu dan keterbukaan informasi kepada publik, termasuk terkait proses PAW.
Sementara itu, Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan SDM, I Gede John Darmawan, menyampaikan bahwa pendidikan pemilih menjadi salah satu prioritas nasional tahun 2026. Penyusunan modul sosialisasi bagi pemilih pemula, perempuan, disabilitas, dan daerah 3T direncanakan mulai awal Februari agar dapat digunakan secara berkelanjutan.
Menutup arahan, Sekretaris KPU Provinsi Bali, I Made Oka Purnama, mengingatkan agar seluruh satuan kerja mengelola anggaran yang ada secara cermat sembari menunggu kebijakan lanjutan dari KPU RI. Rapat ditutup dengan pemaparan alokasi DIPA KPU Kabupaten/Kota se-Bali sebagai dasar penyelarasan program ke depan. (bt.limp/Foto KPU Bali/bt/hupmas)
