KPU Bali Laksanakan Apel Pagi, Sekretaris Tekankan Pentingnya Kelengkapan SPJ dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali kembali melaksanakan apel pagi rutin yang berlangsung di halaman kantor KPU Bali, Selasa (4/11/2025). Apel dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi Bali, I Made Oka Purnama, dan diikuti oleh seluruh jajaran sekretariat serta staf. Dalam arahannya, Oka Purnama menyampaikan bahwa saat ini KPU Provinsi Bali masih menunggu pelaksanaan entry meeting oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, setelah sebelumnya BPK Perwakilan Provinsi Bali menyelesaikan kegiatan exit meeting. Ia mengingatkan seluruh bagian agar segera melengkapi dan menyiapkan seluruh dokumen pertanggungjawaban (SPJ) dengan baik dan lengkap. “Untuk setiap bagian mohon memastikan kelengkapan SPJ masing-masing, karena kita sedang menunggu proses pemeriksaan dari BPK RI,” ujar Oka Purnama. Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya menindaklanjuti berbagai masukan dan saran yang telah disampaikan oleh BPK Perwakilan Bali pada pemeriksaan tahun ini. Menurutnya, seluruh catatan tersebut hendaknya dijadikan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun mendatang. “Segala saran yang diberikan BPK hendaknya kita jadikan pembelajaran untuk memperbaiki tata kelola administrasi dan keuangan agar ke depan menjadi lebih baik lagi,” tambahnya. Apel pagi di lingkungan KPU Provinsi Bali rutin dilaksanakan sebagai sarana pembinaan, koordinasi, serta penyampaian informasi terkini kepada seluruh pegawai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kelembagaan. ....
Rapat Pleno KPU Bali Fokus pada Transparansi, Akuntabilitas, dan Penyelesaian Program Akhir Tahun
Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali melaksanakan rapat pleno rutin pada Senin (3/11/2025) di Ruang RPP (Rumah Pintar Pemilu) KPU Provinsi Bali. Rapat yang dipimpin Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, dihadiri oleh seluruh anggota KPU, sekretaris, serta pejabat struktural dan fungsional sekretariat. Dalam arahannya, Ketua KPU Bali menekankan pentingnya setiap divisi melaporkan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan, termasuk persiapan menghadapi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang rencananya akan dilakukan langsung oleh tim dari Jakarta. Rapat juga membahas agenda kegiatan masing-masing divisi, seperti Divisi Teknis yang akan mengikuti pelantikan Tim Pemeriksa Daerah di Jakarta, serta Divisi Hukum dan Pengawasan yang mempersiapkan kegiatan pelantikan serupa. Sementara itu, Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM melaporkan hasil kegiatan sosialisasi bersama Pertuni (Persatuan Tunanetra Indonesia) Provinsi Bali yang menghasilkan sejumlah masukan penting terkait aksesibilitas pemilih disabilitas pada Pemilu mendatang. Selain itu, turut dibahas rencana kegiatan FGD dan rakor dengan KPU Kabupaten/Kota se-Bali, pelaksanaan kegiatan “Live Podcast” sebagai media sosialisasi, serta persiapan pelaksanaan kegiatan di wilayah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terpencil). Di sisi lain, Sekretaris KPU Bali, I Made Oka Purnama, menyampaikan perkembangan pemeriksaan BPK dan tindak lanjut temuan sebelumnya, serta menegaskan agar seluruh kegiatan mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan (SBM). Rapat pleno ditutup dengan penegasan Ketua KPU Bali agar seluruh divisi segera menuntaskan program dan serapan anggaran sebelum pertengahan Desember 2025. (bt.limp/Foto KPU Bali/bt/hupmas) ....
KPU Bali Pastikan Kendaraan Dinas Tetap Prima Lewat Pengecekan Rutin Tiap Bulan
Denpasar, bali.kpu.go.id - Dalam rangka memastikan kendaraan dinas selalu dalam kondisi prima dan siap digunakan untuk mendukung kegiatan operasional, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali secara rutin melaksanakan pengecekan kendaraan dinas setiap satu bulan sekali. Senin(3/11/2025) Pengecekan ini dilakukan oleh bagian umum dan logistik KPU Provinsi Bali dengan meliputi pemeriksaan kondisi mesin, oli, rem, ban, lampu, serta kelengkapan administrasi kendaraan. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen KPU Provinsi Bali dalam menjaga keamanan dan keselamatan penggunaan kendaraan dinas, sekaligus memastikan efisiensi dalam pemeliharaan aset negara. Selain itu, pengecekan rutin ini juga menjadi bentuk tanggung jawab seluruh pengguna kendaraan dinas agar selalu merawat kendaraan yang digunakan dalam tugas kedinasan. Dengan perawatan berkala, diharapkan potensi kerusakan dapat diminimalisir sehingga kendaraan tetap dalam kondisi layak pakai setiap saat. Melalui kegiatan ini, KPU Provinsi Bali terus menegaskan pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab dalam pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan, guna mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan yang optimal di setiap lini kerja. (bt.limp/Foto KPU Bali/bt/hupmas) ....
KPU Bali Gelar Apel Pagi Awali Pekan, Tekankan Kinerja dan Kesehatan Jelang Akhir Tahun
Denpasar, bali.kpu.go.id - Mengawali pekan pertama di bulan November, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali melaksanakan apel pagi di halaman kantor KPU Bali, Senin (3/11/2025). Apel dipimpin oleh Anggota KPU Provinsi Bali, I Gede John Darmawan. Dalam arahannya, John Darmawan menyampaikan pentingnya bagi setiap bagian di lingkungan KPU Bali untuk segera menuntaskan kegiatan yang telah direncanakan, mengingat tahun anggaran 2025 akan segera berakhir. “Bagi bagian yang belum melaksanakan kegiatan, agar segera merealisasikannya, karena saat ini kita sudah memasuki akhir tahun,” pesannya. Selain itu, ia juga mengingatkan seluruh jajaran agar senantiasa menjaga kesehatan di tengah meningkatnya intensitas hujan. Menurutnya, kondisi tubuh yang bugar sangat berpengaruh terhadap semangat dan kualitas pelayanan kepada publik. “Mohon dijaga kesehatannya agar tetap bugar saat bekerja dan dapat memberikan pelayanan yang maksimal, terutama karena kita sudah mulai memasuki musim hujan,” ujarnya. Apel pagi yang berlangsung dengan khidmat tersebut diakhiri dengan doa bersama, sebagai ungkapan syukur dan harapan agar seluruh kegiatan KPU Bali dapat berjalan lancar hingga akhir tahun. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas) ....
Pendidikan Pemilih Inklusif, KPU Bali Sapa Komunitas Disabilitas
Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Disabilitas di Kantor DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Provinsi Bali, Jalan Serma Mendra Nomor 3 Denpasar, Minggu (2/11/2025). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan partisipasi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu mendatang. Acara dibuka oleh Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi Bali, I Wayan Gede Budiartha, yang menyampaikan terima kasih atas kehadiran peserta dan menegaskan komitmen KPU untuk terus memberikan pendidikan pemilih yang inklusif dan berkeadilan. “Hari ini kami melaksanakan sosialisasi khusus kepada pemilih disabilitas sebagai bagian dari upaya memastikan semua warga negara memiliki akses yang sama dalam Pemilu,” ujarnya. Ketua DPD Pertuni Provinsi Bali, I Gede Winaya, dalam sambutannya menyambut baik kegiatan tersebut. Ia berharap KPU Bali dapat terus menjalin sinergi dengan Pertuni, tidak hanya dalam kegiatan sosialisasi, tetapi juga dalam membuka ruang partisipasi yang lebih luas. “Kami siap bekerja sama, baik dalam kegiatan sosialisasi maupun dalam memberikan masukan terkait kebutuhan aksesibilitas di TPS. Kami juga berharap KPU dapat mempromosikan kegiatan sanggar seni dan layanan massage dari teman-teman tuna netra,” ungkapnya. Sesi utama sosialisasi disampaikan oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Provinsi Bali, I Gede John Darmawan, yang menekankan pentingnya kesadaran pemilih disabilitas untuk berperan aktif dalam menentukan arah demokrasi. “Pemilu adalah hak, bukan kewajiban. Suara Bapak/Ibu sangat berharga dan tidak dapat dinilai dengan uang. Satu suara memiliki nilai yang menentukan masa depan lima tahun ke depan,” tegasnya. Ia juga mengingatkan agar masyarakat menolak praktik politik uang serta aktif mencari informasi tentang calon pemimpin yang akan dipilih. Dalam pemaparannya, John Darmawan juga menjelaskan beberapa perkembangan terbaru dalam kepemiluan, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan jadwal antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. “Pemilu tahun 2029 hanya akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, serta DPD, sedangkan pemilihan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Kepala Daerah akan dilaksanakan tahun 2031,” jelasnya. Kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi interaktif antara peserta dan narasumber. Sejumlah perwakilan Pertuni Bali menyampaikan berbagai masukan, di antaranya Ketut Masir yang menyoroti rendahnya loyalitas wakil rakyat terhadap masyarakat serta tingginya angka golput; Nyoman Bawa yang mengusulkan dihadirkannya kembali relawan demokrasi serta perbaikan akses TPS bagi pengguna kursi roda; Kadek Gunawan yang menekankan perlunya informasi rekrutmen petugas TPS yang lebih terbuka bagi penyandang disabilitas; Bu Jero Puri yang menyampaikan pengalaman belum terdata sebagai pemilih disabilitas dan mengusulkan ukuran template surat suara diperkecil; Ni Luh Muliani yang mengapresiasi pelayanan di TPS Ubung Kaja; serta Wayan Artanama yang menyoroti besar dan rumitnya ukuran surat suara pada Pemilu sebelumnya. Menanggapi hal tersebut, John Darmawan menyambut baik seluruh masukan peserta dan berjanji akan menyampaikannya kepada KPU RI sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi perbaikan ke depan. “Masukan dari teman-teman Pertuni sangat berharga. Kami akan mendorong agar perwakilan penyandang disabilitas dapat dilibatkan dalam Kelompok Kerja (Pokja) Pemungutan dan Penghitungan Suara, sehingga bisa memberikan pandangan langsung terkait kebutuhan aksesibilitas di lapangan,” ujar John. Sosialisasi ditutup oleh John Darmawan dengan harapan agar kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan, serta semakin banyak penyandang disabilitas yang terlibat aktif dalam proses (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas) ....
Sinergi Budaya dan Kreativitas, KPU Bali Hadiri Dekranasda Bali Fashion Week 2025
Denpasar, bali.kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menghadiri kegiatan Dekranasda Bali Fashion Week 2025 yang diselenggarakan di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, pada Sabtu (1/11/2025). Acara ini diawali dengan doa bersama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan pembacaan teks Pancasila. Suasana khidmat tersebut menjadi pembuka rangkaian kegiatan yang menampilkan kreativitas serta potensi pelaku industri fashion lokal Bali. Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan Bali Fashion Week. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan ajang untuk menampilkan karya para desainer dan pengrajin Bali yang berakar pada budaya lokal namun mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Gubernur Bali, I Wayan Koster, turut memberikan sambutan sekaligus secara resmi membuka Dekranasda Bali Fashion Week 2025. Ia berharap kegiatan ini menjadi wadah pelestarian budaya dan penguatan ekonomi kreatif daerah. Kehadiran Ketua KPU Bali dalam kegiatan ini turut menunjukkan dukungan terhadap upaya pengembangan potensi lokal dan pelestarian nilai-nilai budaya Bali. Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penampilan fashion show yang menampilkan karya-karya busana khas Bali hasil rancangan para desainer lokal. Nuansa budaya dan keindahan wastra Bali menjadi sorotan dalam setiap busana yang diperagakan di atas panggung. Acara kemudian ditutup dengan sesi foto bersama. (bt.limp/Foto KPU Bali/bt/hupmas) ....
Publikasi
Opini
Denpasar, bali.kpu.go.id - Kalau kita berbicara tentang gerenasi itu sebenarnya tidak hanya Generasi Z, ada Generasi Baby Boomers, Generasi X dan juga Y. Saat ini memang populasi Generasi Z untuk meramaikan Pemilu 2024 itu besar, boleh dibilang ini adalah generasi milenial pemilih pemula jumlahnya kalau dihitung-hitung, sekitar 60% hari ini adalah generasinya milenial. Gen Z ini tidak selalu menjadi objek pemilu atau politik, tapi sebenarnya mereka juga menjadi subjek dalam artian turut menjadi penentu bagian dari sukses atau tidaknya Pemilu. Dan KPU pun sebenarnya sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu juga sebaiknya mengaktifkan peran serta mereka, ajak mereka, rangkul mereka dan jangan lupa dekati mereka juga komunitas mereka sendiri. Jadi, teman-teman KPU mungkin karena sudah banyak terjejal berbagai macam aturan perlu merefresh diri, perlu bertemu, dengan teman-teman Generasi Z, sehingga bersama bisa diketahui dan digali kreativitasnya, seperti apa yang bisa dilakukan agar bisa masuk ke Generasi Z. Karena saya yakin bahwa yang paling paham terkait dengan perilaku generasi Z dan bagaimana berkomunikasi dengan Gen Z adalah ke Generasi Z sendiri. Kemudian keterampilan generasi Z ini sangat dekat dengan teknologi, jadi mereka ini lahir di era yang sudah sangat dekat dengan teknologi dengan media sosial, maka ayo gunakan kemampuan mereka ini untuk menggaet partisipasi pemilih, dengan cara mereka tetapi jangan lupa, Generasi Z yang akan kita jadikan sebagai agent pemilu dibekali dengan pengetahuan kepemiluan, sehingga mereka tidak salah memberikan informasi kepada teman-temannya. Kemudian juga ajak juga komunitas Generasi Z ini untuk lebih menseriuskan diri ketika bicara tentang Pemilu. Selama ini mereka mungkin kalau bicara Pemilu itu ogah ya? jauh dari rentang usia mereka, tapi bagaimana kemudian membuat Pemilu ini sesuatu yang menarik sesuai dengan trend usia mereka, apakah dibuat dalam bentuk komunitas, apakah dibuat dalam bentuk yang unik menyelami sesuai dengan jiwa-jiwa mereka. Begitu juga dengan gaya berkomunikasi bagaimana agar aturan peraturan KPU yang agak berat mungkin bahasanya, bisa tersampaikan kepada mereka itu dengan mudah dengan gaya bahasa mereka. Tentu harus melibatkan komunitas mereka itu kata kuncinya, sehingga Generasi Z ini bisa menjadi subjek dan objek dari Pemilu. Kemudian juga Generasi Z ini tidak anti politik karena selama ini saya lihat masih teman-teman banyak Generasi Z Itu beranggapan bahwa politik itu miliknya orang tua, berfikit bahwa politik itu punyanya Baby Boomers, padahal sebenarnya sebagai orang yang punya hak pilih saatnya mereka ikut menentukan daripada mereka terkena imbas yang tidak baik, mereka juga ikut menentukan dipilih dan memilih, serta juga untuk ikut memikirkan bagaimana program kerja yang terbaik sehingga pilihan yang nantinya dihasilkan dari Pemilu 2024 itu dapat memberikan imbas politik kepada mereka yang positif.” Dr. Ni Wayan Widhiastini, S.Sos., M.Si Vice Rector for Academic Development, Undiknas University
Denpasar, bali.kpu.go.id - Pemilu sudah dekat, bagaimana kedewasaan demokrasi di Indonesia kembali diuji. Pemilu yang bertepatan dengan hari kasih sayang ini diharapkan membawa aura keteduhan. Kali ini, pesta demokrasi tahun 2024 tidak berlebihan bila dikatakan kualitasnya tergantung pada anak muda. Hal ini dikarenakan anak muda merupakan ceruk terbesar dari pemilih di Indonesia. Bahkan mencapai 40% dari pemilih keseluruhan. Maka anak muda tidak berlebihan untuk disebutkan sebagai penanggungjawab kualitas demokrasi Indonesia. Pekerjaan rumah sekarang adalah bagaimana anak muda ini memaknai pemilu dan demokrasi atau politik pada umumnya. Anak muda di beberapa riset selalu pada posisi antipasti dan tidak peduli terhadap politik. Nah bagaimana nanti kualitas demokrasi kita? Hasil riset Japelidi (jaringan pegiat literasi digital) pada tahun 2023 ini menggambarkan beberapa hal yang menarik. Anak Muda tercatat cukup aktif sebenarnya dalam mencari maupun terterpa informasi mengenai politik, permasalahannya kemana mereka mencari info atau dari mana mereka memperoleh informasi politik ini. Kita pahami bahwa sumber yang verified akan sebanding dengan kesahihan informasi yang terkonsumsi. Data menunjukkan mereka cenderung mendapatkan informasi politik dari akun-akun media sosial yang bukan bergerak di bidang politik atau bahkan belum terverifikasi. Hanya segelintir anak muda yang memfollow akun penyelenggara seperti akun KPU atau Bawaslu di media sosial, bahkan hampir tidak ada yang memfollow akun partai politik. Berikutnya, data yang menunjukkan betapa mereka tidak cukup berpartisipasi dalam menyebarkan informasi mengenai pemilu inji. Sebagian besar responden anak muda ini tidak mengirimkan postingan terkait pemilu melalui percakapan pribadi atau membagikan ulang postingan terkait pemilu. Data ini menunjukkan lampu merah untuk keadaan/bagaimana kualitas demokrasi kita nanti. Namun keadaan ini masih ada waktu untuk mengugah mereka untuk lebih banyak terlibat dan berpartisipasi dalam pemilu, khususnya dalan penyebaran informasi-informasi sahih terkait pemilu dan politik. Memang tidak mudah dalam melakukan pendekatan terhadap mereka yang anak muda ini. Penggunaan gaya bahasa yang berbeda serta pandangan mereka juga berbeda. Penyelenggara pemilu juga memerlukan kreatifitas untuk pendekatan kepada anak muda ini. Namun tidak hanya bisa diserahkan tanggungjawab ini sepenuhnya kepada penyelenggara, merupakan tugas semua pihak, kampus, sekolah, masyarakat sipil, LSM, organisasi masyarakat dan pemuda itu sendiri. Anak muda bukan antipati namun belum terliterasi politik dengan cukup, jadi mari berikan informasi cerdas untuk demokrasi berkualitas. Anak muda bukan tidak ingin berpartisipasi, namun berikan mereka ruang kolaborasi antar mereka, maka mereka akan membangun demokrasi yang sesungguhnya. Seperti kata Bung Karno, berikan saya 10 pemuda maka akan kuguncang dunia. Selamat mejaga kualitas demokrasi Indonesia, anak muda. Dr. Ni Made Ras Amanda Gelgel