Berita Terkini

Denpasar, bali.kpu.go.id - KPU Provinsi Bali menyelenggarakan Rapat Pleno Rutin Minggu II Bulan Desember 2025 pada Kamis (11/12) di Ruang Rapat KPU Provinsi Bali. Rapat dipimpin Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, dan dihadiri anggota KPU, Sekretaris KPU, serta pejabat struktural dan fungsional sekretariat. Dalam pengantar rapat, Ketua KPU Bali menyampaikan agenda monitoring hingga pertengahan Desember serta pelaporan tindak lanjut rekomendasi BPK yang seluruhnya telah disampaikan kepada Inspektorat dan Biro Rensi. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan hasil penilaian Rapimda dan memastikan proses berjalan objektif. Dari Divisi Parmas dan SDM, I Gede John Darmawan melaporkan hasil FGD di Bandung, rencana kegiatan konsultasi bersama KPU Kabupaten/Kota, serta persiapan Evaluasi PPID yang kini turut melibatkan Komisioner. Kegiatan podcast akhir tahun juga dijadwalkan berlangsung pada 26–31 Desember. Dari Divisi Teknis, Luh Putu Sri Widyastini melaporkan rencana rapat terkait SIPOL Berkelanjutan bersama partai politik dan agenda kedatangan Idam Holik pada 15–16 Desember. FGD Divisi Teknis direncanakan berlangsung pada 18–19 Desember. Sekretaris KPU Bali, I Made Oka Purnama, menyampaikan serapan anggaran yang telah mencapai 98% serta rencana evaluasi anggaran bersama seluruh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. Ia juga membahas persiapan pengadaan sewa kendaraan dinas tahun 2026 yang tengah dikaji ulang spesifikasinya. Dari Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, dilaporkan kesiapan Rapimda, pemesanan seminar kit, pendataan piagam penghargaan, serta koordinasi revisi gaji dengan Biro Rensu. Sementara itu, Bagian Keuangan, Umum dan Logistik menyampaikan persiapan audit BPK RI pada 15–24 Desember dan sisa TUP yang harus terserap sebelum akhir tahun. (bt.limp/Foto KPU Bali/bt/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Sejumlah permasalahan yang muncul pada pelaksanaan Coktas DPDB kembali disoroti, termasuk ditemukannya kasus penduduk yang secara administrasi “dimatikan” meski masih hidup. Selain itu, Bawaslu menyampaikan perkembangan tindak lanjut saran perbaikan data pemilih, khususnya pemilih pensiunan TNI/Polri yang belum memperbarui KTP. Usulan adanya mekanisme baru agar penerbitan SK pensiun dapat dibarengi dengan pembaruan KTP untuk mempercepat pemutakhiran. Hal ini disampaikan pada Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025 di Ruang Rapat KPU Bali.  Kamis, 11/12/2025 Rapat yang dibuka resmi oleh Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan didampingi Anggota KPU Bali menyampaikan Pada tahun ini walaupun kita tidak memiliki anggaran, kita tetap menjalankan coktas (coklit terbatas) untuk memutakhirkan data pemilih berkelanjutan, baik bekerja sama dengan pemerintah desa atau turun langsung ke masyarakat , Lidartawan  juga menyampaikan dinamika pemilih yang berdomisili di luar negeri, KPU saat ini juga memutakhirkan data pemilih luar negeri dengan pengkinian data pemilih tersebut, apakah masih berada di luar negeri atau sudah kembali ke daerah asalnya  Berbagai catatan dan masukan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk menjaga kualitas data pemilih agar tetap mutakhir, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan. KPU Bali menegaskan bahwa penyelenggaraan pleno terbuka ini merupakan wujud akuntabilitas publik, sehingga proses pemutakhiran dapat dipantau oleh seluruh pihak secara transparan. Langkah ini juga menjadi penegasan komitmen KPU Bali dalam mewujudkan pemilu yang inklusif, akurat, dan bebas dari potensi sengketa akibat ketidaktepatan data. Pada akhir rapat, KPU Bali menyampaikan hasil rekapitulasi PDPB Triwulan IV Tahun 2025 yang mencakup 57 kecamatan dan 716 desa, dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 1.657.667 dan pemilih perempuan sebanyak 1.691.636sesuai dengan Berita Acara Nomor 106/PL.01.2-BA/51/2025 dan Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor 166 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi PDPB Semester II Tahun 2025. Ketua KPU Bali menutup pleno dengan harapan agar koordinasi lintas-stakeholder semakin diperkuat, sehingga pemutakhiran data pemilih dapat berjalan lebih presisi dan menjadi fondasi kuat dalam menyongsong Pemilu dan Pilkada Serentak mendatang. Kami di KPU selalu berusaha untuk memperbaharui dan memperbaiki sistem dan mekanisme Pemilu tutupnya. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - KPU Provinsi Bali mengikuti kegiatan Pembekalan Materi dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) Level-1 yang diselenggarakan secara daring. Kegiatan ini merupakan bagian dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memastikan pengelolaan PBJ berjalan sesuai prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Rabu, 10 Desember 2025 Sebanyak delapan peserta dari KPU Provinsi Bali mengikuti uji kompetensi tersebut. Pelaksanaan kegiatan dipusatkan di Ruang Rapat KPU Provinsi Bali, yang difungsikan sebagai lokasi ujian untuk memberikan suasana kondusif serta memastikan seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian pembelajaran dengan baik. Melalui partisipasi ini, KPU Bali menegaskan komitmennya dalam memperkuat kompetensi pegawai di bidang pengadaan barang/jasa. Diharapkan, kemampuan teknis dan pemahaman regulasi para peserta semakin meningkat sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan secara profesional dan sesuai ketentuan.(bt.limp/Foto KPU Bali/bt/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Di era digital saat ini, seluruh aktivitas administrasi, komunikasi, hingga layanan publik KPU telah terhubung dengan sistem digital dan internet. Kondisi ini membuat KPU menjadi lembaga yang menyimpan data sensitif sekaligus informasi publik yang berpengaruh tinggi. Akibatnya, tingkat risiko ancaman siber terhadap KPU jauh lebih besar dibanding instansi pada umumnya. Tantangan tersebut menegaskan bahwa peningkatan keamanan siber tidak hanya menjadi tugas pengelola IT, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh jajaran. Selasa, 9/12/2025 Sebagai langkah penguatan, KPU Bali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Keamanan Siber dan Pengelolaan Sistem Informas melalui jaringan Zoom dengan menghadirkan narasumber dari Kepolisian Daerah Bali serta Badan Siber dan Sandi Negara. Melalui paparan Arief Putu P., Cybersecurity Analyst Sandiman Ahli Pertama BSSN, dan AKP I Made Martadi Putra, S.Kom., M.T., M.Sc., peserta mendapatkan penekanan mengenai pentingnya literasi digital sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan siber. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan pegawai dalam menjalankan prosedur keamanan informasi agar layanan publik tetap terlindungi dan terpercaya. Dalam sesi pembahasan, para narasumber menegaskan bahwa kerja aman tidak hanya berarti bekerja di kantor, namun juga bagaimana setiap personel menerapkan langkah-langkah keamanan meskipun berada jauh dari lingkungan kantor. Disiplin mengikuti tahapan pengamanan yang telah disampaikan, menjaga akses sistem, serta menghindari perilaku digital berisiko menjadi kunci untuk mengurangi kerentanan kebocoran data. Kepercayaan publik disebut sebagai prioritas utama yang harus dijaga melalui tata kelola keamanan siber yang kuat. Menutup kegiatan, Anggota KPU Bali I Gusti Ngurah Darmasanjaya menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber dan peserta. Ia mengakui bahwa perlindungan pada Pemilu sebelumnya menjadi modal penting untuk memperkuat keamanan pada penyelenggaraan berikutnya. Darmasanjaya berharap melalui kegiatan ini seluruh jajaran KPU semakin disiplin dan konsisten menerapkan langkah-langkah keamanan siber yang telah disampaikan. Rapat dipandu oleh Kepala Bagian Perencanaan Data dan Informasi, I Wayan Gede Budiatha sebagai moderator.

Denpasar, bali.kpu.go.id - Di tengah kebutuhan peningkatan kompetensi aparatur yang semakin menuntut kecepatan dan adaptasi digital, KPU Provinsi Bali mengajak jajaran sekretariat KPU Kabupaten/Kota untuk meng-upgrade kemampuan SDM melalui pelatihan daring Aplikasi SIMPEL. Dalam kegiatan Penguatan Pelaksanaan Pelatihan E-learning melalui Aplikasi SIMPEL ini dihadiri langsung narasumber dari Tim PKSDM KPU RI serta mengundang untuk hadir dari para Kepala Sub Bagian dan staf yang menangani Partisipasi Masyarakat dan SDM. Pelatihan ini digelar secara daring pada Selasa, 9 Desember 2025. SIMPEL, yang selama ini menjadi platform e-learning KPU, terus dikembangkan agar pembelajaran bisa berlangsung lebih mudah, efisien, dan efektif serta dapat diakses dari mana pun. Pelatihan ini diharapkan menjadi ruang bagi peserta untuk memahami lebih dalam pemanfaatan fitur-fitur pelatihan digital, sehingga proses pembelajaran internal semakin optimal. Melalui kegiatan ini, KPU Bali ingin memastikan bahwa seluruh SDM penyelenggara di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi, terutama dalam hal pembelajaran berbasis digital yang makin dibutuhkan kedepan dalam dunia kerja modern. Dengan format daring yang mudah diikuti, pelatihan SIMPEL kali ini diharapkan menjadi langkah kecil namun penting dalam memperkuat kualitas layanan dan kapasitas SDM penyelenggara pemilu di Bali. (bt.limp/Foto KPU Bali/bt/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Generasi muda, menurut Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, perlu menata masa depan dengan pikiran yang lebih terbuka. Kesempatan belajar hingga merantau ke luar daerah harus dimanfaatkan sebaik mungkin, sebelum akhirnya kembali dengan membawa pengalaman berharga untuk membangun daerah. Ia menegaskan bahwa pemahaman yang baik, khususnya dalam dunia politik, akan membuat anak muda tidak mudah terpengaruh oleh hoaks maupun janji kosong. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Edukasi Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat, 7 Desember 2025. Sekitar 120 peserta mulai dari kader Demokrat, PAC se-Buleleng, mahasiswa hingga sejumlah pejabat daerah berkumpul untuk mengikuti kegiatan Edukasi Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. Acara dibuka oleh Ketua DPC Partai Demokrat Buleleng, Luh Gede Herryani, yang menegaskan bahwa politik dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kesbangpol Buleleng melalui Drs. Nyoman Widiartha menekankan pentingnya pendidikan politik di tengah derasnya informasi, sementara Anggota DPRD Buleleng, Kadek Sumardika, menyebut kegiatan ini dapat memperkuat kesiapan kader menuju kontestasi politik. KPU dan Bawaslu Buleleng turut memberi penguatan terkait partisipasi pemilih dan bahaya politik uang. Dalam sesi diskusi, Lidartawan membahas peran generasi muda dan peluang mereka membangun bangsa setelah menimba pengalaman di luar daerah. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan. Acara ditutup dengan diskusi suasana santai dan interaktif, dengan tujuan  memberikan ruang bagi masyarakat Buleleng untuk memahami politik secara ringan dan mudah dicerna.