Berita Terkini

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali melaksanakan kegiatan pemeriksaan rutin kendaraan dinas setiap satu bulan sekali. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai langkah memastikan seluruh kendaraan operasional dalam kondisi baik dan layak digunakan dalam mendukung kegiatan kedinasan. Rabu(8/10/2025) Kegiatan ini melakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan, kebersihan, serta kondisi teknis seperti oli, rem, ban, dan lampu kendaraan. Melalui kegiatan ini, diharapkan tidak ada kendala yang menghambat mobilitas pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan KPU Provinsi Bali. Selain untuk menjaga performa kendaraan, kegiatan rutin ini juga merupakan bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan aset negara. Dengan perawatan yang dilakukan secara berkala, kendaraan dinas dapat berfungsi secara optimal dan memiliki masa pakai yang lebih panjang. KPU Provinsi Bali berkomitmen untuk terus menjaga kedisiplinan dan tertib administrasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana, termasuk kendaraan dinas, sebagai bagian dari upaya mendukung pelayanan yang profesional, efektif, dan akuntabel. (bt.limp/Foto KPU Bali/bt/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali melaksanakan rapat pleno rutin Minggu II, Selasa, 7 Oktober 2025 di Ruang Rapat KPU Provinsi Bali. Rapat dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, dan dihadiri oleh seluruh Anggota Komisioner KPU Bali, Sekretaris, serta Pejabat struktural dan Fungsional Sekretariat. Dalam arahannya, Lidartawan menekankan pentingnya ketelitian dalam pengelolaan administrasi dan keuangan, mengingat masih adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pelaksanaan perjalanan dinas di beberapa kabupaten/kota. Ia juga mendorong seluruh jajaran untuk lebih peka dan cermat dalam setiap proses kerja agar tidak terjadi kesalahan yang berulang. Selain membahas evaluasi BPK, rapat turut menyoroti beberapa agenda penting, antara lain percepatan penandatanganan MoU antara KPU Bali dengan Universitas Udayana dan Universitas Mahadewa, pelaksanaan FGD bersama perguruan tinggi dan LSM pada pertengahan Oktober, serta pendampingan kegiatan Pemilihan Ketua OSIS Serentak di Kabupaten Tabanan. Ketua KPU Bali juga mendorong setiap jajaran untuk aktif mengembangkan kegiatan sosialisasi kepemiluan di sekolah-sekolah dan meningkatkan partisipasi publik melalui media sosial. Sekretaris KPU Provinsi Bali, I Made Oka Purnama melaporkan tindak lanjut terkait pengelolaan anggaran triwulan III, termasuk realisasi belanja dan revisi anggaran, serta upaya menjaga kesinambungan alokasi dana tahun 2026. Selain itu, rapat juga membahas penguatan koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) agar lebih valid dan terdokumentasi dengan baik. Beberapa program pengembangan internal turut dibahas, seperti rencana pembelian perlengkapan untuk ruang podcast, kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual, serta inovasi pengawasan perjalanan dinas berbasis aplikasi. Di akhir rapat, Ketua KPU Bali menegaskan agar seluruh jajaran memperkuat kolaborasi, memperhatikan ketelitian kerja, dan menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan program. Rapat pleno ini menjadi wadah konsolidasi penting bagi KPU Provinsi Bali dalam memastikan seluruh agenda kelembagaan berjalan efektif, transparan, dan selaras dengan prinsip akuntabilitas publik. (bt.limp/Foto KPU Bali/bt/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Sehubungan dengan pelaksanaan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 Periode II di Provinsi Bali, Senin 6/10/2025 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali KPU Mengundang Pegai PPPK dalam  kegiatan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024 Periode II. Kegiatan ini berlangsung pada Senin (6/10/2025) di Ruang Rapat KPU Provinsi Bali. Sebanyak 36 PPPK Tenaga Teknis dari seluruh Bali hadir dan menandatangani SPK serta SPMT sebagai bagian dari tahapan administrasi resmi pengangkatan mereka di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI. Mereka berasal dari berbagai kabupaten/kota, yaitu KPU Kota Denpasar sebanyak 2 orang, KPU Kabupaten Badung 5 orang, KPU Kabupaten Tabanan 1 orang, KPU Kabupaten Jembrana 2 orang, KPU Kabupaten Buleleng 4 orang, KPU Kabupaten Bangli 2 orang, KPU Kabupaten Karangasem 1 orang, KPU Kabupaten Klungkung 1 orang, serta KPU Kabupaten Gianyar 1 orang. Sekretaris KPU Provinsi Bali, I Made Oka Purnama, yang didampingi Kepala Bagian Data dan Informasi, Parhumas, dan SDM, I Wayan Gede Budiartha, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pegawai yang resmi menandatangani perjanjian kerja. Ia menekankan pentingnya menjaga komitmen, dedikasi, dan integritas dalam menjalankan tugas. “Kinerja di kantor harus dijaga dengan baik, etika dalam bekerja perlu diperhatikan, dan yang terpenting setiap pegawai wajib melaksanakan uraian tugas yang telah ditetapkan,” ungkap Oka Purnama. Ia juga berharap kehadiran tenaga teknis PPPK ini dapat memperkuat kinerja kelembagaan KPU, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas kepemiluan yang menuntut profesionalitas dan ketelitian. Dengan penandatanganan SPK dan SPMT ini, para PPPK Tenaga Teknis resmi memulai pengabdiannya di KPU, sekaligus menambah semangat baru dalam menjaga integritas dan kualitas penyelenggaraan Pemilu di Bali. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum  Provinsi Bali memulai aktivitas pada Senin pagi dengan melaksanakan apel bersama di halaman kantor. Apel dipimpin langsung oleh Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, dan diikuti oleh seluruh jajaran komisioner serta sekretariat. Senin, 6/10/2025 Dalam arahannya, Lidartawan menegaskan pentingnya menjaga disiplin, integritas, dan semangat kerja. Ia mengingatkan seluruh pegawai agar senantiasa tepat waktu dalam mengikuti apel pagi sebagai wujud kedisiplinan. Selain itu, ia juga meminta setiap bagian untuk cepat tanggap memberikan informasi yang diperlukan, mengingat pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih berlangsung hingga saat ini. Setelah apel, kegiatan dilanjutkan dengan persembahyangan bersama di Pura kantor KPU Bali. Persembahyangan ini digelar bertepatan dengan rahina Soma Umanis Tolu, Hari Suci Purnama Kapat, yang merupakan momentum spiritual bagi umat Hindu di Bali. Melalui doa bersama tersebut, jajaran KPU Bali memanjatkan rasa syukur serta memohon kelancaran, kesehatan, dan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu, sekaligus memperkuat spiritualitas dalam menjaga integritas demokrasi. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - #temanpemilih Pada hari Senin, 6 Oktober 2025 bertepatan dengan rahina Soma Umanis Tolu, seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali melaksanakan persembahyangan bersama di pura kantor setempat. Persembahyangan yang dilaksanakan serangkaian Hari Raya Purnama ini merupakan wujud puji syukur dan terima kasih kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, dengan harapan senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan kewajiban lembaga penyelenggara pemilu. Hari Raya Purnama sendiri bagi umat Hindu di Bali menjadi momentum sakral untuk memanjatkan doa, memohon keberkahan, serta membersihkan diri lahir dan batin. Demikian pula bagi jajaran KPU Bali, perayaan ini dimaknai sebagai kesempatan untuk memperkuat spiritualitas dan memohon anugerah agar seluruh tugas dan kewajiban penyelenggaraan pemilu dapat berjalan lancar. Dengan semangat kebersamaan, jajaran KPU Bali berdoa agar lembaga senantiasa mendapat tuntunan, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta menjaga integritas demokrasi. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Peningkatan Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) pada Jumat malam, 3 Oktober 2025 di Ruang Rapat Lantai 2 KPU Bali, dihadiri oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU RI, August Mellaz., Anggota KPU KPU Provinsi Bali, Sekretaris KPU Provinsi Bali, Ketua KPU dan Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dan SDM Kabupaten/Kota se-Bali, dan jajaran Sekretariat KPU Provinsi Bali. Rapat dibuka oleh Anggota KPU Provinsi Bali, I Gede John Darmawan, John menyampaikan sejumlah capaian dan inisiatif KPU Bali, mulai dari peningkatan partisipasi pemilih melalui program KPU Goes to Campus dan pemilihan ketua OSIS sebagai pendidikan demokrasi sejak dini, hingga pemanfaatan media digital seperti podcast yang telah dijalankan hampir seluruh KPU Kabupaten/Kota. Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik, pemutakhiran data pemilih, serta perlunya arahan dan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Dalam kesempatan tersebut, August Mellaz menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada jajaran KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota, khususnya di Bali. “Pertama-tama saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada jajaran KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, khususnya di Bali. Dengan segala keterbatasan yang ada, teman-teman tetap mampu mendeliver program-program pendidikan pemilih pasca Pemilu dan Pilkada. Bagi saya, ini bukan sekadar kinerja teknis, melainkan wujud nyata dari dedikasi yang sepenuh hati. Saya sungguh mengapresiasi upaya tersebut, karena di balik segala tantangan dan keterbatasan, semangat teman-teman di daerah tetap menghadirkan kebermaknaan bagi demokrasi kita,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa KPU sebagai otoritas utama tidak hanya dituntut menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada secara prosedural, tetapi juga menghadirkan pembelajaran yang kaya. Oleh karena itu, seluruh pengetahuan, data, serta pengalaman Pemilu dan Pilkada 2024 perlu didokumentasikan, dirawat, dan dikembangkan menjadi produk pengetahuan. “Harapan saya, teman-teman di KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota bisa melakukan hal yang sama – bahkan melampauinya – dengan kreasi dan inovasi sesuai konteks daerah masing-masing,” tegasnya. Terkait IPP Pilkada, Mellaz menilai ada kemajuan yang patut diapresiasi. Jika sebelumnya partisipasi lebih banyak bersifat formal (involvement), kini satker sudah mendorong keterikatan yang lebih substantif (engagement). “Dengan kata lain, piramida nilai yang kita bangun bersama sudah bergerak ke arah yang lebih positif. Proses ini tentu belum sempurna, tapi ia adalah sebuah langkah maju yang memberi optimisme. Saya percaya, dengan semangat reflektif dan terbuka terhadap ruang perbaikan, KPU di semua level dapat terus menghadirkan demokrasi yang bukan hanya prosedural, tetapi juga substantif,” tambahnya. Dalam sesi diskusi, menghadirkan narasumber dari KPU RI,  sejumlah isu mengemuka, mulai dari skema pembobotan variabel partisipasi, mekanisme keterbukaan data publik, hingga tantangan teknis pengisian indikator IPP. Perwakilan KPU Buleleng menyinggung koordinasi terkait uji konsekuensi informasi publik, sementara KPU Badung menyoroti bobot pencalonan dalam IPP serta metode registrasi pemilih. Menanggapi hal tersebut, narasumber rapat menegaskan bahwa mekanisme koordinasi dan uji konsekuensi harus tetap dilakukan secara berjenjang agar selaras secara nasional. Selain itu, faktor pencalonan memang menjadi variabel penting dalam membentuk tingkat partisipasi, namun hal itu akan menjadi catatan untuk evaluasi ke depan. Rapat yang berlangsung hingga pukul 21.30 WITA tersebut ditutup oleh I Gede John Darmawan. Dalam penutupannya, ia menekankan pentingnya mendokumentasikan seluruh proses kepemiluan sebagai pengetahuan yang dapat dibagikan kepada masyarakat, menjaga kesamaan kerangka dalam keterbukaan data dan informasi agar kebijakan maupun dokumen KPU dipahami secara selaras, serta memastikan penyampaian informasi kepada publik berbasis data dan riset yang didukung masukan eksternal. John juga menyampaikan apresiasi atas berbagai pandangan yang muncul, seraya menegaskan bahwa hasil rapat ini menjadi bekal penting untuk meningkatkan partisipasi pemilih sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)