Berita Terkini

Denpasar, bali.kpu.go.id - Mengawali aktivitas di awal pekan, Sekretaris KPU Provinsi Bali, I Made Oka Purnama, memberikan pengarahan dan pembinaan SDM kepada seluruh pegawai di ruang kerja KPU Bali, Senin (15/09/2025). Dalam arahannya, Oka Purnama mengingatkan seluruh pegawai agar lebih peka terhadap kondisi lingkungan kantor, terutama saat musim hujan dengan curah hujan tinggi seperti saat ini. Hal tersebut dinilai penting demi menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan kerja. Selain itu, ia menyampaikan bahwa pada Selasa (16/09/2025) akan dilaksanakan Entry Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pemeriksaan dana hibah Pilkada Serentak serta pemeriksaan laporan keuangan semester I tahun 2025. Oka meminta seluruh jajaran siap mendukung kelancaran proses pemeriksaan tersebut. Ia juga menekankan pentingnya pegawai selalu membawa alat komunikasi dalam setiap kegiatan. Hal ini untuk memudahkan koordinasi dan mempercepat penyampaian informasi ketika dibutuhkan. Oka Purnama berharap, pengarahan ini dapat meningkatkan kedisiplinan dan kepedulian seluruh pegawai KPU Bali dalam menjalankan tugas, sekaligus memperkuat sinergi demi terwujudnya tata kelola organisasi yang lebih baik.

Denpasar, bali.kpu.go.id - Kepala Bagian dan Kasubag yang membidangi SDM serta operator aplikasi SIASN KPU Provinsi Bali mengikuti Rapat Penyelesaian Disparitas Data pada Aplikasi SIASN yang dilaksanakan secara daring pada Jumat (12/09/2025). Kegiatan ini diprakarsai oleh Biro SDM Sekretariat Jenderal KPU dan diikuti oleh Kepala Bagian, Kasubag, serta operator SIASN dari KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. Dalam sambutannya, Kepala Biro SDM Setjen KPU, Yuli Hertaty, menyampaikan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan komitmen Biro SDM dengan BKN. Komitmen tersebut berkaitan dengan pelaksanaan kenaikan pangkat otomatis dan pensiun otomatis melalui aplikasi SIASN (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara). Yuli menekankan pentingnya percepatan penyelesaian disparitas data kepegawaian yang masih terjadi, seperti email pribadi kosong atau salah format, gelar kosong, NIK belum valid, SKP tahun sebelumnya belum tercantum, serta status Unor Non Aktif. Penyelesaian data tersebut diharapkan dapat memastikan data yang tercantum pada aplikasi SIASN sudah mutakhir dan akurat. Hadir sebagai narasumber dalam rapat tersebut perwakilan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), antara lain Direktur Perencanaan Kebutuhan ASN Mohammad Ridwan, S.T., M.Eng, Direktur Pengadaan dan Mutasi ASN Drs. Paulus Dwi Laksono Harjono, MAP, serta Direktur Status dan Pemberhentian ASN Lia Rosalina, S.Sos, MAP. Para narasumber memberikan arahan teknis dan solusi terkait percepatan penyelesaian disparitas data untuk mendukung kelancaran implementasi kenaikan pangkat dan pensiun otomatis di lingkungan KPU. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum  Provinsi Bali kembali melaksanakan kegiatan bersepeda santai, kali ini berpusat di Kota Denpasar dengan KPU Kota Denpasar sebagai penyelenggara, Jumat (12/9/2025). Acara dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Kota Denpasar, Dewa Ayu Sekar Anggaraeni yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Ia juga menyampaikan bahwa rangkaian acara, selain bersepeda KPU Kota Denpasar akan meresmikan ruang ramah disabilitas,. Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, dalam sambutannya menekankan pentingnya kebersamaan seluruh penyelenggara pemilu. “Kegiatan ini menjadi wadah untuk mempersatukan kita semua. Dengan kebersamaan dan dukungan seluruh penyelenggara, kita dapat mewujudkan Bali yang lebih baik ke depannya,” ujarnya. Ia juga mengingatkan peserta untuk tetap berhati-hati di jalan dan tidak bergerombol selama bersepeda. Kegiatan bersepeda ini diikuti oleh KPU se-Bali serta instansi terkait lainnya. Pelepasan peserta dilakukan di garis start oleh Ketua KPU Denpasar bersama Anggota KPU Anak Agung Gede Raka Nakula. Rute gowes mengitari sejumlah titik di Kota Denpasar dan berakhir kembali di Kantor KPU Kota Denpasar. Setibanya di garis finis, kegiatan dilanjutkan dengan makan bersama, sosialisasi siaga bencana,  pemeriksaan kesehatan gratis bagi peserta, serta pembagian doorprize sebagai penutup rangkaian. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Badung, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Badung, Kamis (11/9). Kegiatan ini dibuka oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Badung, I Putu Yogi Indra Permana, dengan Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Ni Putu Rulyana Kusuma Wardani, sebagai pemateri utama. Rapat koordinasi turut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Kepolisian Resor Badung, Kepolisian Resor Kota Denpasar, Kepolisian Resor Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Komando Distrik Militer 1611/Badung, Bawaslu Kabupaten Badung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung. Dalam rapat, KPU Kabupaten Badung menyampaikan perkembangan data pemilih yang telah ditindaklanjuti selama periode sebelumnya, termasuk hasil CEKDATA DP4 sebanyak 10.111 dan Data Tidak Padan DPT sebanyak 18 orang. Selain itu, dipaparkan pula agenda kegiatan pemutakhiran data yang akan dilaksanakan sepanjang Triwulan III Tahun 2025. Selain mendengarkan pemaparan materi, KPU Provinsi Bali bersama peserta lainnya juga terlibat dalam sesi diskusi yang membahas berbagai saran dan masukan dari pemangku kepentingan. Diskusi ini bertujuan memperkuat kerja sama, memastikan kelancaran penyediaan data, serta membangun komunikasi aktif antara KPU dan stakeholder. Kehadiran KPU Provinsi Bali dalam rapat ini menjadi wujud dukungan terhadap upaya KPU Kabupaten Badung dalam menjaga akurasi dan keberlanjutan data pemilih. Komitmen ini diharapkan dapat berkontribusi pada penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas, berintegritas, dan dapat dipertanggungjawabkan. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pemeriksaan Terinci oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali, Kamis (11/9/2025) di Ruang Rapat Kantor KPU Provinsi Bali. Rapat dimulai pukul 10.00 WITA dan dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi Bali, Ketua dan Sekretaris/Plt. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Bali, Kepala Bagian serta Kepala Subbagian terkait di KPU Provinsi Bali, Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten/Kota, hingga staf pengelola keuangan. Pembukaan rapat disampaikan oleh Sekretaris KPU Provinsi Bali, I Made Oka Purnama, menginformasikan bahwa tim BPK telah melakukan exit meeting dengan sejumlah evaluasi yang akan ditindaklanjuti pada pemeriksaan terinci. Rapat ini bertujuan mempersiapkan langkah-langkah strategis agar pengelolaan keuangan KPU semakin transparan dan akuntabel. Dalam arahannya, Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan  menegaskan dukungan penuh terhadap pemeriksaan menyeluruh oleh BPK. Beliau menyampaikan bahwa Sistem Pengendalian Intern KPU Bali tergolong efektif dengan skor 2,44, namun masih ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki.  Sekretaris KPU Provinsi Bali juga memberikan arahan teknis, termasuk pentingnya rekomendasi BPK muncul, kecermatan dalam penyusunan RAB BBM berbasis kupon, serta kelengkapan bukti-bukti pertanggungjawaban pengadaan barang dan jasa. Beliau menekankan pentingnya koordinasi dengan bendahara dan memastikan seluruh dokumen siap untuk pemeriksaan mendatang. Rapat ditutup oleh Sekretaris KPU Provinsi Bali dengan harapan agar seluruh jajaran menjadikan temuan pemeriksaan sebelumnya sebagai pembelajaran, melengkapi administrasi dengan baik, dan menjaga integritas KPU Bali di tingkat nasional. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - KPU Provinsi Bali mengikuti Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KPU RI secara daring. Dalam zoom tersebut diikuti oleh Anggota Komisioner KPU Provinsi Bali, I Gede John Darmawan, didampingi Kepala Bagian Perencanaan Data dan Informasi, Parmas dan SDM, I Wayan Gede Budiartha, serta admin dan Operator Sidalih KPU Provinsi Bali. Selasa(9/9/2025) Rapat dibuka oleh Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, yang menekankan pentingnya pemutakhiran data pemilih sebagai tugas konstitusional KPU yang dilaksanakan setiap enam bulan sekali. Ia berharap jajaran KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat bekerja optimal meskipun proses koordinasi dilakukan secara virtual. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Iffa Rosita, menegaskan bahwa PDPB merupakan tindak lanjut kerja sama dengan Dirjen Dukcapil serta langkah strategis menuju Pemilu 2029. Menurutnya, kegiatan ini tidak sekadar pemenuhan kewajiban, melainkan upaya memperkuat sinergi antar lembaga serta meningkatkan kapasitas SDM penyelenggara pemilu. Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos, menambahkan bahwa data pemilih harus komprehensif, akurat, terbaru, serta dapat dipertanggungjawabkan. Ia meminta agar data ganda, tidak valid, dan pemilih berusia di atas 100 tahun segera dituntaskan. Data yang tidak sesuai agar dihapus sehingga kualitas daftar pemilih semakin baik. Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) KPU, Mashur Sampurna Jaya, menyampaikan bahwa data DP4 semester II dari Kemendagri akan diserahkan pada 10 September 2025. Data tersebut mencakup pemilih baru, pemilih yang sudah menikah, pemilih pindah domisili, serta data pemilih meninggal. Ia menegaskan sekitar 300 ribu data ganda telah ditemukan dan divalidasi melalui database Dukcapil. Dalam zoom tersebut diundang Anggota Divisi Perencanaan, Data dan Informasi beserta admin dan Operator Sidalih KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia. Melalui rapat ini, KPU Bali berkomitmen mendukung pemutakhiran data pemilih berkelanjutan demi terwujudnya daftar pemilih yang berkualitas, akurat, dan terpercaya sebagai fondasi penyelenggaraan Pemilu 2029. (bt.limp/Foto KPU Bali/bt/hupmas)