Berita Terkini

Denpasar, bali.kpu.go.id - KPU Provinsi Bali melaksanakan Upacara Peringatan HUT ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di halaman kantor KPU Bali, Senin (1/12/2025). Upacara yang dipimpin Sekretaris KPU Bali, I Made Oka Purnama, diikuti seluruh ASN di lingkungan KPU Provinsi Bali. Tahun ini, HUT KORPRI mengusung tema “Bersatu, Berdaulat, Bersama KORPRI, Mewujudkan Indonesia Maju.” Dalam upacara tersebut, Oka Purnama membacakan sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, yang menegaskan peran KORPRI sebagai pilar pelayanan publik dan birokrasi berintegritas. Ketua Umum meminta ASN terus menjaga persatuan, netralitas, serta profesionalisme, sekaligus memperkuat kapasitas di era digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Usai Upacara, Oka Purnama menghimbau seluruh ASN KPU Bali untuk mempertegas komitmen pengabdian sebagai aparatur negara. Ia menekankan pentingnya kedisiplinan, integritas, dan soliditas dalam setiap pelaksanaan tugas, khususnya menjelang agenda kepemiluan di Bali. “Momentum HUT KORPRI harus menjadi pengingat bagi kita semua agar tetap disiplin, netral, dan bekerja dengan sepenuh hati. ASN KPU Bali harus menjadi teladan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Oka Purnama. Oka purnama mengajak untuk terus memperkuat kinerja kolektif ASN KPU Bali agar tetap menjadi bagian dari birokrasi yang bersih, profesional, dan siap mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia Maju 2045. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menggelar Rapat Evaluasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 pada Jumat, 28 November 2025, bertempat di Ruang Rapat KPU Provinsi Bali. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, anggota Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Bali, serta anggota dan operator Sidalih KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Rapat dibuka oleh Anggota KPU Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya. Dalam arahannya, Agus Darmasanjaya menegaskan pentingnya melakukan pengecekan kembali terhadap progres tindak lanjut data PDPB di tiap kabupaten/kota. Selain itu, ia menekankan bahwa proses rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota akan dimulai pada 8 Desember, tingkat provinsi pada 11 Desember, dan tingkat nasional oleh KPU RI pada 16–18 Desember 2025. Agus Darmasanjaya juga meminta agar jajaran KPU di seluruh Bali meningkatkan fokus pada kegiatan pencocokan dan penelitian (coktas) pada tahun 2026. Ia menyampaikan harapannya agar rapat-rapat teknis nantinya dapat banyak dilakukan secara daring, kecuali untuk agenda rekapitulasi Dalam sesi pemaparan rekapitulasi PDPB Triwulan IV Tahun 2025, masing-masing KPU kabupaten/kota menyampaikan perkembangan dan kendala yang dihadapi. Sejumlah daerah, seperti Buleleng dan Bangli, masih menyelesaikan data TMS dan data pindah domisili luar negeri. Sementara itu, Jembrana dan Tabanan menghadapi temuan data meninggal yang sempat muncul kembali pada triwulan IV, meskipun telah ditindaklanjuti sebelumnya. Beberapa kabupaten seperti Karangasem melaporkan progres tinggi, termasuk penyelesaian 100% data pindah luar negeri. Di sisi lain, KPU Kota Denpasar melaporkan data TMS cukup besar terkait pemilih yang menikah di luar negeri serta perpindahan domisili luar negeri. Masukan dari Bawaslu di hampir seluruh kabupaten/kota juga telah ditindaklanjuti dengan berbagai bukti dukung. Rapat ditutup dengan penekanan kembali bahwa seluruh proses pemutakhiran harus diselesaikan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu sebelum memasuki agenda rekapitulasi akhir tahun. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali turut berperan sebagai interviewee dalam kegiatan Asesmen Lapangan yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas), pada Kamis (27/11/2025). Dalam kegiatan ini, Anggota KPU Provinsi Bali, I Gede John Darmawan, mewakili lembaga sebagai narasumber sekaligus pengguna eksternal dalam proses penilaian oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK). Kehadiran KPU Bali menjadi bagian dari upaya memastikan kualitas kurikulum, relevansi kompetensi lulusan, serta hubungan kerja sama antara institusi pendidikan dan stakeholder eksternal. Selain KPU Bali, hadir pula sejumlah instansi dan lembaga sebagai interviewee dalam sesi alumni dan pengguna eksternal, antara lain BNN Denpasar, Dinas Komunikasi dan Informatika, Biro Umum dan Protokol Setda Bali, RRI Denpasar, YPK Bali, serta media Jawa Pos dan Radar Bali. Kolaborasi dari berbagai pihak ini memberikan masukan penting bagi proses asesmen yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan di bidang komunikasi. KPU Bali berharap kegiatan ini dapat memperkuat sinergi dengan dunia akademik sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu lulusan yang siap beradaptasi dengan kebutuhan institusi publik dan masyarakat. (bt.limp/Foto KPU Bali/bt/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara dan Prosedur Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se-Bali pada Kamis, 27 November 2025, bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor KPU Provinsi Bali. Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WITA ini dihadiri oleh jajaran KPU Provinsi Bali, KPU Kabupaten/Kota se-Bali, perwakilan partai politik, Sekretariat DPRD Provinsi Bali, Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Bali, serta staf pelaksana terkait. Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, membuka kegiatan dengan menegaskan pentingnya penyamaan persepsi antar-penyelenggara dalam proses PAW agar berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Ia meminta seluruh KPU Kabupaten/Kota memberikan perhatian serius pada proses pelantikan anggota PAW serta melakukan koordinasi aktif dengan KPU Provinsi Bali. Lidartawan juga menekankan pentingnya ketelitian dalam memeriksa berkas administrasi calon PAW dan meminta agar proses penggantian dilaksanakan sesegera mungkin tanpa menunggu batas waktu lima hari yang diperbolehkan oleh regulasi. Bimtek ini dipandu oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Bali, Luh Putu Sri Widyastini, yang menyampaikan materi terkait ketentuan baru dalam Peraturan KPU mengenai PAW. Ia menjelaskan bahwa anggota PAW hanya melanjutkan sisa masa jabatan yang ditinggalkan dan PAW tidak dilakukan jika sisa masa jabatan kurang dari enam bulan. Selain itu, regulasi terbaru juga menegaskan pentingnya affirmative action, di mana calon perempuan diprioritaskan jika terjadi kesamaan perolehan suara atau jika calon lain dalam DCT tidak memperoleh suara, selama memenuhi syarat. KPU juga wajib melakukan klarifikasi ketika terdapat keraguan terhadap informasi administrasi calon. Selama diskusi, sejumlah peserta turut memberikan tanggapan. Perwakilan Sekretariat DPRD Provinsi Bali menyampaikan bahwa proses PAW kerap terkendala karena tidak adanya surat resmi dari partai politik yang menegaskan bahwa tidak terdapat sengketa internal, sehingga memperlambat verifikasi administrasi. Sementara itu, Partai PDI Perjuangan menilai bahwa sengketa biasanya muncul pada PAW akibat pemberhentian anggota oleh partai, sehingga diperlukan kepastian administrasi. Partai Demokrat juga menekankan perlunya pelaksanaan PAW yang cermat, cepat, dan penuh tanggung jawab. Kegiatan Bimtek ditutup oleh Ketua KPU Provinsi Bali yang kembali menegaskan bahwa penyamaan persepsi antar-stakeholder sangat penting untuk kelancaran PAW di seluruh kabupaten/kota. Ia meminta seluruh pihak menjaga ketertiban administrasi, meningkatkan koordinasi, serta mempercepat proses PAW terutama pada kasus-kasus yang melibatkan sengketa internal partai politik. Dengan ditutupnya kegiatan ini, KPU Bali berharap seluruh peserta memiliki pemahaman yang terpadu dalam melaksanakan PAW sesuai ketentuan yang berlaku. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menggelar kegiatan makan siang bersama seluruh jajaran sekretariat sebagai bagian dari upaya memperkuat kebersamaan dan kekompakan internal. Kegiatan yang berlangsung di lingkungan kantor KPU Bali ini diisi dengan suasana santai namun tetap penuh makna, karena menjadi ruang untuk mempererat hubungan antarsesama pegawai. Makan siang bersama ini menjadi momentum memperkuat koordinasi, meningkatkan komunikasi, serta membangun soliditas yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan. Melalui kegiatan sederhana namun penuh nilai kebersamaan ini, KPU Bali berharap setiap pegawai dapat semakin saling mengenal, saling mendukung, dan bekerja lebih sinergis dalam menghadapi agenda kepemiluan ke depan. Kegiatan berlangsung hangat dan penuh keakraban, mencerminkan komitmen KPU Provinsi Bali untuk terus membangun lingkungan kerja yang harmonis, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang profesional. (bt.limp/Foto KPU Bali/bt/hupmas)  

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum  Provinsi Bali melaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Sekretaris KPU Bali, I Made Oka Purnama, pada Rabu (26/11). Apel berlangsung di halaman kantor KPU Bali dan diikuti oleh seluruh jajaran pegawai. Dalam arahannya, Oka Purnama menekankan pentingnya apel pagi sebagai langkah awal membangun kedisiplinan di lingkungan kerja. Menurutnya, kedisiplinan mengikuti apel setiap hari akan berpengaruh langsung pada kedisiplinan dalam menjalankan tugas, baik di dalam maupun di luar kantor. “Jika kita bisa disiplin mengikuti apel setiap pagi, tentu akan mudah bagi kita untuk menerapkan sikap disiplin dalam berkegiatan,” ujarnya. Selain itu, ia mengingatkan seluruh pegawai untuk segera menuntaskan berbagai urusan administrasi dan laporan pertanggungjawaban yang masih tertunda. Hal ini penting mengingat waktu telah memasuki akhir tahun, sehingga seluruh proses administrasi perlu dirampungkan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Apel pagi ini diakhiri dengan doa bersama sebagai bentuk harapan agar seluruh kegiatan dan tugas KPU Bali dapat berjalan lancar dan membawa kebaikan bagi lembaga maupun masyarakat.