Berita Terkini

Badung, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Badung, Kamis (11/9). Kegiatan ini dibuka oleh Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Badung, I Putu Yogi Indra Permana, dengan Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Ni Putu Rulyana Kusuma Wardani, sebagai pemateri utama. Rapat koordinasi turut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Kepolisian Resor Badung, Kepolisian Resor Kota Denpasar, Kepolisian Resor Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Komando Distrik Militer 1611/Badung, Bawaslu Kabupaten Badung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung. Dalam rapat, KPU Kabupaten Badung menyampaikan perkembangan data pemilih yang telah ditindaklanjuti selama periode sebelumnya, termasuk hasil CEKDATA DP4 sebanyak 10.111 dan Data Tidak Padan DPT sebanyak 18 orang. Selain itu, dipaparkan pula agenda kegiatan pemutakhiran data yang akan dilaksanakan sepanjang Triwulan III Tahun 2025. Selain mendengarkan pemaparan materi, KPU Provinsi Bali bersama peserta lainnya juga terlibat dalam sesi diskusi yang membahas berbagai saran dan masukan dari pemangku kepentingan. Diskusi ini bertujuan memperkuat kerja sama, memastikan kelancaran penyediaan data, serta membangun komunikasi aktif antara KPU dan stakeholder. Kehadiran KPU Provinsi Bali dalam rapat ini menjadi wujud dukungan terhadap upaya KPU Kabupaten Badung dalam menjaga akurasi dan keberlanjutan data pemilih. Komitmen ini diharapkan dapat berkontribusi pada penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas, berintegritas, dan dapat dipertanggungjawabkan. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pemeriksaan Terinci oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali, Kamis (11/9/2025) di Ruang Rapat Kantor KPU Provinsi Bali. Rapat dimulai pukul 10.00 WITA dan dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi Bali, Ketua dan Sekretaris/Plt. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Bali, Kepala Bagian serta Kepala Subbagian terkait di KPU Provinsi Bali, Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten/Kota, hingga staf pengelola keuangan. Pembukaan rapat disampaikan oleh Sekretaris KPU Provinsi Bali, I Made Oka Purnama, menginformasikan bahwa tim BPK telah melakukan exit meeting dengan sejumlah evaluasi yang akan ditindaklanjuti pada pemeriksaan terinci. Rapat ini bertujuan mempersiapkan langkah-langkah strategis agar pengelolaan keuangan KPU semakin transparan dan akuntabel. Dalam arahannya, Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan  menegaskan dukungan penuh terhadap pemeriksaan menyeluruh oleh BPK. Beliau menyampaikan bahwa Sistem Pengendalian Intern KPU Bali tergolong efektif dengan skor 2,44, namun masih ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki.  Sekretaris KPU Provinsi Bali juga memberikan arahan teknis, termasuk pentingnya rekomendasi BPK muncul, kecermatan dalam penyusunan RAB BBM berbasis kupon, serta kelengkapan bukti-bukti pertanggungjawaban pengadaan barang dan jasa. Beliau menekankan pentingnya koordinasi dengan bendahara dan memastikan seluruh dokumen siap untuk pemeriksaan mendatang. Rapat ditutup oleh Sekretaris KPU Provinsi Bali dengan harapan agar seluruh jajaran menjadikan temuan pemeriksaan sebelumnya sebagai pembelajaran, melengkapi administrasi dengan baik, dan menjaga integritas KPU Bali di tingkat nasional. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - KPU Provinsi Bali mengikuti Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KPU RI secara daring. Dalam zoom tersebut diikuti oleh Anggota Komisioner KPU Provinsi Bali, I Gede John Darmawan, didampingi Kepala Bagian Perencanaan Data dan Informasi, Parmas dan SDM, I Wayan Gede Budiartha, serta admin dan Operator Sidalih KPU Provinsi Bali. Selasa(9/9/2025) Rapat dibuka oleh Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, yang menekankan pentingnya pemutakhiran data pemilih sebagai tugas konstitusional KPU yang dilaksanakan setiap enam bulan sekali. Ia berharap jajaran KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat bekerja optimal meskipun proses koordinasi dilakukan secara virtual. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Iffa Rosita, menegaskan bahwa PDPB merupakan tindak lanjut kerja sama dengan Dirjen Dukcapil serta langkah strategis menuju Pemilu 2029. Menurutnya, kegiatan ini tidak sekadar pemenuhan kewajiban, melainkan upaya memperkuat sinergi antar lembaga serta meningkatkan kapasitas SDM penyelenggara pemilu. Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos, menambahkan bahwa data pemilih harus komprehensif, akurat, terbaru, serta dapat dipertanggungjawabkan. Ia meminta agar data ganda, tidak valid, dan pemilih berusia di atas 100 tahun segera dituntaskan. Data yang tidak sesuai agar dihapus sehingga kualitas daftar pemilih semakin baik. Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) KPU, Mashur Sampurna Jaya, menyampaikan bahwa data DP4 semester II dari Kemendagri akan diserahkan pada 10 September 2025. Data tersebut mencakup pemilih baru, pemilih yang sudah menikah, pemilih pindah domisili, serta data pemilih meninggal. Ia menegaskan sekitar 300 ribu data ganda telah ditemukan dan divalidasi melalui database Dukcapil. Dalam zoom tersebut diundang Anggota Divisi Perencanaan, Data dan Informasi beserta admin dan Operator Sidalih KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia. Melalui rapat ini, KPU Bali berkomitmen mendukung pemutakhiran data pemilih berkelanjutan demi terwujudnya daftar pemilih yang berkualitas, akurat, dan terpercaya sebagai fondasi penyelenggaraan Pemilu 2029. (bt.limp/Foto KPU Bali/bt/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menghadiri rapat yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali terkait pengembangan inovasi Sinergitas Pelaksanaan Pendidikan Politik (SIP-POL). Selasa(9/9/2025) Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Bung Hatta, Gedung Bangsa Lantai II, Kesbangpol Provinsi Bali ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi politik masyarakat di Provinsi Bali. Selain KPU Bali, rapat ini juga dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Bali, serta perwakilan partai politik di Bali, di antaranya PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai NasDem, dan PSI Provinsi Bali. Melalui forum ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang erat antara penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, dan partai politik untuk menciptakan iklim politik yang lebih edukatif, inklusif, serta mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi. (bt.limp/Foto KPU Bali/bt/hupmas

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menggelar kegiatan Pendampingan Registrasi dan Verifikasi Akun Katalog Versi 6 yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor KPU Provinsi Bali, Selasa (9/9). Kegiatan ini dimulai pukul 10.00 WITA dan diikuti oleh jajaran sekretariat KPU Provinsi serta bendahara dan pejabat pengadaan dari KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Peserta yang hadir antara lain Sekretaris KPU Provinsi Bali, Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, para Kepala Sub Bagian, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, serta staf terkait. Rapat dibuka oleh Sekretaris KPU Provinsi Bali, I Made Oka Purnama. Dalam arahannya, ia menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi rapat koordinasi sebelumnya terkait pengadaan sarana dan prasarana kantor. Dari hasil evaluasi, hampir seluruh satuan kerja KPU Kabupaten/Kota di Bali belum memiliki akun e-katalog. Karena itu, pendampingan difokuskan agar seluruh bendahara segera memiliki akun, sesuai dengan arahan penggunaan metode e-purchasing dalam pengadaan sarana prasarana CPNS. Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Provinsi Bali, Santi Chovarida,  menegaskan bahwa dengan akun yang sudah terintegrasi dengan aplikasi SAKTI, transaksi akan lebih mudah dilakukan. Sementara untuk transaksi offline, diperlukan izin khusus dari LKPP melalui pengajuan tiket, termasuk terkait mekanisme pemotongan pajak. Selanjutnya, Kasubag Umum dan Logistik, Putu Githa Gowinda, memberikan pemaparan teknis tahapan pembuatan akun bendahara yang meliputi registrasi, verifikasi profil, dan verifikasi akses. Pendampingan dilakukan langsung kepada para PIC bendahara dari masing-masing KPU Kabupaten/Kota. Kegiatan ditutup oleh Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Santi Chovarida. Ia menyampaikan terima kasih atas partisipasi seluruh peserta dan menegaskan bahwa target utama kegiatan ini adalah memastikan semua bendahara dan PPK memiliki akun di e-katalog versi 6. “Dalam pendampingan hari ini, capaian kita sudah 95% dari sembilan satuan kerja, hanya menyisakan KPU Kabupaten Bangli yang belum selesai melakukan registrasi,” ujarnya. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan seluruh proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan KPU se-Bali dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan sesuai ketentuan. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menggelar rapat pleno rutin, pada Senin (8/9/2025) bertempat di Ruang Rapat Kantor KPU Provinsi Bali. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, serta dihadiri oleh seluruh anggota KPU Provinsi Bali, Sekretaris KPU Provinsi Bali, pejabat struktural, dan pejabat fungsional sekretariat. Dalam pleno tersebut, sejumlah agenda strategis dibahas, di antaranya persiapan kedatangan Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Melgia Carolina Van Harling, yang akan melaksanakan kegiatan bersama PPK, PPS, dan KPPS terpilih. Selain itu, juga dibahas agenda sosialisasi pendidikan pemilih bekerja sama dengan universitas, termasuk proses kerja sama (PKS) dengan Universitas Udayana yang masih menunggu arahan dari pusat. Ketua KPU Provinsi Bali menekankan pentingnya dukungan sekretariat dalam memfasilitasi berbagai kegiatan, termasuk agenda sosialisasi di Bangli, koordinasi hukum terkait sidang DKPP, serta persiapan menghadapi kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 15 September 2025. “Kita harus memastikan seluruh administrasi, keuangan, hingga arsip kelembagaan tertata rapi agar tidak menjadi temuan dalam pemeriksaan,” ujar Lidartawan. Rapat juga membahas tindak lanjut kegiatan monitoring dan evaluasi data pemilih berkelanjutan (PDPB), revisi juknis terkait program partisipasi masyarakat (Parmas), hingga persiapan pengadaan sarana dan prasarana melalui e-catalog. Dari sisi keuangan, dievaluasi pula sejumlah catatan administrasi terkait belanja kegiatan di kabupaten/kota agar tidak menjadi risiko dalam pemeriksaan mendatang. Selain itu, bidang hukum melaporkan telah menyiapkan template Zona Integritas (ZI) untuk KPU kabupaten/kota sebagai bagian dari penguatan tata kelola kelembagaan. Melalui rapat pleno rutin ini, KPU Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, serta memastikan seluruh agenda kelembagaan berjalan sesuai ketentuan. (bt.limp/Foto KPU Bali/bt/hupmas)