KPU Bali Gelar Evaluasi JDIH 2025, Iffa Rosita Tekankan Penguatan Tata Kelola dan Standarisasi Layanan Hukum
Denpasar, bali.kpu.go.id - KPU Provinsi Bali menyelenggarakan Rapat Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2025 di Kantor KPU Kabupaten Badung. Kegiatan ini menghadirkan pengelola JDIH dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Bali, sekaligus menjadi forum untuk menilai capaian pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum selama satu tahun terakhir. (21/11/2025)
Acara dibuka oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Bali, Anak Agung Gede Raka Nakula, yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan kinerja JDIH. Ia menyampaikan bahwa KPU Bali belum berhasil meraih prestasi JDIH pada tahun sebelumnya, sehingga evaluasi kali ini menjadi momentum perbaikan. “Pengelolaan JDIH harus semakin diperkuat dan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan,” ujarnya.
Kegiatan juga dirangkaikan dengan kunjungan Anggota KPU RI Divisi Hukum dan Pengawasan, Iffa Rosita, pada Jumat (21/11/2025). Dalam arahannya, Iffa menegaskan bahwa penguatan JDIH tidak hanya menyangkut pembaruan dokumen hukum, tetapi juga aspek teknis yang sering menjadi indikator penilaian penting. Hal tersebut mencakup kejelasan struktur organisasi pengelola JDIH, ketepatan penyusunan abstrak produk hukum, penataan ruang dan sarana JDIH sesuai standar, hingga pembaruan SK Pengelola JDIH setiap tahun.
Iffa juga menyoroti pentingnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta percepatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Menurutnya, pengelolaan JDIH yang baik harus sejalan dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi lembaga.
Setelah arahan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang membahas tantangan teknis, keterbatasan sumber daya, kebutuhan peningkatan kapasitas, hingga strategi inovatif dalam pengembangan layanan informasi hukum.
Rapat ini juga dihadiri perwakilan dari Kesbangpol Provinsi Bali, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten/Kota se-Bali, para kepala subbagian hukum, dan seluruh operator JDIH. Melalui forum ini, KPU Bali berharap pengelolaan JDIH di seluruh jajaran semakin profesional, terstandardisasi, dan mendukung transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan kepemiluan. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)
