Berita Terkini

Denpasar, bali.kpu.go.id - KPU Provinsi Bali mengikuti Zoom Meeting Sosialisasi Arah Kebijakan dan Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2025 yang digelar oleh Sekretariat Jenderal KPU RI bersama Kementerian PANRB, Selasa (26/8/2025). Kegiatan ini diikuti oleh Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh, termasuk Sekretaris KPU Provinsi Bali, Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi, Kepala Sub Bagian Perencanaan, serta staf terkait. Sementara itu, narasumber yang hadir antara lain Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan I Kementerian PANRB, Akhmad Hasmy, Ak., serta Pengelola Data dan Informasi Kementerian PANRB, Dwi Slamet Riyandi, S.Ak. Dalam sambutannya, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi KPU RI, M. Syahrizal Iskandar, menegaskan komitmen KPU dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya pada masa non-eleksi. Ia mendorong seluruh KPU Provinsi agar proaktif melaksanakan RB sesuai kebijakan terbaru dan memenuhi indikator penilaian yang ditetapkan. Materi yang disampaikan narasumber menekankan pentingnya strategi peningkatan RB, di antaranya penguatan tata kelola pemerintahan digital, reformasi pelayanan publik berbasis teknologi, efektivitas alokasi anggaran, hingga percepatan digitalisasi arsip. RB 2025 diarahkan untuk berorientasi pada dampak nyata, termasuk dalam mendukung pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, hilirisasi, dan ketahanan pangan nasional. Dalam sesi diskusi, KPU RI dan KPU Provinsi menyampaikan pertanyaan serta masukan terkait indikator penilaian, rencana aksi, hingga peran KPU daerah dalam mendukung indeks RB nasional. Narasumber dari Kementerian PANRB menegaskan bahwa KPU daerah berperan penting sebagai pendukung kebijakan pusat, terutama melalui pelaksanaan Zona Integritas (ZI), survei kepuasan masyarakat (SKM), dan penyediaan data sektoral. Rapat daring ditutup dengan harapan agar pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KPU semakin baik, sehingga berdampak langsung pada peningkatan tata kelola kelembagaan dan kesejahteraan ASN. (bt.limp/Foto KPU Bali/bt/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - KPU Provinsi Bali berhasil meraih peringkat pertama dalam kategori Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Tahun 2024 untuk kategori Sedang. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, serta berintegritas. Penghargaan tersebut diserahkan dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Tingkat Wilayah Provinsi Bali Semester II Tahun 2025 yang diselenggarakan di Gedung Keuangan Negara (GKN) I Denpasar, Selasa (26/8/2025). Pada kesempatan itu, Sekretaris KPU Provinsi Bali, I Made Oka Purnama, hadir mewakili jajaran KPU Provinsi Bali. Kegiatan rakor dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, Muhamad Mufti Arkan. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan capaian kinerja anggaran Semester I Tahun 2025 serta menekankan pentingnya memperkuat sinergi antar satuan kerja, mewujudkan belanja yang transparan, menjaga integritas, dan menghasilkan output maupun outcome yang nyata. Selain penyampaian evaluasi, acara ini juga dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan kepada satuan kerja dan kementerian/lembaga terbaik dalam berbagai kategori, di antaranya: K/L dengan IKPA Terbaik Semester I 2025, Satker dengan Implementasi KKP Terbaik Semester I 2025, Satker dengan Penggunaan Digipay Terbaik, serta Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Tahun 2024. Capaian yang diraih KPU Provinsi Bali ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja, menjaga transparansi, serta memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. (bt.limp/Foto KPU Bali/bt/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum  Provinsi Bali melaksanakan apel pagi di halaman kantor KPU Bali, Selasa (26/8/2025). Apel dipimpin langsung oleh Sekretaris KPU Bali, I Made Oka Purnama, dan diikuti oleh seluruh jajaran pegawai KPU Provinsi Bali. Dalam amanatnya, Oka Purnama menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kerja serta meningkatkan kepekaan terhadap kondisi kantor. Ia menegaskan bahwa kebersihan merupakan bagian dari disiplin kerja yang harus diterapkan oleh seluruh pegawai setiap hari. Selain itu, ia juga mengingatkan seluruh jajaran KPU Bali untuk berpartisipasi aktif dalam mempersiapkan segala kelengkapan penilaian Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Menurutnya, keberhasilan meraih predikat tersebut merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kerja kolektif. Apel pagi ditutup dengan doa bersama, sebagai wujud harapan agar seluruh rangkaian kegiatan KPU Bali berjalan lancar dan penuh berkah. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menerima audiensi dari perwakilan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Denpasar. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Ketua KPU Bali pada Selasa (26/8/2025). Audiensi ini dilakukan dalam rangka penyampaian permohonan resmi dari Badan Pengurus Cabang (BPC) GMKI Denpasar masa bhakti 2023–2025 terkait pelaksanaan Konferensi Studi Lokal sekaligus Konferensi Cabang ke-XXIII GMKI Denpasar yang akan digelar pada 29–31 Agustus 2025 di Ruang Pertemuan Kesbangpol Provinsi Bali. Dalam kesempatan itu, perwakilan GMKI Denpasar menyampaikan harapan besar agar Ketua KPU Bali dapat hadir dalam kegiatan konferensi yang juga akan dirangkai dengan forum diskusi kelompok (FGD). Kehadiran Ketua KPU dinilai penting sebagai bentuk dukungan terhadap partisipasi aktif mahasiswa dalam pembangunan demokrasi. Menanggapi undangan tersebut, Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menyatakan kesiapannya untuk hadir. Ia juga memberikan apresiasi atas semangat GMKI Denpasar yang terus berperan dalam kegiatan kemasyarakatan, serta menekankan pentingnya generasi muda untuk mengambil bagian dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menggelar Rapat Pleno Rutin yang berlangsung di Ruang Rapat KPU Provinsi Bali, Senin (25/8). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, dan dihadiri oleh seluruh anggota KPU, Sekretaris KPU Provinsi Bali, pejabat struktural, serta pejabat fungsional sekretariat. Dalam arahannya, Ketua KPU Provinsi Bali menekankan pentingnya komitmen bersama dalam menyelesaikan berbagai agenda kelembagaan, termasuk rencana kegiatan koordinasi dengan KPU RI, penguatan kebersihan kantor melalui program Jumat Bersih atau Jumat Bersepeda, hingga optimalisasi pemanfaatan media internal seperti Vidtron untuk sosialisasi lagu Indonesia Raya. Rapat juga membahas persiapan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Sekretaris KPU Provinsi Bali, I Made Oka Purnama, menyampaikan bahwa sejumlah fasilitas pendukung sudah mulai dilengkapi, termasuk akses bagi penyandang disabilitas. Selain itu, ditampilkan pula pemaparan dan video terkait Zona Integritas sebagai bentuk evaluasi dan perbaikan. Anggota KPU Provinsi Bali, Anak Agung Gede Raka Nakula, menginformasikan adanya rencana Rapat Koordinasi Divisi Hukum KPU RI yang akan dilaksanakan di Sumatera Barat atau Lombok. Sementara itu, Luh Putu Sri Widyastini menegaskan bahwa kajian yang menjadi kewajiban KPU kabupaten/kota harus segera diselesaikan akhir Agustus ini. Dalam bidang data dan informasi, I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya menjelaskan bahwa saat ini tengah berlangsung pemeriksaan BPK, sehingga kegiatan rapat data akan dilanjutkan pada triwulan IV. Sedangkan untuk Divisi Parmas dan SDM, I Gede John Darmawan menyampaikan rencana KPU Goes to Campus yang akan dilaksanakan dengan perguruan tinggi mitra yang telah memiliki MoU. Sejumlah isu teknis lainnya turut dibahas, termasuk pengadaan sarana prasarana, evaluasi kegiatan kehumasan, serta penekanan agar setiap kegiatan dituangkan dalam Surat Tugas (ST) maupun Surat Keputusan (SK) untuk menghindari permasalahan administrasi. Rapat pleno ditutup dengan sejumlah kesimpulan, di antaranya penguatan koordinasi, monitoring program, serta finalisasi persiapan kunjungan lapangan dalam rangka pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Provinsi Bali. (bt.limp/Foto KPU Bali/bt/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menerima kunjungan tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam rangka pemeriksaan kepatuhan pengelolaan belanja dan Barang Milik Negara (BMN) pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tahun Anggaran 2024 hingga Triwulan III Tahun 2025. Senin(25/8/2025). Tim BPK RI menjelaskan bahwa pemeriksaan ini terkait pelaksanaan Election Visit Program DPR yang melibatkan KPU, khususnya kegiatan yang berlangsung di Westin Nusa Dua, Bali, pada 2024. Pemeriksaan dilakukan di dua lokasi, yaitu KPU Kabupaten Badung dan KPU Kabupaten Bangli, serta akan berlanjut ke Desa Penglipuran sesuai dengan rundown kegiatan Februari 2024. Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menyambut baik proses pemeriksaan yang dilakukan BPK RI. Ia menegaskan bahwa KPU selalu siap diperiksa dan berkomitmen untuk memberikan data yang dibutuhkan secara transparan. “Kami senang dengan adanya pemeriksaan ini, tidak ada yang kami tutupi. Semua pihak yang masuk dalam daftar penerimaan sudah kami hadirkan, dan kami akan mempermudah setiap proses klarifikasi,” ujarnya. Sekretaris KPU Provinsi Bali, I Made Oka Purnama, menambahkan bahwa daftar penerima yang berjumlah 13 orang sudah dipastikan hadir untuk memberikan klarifikasi. Sementara itu, untuk konfirmasi di tingkat PPK dan KPPS akan dilakukan langsung di TPS bersama KPU Kabupaten Badung. Pemeriksaan yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu yang profesional dan transparan. (bt.blk/Foto KPU Bali/bt/hupmas)