Berita Terkini

Denpasar, bali.kpu.go.id - Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, I Gede John Darmawan, menghadiri Forum Indeks Partisipasi Politik yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali, bertempat di Golden Tulip Jineng Resort, Denpasar, Rabu (5/11/2025).

Forum ini dibuka secara resmi oleh Tjokorda Bagus Pemayun, Staf Ahli Gubernur Bali yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Bali. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya forum semacam ini sebagai wadah memperkuat indeks demokrasi Indonesia melalui kolaborasi aktif seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Kegiatan menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai lembaga nasional dan daerah, di antaranya Dr. Drs. Akbar Ali, M.Si. (Direktur Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri), Nurma Midayanti (Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS), Maharani (Perencana Ahli Madya Bappenas), serta Anak Agung Gede Dirga Kardita, S.ST., M.Si. (Fungsional Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Bali).

Dalam paparannya, Akbar Ali menjelaskan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) telah ditetapkan sebagai Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam RPJPN 2025–2045, RPJMN, dan RPJMD, sehingga menjadi ukuran penting bagi seluruh pemerintah daerah, termasuk gubernur, dalam menilai keberhasilan pembangunan politik yang demokratis.
Ia juga memaparkan bahwa nilai IDI nasional tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,3 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, Provinsi Bali mencatat prestasi membanggakan dengan menempati peringkat kedua tertinggi nasional, meraih skor 88,34 atau meningkat 3,21 poin dari tahun 2023. Peningkatan ini terutama didorong oleh perbaikan pada aspek kebebasan dan kesetaraan, yang masing-masing naik menjadi 91,1 dan 86,63.

Meski demikian, Akbar Ali menekankan bahwa beberapa indikator seperti kebebasan pers dan transparansi kebijakan publik masih perlu diperkuat. Ia menegaskan bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari pelaksanaan prosedural, tetapi juga dari kualitas substansi dan partisipasi masyarakat yang bermakna.

John Darmawan, turut menyampaikan pandangan terkait pelaksanaan pemilu dan dinamika partisipasi masyarakat. Ia menegaskan bahwa potensi kecurangan pemilu umumnya terjadi di tahap pelaksanaan, bukan pada penyelenggara. “KPU senantiasa menjunjung tinggi prinsip transparansi dan integritas dalam setiap tahapan pemilu. Namun, tantangan kita adalah bagaimana memperkuat substansi sosialisasi politik, bukan sekadar prosedur,” ujar John. Ia juga menyoroti pentingnya strategi edukasi politik yang lebih adaptif bagi generasi muda yang kini menjadi segmen terbesar dalam daftar pemilih dan relatif mudah dimobilisasi secara politik.
John menambahkan bahwa peningkatan indeks demokrasi juga harus diiringi dengan peningkatan anggaran pendidikan pemilih, khususnya bagi pemilih pemula, agar partisipasi politik tidak hanya meningkat secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas. Ia mengajak seluruh unsur pemerintahan, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat untuk bersama-sama membangun budaya politik yang rasional, beretika, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Forum ini juga menjadi ajang pertukaran gagasan antara lembaga pusat dan daerah mengenai strategi mempertahankan dan meningkatkan capaian IDI Bali di tahun-tahun mendatang. Para peserta sepakat bahwa demokrasi tidak cukup hanya dengan menjaga kebebasan berekspresi, tetapi juga harus menjamin kesetaraan dan memperkuat kapasitas lembaga demokrasi agar mampu menyalurkan aspirasi publik secara efektif.
Acara ditutup dengan closing statement dari Dr. Akbar Ali yang menegaskan bahwa demokrasi yang kuat harus berakar pada kesadaran kolektif dan konsistensi semua pihak dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan. Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama seluruh peserta dan narasumber sebagai simbol komitmen bersama dalam memperkuat demokrasi dan meningkatkan indeks partisipasi politik di Provinsi Bali.