Berita Terkini

Denpasar, bali.kpu.go.id - Guna memastikan kelancaran pelaksanaan tugas kelembagaan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali secara konsisten melaksanakan pengecekan kendaraan dinas yang dilakukan sebulan sekali. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kesiapan sarana transportasi yang digunakan dalam mendukung aktivitas kedinasan. Rabu, 4 Februari 2026. Pengecekan kendaraan dinas dilakukan dengan meneliti secara menyeluruh kondisi kendaraan, mulai dari kelayakan mesin, sistem pengereman, ban, kelistrikan, hingga kelengkapan administrasi. Selain aspek teknis, kebersihan dan kondisi fisik kendaraan juga menjadi perhatian dalam pengecekan rutin tersebut. Melalui pengecekan berkala ini, KPU Provinsi Bali berupaya memastikan kendaraan dinas selalu berada dalam kondisi aman dan layak pakai, sehingga dapat menunjang mobilitas kerja pegawai secara efektif. Kegiatan ini juga berfungsi sebagai langkah preventif untuk mendeteksi potensi kerusakan sejak dini serta mengoptimalkan pemeliharaan aset negara. KPU Provinsi Bali menegaskan bahwa pengelolaan kendaraan dinas yang tertib dan terawat merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan efisiensi, sekaligus mendukung pelaksanaan tugas pelayanan publik secara berkelanjutan. (bt.limp/Foto KPU Bali/bt/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali melaksanakan persembahyangan Bersama pada 2 Februari 2026 di pura kantor setempat (02/02/2026). Persembahyangan yang dilaksanakan pada Hari Raya Purnama ini merupakan wujud puji syukur dan terima kasih kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, dengan harapan senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Hari Raya Purnama sendiri bagi umat Hindu di Bali menjadi momentum sakral untuk memanjatkan doa, memohon keberkahan, serta membersihkan diri lahir dan batin. Demikian pula bagi jajaran KPU Bali, perayaan ini dimaknai sebagai kesempatan untuk memperkuat spiritualitas dan memohon anugerah agar seluruh tugas dan kewajiban penyelenggaraan pemilu dapat berjalan lancar. Dengan semangat kebersamaan, jajaran KPU Bali berdoa agar lembaga senantiasa mendapat tuntunan, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta menjaga integritas demokrasi.

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali mengikuti kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi KPU Tahun 2026 yang diselenggarakan secara daring pada Jumat (30/01/2026). Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU, Iffa Rosita. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa koordinasi ini merupakan bentuk persiapan awal dalam penilaian mandiri maturitas SPIP Tahun 2026. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah diskusi untuk mengidentifikasi hambatan dan kekurangan sesuai hasil evaluasi kertas kerja penilaian mandiri maturitas SPIP Tahun 2025, sehingga dapat dilakukan perbaikan secara berkelanjutan. Pada sesi pertama, materi yang disampaikan oleh BPKP membahas tahapan pelaksanaan penilaian mandiri, struktur penilaian maturitas SPIP, penilaian penetapan tujuan, serta penilaian struktur dan proses pengendalian intern. Pada sesi berikutnya dilakukan pendalaman terkait teknis penyusunan kertas kerja penilaian maturitas SPIP terintegrasi. Melalui kegiatan ini, KPU Provinsi Bali bersama jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Bali berharap dapat meningkatkan pemahaman dan kesiapan dalam penerapan SPIP secara terintegrasi, sehingga pelaksanaan penilaian maturitas SPIP Tahun 2026 dapat berjalan optimal mendukung terwujudnya tata kelola organisasi yang akuntabel, efektif, dan berintegritas. (bt.limp/Foto KPU Bali/bt/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Rapat Paripurna ke-27 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 digelar pada Jumat, 30 Januari 2026, di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali. Rapat tersebut mengagendakan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Bali dan dihadiri oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan. Kegiatan dimulai dengan doa bersama dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, membuka rapat secara resmi. Dalam rapat tersebut dibacakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.4-6272 Tahun 2025 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Bali. Berdasarkan keputusan tersebut, Komang Dyah Setuti resmi dilantik sebagai Anggota DPRD Provinsi Bali Pengganti Antarwaktu. Prosesi pelantikan ditandai dengan pengambilan sumpah dan janji jabatan yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Momentum ini menandai dimulainya tugas dan tanggung jawab anggota DPRD yang baru dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan sambutan Wakil Gubernur Provinsi Bali yang menyampaikan ucapan selamat serta harapan agar amanah yang diberikan dapat dijalankan secara optimal demi kepentingan masyarakat Bali. Rapat Paripurna kemudian ditutup oleh Ketua DPRD Provinsi Bali. Kehadiran Ketua KPU Provinsi Bali dalam kegiatan tersebut mencerminkan sinergi antar-lembaga dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan demokrasi di Provinsi Bali. (bt.limp/Foto KPU Bali/bt/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, hadir sebagai narasumber dalam Diskusi Publik bertajuk “Clicktivism: Menilai Kualitas Partisipasi Anak Muda dalam Ketahanan Demokrasi Digital” yang diselenggarakan atas kerja sama Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Universitas Warmadewa (Unwar), Kamis (29/1/2025), di Denpasar. Kegiatan diawali dengan doa bersama dan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Eksekutif ELSAM, Desiana Samosir, yang menekankan pentingnya ruang diskusi kritis bagi anak muda dalam merespons tantangan demokrasi di era digital. Selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan acara disampaikan oleh Dekan Universitas Warmadewa. Diskusi publik ini dimoderatori oleh Ida Ayu Bulan Utami Arti dan menghadirkan tiga narasumber, yakni Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, Peneliti ELSAM Nurul Izmi, serta Dosen FISIP Universitas Warmadewa I Putu Hadi Pradnyana. Dalam paparannya, Ketua KPU Bali mengulas partisipasi politik pemilih muda dalam Pemilu 2024, khususnya peran media sosial dan platform digital dalam mendorong keterlibatan generasi muda. Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi penyelenggara pemilu terkait maraknya disinformasi dan misinformasi di ruang digital, serta pentingnya literasi digital untuk menjaga kualitas demokrasi. Sementara itu, Nurul Izmi menjelaskan konsep clicktivism sebagai bentuk partisipasi politik berbasis digital yang memberi kemudahan akses, namun tetap perlu dikritisi dari sisi kualitas dan dampaknya terhadap demokrasi substantif. Adapun I Putu Hadi Pradnyana menyoroti dinamika demokrasi digital, baik secara daring maupun luring, serta konteks Bali dan Indonesia Timur dalam menghadapi tantangan partisipasi politik anak muda. Melalui diskusi ini, diharapkan tumbuh kesadaran dan keterlibatan bermakna anak muda dalam menjaga serta memperkuat ketahanan demokrasi digital, dengan menjunjung nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. (bt.limp/Foto KPU Bali/bt/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Pentingya disiplin kerja, etika aparatur, pengelolaan arsip dan BMN, serta penguatan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan. Demikian disampaikan oleh Sekretaris KPU Provinsi Bali dalam kegiatan Rapat Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-Bali, bertempat di Ruang RPP KPU Provinsi Bali. dihadiri oleh Sekretaris KPU Provinsi Bali, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Bali, para pejabat struktural, serta staf yang membidangi partisipasi masyarakat, humas, dan SDM. Kamis 29/01/2026 Rapat dibuka oleh Sekretaris KPU Provinsi Bali, I Made Oka Purnama, juga menekankan pentingnya ketertiban dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan agar dapat diselesaikan tepat waktu. Ia juga mengingatkan perlunya peningkatan koordinasi antar subbagian, khususnya perencanaan dan keuangan, agar adanya keselarasan antara perencanaan dan anggaran sehingga serapan menjadi optimal dalam pelaporan. Selain itu, disampaikan pula sejumlah arahan terkait program kerja tahun 2026, antara lain, penyelesaian pelaporan SPT tahun 2025, tindak lanjut hasil pemeriksaan interim BPK, serta persiapan menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Seluruh kegiatan diminta untuk didokumentasikan dengan baik sebagai bagian dari pemenuhan data Zona Integritas. Rapat ditutup oleh Oka Purnama dengan harapan seluruh satuan kerja dapat menindaklanjuti arahan yang telah disampaikan demi peningkatan kinerja kelembagaan KPU. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)