Berita Terkini

Denpasar, bali.kpu.go.id - Di era digital saat ini, seluruh aktivitas administrasi, komunikasi, hingga layanan publik KPU telah terhubung dengan sistem digital dan internet. Kondisi ini membuat KPU menjadi lembaga yang menyimpan data sensitif sekaligus informasi publik yang berpengaruh tinggi. Akibatnya, tingkat risiko ancaman siber terhadap KPU jauh lebih besar dibanding instansi pada umumnya. Tantangan tersebut menegaskan bahwa peningkatan keamanan siber tidak hanya menjadi tugas pengelola IT, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh jajaran. Selasa, 9/12/2025 Sebagai langkah penguatan, KPU Bali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Keamanan Siber dan Pengelolaan Sistem Informas melalui jaringan Zoom dengan menghadirkan narasumber dari Kepolisian Daerah Bali serta Badan Siber dan Sandi Negara. Melalui paparan Arief Putu P., Cybersecurity Analyst Sandiman Ahli Pertama BSSN, dan AKP I Made Martadi Putra, S.Kom., M.T., M.Sc., peserta mendapatkan penekanan mengenai pentingnya literasi digital sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan siber. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan pegawai dalam menjalankan prosedur keamanan informasi agar layanan publik tetap terlindungi dan terpercaya. Dalam sesi pembahasan, para narasumber menegaskan bahwa kerja aman tidak hanya berarti bekerja di kantor, namun juga bagaimana setiap personel menerapkan langkah-langkah keamanan meskipun berada jauh dari lingkungan kantor. Disiplin mengikuti tahapan pengamanan yang telah disampaikan, menjaga akses sistem, serta menghindari perilaku digital berisiko menjadi kunci untuk mengurangi kerentanan kebocoran data. Kepercayaan publik disebut sebagai prioritas utama yang harus dijaga melalui tata kelola keamanan siber yang kuat. Menutup kegiatan, Anggota KPU Bali I Gusti Ngurah Darmasanjaya menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber dan peserta. Ia mengakui bahwa perlindungan pada Pemilu sebelumnya menjadi modal penting untuk memperkuat keamanan pada penyelenggaraan berikutnya. Darmasanjaya berharap melalui kegiatan ini seluruh jajaran KPU semakin disiplin dan konsisten menerapkan langkah-langkah keamanan siber yang telah disampaikan. Rapat dipandu oleh Kepala Bagian Perencanaan Data dan Informasi, I Wayan Gede Budiatha sebagai moderator.

Denpasar, bali.kpu.go.id - Di tengah kebutuhan peningkatan kompetensi aparatur yang semakin menuntut kecepatan dan adaptasi digital, KPU Provinsi Bali mengajak jajaran sekretariat KPU Kabupaten/Kota untuk meng-upgrade kemampuan SDM melalui pelatihan daring Aplikasi SIMPEL. Dalam kegiatan Penguatan Pelaksanaan Pelatihan E-learning melalui Aplikasi SIMPEL ini dihadiri langsung narasumber dari Tim PKSDM KPU RI serta mengundang untuk hadir dari para Kepala Sub Bagian dan staf yang menangani Partisipasi Masyarakat dan SDM. Pelatihan ini digelar secara daring pada Selasa, 9 Desember 2025. SIMPEL, yang selama ini menjadi platform e-learning KPU, terus dikembangkan agar pembelajaran bisa berlangsung lebih mudah, efisien, dan efektif serta dapat diakses dari mana pun. Pelatihan ini diharapkan menjadi ruang bagi peserta untuk memahami lebih dalam pemanfaatan fitur-fitur pelatihan digital, sehingga proses pembelajaran internal semakin optimal. Melalui kegiatan ini, KPU Bali ingin memastikan bahwa seluruh SDM penyelenggara di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi, terutama dalam hal pembelajaran berbasis digital yang makin dibutuhkan kedepan dalam dunia kerja modern. Dengan format daring yang mudah diikuti, pelatihan SIMPEL kali ini diharapkan menjadi langkah kecil namun penting dalam memperkuat kualitas layanan dan kapasitas SDM penyelenggara pemilu di Bali. (bt.limp/Foto KPU Bali/bt/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Generasi muda, menurut Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, perlu menata masa depan dengan pikiran yang lebih terbuka. Kesempatan belajar hingga merantau ke luar daerah harus dimanfaatkan sebaik mungkin, sebelum akhirnya kembali dengan membawa pengalaman berharga untuk membangun daerah. Ia menegaskan bahwa pemahaman yang baik, khususnya dalam dunia politik, akan membuat anak muda tidak mudah terpengaruh oleh hoaks maupun janji kosong. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Edukasi Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat, 7 Desember 2025. Sekitar 120 peserta mulai dari kader Demokrat, PAC se-Buleleng, mahasiswa hingga sejumlah pejabat daerah berkumpul untuk mengikuti kegiatan Edukasi Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. Acara dibuka oleh Ketua DPC Partai Demokrat Buleleng, Luh Gede Herryani, yang menegaskan bahwa politik dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kesbangpol Buleleng melalui Drs. Nyoman Widiartha menekankan pentingnya pendidikan politik di tengah derasnya informasi, sementara Anggota DPRD Buleleng, Kadek Sumardika, menyebut kegiatan ini dapat memperkuat kesiapan kader menuju kontestasi politik. KPU dan Bawaslu Buleleng turut memberi penguatan terkait partisipasi pemilih dan bahaya politik uang. Dalam sesi diskusi, Lidartawan membahas peran generasi muda dan peluang mereka membangun bangsa setelah menimba pengalaman di luar daerah. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan. Acara ditutup dengan diskusi suasana santai dan interaktif, dengan tujuan  memberikan ruang bagi masyarakat Buleleng untuk memahami politik secara ringan dan mudah dicerna.

Denpasar, bali.kpu.go.id - Untuk mengoptimalkan penyajian konten, engagement publik, serta tantangan dalam penyusunan rilis dan dokumentasi kegiatan, KPU Provinsi Bali bersama KPU Kabupaten/Kota se-Bali menggelar Workshop Kehumasan pada Senin, 8 Desember 2025 di Ruang Rapat Lantai 2 KPU Provinsi Bali. Workshop dibuka oleh Anggota KPU Provinsi Bali, I Gede John Darmawan, dan dihadiri oleh Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, SDM; pejabat struktural; kasubbag; serta staf pelaksana dari seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Bali.  Workshop menghadirkan tiga narasumber utama, yaitu I Made Adi Dharmawan (ISI Bali) yang menekankan pentingnya penguasaan dasar fotografi seperti pencahayaan, komposisi, dan teknik aperture–ISO–shutter speed serta prinsip “the man behind the gun” bahwa kemampuan fotografer lebih menentukan daripada alat; Agus Putra Mahendra (Redaktur Politik Pos Bali) yang memaparkan teknik penyusunan berita dan press release yang efektif dengan fokus pada mitigasi kehumasan, penggunaan judul yang menarik namun aman, serta pentingnya rilis yang ringkas, analitis, dan memuat minimal dua narasumber; dan Ni Putu Yunita Anggreswari (Universitas Pendidikan Nasional) yang membahas strategi komunikasi efektif melalui analisis audiens, penyusunan pesan persuasif, pemilihan media yang tepat, serta penekanan agar konten humas bersifat ringan, relevan, dan lebih mengedepankan unsur why dan how. Dalam sesi diskusi, peserta menyampaikan berbagai tantangan serta kebutuhan penguatan kapasitas, mulai dari keterbatasan SDM, perlunya inovasi konten, hingga pentingnya memahami selera publik termasuk generasi muda. Para narasumber menegaskan bahwa fotografi, penulisan berita, dan komunikasi publik membutuhkan latihan berkelanjutan, keberanian keluar dari zona nyaman, serta pemahaman mendalam terhadap audiens .John Darmawan dalam menutup kegiatan mengharapkan workshop ini menjadi langkah awal untuk menghasilkan konten kehumasan yang lebih menarik, informatif, dan mampu memperkuat citra KPU sebagai lembaga publik yang transparan dan responsif. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - KPU Provinsi Bali melaksanakan Rapat Evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Jumat, 5 Desember 2025, bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 KPU Provinsi Bali. Rapat yang menghadirkan peserta dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota se-Bali, Komisi Informasi Provinsi Bali, Badan Kesbangpol, serta pejabat struktural dan operator PPID ini dibuka oleh Anggota KPU Provinsi Bali I Gede John Darmawan. Dalam sambutannya Anggota KPU Provinsi Bali, I Gede John Darmawan, yang menegaskan pentingnya PPID sebagai garda terdepan pelayanan informasi publik. Ia menekankan bahwa keterbukaan informasi merupakan isu krusial tahun 2025, sehingga KPU harus memperkuat pemahaman terkait daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan, serta meningkatkan inovasi layanan PPID. Materi utama disampaikan oleh Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali, Ni Ketut Dharmayanti Laksmi, yang memaparkan substansi UU KIP, standar layanan informasi, mekanisme sengketa informasi, hingga strategi penguatan PPID. Ia juga menyampaikan rencana monitoring keterbukaan informasi bagi seluruh KPU pada tahun mendatang serta pentingnya kolaborasi pimpinan dan sekretariat dalam memastikan kepatuhan badan publik terhadap regulasi. Dalam Sesi diskusi berbagai pertanyaan dari peserta, khususnya terkait uji konsekuensi informasi yang dikecualikan, mekanisme sengketa di KI, serta langkah yang harus diambil KPU dalam menangani permohonan informasi sensitif seperti dokumen pencalonan. Komisi Informasi menegaskan bahwa verifikasi keabsahan ijazah maupun data pribadi tetap menjadi kewenangan instansi penerbit, sementara KI menangani sengketa terkait layanan informasi. Menutup kegiatan, I Gede John Darmawan menyampaikan apresiasi atas pemaparan KI Bali dan menegaskan komitmen KPU Bali untuk terus meningkatkan kualitas layanan PPID. Ia optimistis seluruh KPU di Bali dapat mempertahankan kategori informatif, bahkan menargetkan skor minimal 95 pada tahun 2026, mengingat saat ini KPU masih berada di luar masa tahapan sehingga penguatan kearsipan dan pengelolaan informasi dapat dilakukan lebih optimal. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Dalam rangka percepatan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPU Provinsi Bali hadir sebagai narasumber pada Rapat Konsolidasi yang diselenggarakan KPU Kabupaten Gianyar. Kegiatan berlangsung pada Kamis (04/12/25), bertempat di Swan Paradise A Pramana Experience. Anggota KPU Provinsi Bali, Anak Agung Gede Raka Nakula, yang hadir sebagai narasumber, menegaskan bahwa penerapan SPIP bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian integral dari pembangunan budaya integritas di lingkungan KPU. “Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, SPIP merupakan hal yang wajib ada, dipatuhi, dan dijalankan. Ini adalah fondasi untuk memastikan seluruh proses berjalan transparan, akuntabel, serta mampu mencegah potensi penyimpangan,” ujar Raka Nakula. Selain KPU Provinsi Bali, Kejaksaan Negeri Gianyar juga hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. Pada kesempatan itu, I Nyoman Triarta Kurniawan, SH., MH., menekankan bahwa kunci keberhasilan membangun zona integritas menuju WBBM yaitu mindset dan culturset yang kuat, komitmen, kemudahan pelayanan, monitoring dan evaluasi, manajemen media, serta program-program yang langsung menyentuh masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran KPU Kabupaten Gianyar memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan SPIP, serta semakin siap dalam mengakselerasi pembangunan Zona Integritas sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang lebih prima, bersih, dan bebas dari praktik korupsi. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)