Berita Terkini

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali melaksanakan apel pagi di halaman kantor KPU Bali pada Senin (13/10/2025). Kegiatan rutin tersebut diikuti oleh seluruh jajaran sekretariat dan staf KPU Bali sebagai bentuk disiplin serta komitmen dalam pelaksanaan tugas kelembagaan. Apel pagi kali ini dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi Bali, I Made Oka Purnama. Dalam arahannya, Oka Purnama menegaskan pentingnya menyelesaikan seluruh kegiatan yang belum tuntas dengan penuh tanggung jawab. Ia juga mengingatkan setiap bagian agar tetap menjaga semangat kerja menjelang akhir tahun anggaran. Selain itu, Oka Purnama menekankan kepada seluruh bagian yang masih memiliki sisa anggaran untuk segera memaksimalkan realisasinya pada triwulan terakhir, yakni bulan Oktober, November, dan Desember. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung tercapainya target kinerja dan serapan anggaran secara optimal. Kegiatan apel pagi ditutup dengan doa bersama sebagai ungkapan syukur dan harapan agar seluruh jajaran KPU Bali senantiasa diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas-tugas serta kegiatan kelembagaan lainnya. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali melaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025 secara daring pada 8–10 Oktober 2025. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh KPU kabupaten/kota se-Bali dan dibuka oleh Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya, ST., MH. Pelaksanaan rakor dilakukan secara bergiliran selama tiga hari: hari pertama diikuti KPU Kabupaten Jembrana, KPU Kabupaten Tabanan, dan KPU Kabupaten Badung; hari kedua KPU Kabupaten Gianyar, KPU Kabupaten Bangli, dan KPU Kabupaten Karangasem; serta hari ketiga KPU Kabupaten Buleleng, KPU Kota Denpasar, dan KPU Kabupaten Klungkung. Dalam arahannya, Agus Darmasanjaya menegaskan bahwa evaluasi PDPB bertujuan memastikan validitas data pemilih serta mendorong pertanggungjawaban kinerja berbasis bukti dukung. Ia meminta seluruh KPU kabupaten/kota mengisi tabel evaluasi secara riil agar hasilnya dapat dijadikan dasar perbaikan dan koordinasi dengan stakeholder terkait, seperti Disdukcapil, BPS, BPJS, dan pemerintah desa. “Kita ingin memastikan data yang meninggal, pindah domisili, atau ganda tidak muncul kembali pada periode PDPB berikutnya,” ujarnya. Pada hari pertama, KPU Jembrana, Tabanan, dan Badung memaparkan hasil evaluasi data pemilih, di antaranya data invalid usia di atas 100 tahun, potensi ganda beda NIK, serta data meninggal tanpa akta kematian. KPU Tabanan dan Badung telah melakukan verifikasi bersama Disdukcapil dan Bawaslu, sementara Jembrana masih menindaklanjuti data yang belum memiliki bukti dukung. Agus Darmasanjaya menekankan agar semua data TMS dilengkapi dokumen resmi untuk menghindari kesalahan berulang dalam proses pemutakhiran berikutnya. Rakor hari kedua difokuskan pada KPU Gianyar, Bangli, dan Karangasem. Dalam sesi ini, Agus menyoroti pentingnya analisis terhadap kekurangan pemilu dan pilkada sebelumnya, termasuk penanganan data DP4 dan potensi baru akibat perubahan elemen kependudukan. Ia juga mendorong jajaran kabupaten untuk berinovasi di tengah keterbatasan anggaran dan SDM, agar tetap mampu menghasilkan data pemilih yang valid, akurat, dan komprehensif. Rangkaian rakor ditutup pada 10 Oktober dengan evaluasi dari KPU Klungkung, Buleleng, dan Denpasar. Dari hasil pemaparan, ditemukan sejumlah permasalahan seperti data ganda beda NIK, data meninggal tanpa bukti lengkap, serta perbaikan elemen kependudukan dalam data DP4. Agus Darmasanjaya menegaskan pentingnya melengkapi bukti dukung setiap kategori data dan memperkuat koordinasi dengan Disdukcapil dan pemerintah desa. Ia berharap hasil evaluasi ini menjadi langkah nyata menuju data pemilih yang bersih, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar penyelenggaraan pemilu dan pilkada mendatang. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Anggota KPU Provinsi Bali, Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, I Gede John Darmawan, didampingi kepala bagian yang membidangi SDM, I Wayan Gede Buiartha mengikuti Rapat Koordinasi dan Sinergi SDM KPU dalam Rangka Penguatan Kelembagaan yang diselenggarakan di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (10/10/2025). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh kepala divisi dan kepala bagian yang membidangi SDM dari KPU Provinsi se-Indonesia. Kegiatan yang diikuti para kepala divisi dan kepala bagian yang membidangi SDM Provinsi Se-Indonesia dibuka oleh Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, didampingi Anggota KPU RI Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan Yulianto Sudrajat. Dalam sambutannya, Afifuddin menyampaikan rasa syukur atas tuntasnya pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dengan baik dan berintegritas. Ia menegaskan bahwa penyelenggara pemilu harus selalu percaya diri menghadapi setiap tantangan, berani mengambil sikap, serta menyelesaikan masalah secara bijak tanpa menimbulkan kericuhan. “Ketika jadi penyelenggara, kita harus berani ambil sikap, tidak boleh lari jika ada masalah. Gunakan kewenangan dengan keberanian dan jaga keharmonisan internal KPU,” pesannya. Afifuddin juga menegaskan bahwa bagi KPU, pemilu bukan semata ajang perebutan kekuasaan, melainkan tugas kemanusiaan. Selain menjalankan aspek teknis, KPU juga berperan mengelola potensi konflik sosial agar kehidupan masyarakat tetap harmonis pasca pemilu. Ia berharap kegiatan rakor perdana ini dapat mempererat silaturahmi, memperkuat rasa kebersamaan, dan menjadi ajang berbagi pengalaman untuk memperkuat kelembagaan penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia. Sementara itu, Idham Holik menegaskan bahwa penguatan kelembagaan akan terus digalakkan hingga ke tingkat kabupaten/kota untuk memperjelas kembali visi dan misi KPU serta meningkatkan profesionalisme kerja. Senada dengan itu, Yulianto Sudrajat menyampaikan bahwa di luar masa tahapan pemilu, KPU tetap berinovasi melalui kegiatan bermanfaat seperti penyusunan jurnal dan karya tulis kepemiluan guna meningkatkan literasi demokrasi dan pendidikan pemilih. Menutup kegiatan, Parsadaan Harahap menegaskan pentingnya menjaga keutuhan dan marwah KPU sebagai penjaga integritas demokrasi. Ia menekankan bahwa penguatan SDM merupakan kunci utama dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu. KPU, katanya, akan terus melaksanakan program pelatihan dan pengembangan kelembagaan agar seluruh jajaran siap menghadapi tantangan kepemiluan di masa mendatang. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Dalam upaya memperkuat integritas dan profesionalisme penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Etika Penyelenggara Pemilu dan Sosialisasi Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan KPU Provinsi Bali dan KPU Kabupaten/Kota se-Bali, pada Jumat (10/10/2025). Rakor dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, yang menekankan pentingnya menjaga integritas dan etika dalam setiap pelaksanaan tugas. Ia berharap kegiatan ini menjadi momentum memperkuat komitmen seluruh jajaran penyelenggara pemilu dalam menjalankan amanah secara profesional dan bertanggung jawab. Sebagai narasumber, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Iffa Rosita, memaparkan materi terkait penguatan integritas kelembagaan serta upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kerja. Ia menjelaskan pentingnya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1341 Tahun 2024. Iffa menegaskan, pembentukan Satgas merupakan wujud nyata komitmen KPU dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, berintegritas, dan bebas dari kekerasan. Satgas diharapkan tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga instrumen efektif dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di internal KPU. Melalui kegiatan ini, KPU Provinsi Bali mendorong seluruh jajaran penyelenggara pemilu di wilayah Bali untuk memperkuat pemahaman tentang etika dan profesionalisme, serta menerapkan langkah konkret dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali mendampingi KPU Kabupaten Tabanan dalam audiensi dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali terkait rencana pelaksanaan Pendidikan Pemilih Pemula melalui program Pemilihan Ketua OSIS Serentak tingkat SMA, SMK, dan Madrasah se-Kabupaten Tabanan. Kegiatan berlangsung di Kantor Disdikpora Provinsi Bali dan dibuka oleh Made Adiartha, Analis SDM Disdikpora, yang menyampaikan apresiasi atas inisiatif KPU dalam menanamkan nilai demokrasi di lingkungan sekolah (10/10/2025). Dalam kesempatan tersebut, Ni Putu Suryani dari KPU Kabupaten Tabanan menjelaskan bahwa kegiatan pemilihan ketua OSIS serentak akan dilaksanakan pada 21 Oktober 2025, melibatkan seluruh SMA/SMK/Madrasah di Kabupaten Tabanan dan direncanakan dihadiri oleh Bupati Tabanan. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan yang pertama di Bali dan diharapkan mendapat dukungan Disdikpora agar dapat menjadi program berkelanjutan di seluruh kabupaten/kota. Ketua KPU Kabupaten Tabanan menegaskan kesiapan pihaknya dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di setiap sekolah serta memberikan bimbingan teknis bagi penyelenggara di tingkat sekolah. Seluruh pembiayaan kegiatan akan ditanggung oleh masing-masing sekolah, dengan melibatkan Bawaslu Kabupaten Tabanan sebagai mitra pengawasan. Program ini diharapkan menjadi sarana edukatif dalam memperkenalkan praktik demokrasi di lingkungan pelajar. Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menyampaikan bahwa pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih pemula merupakan bagian penting dari tugas kelembagaan KPU. Ia menegaskan bahwa pemilu bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, tetapi seluruh rakyat. “Melalui kegiatan ini, kami berharap generasi muda memahami makna demokrasi dan mampu menggunakan hak pilihnya secara cerdas demi masa depan bangsa,” ujarnya. Sementara itu, Putu Agus Indra Jaya, Plt. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Disdikpora Provinsi Bali, menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan yang diinisiasi KPU tersebut. Disdikpora akan menindaklanjuti hasil audiensi dengan menyampaikan surat resmi kepada seluruh sekolah di Provinsi Bali. Pertemuan diakhiri dengan sesi foto bersama antara jajaran KPU Provinsi Bali, KPU Kabupaten Tabanan, dan perwakilan Disdikpora. Melalui sinergi ini, diharapkan pendidikan politik bagi generasi muda dapat diperkuat secara berkelanjutan untuk membangun kesadaran demokrasi yang berintegritas. 

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menyelenggarakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Capaian Kinerja KPU Kabupaten/Kota se-Bali pada Rabu, 8 Oktober 2025, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Tabanan. Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris KPU Bali, I Made Oka Purnama, Anggota KPU Provinsi Bali, Anak Agung Raka Nakula. Serta seluruh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Bali  Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris KPU Provinsi Bali menyampaikan bahwa kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk meninjau kembali pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran hingga triwulan III tahun 2025, sekaligus memastikan keberlanjutan pelaksanaannya hingga akhir tahun anggaran di bulan Desember. “Evaluasi ini penting dilakukan agar pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dapat berjalan secara efektif dan efisien,” ujarnya. Melalui rapat ini, diharapkan setiap satuan kerja KPU Kabupaten/Kota dapat memperkuat koordinasi serta meningkatkan kinerja dalam pengelolaan program dan anggaran menjelang penutupan tahun anggaran 2025. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)