Berita Terkini

Denpasar, bali.kpu.go,id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali menjadi narasumber dalam Pelatihan Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024. Acara ini diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan berlangsung di Prime Plaza Hotel & Suites, Sanur-Bali, pada hari Kamis, 11 Januari 2024.

Ketua Dewan Pengurus IAPI, Ellya Noorlisyati, membuka kegiatan ini dengan memberikan sambutannya, yang menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan dana kampanye pemilihan umum. Beliau menyampaikan apresiasi khusus kepada KPU Bali yang bersedia berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait penyelenggaraan pemilihan umum.

Salah satu sorotan utama dari acara ini adalah pemaparan materi tentang pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) oleh Kabag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM Provinsi Bali, I Gusti Gede Made Gustem Lasida. Dalam presentasinya, Gustem Lasida memberikan menjelaskan tentang langkah-langkah praktis yang dapat diambil untuk memastikan kelancaran audit laporan dana kampanye.

"Kami sangat berterima kasih kepada KPU Bali atas kontribusinya dalam pelatihan ini. Pemilihan umum adalah tonggak demokrasi, dan transparansi dalam pengelolaan dana kampanye sangat penting untuk menjaga integritas proses demokratis," ujar Ellya Noorlisyati.

Acara berlanjut dengan sesi tanya jawab yang aktif, di mana peserta dapat berdiskusi langsung dengan narasumber tentang isu-isu terkait audit laporan dana kampanye. Para peserta yang hadir terdiri dari perwakilan akuntan publik, lembaga penyelenggara pemilihan umum, dan pihak terkait lainnya.ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)a

Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam kepada para peserta tentang pentingnya audit laporan dana kampanye serta memberikan pandangan praktis dalam mengimplementasikan langkah-langkah audit yang efektif. KPU Bali berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.