Rapat Koordinasi KPU Bali Fokus Pada Peningkatan Partisipasi Pemilu
Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Peningkatan Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) pada Jumat malam, 3 Oktober 2025 di Ruang Rapat Lantai 2 KPU Bali, dihadiri oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU RI, August Mellaz., Anggota KPU KPU Provinsi Bali, Sekretaris KPU Provinsi Bali, Ketua KPU dan Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dan SDM Kabupaten/Kota se-Bali, dan jajaran Sekretariat KPU Provinsi Bali.
Rapat dibuka oleh Anggota KPU Provinsi Bali, I Gede John Darmawan, John menyampaikan sejumlah capaian dan inisiatif KPU Bali, mulai dari peningkatan partisipasi pemilih melalui program KPU Goes to Campus dan pemilihan ketua OSIS sebagai pendidikan demokrasi sejak dini, hingga pemanfaatan media digital seperti podcast yang telah dijalankan hampir seluruh KPU Kabupaten/Kota. Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik, pemutakhiran data pemilih, serta perlunya arahan dan evaluasi untuk perbaikan ke depan.
Dalam kesempatan tersebut, August Mellaz menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada jajaran KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota, khususnya di Bali. “Pertama-tama saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada jajaran KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, khususnya di Bali. Dengan segala keterbatasan yang ada, teman-teman tetap mampu mendeliver program-program pendidikan pemilih pasca Pemilu dan Pilkada. Bagi saya, ini bukan sekadar kinerja teknis, melainkan wujud nyata dari dedikasi yang sepenuh hati. Saya sungguh mengapresiasi upaya tersebut, karena di balik segala tantangan dan keterbatasan, semangat teman-teman di daerah tetap menghadirkan kebermaknaan bagi demokrasi kita,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa KPU sebagai otoritas utama tidak hanya dituntut menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada secara prosedural, tetapi juga menghadirkan pembelajaran yang kaya. Oleh karena itu, seluruh pengetahuan, data, serta pengalaman Pemilu dan Pilkada 2024 perlu didokumentasikan, dirawat, dan dikembangkan menjadi produk pengetahuan. “Harapan saya, teman-teman di KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota bisa melakukan hal yang sama – bahkan melampauinya – dengan kreasi dan inovasi sesuai konteks daerah masing-masing,” tegasnya.
Terkait IPP Pilkada, Mellaz menilai ada kemajuan yang patut diapresiasi. Jika sebelumnya partisipasi lebih banyak bersifat formal (involvement), kini satker sudah mendorong keterikatan yang lebih substantif (engagement). “Dengan kata lain, piramida nilai yang kita bangun bersama sudah bergerak ke arah yang lebih positif. Proses ini tentu belum sempurna, tapi ia adalah sebuah langkah maju yang memberi optimisme. Saya percaya, dengan semangat reflektif dan terbuka terhadap ruang perbaikan, KPU di semua level dapat terus menghadirkan demokrasi yang bukan hanya prosedural, tetapi juga substantif,” tambahnya.
Dalam sesi diskusi, menghadirkan narasumber dari KPU RI, sejumlah isu mengemuka, mulai dari skema pembobotan variabel partisipasi, mekanisme keterbukaan data publik, hingga tantangan teknis pengisian indikator IPP. Perwakilan KPU Buleleng menyinggung koordinasi terkait uji konsekuensi informasi publik, sementara KPU Badung menyoroti bobot pencalonan dalam IPP serta metode registrasi pemilih.
Menanggapi hal tersebut, narasumber rapat menegaskan bahwa mekanisme koordinasi dan uji konsekuensi harus tetap dilakukan secara berjenjang agar selaras secara nasional. Selain itu, faktor pencalonan memang menjadi variabel penting dalam membentuk tingkat partisipasi, namun hal itu akan menjadi catatan untuk evaluasi ke depan.
Rapat yang berlangsung hingga pukul 21.30 WITA tersebut ditutup oleh I Gede John Darmawan. Dalam penutupannya, ia menekankan pentingnya mendokumentasikan seluruh proses kepemiluan sebagai pengetahuan yang dapat dibagikan kepada masyarakat, menjaga kesamaan kerangka dalam keterbukaan data dan informasi agar kebijakan maupun dokumen KPU dipahami secara selaras, serta memastikan penyampaian informasi kepada publik berbasis data dan riset yang didukung masukan eksternal. John juga menyampaikan apresiasi atas berbagai pandangan yang muncul, seraya menegaskan bahwa hasil rapat ini menjadi bekal penting untuk meningkatkan partisipasi pemilih sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)
