Dari Angka menjadi Makna: KPU Bali Ikuti Launching Indeks Partisipasi Pilkada 2024
Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih dan Parmas) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KPU RI, Sabtu (18/10/2025) bertujuan untuk menyebarluaskan Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) kepada masyarakat, mendorong analisis kritis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi IPP, serta merumuskan rekomendasi strategis bagi para pemangku kepentingan guna kemajuan penyelenggaraan Pilkada mendatang.
Pada kesempatan ini , KPU RI secara resmi meluncurkan Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) Tahun 2024 sebagai alat ukur partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak 2024, Ketua KPU RI, Muchammad Afifuddin menjelaskan bahwa pelaksanaan Pilkada 2024 memiliki tantangan tersendiri karena untuk pertama kalinya digelar di tahun yang sama dengan Pemilu 2024. Menurutnya, IPP menjadi bukti kerja nyata KPU dalam menghadirkan data partisipasi yang bukan sekadar angka, tetapi juga bermakna dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemilu.
Afif mengingatkan pentingnya memahami konteks penyelenggaraan Pemilu, bukan sekadar menjalankan teks aturan. Ia menekankan bahwa penyelenggara harus siap menghadapi tantangan baru, terutama meningkatnya kecerdasan publik dalam meminta data dan informasi kepemiluan. “KPU harus mampu menjelaskan setiap tahapan pemilu kepada masyarakat dengan baik. Tanggung jawab penyelenggara adalah memastikan informasi yang keluar benar dan tidak disalahartikan,” ujar Afif.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Diskusi Panel yang menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Bakhtiar (Dirjen Polpum Kemendagri), Totok Haryono (Anggota Bawaslu), Nudjula Anggeraini (Direktur Ideologi, Kebangsaan, Politik dan Demokrasi Kementerian PPN/Bappenas), August Mellaz (Anggota KPU RI), dan akademisi Mada Sukmajati selaku Ketua Tim IPP, dengan moderator Annisa Dasuki. Rakor ini turut dihadiri oleh Anggota KPU Divisi Sosdiklih dan Parmas, Kepala Bagian yang membidangi Parhupmas dari seluruh provinsi di Indonesia, Anggota KPU RI Parsadan Harahap, Idham Holik, Iffa Rosita, serta Inspektur Utama Nanang Priyatna, Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima,
