KPU Provinsi Bali Gelar Exit Meeting Pemeriksaan BPK Terkait Pengelolaan Belanja Pilkada 2024
Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menggelar Exit Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bali terkait Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 periode 2024 hingga Semester I Tahun 2025. Senin(27-10-2025)
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat KPU Provinsi Bali ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Bali, Sekretaris, Tim Pemeriksa BPK, serta perwakilan KPU Kabupaten/Kota di Bali.
Sekretaris KPU Provinsi Bali menjelaskan bahwa pemeriksaan telah berlangsung selama 35 hari sejak 15 September hingga 23 Oktober 2025. Exit meeting dilaksanakan hari ini karena padatnya kegiatan luar daerah.
Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menyampaikan apresiasi kepada tim BPK atas kerja sama yang baik selama proses pemeriksaan. Ia menegaskan pentingnya tanggung jawab dalam mengelola setiap rupiah uang negara serta meminta agar tindak lanjut hasil pemeriksaan dilakukan sesegera mungkin sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan.
Wakil Penanggung Jawab BPK, Ikhsan Aprian, memaparkan hasil pemeriksaan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Ia menyebut terdapat penurunan skor efektivitas sistem pengendalian internal, namun bersifat administratif. Beberapa temuan disampaikan untuk menjadi bahan perbaikan, termasuk aspek pengadaan barang dan jasa, mekanisme pembayaran, serta pertanggungjawaban belanja di beberapa satuan kerja KPU kabupaten/kota.
Sementara itu, Kepala Divisi Hukum KPU Bali A.A. Gede Raka Nakula menegaskan pentingnya integritas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara Pemilu. Ia meminta agar temuan yang bersifat pengembalian segera ditindaklanjuti sebelum penyerahan LHP dan menjadi pembelajaran bagi pelaksanaan kegiatan ke depan.
Kegiatan berjalan lancar dan ditutup dengan komitmen bersama antara KPU Provinsi Bali dan BPK untuk terus memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di lingkungan KPU se-Bali. (bt.limp/Foto KPU Bali/bt/hupmas)
