Berita Terkini

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pencermatan Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2025, Selasa (19/8), bertempat di Ruang Rapat Kantor KPU Provinsi Bali.
Rakor ini diikuti oleh Anggota KPU Kabupaten/Kota Divisi Hukum dan Pengawasan, Kepala Subbagian Hukum, serta operator SPIP dari KPU Kabupaten/Kota se-Bali.

Sekretaris KPU Provinsi Bali, I Made Oka, saat membuka kegiatan menekankan pentingnya pencermatan terhadap perubahan yang telah dilakukan dan kelengkapan bukti kegiatan yang menjadi dasar penilaian mandiri SPIP.

Sementara itu, Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Hukum dan Pengawasan, Anak Agung Gede Raka Nakula, dalam arahannya menyampaikan bahwa hasil rakor diharapkan dapat menjadi acuan bersama bagi seluruh satuan kerja.
“Hasil koordinasi pencermatan kertas kerja penilaian mandiri maturitas SPIP bisa menjadi template bersama. Ke depannya, dalam pengisian, kita harus mampu memilih mana yang menjadi skala prioritas,” ujarnya.

Pencermatan teknis dipandu oleh Kasubbag Hukum KPU Provinsi Bali, Luh Gede Wahyuni, dengan fokus pada identifikasi kendala dan item yang belum sepenuhnya terpenuhi dalam lima subunsur penilaian SPIP, serta kelengkapan bukti dukung. Forum ini juga menjadi ruang evaluatif untuk menyempurnakan dokumen agar sesuai dengan indikator penilaian yang ditetapkan oleh KPU RI.

Menutup kegiatan, Agung Raka Nakula kembali menegaskan pentingnya kesesuaian dan kejujuran dalam pengisian kertas kerja. “Prinsipnya, kebijakan yang akan di-upload harus dibahas terlebih dahulu. Jangan disamaratakan dengan kabupaten/kota lain. Pengisian ini akan dicek kembali oleh KPU RI. Jika memang tidak ada bukti dukung, jangan dipaksakan untuk mengisi,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, KPU Provinsi Bali berharap pengisian dokumen penilaian mandiri SPIP dapat dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan kondisi riil di masing-masing satuan kerja