KPU Bali Gelar Rapat Pleno Rutin
KPU Provinsi Bali menggelar Rapat Pleno Internal yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, bertempat di ruang rapat KPU Provinsi Bali pukul 14.00 WITA, Kamis(7/8/2025). Dalam arahannya, Ketua KPU menegaskan pentingnya kesepakatan dalam pleno untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan selama satu minggu ke depan.
Dalam rapat tersebut, Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Hukum dan Pengawasan, Anak Agung Gede Raka Nakula, melaporkan bahwa koordinasi terkait SPIP telah dilaksanakan di KPU Karangasem.Ia juga menyampaikan bahwa laporan kertas kerja Penilaian Mandiri Maturitas ditargetkan selesai pada 9 Agustus, serta pelaporan terkait kekerasan seksual sudah siap dilaporkan.
Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi yang disampaikan oleh I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya melaporkan bahwa kegiatan rutin PDPB melalui Zoom tetap berjalan meskipun anggaran belum turun. Sementara itu, dari Divisi Teknis Penyelenggaraan, Luh Putu Sri Widyastini menambahkan bahwa akan digelar Rapat Koordinasi Internal dengan KPU Kabupaten/Kota terkait kajian yang telah dibuat.
Anggota KPU Provinsi Bali, Divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM, I Gede John Darmawan menyoroti evaluasi kegiatan MPLS dan perlunya bersurat ke Disdikpora untuk memperoleh data siswa serta sekolah di masing-masing kabupaten/kota. Ia juga menyampaikan rencana pelaksanaan "KPU Goes to Campus" pada bulan September.
Ketua KPU Provinsi Bali dalam arahannya menekankan pentingnya pengelolaan arsip pemilu dan pilkada, pendataan universitas serta mahasiswa baru, dan peningkatan kualitas data sebagai bentuk transparansi. Ia juga meminta agar kegiatan bersepeda yang akan diselenggarakan di KPU Kabupaten Badung dan KPU Provinsi Bali dipersiapkan dengan baik, termasuk penyusunan RAB menyeluruh yang mencakup konsumsi, alat, dan hadiah.
Sekretaris KPU Provinsi Bali, I Made Oka Purnama, menyampaikan bahwa pengadaan perlengkapan kegiatan bersepeda seperti tenda, kupon, dan bahan lainnya masih dalam proses. Paparan dari masing-masing subbag mencakup evaluasi SAKIP, fasilitasi PDPB, rencana sosialisasi kekerasan seksual ke kabupaten/kota, serta pemutakhiran data kenaikan pangkat dan PPPK gelombang II. Terkait keuangan, dilaporkan realisasi anggaran mencapai 83,84% dan sebagian besar berada di akun 521. Pemeriksaan BPK telah berlangsung dan mencakup sampling kegiatan DP3 di beberapa kabupaten.
Rapat pleno ini bertujuan untuk menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan KPU Provinsi Bali, memperkuat koordinasi lintas divisi, serta mempersiapkan diri secara maksimal menjelang penilaian Zona Integritas dan pemeriksaan dari BPK. KPU Provinsi Bali menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola lembaga yang akuntabel, transparan, dan profesional.
