KPU Bali Ikuti Zoom Meeting Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025
Denpasar, bali.kpu.go.id - KPU Provinsi Bali mengikuti Zoom Meeting Sosialisasi Arah Kebijakan dan Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2025 yang digelar oleh Sekretariat Jenderal KPU RI bersama Kementerian PANRB, Selasa (26/8/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh, termasuk Sekretaris KPU Provinsi Bali, Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi, Kepala Sub Bagian Perencanaan, serta staf terkait. Sementara itu, narasumber yang hadir antara lain Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi RB, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan I Kementerian PANRB, Akhmad Hasmy, Ak., serta Pengelola Data dan Informasi Kementerian PANRB, Dwi Slamet Riyandi, S.Ak.
Dalam sambutannya, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi KPU RI, M. Syahrizal Iskandar, menegaskan komitmen KPU dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya pada masa non-eleksi. Ia mendorong seluruh KPU Provinsi agar proaktif melaksanakan RB sesuai kebijakan terbaru dan memenuhi indikator penilaian yang ditetapkan.
Materi yang disampaikan narasumber menekankan pentingnya strategi peningkatan RB, di antaranya penguatan tata kelola pemerintahan digital, reformasi pelayanan publik berbasis teknologi, efektivitas alokasi anggaran, hingga percepatan digitalisasi arsip. RB 2025 diarahkan untuk berorientasi pada dampak nyata, termasuk dalam mendukung pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, hilirisasi, dan ketahanan pangan nasional.
Dalam sesi diskusi, KPU RI dan KPU Provinsi menyampaikan pertanyaan serta masukan terkait indikator penilaian, rencana aksi, hingga peran KPU daerah dalam mendukung indeks RB nasional. Narasumber dari Kementerian PANRB menegaskan bahwa KPU daerah berperan penting sebagai pendukung kebijakan pusat, terutama melalui pelaksanaan Zona Integritas (ZI), survei kepuasan masyarakat (SKM), dan penyediaan data sektoral.
Rapat daring ditutup dengan harapan agar pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KPU semakin baik, sehingga berdampak langsung pada peningkatan tata kelola kelembagaan dan kesejahteraan ASN. (bt.limp/Foto KPU Bali/bt/hupmas)
