Kunjungan Kerja Spesifik Pelaksanaan Pilkada 2018 Komisi II DPR RI
Denpasar, bali.kpu.go.id– Komisi II Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali melakukan Kunjungan Kerja Spesifik terhadap pelaksanan Pilkada Serentak 2018 yang dilaksanakan di Provinsi Bali. Acara dilaksanakan di Ruang Rapat Sabha Mandara Kantor Inspektorat Provinsi Bali. (22/01/18)
Gubenur Bali dalam sambutannya yang dibacakan oleh AsistenBidang Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Bali IDewaPutu EkaWijaya Wardana,SH,MH sangat mengapresiasi Kunjungan Kerja Spesifik yang dilakukan oleh Komisi II DPR RI saat ini. Menurutnya, pengawasan semacam ini secara langsung dapat dijadikan forum informasi yang efektif dan strategis sebagai penunjang kesuksesan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di Provinsi Bali, Kabupaten Gianyar dan Klungkung.
Mangku Pastika juga meminta kepada masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih agar dapat menggunakan hak suaranya dengan benar, jujur dan demokratis. Kearifan lokal dengan filosofi menyama braya juga dianggap penting untuk diterapkan guna meminimalisir segala macam konflik yang mungkin terjadi. Khusus untuk jajaran penyelenggara, Mangku Pastika meminta untuk senantiasa bersikap netral dan independen dalam menjalankan tugas dan kewenangannnya. Sehingga semangat kebersamaan daam Ngardi Bali Shanti lan Jagadhita benar-benar dapat diwujudkan.
Ketua rombongan Komisi II DPR RI Dr. H. Mardani, M.Eng didampingi oleh Rufinus Hotmaulana Hutauruk, SH.,MM.,MH menyampaikan bahwa Kunjungan Kerja yang dihadiri juga oleh 12 (dua belas) Anggota Komisi II lainnya bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai potensi masalah dan perkembangan tahapan terkait pelaksanaan Pilkada Serentak khusunya di Provinsi Bali.
Dalam acara yang dihadiri juga oleh Perwakilan dari Keentrian Dalam Negeri tersebut, Mardani juga mengatakan segala jawaban dan data tertulis yang dikumpulkan oleh seluruh jajaran penyelenggara dan stakeholder terkait di Provinsi Bali akan dirangkum untuk ditindaklanjuti dalam waktu dekat ini. Sehingga pelaksanaan Pikada dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Mardani juga menghimbau kepada Gubernur Bali untuk melapor kepada Menteri Dalam Negeri mengenai permasalahan-permasalahan mengenai anggaran Pilgub Bali 2018.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali (KPU Bali) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi yang didampingi oleh seluruh Anggota, Sekretaris dan Jajaran Pejabat Struktural Sekretariat KPU Bali mendapat kesempatan pertama untuk memaparkan mengenai persiapan dan kesiapan serta perkembangan pelaksanaan Pemiihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2018. Raka Sandi menjelaskan secara rinci tahapan demi tahapan dari Anggaran, Pemutahiran Data Pemilih, Pendaftaran Bakal Pasangan Calon, Sosialisasi, Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan Suara hingga Kebutuhan Logistik lengkap berserta kendala dan permasalahannya.
Paparan dilanjutkan oleh pihak Bawaslu Provinsi Bali diikuti jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Provinsi Bali dan penyelenggara tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan. (gb.red/Foto KPU Bali/gb/Hupmas)
