Rapat Evaluasi Tahapan Pencalonan Pemilu 2024: KPU Bali Fokus pada Peningkatan Kualitas Demokrasi
KPU Bali melaksanakan Rapat Evaluasi Tahapan Pencalonan Anggota DPD dan DPRD Provinsi Bali serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Bali dalam Pemilu Tahun 2024.yang berlangsung di Grand Palace hotel, Acara ini dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, yang didampingi oleh Anggota KPU Bali Anak Agung Raka Nakula, Gede John Darmawan, I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya, Luh Putu Sri Widyastini, dan Sekretaris KPU Bali Made Oka Purnama. Senin (4/12/2024)
Ketua KPU Bali, Agung Lidartawan, dalam sambutannya menyampaikan tujuan dari pelaksanaan evaluasi ini adalah untuk mempertahankan aspek positif yang telah dilakukan sebelumnya dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi di tingkat pusat. "Kami ingin memastikan bahwa Pemilu 2024 di Bali berjalan dengan baik dan demokratis," ujar Agung Lidartawan.
Beliau juga menekankan pentingnya partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam proses ini. "Jika ada permasalahan atau keberatan, kami mendorong untuk langsung menyampaikannya kepada KPU agar dapat segera ditindaklanjuti," tambah Agung Lidartawan. Setiap Anggota KPU Bali ditugaskan sebagai koordinator wilayah (korwil) untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tahapan pemilu.
Dalam upaya meredam potensi konflik dan peredaran informasi palsu, Anggota KPU Bali, Luh Putu Sri Widyastini, sebagai pendamping dan sekaligus memberikan. solusi dalam penyampaian Daftar Inventaris Masalah oleh masing-masing partai politik dan calon DPD. Sri Widyastini juga menyoroti kebutuhan partai politik yang belum memiliki calon dan pengurus di setiap Kabupaten/Kota untuk membuka rekening Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) sebagai langkah preventif untuk menghindari potensi masalah di masa mendatang.
Rapat evaluasi ini juga memberikan perhatian khusus pada pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam merespons ujaran kebencian, penyebaran hoaks, dan kampanye dengan isu SARA. KPU Bali berkomitmen untuk memastikan bahwa Pemilu 2024 di Bali berjalan dengan transparan, adil, dan tanpa gejolak yang dapat merugikan kualitas demokrasi.
