Tingkatkan Sinergitas Sekretariat dan Komisioner
Menigkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang Pengelolaan Keuangan Negara dan Pengadaan Barang/Jasa serta untuk menyamaan persepsi dan sinkronisasi antara pimpinan pengambil kebijakan dengan pengelola keuangan, KPU Provinsi Bali menyelengarakan Lokakarya Logic Model dan Perencanaan Anggaran di Lingkungan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali bertempat di Aula Basement Barat, Gedung Keuangan I Denpasar. (06/10/16)
Mendatangkan Anggota KPU Ida Budhiati, Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KPU RI Nanang Priyatna serta Trisulo dan Mohammad Nuruddin dari Balai Diklat Keuangan sebagai narasumber, acara yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, PPK serta Bendahara KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali ini dibuka oleh Anggota KPU Bali Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Ni Wayan Widhiasthini.
Kepala Balai Diklat Keuangan Denpasar Kusumaningtyas yang juga hadir dalam kesempatan tersebut menyambut baik kegiatan lokakarya ini dan siap menjadi partner KPU untuk bersama-sama mewujudkan pelaporan keuangan yang berkualitas.
Widhiasthini mengatakan ada dua jenis Sumber Daya, yaitu Human Resources dan Non Human Resources seperti dana, material serta barang dan jasa. Oleh karena itu peningkatan Sumber Daya di bidang pengelolaan anggaran, realisasi program serta ketertiban administrasi sangat perlu menjadi perhatian secretariat dan jajaran KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Widhiasthini juga mengatakan bahwa tujuan sederhana dari acara ini ialah untuk melakukan sinkronisasi antara pembuat kebijakan dalam hal ini adalah komisioner, Sekretaris sebagai KPA, PPK, Bendahara hingga pejabat pengadaan barang/jasa.
Pada kesempatan yang sama, Ida Budhiati sebagai Wakil Divisi Perencanaan Keuangan dan Logistik memaparkan bahwa Sekretariat mempunyai peranan yang sangat penting. Segala bentuk kebijakan yang dibuat oleh komisioner harus didukung oleh jajaran Sekretariat. Ia juga menekankan untuk tetap menjaga kekompakan dalam mengadaptasi tata keuangan Negara dengan kebutuhan di KPU, sehingga nantinya dapat mencitakan pelaporan keuangan yang lebih baik. Dengan demikian diharapkan kedepan KPU dapat meningkatkan opini penilaian dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). (gb.red/Foto KPU Bali/gb/Hupmas)
