Wantimpres Kaji Pemilu Bali
Tim Hubungan Luar Negeri kantor Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) saat ini tengah melakukan kajian terhadap proses demokratisasi di Timur Tengah dan Afrika Utara, dimana hal tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi proses demokrasi di Indonesia. Gejolak politik di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara seringkali diiringi kekerasan yang menuntut kebebasan dalam berdemokrasi. Sifat dari krisis politik tersebut sama dengan krisis politik yang melanda Indonesia pada tahun 1997 – 1998.
Dengan pengalaman pada era reformasi yang diawali dengan tumbangnya Orde Baru, gerakan reformasi juga terjaga momentumnya dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Indonesia yang bebas, jujur dan demokratis serta perbaikan dalam hal kebijakan dan regulasi. Namun sampai saat ini masih perlu adanya perbaikan untuk terus memperbaharui proses reformasi yang memungkinkan sistem demokrasi menjadikan Indonesia yang lebih sejahtera.
Pemerintah menaruh perhatian besar terhadap susksesnya Pemilu di Indonesia, untuk itu pada hari Rabu, 7 September 2011. Tim Wantimpres yang diwakili Budi Akmal Djafar, Adkhini M. Sidqi, dkk., mengunjungi KPU Bali untuk mengetahui dan berbagi pengalaman mengenai pelaksanaan Pemilu di Bali. Perwakilan Wantimpres diterima oleh Anggota KPU Provinsi Bali, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, ST (Divisi Antar Lembaga) dan Ketut Udi Prayudi, SE., SH (Divisi Sosialisasi) di Kantor KPU Bali.
Dalam pertemuan tersebut, disinggung masalah pesatnya globalisasi yang memunculkan kekhawatiran akan adanya perubahan budaya dan adat karena mengingat Bali merupakan pulau yang sangat terbuka di bidang Pariwisata. Selain itu dibahas pula sejauh mana dinamika politik Indonesia yang tengah menjalani proses reformasi mempengaruhi masyarakat Bali dan bagaimana peran pemuda Bali dalam berkomunikasi, bersosialisasi dan berpatisipasi dalam kehidupan politik.
Keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia umumnya dan di Bali pada khususnya ditentukan oleh partisipasi dari seluruh komponen bangsa, termasuk partisipasi dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaannya sehingga pesta demokrasi berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (wk)
