Berita Terkini

Denpasar, bali.kpu.go.id - Menyusul nota kesepahaman yang telah diwujudkan KPU RI dengan Kejagung dan Polri, kini KPU Bali menindaklanjutinya dengan merancang perjanjian kerjasama ( PKS) dengan Kejati Bali dan Polda Bali. Senin (23/01/2023)

Dalam acara rapat koordinasi 
di kantor KPU Bali, Senin (23/1) KPU  Bali bersama KPU kabupaten/ kota menghadirkan pihak Kejati Bali dan Polda Bali. Acara tersebut dibuka Ketua KPU Bali, Dewa Agung Gede Lidartawan. Maksud dan tujuan dari dibuatnya perjanjian kerjasama tersebut adalah sebagai pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan kerjasama guna mewujudkan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi ( Tusi) dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Selain itu untuk meningkatkan sinergitas para pihak dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024.

Usai dibuka Ketua KPU Bali, acara dilanjutkan dengan pemaparan rancangan naskah kerjasama oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Bali, AA Gede Raka Nakula. Dipaparkan dari awal sampai akhir rancangan tersebut model keejasama KPU Bali dengan Polda Bali dan Kejati Bali. Kemudian dilakukan penyempurnaan- penyempurnaan rancangan sampai ditawarkannya judul,sesuai yang baku digunakan di masing- masing institusi, ada menawarkan istilah PKS, Kerjasama Teknis, naskah kerjasama dan lainnya. Namun diamini kalau istilah di pusat yakni nota kesepahaman ( terjemahan dari MoU). 

Menurut Nakula pertemuan ini merupakan langkah awal, belum final. Akan diagendakan pertemuan serupa sampai menghasilkan rumusan yang sempurna yang merupakan hasil dari rumusan bersama. Masing-masing masing institusi yang ikut dalam kerjasama ini merumuskan rancangan. 

Untuk diketahui bahwa lingkup dari perjanjian kerjasama KPU Bali dengan Polda Bali yakni sebagai salah satu rancangan tersebut yakni mengenai pertutakaran dan permintaan data dan informasi, bantuan pengamanan , peningkatan kapasitas dan pemanfaatan SDM serta pemanfaatan sarana prasarana.(humas.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)