Berita Terkini

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Disabilitas di Kantor DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Provinsi Bali, Jalan Serma Mendra Nomor 3 Denpasar, Minggu (2/11/2025). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan partisipasi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu mendatang. Acara dibuka oleh Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi Bali, I Wayan Gede Budiartha, yang menyampaikan terima kasih atas kehadiran peserta dan menegaskan komitmen KPU untuk terus memberikan pendidikan pemilih yang inklusif dan berkeadilan. “Hari ini kami melaksanakan sosialisasi khusus kepada pemilih disabilitas sebagai bagian dari upaya memastikan semua warga negara memiliki akses yang sama dalam Pemilu,” ujarnya. Ketua DPD Pertuni Provinsi Bali, I Gede Winaya, dalam sambutannya menyambut baik kegiatan tersebut. Ia berharap KPU Bali dapat terus menjalin sinergi dengan Pertuni, tidak hanya dalam kegiatan sosialisasi, tetapi juga dalam membuka ruang partisipasi yang lebih luas. “Kami siap bekerja sama, baik dalam kegiatan sosialisasi maupun dalam memberikan masukan terkait kebutuhan aksesibilitas di TPS. Kami juga berharap KPU dapat mempromosikan kegiatan sanggar seni dan layanan massage dari teman-teman tuna netra,” ungkapnya. Sesi utama sosialisasi disampaikan oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Provinsi Bali, I Gede John Darmawan, yang menekankan pentingnya kesadaran pemilih disabilitas untuk berperan aktif dalam menentukan arah demokrasi. “Pemilu adalah hak, bukan kewajiban. Suara Bapak/Ibu sangat berharga dan tidak dapat dinilai dengan uang. Satu suara memiliki nilai yang menentukan masa depan lima tahun ke depan,” tegasnya. Ia juga mengingatkan agar masyarakat menolak praktik politik uang serta aktif mencari informasi tentang calon pemimpin yang akan dipilih. Dalam pemaparannya, John Darmawan juga menjelaskan beberapa perkembangan terbaru dalam kepemiluan, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan jadwal antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. “Pemilu tahun 2029 hanya akan memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, serta DPD, sedangkan pemilihan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Kepala Daerah akan dilaksanakan tahun 2031,” jelasnya. Kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi interaktif antara peserta dan narasumber. Sejumlah perwakilan Pertuni Bali menyampaikan berbagai masukan, di antaranya Ketut Masir yang menyoroti rendahnya loyalitas wakil rakyat terhadap masyarakat serta tingginya angka golput; Nyoman Bawa yang mengusulkan dihadirkannya kembali relawan demokrasi serta perbaikan akses TPS bagi pengguna kursi roda; Kadek Gunawan yang menekankan perlunya informasi rekrutmen petugas TPS yang lebih terbuka bagi penyandang disabilitas; Bu Jero Puri yang menyampaikan pengalaman belum terdata sebagai pemilih disabilitas dan mengusulkan ukuran template surat suara diperkecil; Ni Luh Muliani yang mengapresiasi pelayanan di TPS Ubung Kaja; serta Wayan Artanama yang menyoroti besar dan rumitnya ukuran surat suara pada Pemilu sebelumnya. Menanggapi hal tersebut, John Darmawan menyambut baik seluruh masukan peserta dan berjanji akan menyampaikannya kepada KPU RI sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi perbaikan ke depan. “Masukan dari teman-teman Pertuni sangat berharga. Kami akan mendorong agar perwakilan penyandang disabilitas dapat dilibatkan dalam Kelompok Kerja (Pokja) Pemungutan dan Penghitungan Suara, sehingga bisa memberikan pandangan langsung terkait kebutuhan aksesibilitas di lapangan,” ujar John. Sosialisasi ditutup oleh John Darmawan dengan harapan agar kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan, serta semakin banyak penyandang disabilitas yang terlibat aktif dalam proses (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menghadiri kegiatan Dekranasda Bali Fashion Week 2025 yang diselenggarakan di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, pada Sabtu (1/11/2025). Acara ini diawali dengan doa bersama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan pembacaan teks Pancasila. Suasana khidmat tersebut menjadi pembuka rangkaian kegiatan yang menampilkan kreativitas serta potensi pelaku industri fashion lokal Bali. Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan Bali Fashion Week. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan ajang untuk menampilkan karya para desainer dan pengrajin Bali yang berakar pada budaya lokal namun mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Gubernur Bali, I Wayan Koster, turut memberikan sambutan sekaligus secara resmi membuka Dekranasda Bali Fashion Week 2025. Ia berharap kegiatan ini menjadi wadah pelestarian budaya dan penguatan ekonomi kreatif daerah. Kehadiran Ketua KPU Bali dalam kegiatan ini turut menunjukkan dukungan terhadap upaya pengembangan potensi lokal dan pelestarian nilai-nilai budaya Bali. Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penampilan fashion show yang menampilkan karya-karya busana khas Bali hasil rancangan para desainer lokal. Nuansa budaya dan keindahan wastra Bali menjadi sorotan dalam setiap busana yang diperagakan di atas panggung. Acara kemudian ditutup dengan sesi foto bersama. (bt.limp/Foto KPU Bali/bt/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Legislative Talk yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Udayana. Kegiatan ini mengusung tema keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dan bertujuan mendorong partisipasi aktif perempuan dalam politik.  Sabtu (01/11/025) Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anak Agung Istri Paramitha Dewi, perwakilan dari DPRD Provinsi Bali, serta Ketua DPM PM Universitas Udayana, Ni Kadek Tirta Harum Arini Premahayashi. Dalam paparannya, Lidartawan menegaskan pentingnya kesetaraan gender dalam dunia politik sebagai salah satu indikator kemajuan demokrasi. “Keterwakilan perempuan idealnya mencapai 50 persen. Partai politik wajib menyiapkan kader perempuan dan fokus mencalonkan mereka agar keseimbangan representasi dapat terwujud,” ujarnya. Ia juga mendorong perempuan untuk berani mengambil peran strategis dalam politik dan pengawasan legislatif, mengingat jumlah pemilih perempuan yang mencapai lebih dari separuh total pemilih di Indonesia. Sementara itu, Anak Agung Istri Paramitha Dewi berbagi pengalaman pribadinya selama proses pencalonan legislatif. Ia menekankan pentingnya dukungan antarsesama perempuan dan mengusung semangat “perempuan memilih perempuan” sebagai langkah memperkuat posisi perempuan di dunia politik. Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPM PM Universitas Udayana, Ni Kadek Tirta Harum Arini Premahayashi, menyoroti sejumlah tantangan sosial yang masih dihadapi perempuan, seperti stigma negatif terhadap aktivitas perempuan di ruang publik, termasuk anggapan ketika perempuan pulang malam karena kegiatan organisasi. Sesi tanya jawab berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dari mahasiswa terkait hak-hak perempuan dalam pengambilan keputusan politik serta peluang peningkatan partisipasi perempuan di parlemen. Menutup kegiatan, Lidartawan menegaskan komitmen KPU Bali bahwa penyelenggaraan pemilu dilakukan secara transparan, independen, dan terbuka agar masyarakat dapat turut mengawasi seluruh prosesnya.

Denpasar, bali.kpu.go.id - Sebanyak 13 pegawai KPU Provinsi Bali mengikuti Uji Kompetensi Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan profesionalitas aparatur di lingkungan sekretariat KPU. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menilai sejauh mana kemampuan dan pemahaman pegawai terhadap tugas serta tanggung jawab jabatan fungsional yang diemban. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat KPU Provinsi Bali pada Jumat(31/10). Pelaksanaan ujian berlangsung selama 40 menit, dengan materi yang berfokus pada pemahaman regulasi, kemampuan teknis, serta manajemen tata kelola penyelenggaraan pemilu. Seluruh peserta mengikuti ujian dengan antusias dan tertib, menunjukkan kesungguhan dalam mengembangkan kompetensi diri untuk mendukung kinerja kelembagaan. Kegiatan uji kompetensi ini juga menjadi bagian dari proses pembinaan karier dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan KPU. Melalui kegiatan ini, diharapkan setiap pegawai mampu menjalankan peran secara profesional dan berintegritas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, KPU Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas SDM yang andal, berkompeten, dan siap berkontribusi dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu  berintegritas dan berkualitas. (bt.limp/Foto KPU Bali/bt/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menggelar rapat tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, yang diikuti oleh KPU Kabupaten/Kota se-Bali melalui Zoom Meeting, Jumat (31/10/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Provinsi Bali, Sekretaris Provinsi Bali, Kabag Rendatin dan Kasubag Rendatin Provinsi Bali, serta Kadiv Rendatin, Sekretaris, Kasubag Rendatin dan Staf pada sub bagian Perencanaan yang membidangi AKIP KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Rapat dibuka oleh Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya, yang menekankan pentingnya tindak lanjut hasil evaluasi untuk memperbaiki kinerja dan memperkuat tata kelola lembaga. “Perencanaan yang baik adalah jalan menuju kesuksesan. Evaluasi dan tindak lanjut yang tepat akan memperkuat fondasi kelembagaan,” ujarnya. Sementara itu, Sekretaris KPU Provinsi Bali, I Made Oka Purnama, dalam arahannya bahwa tujuan LHE adalah menilai efektivitas dan efisiensi kinerja lembaga serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap akuntabilitas kinerja. Ia berharap nilai AKIP dapat meningkat pada tahun mendatang, seiring dengan upaya KPU Bali menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK guna mendukung terwujudnya Zona Integritas (ZI) dan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Kegiatan diskusi di moderatori Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi I Wayan Gede Budiartha. Narasumber dari Tim Evaluasi AKIP Inspektorat Wilayah II Setjen KPU, Irwan Katili menyampaikan bahwa seluruh satuan kerja KPU di Bali telah memperoleh predikat BB (sangat baik) pada AKIP Tahun 2024 dan diharapkan meningkat menjadi nilai A di tahun berikutnya. Sementara itu, Ira Dwinoviasari memaparkan empat komponen evaluasi AKIP—perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal—serta menekankan pentingnya implementasi SAKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga. Rapat diakhiri dengan diskusi interaktif membahas penyusunan IKU, pohon kinerja, dan penyesuaian rencana kerja tahunan. I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya menutup rapat dengan menegaskan agar seluruh satuan kerja segera menindaklanjuti rekomendasi AKIP secara cermat demi peningkatan nilai SAKIP menjadi A di tahun mendatang. (bt.limp/Foto KPU Bali/bt/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula yang diselenggarakan di SMA Negeri 1 Tembuku, Kabupaten Bangli, pada Jumat (31/10/2025). Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tembuku, I Komang Warsa, yang menyampaikan apresiasi kepada KPU atas inisiatif memberikan edukasi politik kepada siswa sejak dini.  Dalam kesempatan tersebut,  Agung Gede Lidartawan yang didampingi oleh Ketua KPU Kabupaten Bangli, I Kadek Adiawan, serta Anggota KPU Bangli Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Ni Putu Anom Januwintari, menyampaikan  pentingnya peran generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi melalui politik yang santun dan beretika. Ia mengingatkan bahwa perbedaan pilihan adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun harus disikapi dengan rasa saling menghormati. Selain itu, Lidartawan juga menegaskan pentingnya literasi politik dan kemampuan untuk menangkal berita bohong (hoaks) yang dapat mengganggu integritas proses demokrasi. Sesi tanya jawab berlangsung interaktif. Para siswa menunjukkan antusiasme dengan mengajukan berbagai pertanyaan seputar proses pemilu, karakteristik pemimpin yang berkualitas, serta peran pemilih pemula dalam menentukan masa depan bangsa. Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama serta pesan peneguhan dari Ketua KPU Provinsi Bali agar generasi muda menjadi pemilih cerdas, berintegritas, dan menolak politik uang dalam setiap proses pemilihan umum.