Berita Terkini

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Peningkatan Indeks Partisipasi Pemilu (IPP) pada Jumat malam, 3 Oktober 2025 di Ruang Rapat Lantai 2 KPU Bali, dihadiri oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU RI, August Mellaz., Anggota KPU KPU Provinsi Bali, Sekretaris KPU Provinsi Bali, Ketua KPU dan Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dan SDM Kabupaten/Kota se-Bali, dan jajaran Sekretariat KPU Provinsi Bali. Rapat dibuka oleh Anggota KPU Provinsi Bali, I Gede John Darmawan, John menyampaikan sejumlah capaian dan inisiatif KPU Bali, mulai dari peningkatan partisipasi pemilih melalui program KPU Goes to Campus dan pemilihan ketua OSIS sebagai pendidikan demokrasi sejak dini, hingga pemanfaatan media digital seperti podcast yang telah dijalankan hampir seluruh KPU Kabupaten/Kota. Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik, pemutakhiran data pemilih, serta perlunya arahan dan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Dalam kesempatan tersebut, August Mellaz menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada jajaran KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota, khususnya di Bali. “Pertama-tama saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada jajaran KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, khususnya di Bali. Dengan segala keterbatasan yang ada, teman-teman tetap mampu mendeliver program-program pendidikan pemilih pasca Pemilu dan Pilkada. Bagi saya, ini bukan sekadar kinerja teknis, melainkan wujud nyata dari dedikasi yang sepenuh hati. Saya sungguh mengapresiasi upaya tersebut, karena di balik segala tantangan dan keterbatasan, semangat teman-teman di daerah tetap menghadirkan kebermaknaan bagi demokrasi kita,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa KPU sebagai otoritas utama tidak hanya dituntut menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada secara prosedural, tetapi juga menghadirkan pembelajaran yang kaya. Oleh karena itu, seluruh pengetahuan, data, serta pengalaman Pemilu dan Pilkada 2024 perlu didokumentasikan, dirawat, dan dikembangkan menjadi produk pengetahuan. “Harapan saya, teman-teman di KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota bisa melakukan hal yang sama – bahkan melampauinya – dengan kreasi dan inovasi sesuai konteks daerah masing-masing,” tegasnya. Terkait IPP Pilkada, Mellaz menilai ada kemajuan yang patut diapresiasi. Jika sebelumnya partisipasi lebih banyak bersifat formal (involvement), kini satker sudah mendorong keterikatan yang lebih substantif (engagement). “Dengan kata lain, piramida nilai yang kita bangun bersama sudah bergerak ke arah yang lebih positif. Proses ini tentu belum sempurna, tapi ia adalah sebuah langkah maju yang memberi optimisme. Saya percaya, dengan semangat reflektif dan terbuka terhadap ruang perbaikan, KPU di semua level dapat terus menghadirkan demokrasi yang bukan hanya prosedural, tetapi juga substantif,” tambahnya. Dalam sesi diskusi, menghadirkan narasumber dari KPU RI,  sejumlah isu mengemuka, mulai dari skema pembobotan variabel partisipasi, mekanisme keterbukaan data publik, hingga tantangan teknis pengisian indikator IPP. Perwakilan KPU Buleleng menyinggung koordinasi terkait uji konsekuensi informasi publik, sementara KPU Badung menyoroti bobot pencalonan dalam IPP serta metode registrasi pemilih. Menanggapi hal tersebut, narasumber rapat menegaskan bahwa mekanisme koordinasi dan uji konsekuensi harus tetap dilakukan secara berjenjang agar selaras secara nasional. Selain itu, faktor pencalonan memang menjadi variabel penting dalam membentuk tingkat partisipasi, namun hal itu akan menjadi catatan untuk evaluasi ke depan. Rapat yang berlangsung hingga pukul 21.30 WITA tersebut ditutup oleh I Gede John Darmawan. Dalam penutupannya, ia menekankan pentingnya mendokumentasikan seluruh proses kepemiluan sebagai pengetahuan yang dapat dibagikan kepada masyarakat, menjaga kesamaan kerangka dalam keterbukaan data dan informasi agar kebijakan maupun dokumen KPU dipahami secara selaras, serta memastikan penyampaian informasi kepada publik berbasis data dan riset yang didukung masukan eksternal. John juga menyampaikan apresiasi atas berbagai pandangan yang muncul, seraya menegaskan bahwa hasil rapat ini menjadi bekal penting untuk meningkatkan partisipasi pemilih sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menghadiri forum diskusi bersama akademisi, penggiat kepemiluan, dan perwakilan DPR RI terkait rencana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jumat 3 Oktober 2025. Acara dibuka oleh Rektor Universitas Udayana I Nengah Punia yang menekankan pentingnya penyesuaian regulasi sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 Tahun 2024. Rektor Universitas Udayana menyampaikan harapan agar revisi UU Pemilu membawa penyederhanaan dalam pembentukan partai politik, termasuk penerapan mekanisme ujian kaderisasi di daerah sebelum partai berkompetisi secara nasional. Hal ini, menurutnya, dapat meningkatkan kualitas partai politik dan mencegah pemborosan ketika hanya sebagian kecil partai lolos ke tingkat nasional. Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, perwakilan DPR RI, menjelaskan bahwa revisi undang-undang pemilu harus tetap berlandaskan prinsip demokrasi. Ia menyoroti beberapa tantangan dalam penyusunannya, antara lain efektivitas, efisiensi, serta stigma pemilu yang dianggap mahal. “Faktanya, biaya pemilu yang besar sering kali tidak berbanding lurus dengan kualitas representasi. Banyak pemilih tidak mengenal calon yang dipilih,” jelasnya. Ia juga menekankan perlunya pembahasan mengenai sistem pemilu proporsional, ambang batas pencalonan presiden, pembagian kursi per daerah pemilihan, hingga digitalisasi proses pemilu agar lebih transparan. Sementara itu Heroik Mustakim dari Perudem memaparkan hasil riset yang mendukung penerapan mixed member system untuk mengurangi praktik politik uang yang kerap muncul pada pemilu serentak. Ia menekankan pentingnya penyederhanaan manajemen pemilu, penggunaan teknologi dalam rekapitulasi suara, serta penegakan hukum pemilu yang konsisten. Pandangan lain disampaikan Dosen Fisip Udayana Kadek Dwita Apriyani yang menekankan perlunya peningkatan kaderisasi partai politik untuk mencegah oligarki internal. Ia mengusulkan perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka ke proporsional tertutup, penghapusan alat peraga kampanye (APK) saat masa tenang, serta penguatan pengawasan dana kampanye agar lebih transparan dan akuntabel. Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menyoroti pentingnya perbaikan rekrutmen penyelenggara pemilu. Ia mengusulkan agar penyelenggara KPU kabupaten/kota direkrut langsung oleh KPU provinsi untuk memperkuat koordinasi kelembagaan. Lidartawan juga menegaskan komitmen KPU Bali dalam melaksanakan inovasi, seperti green election dan TPS dengan penyelenggara 100% perempuan pada Pemilu 2024. Ia berharap revisi UU Pemilu ke depan benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat, bukan sekadar kepentingan kelompok tertentu. Acara ditutup dengan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif, diikuti diskusi mendalam mengenai sejumlah isu strategis kepemiluan, dan dilanjutkan dengan foto bersama seluruh peserta.

Denpasar, bali.kpu.go.id - Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan hadir dalam acara BPR Kanti Stakeholder Gathering yang diselenggarakan oleh Bank BPR Kanti pada Rabu, 1 Oktober 2025 di Grand Ballroom Hongkong Garden Restaurant. Acara dibuka oleh Made Arya Amitaba sebagai direktur utama dari PT. BPR Sukawati Pancakanti, dalam sambutannya ia menyampaikan harapan kepada para steakholder dapat membantu dan mendukung Perusahaan keuangan kecil agar tetap bisa berdIri dan berkembang untuk kebaikan ekonomi di Indonesia. Selain Ketua KPU Provisi Bali hadir pula perwakilan dari Gubenur Bali , Kejati Bali , Perwakilan Pangdam IX Udayana , OJK, Bawaslu diwakili I Gede Sutrawan. Acara ditutup dengan tarian dan juga pembagian doorprize kepada nasabah dari PT. BPR Sukawati Pancakanti. 

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Rekapitulasi Pleno Terbuka Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025, Rabu (1/10/2025) di Denpasar. Rapat dimulai pukul 10.00 WITA, dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi Bali, dan dihadiri oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali, Disdukcapil, Bawaslu provinsi bali , serta perwakilan partai politik. Dalam arahannya, Ketua KPU Bali menegaskan bahwa pemutakhiran data pemilih bertujuan untuk memastikan tidak ada pemilih yang terlewat maupun munculnya anomali data. Sejumlah temuan di lapangan turut dibahas, mulai dari pemilih berusia di atas 100 tahun, kasus warga yang secara administrasi dinyatakan meninggal padahal masih hidup, hingga data ganda akibat perubahan NIK. KPU Bali memastikan koordinasi dengan desa dan lurah untuk memverifikasi data, serta mendorong partai politik memperbarui data kepengurusannya di Sipol setiap enam bulan sekali. Berbagai pihak memberikan masukan dalam rapat ini. Anggota Komisi I DPRD Bali, I Wayan Bawa, mengapresiasi upaya KPU dan meminta agar data ditampilkan lebih valid. Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Ariani juga menekankan pentingnya sinkronisasi data meninggal dan data disabilitas, serta mempertanyakan tindak lanjut koordinasi dengan TNI/Polri. Sementara itu, perwakilan Disdukcapil menyoroti fenomena akta kematian bermasalah, data ganda akibat NIK serupa, hingga manipulasi laporan kematian yang ditemukan di beberapa daerah. Perwakilan partai politik turut menyoroti pentingnya menggunakan data desa sebagai rujukan, mengingat validitasnya dinilai lebih kuat dibanding data sekunder dari BPJS maupun BPS. PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, dan PKS kompak mengapresiasi keterlibatan parpol dalam proses pemutakhiran data, sekaligus mendorong agar seluruh masyarakat tidak kehilangan hak pilihnya akibat kesalahan data. Rapat koordinasi ini dibagi ke dalam dua sesi. Sesi pertama berupa diskusi terbuka dengan stakeholder terkait, sedangkan sesi kedua berlangsung internal antara KPU Provinsi Bali dan KPU Kabupaten/Kota untuk memfinalkan agenda penetapan pleno PDPB. Penetapan ini, sesuai informasi dari KPU RI, akan dilakukan lebih awal pada November 2025. Ketua KPU Bali juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam memperbarui data kependudukan. Menurutnya, banyak permasalahan muncul karena masyarakat kurang proaktif melaporkan perubahan data seperti kematian, pindah domisili, maupun status perkawinan. “Jika data kependudukan sudah valid, seharusnya bisa menjadi satu-satunya acuan dalam pemilu tanpa perlu tambahan data lain,” ujarnya. Pada penutup sesi pertama rapat, Ketua KPU Bali menegaskan bahwa pleno PDPB yang akan digelar besok tetap berjalan sesuai jadwal. “Proses pemutakhiran data pemilih ini adalah pekerjaan berkelanjutan. Jika masih ada kekurangan, akan terus kami perbaiki pada triwulan berikutnya. Harapan kami, langkah ini bisa memperkuat kualitas pemilu dan menjadikan Bali sebagai barometer demokrasi di Indonesia,” pungkasnya. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali melaksanakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Rabu (1/10/2025) pukul 08.00 WITA. Upacara yang berlangsung di halaman Kantor KPU Provinsi Bali ini dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU RI. Mengusung tema “Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya”, upacara dipimpin langsung oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, selaku inspektur upacara. Rangkaian acara dimulai dengan penghormatan umum kepada inspektur upacara, dilanjutkan dengan laporan komandan upacara, mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila, pembukaan UUD 1945, ikrar, doa, hingga penutupan upacara. Dalam pembacaan Ikrar Hari Kesaktian Pancasila, peserta upacara menegaskan kembali tekad untuk mempertahankan serta mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai sumber kekuatan dalam menjaga persatuan, menegakkan kebenaran, dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hadir dalam kesempatan tersebut, anggota KPU Provinsi Bali, Sekretaris KPU Bali, pejabat struktural dan fungsional, staf pelaksana, serta mahasiswa magang KPU Provinsi Bali. Upacara berlangsung khidmat sebagai wujud penghormatan terhadap Pancasila yang menjadi dasar dan ideologi negara. (bt.limp/Foto KPU Bali/bt/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Sekretaris KPU Provinsi Bali, I Made Oka Purnama, didampingi Kepala Bagian Perencanaan Data, Informasi, Parhumas dan SDM, I Wayan Gede Budiartha dan Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM, A.A Sagung Manik Vivi Trisia  memanggil Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) gelombang II sesuai dengan Pengumuman Nomor 154/SDM.02.1-Pu/04/20 Sekretariat Jenderal KPU RI tentang Panggilan Melaksanakan Tugas PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU Tahun Anggaran 2024 Periode II. Rabu 1/10/2025 Pemanggilan ini menindaklanjuti hasil seleksi pengadaan PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, serta penetapan Nomor Induk PPPK oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Berdasarkan keputusan tersebut, para calon PPPK resmi diangkat untuk bertugas di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, maupun Sekretariat KPU/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan tugas perdana di KPU Provinsi Bali dilakukan pada Rabu, 1 Oktober 2025, pukul 08.00 WITA. Para pegawai diminta hadir dengan membawa identitas diri sekaligus melaporkan diri sebelum mulai melaksanakan tugasnya. Dalam arahannya, I Made Oka Purnama menyampaikan ucapan selamat atas pemanggilan PPPK gelombang II. Ia menekankan pentingnya pengabdian yang tulus serta menjaga integritas lembaga dan pribadi. “Kinerja di kantor harus dijaga dengan baik, etika dalam bekerja perlu diperhatikan, dan yang terpenting setiap pegawai wajib melaksanakan uraian tugas yang telah ditetapkan,” ungkapnya. Dengan bergabungnya pegawai PPPK gelombang II ini, KPU Bali berharap dapat semakin memperkuat dukungan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan pelayanan, profesionalitas, dan kesiapan kelembagaan, khususnya menghadapi agenda kepemiluan yang akan datang.  (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)