Berita Terkini

Denpasar, bali.kpu.go.id - Anggota KPU Provinsi Bali, Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, I Gede John Darmawan, didampingi kepala bagian yang membidangi SDM, I Wayan Gede Buiartha mengikuti Rapat Koordinasi dan Sinergi SDM KPU dalam Rangka Penguatan Kelembagaan yang diselenggarakan di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (10/10/2025). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh kepala divisi dan kepala bagian yang membidangi SDM dari KPU Provinsi se-Indonesia. Kegiatan yang diikuti para kepala divisi dan kepala bagian yang membidangi SDM Provinsi Se-Indonesia dibuka oleh Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, didampingi Anggota KPU RI Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan Yulianto Sudrajat. Dalam sambutannya, Afifuddin menyampaikan rasa syukur atas tuntasnya pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dengan baik dan berintegritas. Ia menegaskan bahwa penyelenggara pemilu harus selalu percaya diri menghadapi setiap tantangan, berani mengambil sikap, serta menyelesaikan masalah secara bijak tanpa menimbulkan kericuhan. “Ketika jadi penyelenggara, kita harus berani ambil sikap, tidak boleh lari jika ada masalah. Gunakan kewenangan dengan keberanian dan jaga keharmonisan internal KPU,” pesannya. Afifuddin juga menegaskan bahwa bagi KPU, pemilu bukan semata ajang perebutan kekuasaan, melainkan tugas kemanusiaan. Selain menjalankan aspek teknis, KPU juga berperan mengelola potensi konflik sosial agar kehidupan masyarakat tetap harmonis pasca pemilu. Ia berharap kegiatan rakor perdana ini dapat mempererat silaturahmi, memperkuat rasa kebersamaan, dan menjadi ajang berbagi pengalaman untuk memperkuat kelembagaan penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia. Sementara itu, Idham Holik menegaskan bahwa penguatan kelembagaan akan terus digalakkan hingga ke tingkat kabupaten/kota untuk memperjelas kembali visi dan misi KPU serta meningkatkan profesionalisme kerja. Senada dengan itu, Yulianto Sudrajat menyampaikan bahwa di luar masa tahapan pemilu, KPU tetap berinovasi melalui kegiatan bermanfaat seperti penyusunan jurnal dan karya tulis kepemiluan guna meningkatkan literasi demokrasi dan pendidikan pemilih. Menutup kegiatan, Parsadaan Harahap menegaskan pentingnya menjaga keutuhan dan marwah KPU sebagai penjaga integritas demokrasi. Ia menekankan bahwa penguatan SDM merupakan kunci utama dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu. KPU, katanya, akan terus melaksanakan program pelatihan dan pengembangan kelembagaan agar seluruh jajaran siap menghadapi tantangan kepemiluan di masa mendatang. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Dalam upaya memperkuat integritas dan profesionalisme penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Etika Penyelenggara Pemilu dan Sosialisasi Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di lingkungan KPU Provinsi Bali dan KPU Kabupaten/Kota se-Bali, pada Jumat (10/10/2025). Rakor dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, yang menekankan pentingnya menjaga integritas dan etika dalam setiap pelaksanaan tugas. Ia berharap kegiatan ini menjadi momentum memperkuat komitmen seluruh jajaran penyelenggara pemilu dalam menjalankan amanah secara profesional dan bertanggung jawab. Sebagai narasumber, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Iffa Rosita, memaparkan materi terkait penguatan integritas kelembagaan serta upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kerja. Ia menjelaskan pentingnya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 1341 Tahun 2024. Iffa menegaskan, pembentukan Satgas merupakan wujud nyata komitmen KPU dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, berintegritas, dan bebas dari kekerasan. Satgas diharapkan tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga instrumen efektif dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di internal KPU. Melalui kegiatan ini, KPU Provinsi Bali mendorong seluruh jajaran penyelenggara pemilu di wilayah Bali untuk memperkuat pemahaman tentang etika dan profesionalisme, serta menerapkan langkah konkret dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan seksual. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali mendampingi KPU Kabupaten Tabanan dalam audiensi dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali terkait rencana pelaksanaan Pendidikan Pemilih Pemula melalui program Pemilihan Ketua OSIS Serentak tingkat SMA, SMK, dan Madrasah se-Kabupaten Tabanan. Kegiatan berlangsung di Kantor Disdikpora Provinsi Bali dan dibuka oleh Made Adiartha, Analis SDM Disdikpora, yang menyampaikan apresiasi atas inisiatif KPU dalam menanamkan nilai demokrasi di lingkungan sekolah (10/10/2025). Dalam kesempatan tersebut, Ni Putu Suryani dari KPU Kabupaten Tabanan menjelaskan bahwa kegiatan pemilihan ketua OSIS serentak akan dilaksanakan pada 21 Oktober 2025, melibatkan seluruh SMA/SMK/Madrasah di Kabupaten Tabanan dan direncanakan dihadiri oleh Bupati Tabanan. Ia menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan yang pertama di Bali dan diharapkan mendapat dukungan Disdikpora agar dapat menjadi program berkelanjutan di seluruh kabupaten/kota. Ketua KPU Kabupaten Tabanan menegaskan kesiapan pihaknya dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di setiap sekolah serta memberikan bimbingan teknis bagi penyelenggara di tingkat sekolah. Seluruh pembiayaan kegiatan akan ditanggung oleh masing-masing sekolah, dengan melibatkan Bawaslu Kabupaten Tabanan sebagai mitra pengawasan. Program ini diharapkan menjadi sarana edukatif dalam memperkenalkan praktik demokrasi di lingkungan pelajar. Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menyampaikan bahwa pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih pemula merupakan bagian penting dari tugas kelembagaan KPU. Ia menegaskan bahwa pemilu bukan hanya tanggung jawab penyelenggara, tetapi seluruh rakyat. “Melalui kegiatan ini, kami berharap generasi muda memahami makna demokrasi dan mampu menggunakan hak pilihnya secara cerdas demi masa depan bangsa,” ujarnya. Sementara itu, Putu Agus Indra Jaya, Plt. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Disdikpora Provinsi Bali, menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan yang diinisiasi KPU tersebut. Disdikpora akan menindaklanjuti hasil audiensi dengan menyampaikan surat resmi kepada seluruh sekolah di Provinsi Bali. Pertemuan diakhiri dengan sesi foto bersama antara jajaran KPU Provinsi Bali, KPU Kabupaten Tabanan, dan perwakilan Disdikpora. Melalui sinergi ini, diharapkan pendidikan politik bagi generasi muda dapat diperkuat secara berkelanjutan untuk membangun kesadaran demokrasi yang berintegritas. 

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menyelenggarakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Capaian Kinerja KPU Kabupaten/Kota se-Bali pada Rabu, 8 Oktober 2025, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Tabanan. Rapat ini dihadiri oleh Sekretaris KPU Bali, I Made Oka Purnama, Anggota KPU Provinsi Bali, Anak Agung Raka Nakula. Serta seluruh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Bali  Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris KPU Provinsi Bali menyampaikan bahwa kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk meninjau kembali pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran hingga triwulan III tahun 2025, sekaligus memastikan keberlanjutan pelaksanaannya hingga akhir tahun anggaran di bulan Desember. “Evaluasi ini penting dilakukan agar pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dapat berjalan secara efektif dan efisien,” ujarnya. Melalui rapat ini, diharapkan setiap satuan kerja KPU Kabupaten/Kota dapat memperkuat koordinasi serta meningkatkan kinerja dalam pengelolaan program dan anggaran menjelang penutupan tahun anggaran 2025. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali melaksanakan kegiatan pemeriksaan rutin kendaraan dinas setiap satu bulan sekali. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai langkah memastikan seluruh kendaraan operasional dalam kondisi baik dan layak digunakan dalam mendukung kegiatan kedinasan. Rabu(8/10/2025) Kegiatan ini melakukan pemeriksaan kelengkapan kendaraan, kebersihan, serta kondisi teknis seperti oli, rem, ban, dan lampu kendaraan. Melalui kegiatan ini, diharapkan tidak ada kendala yang menghambat mobilitas pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan KPU Provinsi Bali. Selain untuk menjaga performa kendaraan, kegiatan rutin ini juga merupakan bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan aset negara. Dengan perawatan yang dilakukan secara berkala, kendaraan dinas dapat berfungsi secara optimal dan memiliki masa pakai yang lebih panjang. KPU Provinsi Bali berkomitmen untuk terus menjaga kedisiplinan dan tertib administrasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana, termasuk kendaraan dinas, sebagai bagian dari upaya mendukung pelayanan yang profesional, efektif, dan akuntabel. (bt.limp/Foto KPU Bali/bt/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali melaksanakan rapat pleno rutin Minggu II, Selasa, 7 Oktober 2025 di Ruang Rapat KPU Provinsi Bali. Rapat dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, dan dihadiri oleh seluruh Anggota Komisioner KPU Bali, Sekretaris, serta Pejabat struktural dan Fungsional Sekretariat. Dalam arahannya, Lidartawan menekankan pentingnya ketelitian dalam pengelolaan administrasi dan keuangan, mengingat masih adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pelaksanaan perjalanan dinas di beberapa kabupaten/kota. Ia juga mendorong seluruh jajaran untuk lebih peka dan cermat dalam setiap proses kerja agar tidak terjadi kesalahan yang berulang. Selain membahas evaluasi BPK, rapat turut menyoroti beberapa agenda penting, antara lain percepatan penandatanganan MoU antara KPU Bali dengan Universitas Udayana dan Universitas Mahadewa, pelaksanaan FGD bersama perguruan tinggi dan LSM pada pertengahan Oktober, serta pendampingan kegiatan Pemilihan Ketua OSIS Serentak di Kabupaten Tabanan. Ketua KPU Bali juga mendorong setiap jajaran untuk aktif mengembangkan kegiatan sosialisasi kepemiluan di sekolah-sekolah dan meningkatkan partisipasi publik melalui media sosial. Sekretaris KPU Provinsi Bali, I Made Oka Purnama melaporkan tindak lanjut terkait pengelolaan anggaran triwulan III, termasuk realisasi belanja dan revisi anggaran, serta upaya menjaga kesinambungan alokasi dana tahun 2026. Selain itu, rapat juga membahas penguatan koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) agar lebih valid dan terdokumentasi dengan baik. Beberapa program pengembangan internal turut dibahas, seperti rencana pembelian perlengkapan untuk ruang podcast, kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual, serta inovasi pengawasan perjalanan dinas berbasis aplikasi. Di akhir rapat, Ketua KPU Bali menegaskan agar seluruh jajaran memperkuat kolaborasi, memperhatikan ketelitian kerja, dan menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan program. Rapat pleno ini menjadi wadah konsolidasi penting bagi KPU Provinsi Bali dalam memastikan seluruh agenda kelembagaan berjalan efektif, transparan, dan selaras dengan prinsip akuntabilitas publik. (bt.limp/Foto KPU Bali/bt/hupmas)