Berita Terkini

Denpasar, bali.kpu.go.id -  Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menggelar rapat pleno rutin yang dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan. Selasa 15/07/2025. Dalam arahannya, Agung Lidartawan menyampaikan bahwa minggu ini terdapat sejumlah agenda penting yang perlu dilaksanakan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas KPU. Ia juga menekankan pentingnya pencatatan notulensi rapat sebagai bahan dokumentasi, agar bila ada pihak luar seperti media menanyakan, KPU memiliki data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada kesempatan ini Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya, yang hadir melalui media Zoom menjelaskan sejumlah isu terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ia memaparkan kendala kegandaan data yang muncul akibat pemilih potensial pindah masuk ke suatu daerah tanpa dihapus dari satker asal, serta permasalahan pencatatan pemilih baru di Lapas. Minggu ini pihaknya akan kembali memeriksa progres penanganan kegandaan data sambil menunggu anggaran turun untuk koordinasi langsung ke desa-desa, khususnya untuk memverifikasi data pemilih yang sudah meninggal. Sementara itu, Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, I Gede John Darmawan, akan digelar zoom meeting dengan seluruh jajaran KPU Kabupaten/Kota. Agenda ini akan membahas kesiapan materi untuk Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang akan dimulai 21 Juli dan melibatkan peserta pemilih pemula. Materi sosialisasi perlu diseragamkan agar tak hanya membahas hasil pemilu, tetapi juga pemahaman demokrasi dengan pembagian porsi 70% demokrasi dan 30% pemilu. Selain itu, John Darmawan  juga akan berkoordinasi terkait rencana sosialisasi daring tentang pencegahan kekerasan seksual. Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Teknis Penyelenggaraan, Luh Putu Sri Widyastini, menambahkan bahwa untuk divisi teknis, kegiatan teknis terakhir menyebut akan tetap dilaksanakan pada akhir Juli. Selain itu, pihaknya saat ini tengah merapikan data dan melengkapi informasi di sistem, termasuk terkait data jalur terpilih untuk menindaklanjuti 1.190 data yang perlu diverifikasi.  Rapat Yang dihadiri Ketua KPU, Anggota KPU, Sekretaris KPU Provinsi Bali, Pejabat Fungsinal dan Struktural KPU Provinsi Bali ini diakhiri dengan kesepakatan untuk terus memfasilitasi dan memantau perkembangan setiap agenda agar pelaksanaan tugas-tugas KPU Provinsi Bali berjalan optimal. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menggelar apel pagi di halaman Kantor KPU Provinsi Bali pada Selasa (15/07/2025). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran sekretariat dan staf KPU Provinsi Bali sebagai bagian dari agenda rutin kelembagaan. Apel pagi dipimpin oleh Kepala Bagian Data, Perencanaan, Hukum, dan SDM, I Wayan Gede Budiartha. Dalam arahannya, ia mengingatkan seluruh peserta apel untuk senantiasa menjaga kesehatan dan meningkatkan disiplin kerja. Selain itu, ia menyampaikan ucapan terima kasih atas peran serta semua pihak sehingga acara Seminar Nasional AIPI (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia) yang baru saja digelar dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan apel pagi di lingkungan KPU Provinsi Bali bertujuan membangun semangat kerja, meningkatkan koordinasi, dan mempererat hubungan antarpegawai. Dengan demikian, diharapkan seluruh jajaran KPU Bali dapat terus mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan secara optimal. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - “Salah satu cara dalam membentuk karakter disiplin adalah apel pagi,” sebagai wujud komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas kerja. Demikian disampaikan oleh Anggota KPU Bali, Anak Agung Gede Raka Nakula dalam Apel pagi yang digelar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali pada Senin, 14 Juli 2025, berlangsung di halaman Kantor KPU Bali. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran sekretariat dan staf KPU Provinsi Bali. Anak Agung Gede Raka Nakula. Dalam kesempatan tersebut, ia memberikan arahan kepada peserta apel sebagai bagian dari upaya menjaga kedisiplinan dan kebersamaan di lingkungan kerja. Agung Nakula mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan, terutama menghadapi cuaca yang tidak menentu belakangan ini.  Kegiatan apel pagi menjadi agenda rutin KPU Bali untuk membangun semangat kerja, meningkatkan koordinasi, serta mempererat hubungan antarpegawai demi mendukung kelancaran tugas-tugas kelembagaan. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menggelar kegiatan sepeda santai pada Jumat (11/7), yang dipusatkan di Kabupaten Bangli. Acara ini melibatkan jajaran KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota se-Bali, dengan titik start di Taman Trikaya Strawberry dan finis di Kantor KPU Bangli. Kegiatan tersebut turut dihadiri berbagai unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bangli, Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Kabupaten Bangli, sejumlah media lokal, serta Panitia Kegiatan Bersepeda KPU Kabupaten Bangli. Melalui kegiatan ini, KPU Provinsi Bali berharap dapat mempererat sinergi antar-lembaga, meningkatkan kebugaran, dan memperkuat silaturahmi dalam suasana santai. Acara secara resmi dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Bangli, I Kadek Adiawan, dilanjutkan dengan sambutan Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya menjaga kekompakan, integritas, dan keselamatan peserta, terutama saat melintasi rute menurun yang dinilai lebih berisiko dibandingkan tanjakan. Selain bersepeda santai, kegiatan ini juga diisi dengan aksi sosial berupa pemberian santunan kepada anak-anak di Yayasan Prasaman Gurukula Bangli. Rombongan KPU juga membagikan bendera Merah Putih di Pasar Bangli untuk menyemarakkan suasana bulan kemerdekaan. Ketua KPU Bali turut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada jajaran Kepolisian atas pengawalan yang diberikan, serta kepada tim medis yang mendukung kelancaran kegiatan. Seluruh rangkaian acara berlangsung dengan lancar dan penuh keakraban, ditutup dengan finis dan pemeriksaan kesehatan di Kantor KPU Kabupaten Bangli. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) bekerja sama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Pusat, Universitas Indonesia, Forum Kajian Ketatanegaraan dan Otonomi (FOKO), dan Universitas Warmadewa menyelenggarakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dalam bentuk Seminar Nasional bertema “Pemilu yang Mengedepankan Persatuan Indonesia dan Kaji Ulang UUD Negara Republik Indonesia 1945” pada Kamis, 10 Juli 2025. Kegiatan berlangsung di Aula Ajnadewi, Lantai 5 Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Warmadewa,  Acara ini menghadirkan sejumlah tokoh nasional sebagai narasumber, seperti Letjen TNI (Purn.) Bambang Darmono (Sekjen FOKO), I Dewa Agung Gede Lidartawan (Ketua KPU Bali), Prof. Dr. A.A. Gede Oka Wisnumurti, dan Reni Suwarno, Ph.D. (Akademisi UI). Seminar dibuka dengan sambutan dari Ketua Umum AIPI Pusat, Dr. Alfitra Salamm, yang menyoroti pentingnya menjaga semangat reformasi dan mendorong amandemen UUD 1945 yang beretika, bukan sekadar memperpanjang kekuasaan. Wakil Rektor Universitas Warmadewa, Dr. I Nyoman Sujana, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi akademik untuk memperkuat demokrasi. Ia juga menekankan pentingnya menjadikan Pemilu sebagai sarana menjaga kebhinekaan dan persatuan bangsa. Sekretaris Jenderal FOKO, Letjen TNI (Purn.) Bambang Darmono, turut memberikan penekanan pada melemahnya posisi Pancasila dan menyatakan bahwa UUD 1945 perlu dikaji ulang, baik dari sisi substansi maupun legalitas. Sementara itu,  Diskusi semakin kaya dengan paparan narasumber lain. Akademisi Ilmu Politik Universitas Indonesia,Reni Suwarno menyoroti kompleksitas sistem Pemilu dan dampaknya terhadap demokrasi dan biaya politik yang tinggi. Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, memaparkan capaian Pemilu 2024 di Bali, termasuk meningkatnya partisipasi pemilih, afirmasi gender, pelaksanaan green election, dan nihilnya sengketa di MK. Ia juga menyoroti tantangan seperti netralitas badan adhoc dan manajemen logistik. Narasumber berikutnya, Dr. Alfitra Salamm, APU memaparkan pembelajaran dari pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 secara nasional, termasuk hal-hal yang patut dipertahankan dan yang perlu dihindari, serta peran DKPP dalam menyelesaikan masalah pada Pemilu lalu. Sementara itu Prof. Oka Wisnumurti menekankan pentingnya memperkuat sistem politik dan etika dalam bernegara. Menurutnya, demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintah, masyarakat, dan partai politik yang baik. Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan kritis dari mahasiswa dan peserta. Isu-isu seperti money politics, reformasi partai, etika pejabat publik, hingga posisi TAP MPR turut menjadi sorotan. Seminar ini diharapkan menjadi ruang akademik yang memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat demokrasi dan merespons wacana amandemen konstitusi secara kritis dan konstruktif. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali mengikuti Rapat Koordinasi Penguatan Etika Penyelenggaraan Pemilu dan Sosialisasi Keputusan KPU Nomor 1341 Tahun 2024 yang diselenggarakan secara daring oleh KPU RI melalui Zoom Meeting, Selasa (08/07/2025). Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat KPU Provinsi Bali dan diikuti oleh Anggota KPU Bali, Sekretaris, pejabat fungsional, para kepala bagian, dan kepala subbagian. Rapat dibuka secara resmi oleh Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin. Dalam sambutannya, beliau menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan bebas dari perilaku menyimpang seperti bullying, tindakan asusila, maupun pelanggaran etika lainnya.  “Lingkungan kerja yang sehat adalah kebutuhan bersama untuk menjaga kehormatan pribadi, keluarga, dan lembaga,” ujarnya. Ketua KPU RI juga menyoroti bahwa meskipun Keputusan KPU Nomor 1341 Tahun 2024 telah ditetapkan hampir satu tahun lalu, sosialisasi secara luas baru dapat dilakukan saat ini. Ia menyampaikan bahwa belum semua kementerian atau lembaga memiliki pedoman teknis yang komprehensif seperti KPU. Oleh karena itu, ia berharap seluruh jajaran KPU dapat memahami, menerapkan, dan mengintegrasikan pedoman tersebut dalam praktik kerja sehari-hari. Pada sesi materi oleh narasumber, hal-hal yang disampaikan difokuskan pada bagaimana pengendalian dan penindakan kasus kekerasan seksual di lingkungan kerja melalui penegakan displin dan kode prilaku, serta perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual di tempat kerja. Pesan reflektif yang bisa diambil oleh seluruh peserta melalui kegiatan adalah pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan etika di mana pun berada, serta kesadaran bahwa setiap pejabat publik memikul tanggung jawab besar dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik untuk terus menjaga martabat lembaga melalui perilaku yang sesuai dengan pedoman etika dan peraturan yang berlaku.(ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)