Berita Terkini

KPU Bali Sinergikan Percepatan Pembangunan Zona Integritas Bersama KPU Kabupaten/Kota

Denpasar, bali.kpu.go.id - KPU Provinsi Bali menggelar Rapat Evaluasi Percepatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2025 pada Rabu (3/12/2025) bertempat di Ruang Rapat Kantor KPU Provinsi Bali. Kegiatan ini dihadiri oleh Perwakilan dari Kesbangpol Provinsi Bali, Divisi Hukum dan Pengawasan, Sekretaris, Kasubbag yang membidangi Hukum Bersama dengan staf pelaksana Sub Bagian Hukum KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Hadir pula Agen Perubahan Pembangunan KPU Provinsi Bali. Dalam sambutannya, Anak Agung Gede Raka Nakula selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Zona Integritas di jajaran KPU. Hal ini mengingat KPU Provinsi Bali telah dinilai oleh KemenPANRB dan selanjutnya KPU Kabupaten/Kota akan diusulkan untuk mengikuti penilaian serupa. Hadir sebagai Narasumber, Kepala Seksi I Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan Kejaksaan Tinggi Bali, Ida Bagus Alit Ambara Pidada, dari instansi yang telah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK). Dalam penyampaiannya, beliau menjelaskan bahwa kunci Utama dalam meraih predikat tersebut adalah pemenuhan target prioritas pada enam area perubahan pembangunan zona integritas — mulai dari Manajemen Perubahan hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. Alit Ambara juga menekankan penerapan metode ATM (Amati, Tiru, Modifikasi) yang menjadi salah satu faktor keberhasilan Kejaksaan Tinggi Bali dalam meraih WBK, serta mendorong satuan kerja KPU untuk mengadopsi praktik-praktik baik tersebut sesuai kebutuhan dan karakteristik organisasi. Rangkaian diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pertanyaan dari KPU Kabupaten/Kota, antara lain mengenai mekanisme penyampaian instruksi dalam dua struktur pimpinan, status predikat WBK di Kejaksaan Negeri Karangasem, hingga tantangan pemenuhan sarana prasarana dan bukti dukung. Narasumber menegaskan bahwa keterbatasan anggaran bukan merupakan hambatan utama selama satuan kerja mampu menunjukkan perubahan nyata, memahami substansi pembangunan Zona Integritas, dan siap menjelaskan capaian kepada tim penilai. Beliau juga mendorong pelaksanaan sharing session dengan KPU yang telah terlebih dahulu meraih predikat WBK. Pada sesi berikutnya, Raka Nakula melakukan evaluasi terhadap progres pemenuhan target rencana aksi Pembangunan Zona Integritas di KPU Kabupaten/Kota serta mengingatkan agar setiap satuan kerja senantiasa berkoordinasi apabila menemui kendala dalam pelaksanaannya.. Melalui penyelenggaraan rapat evaluasi ini, diharapkan seluruh satuan kerja KPU se-Bali dapat memperkuat sinergi, komitmen, dan konsistensi dalam mewujudkan Zona Integritas di lingkungan kerjanya masing-masing. Kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan pemahaman terhadap implementasi Zona Integritas serta mempercepat langkah-langkah strategis menuju terwujudnya lingkungan kerja yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

KPU Bali Lakukan Pengecekan Rutin Kendaraan Dinas Setiap Bulan

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali melaksanakan pengecekan rutin kendaraan dinas sebagai bagian dari upaya menjaga kesiapan operasional dan memastikan kelancaran tugas kedinasan. Kegiatan pemeriksaan ini dilakukan secara berkala setiap bulan oleh bagian umum dan perlengkapan. Rabu(3/12/2025) Pengecekan meliputi kondisi mesin, oli, rem, ban, lampu, hingga kelengkapan surat-surat kendaraan. Petugas juga memastikan seluruh kendaraan berada dalam kondisi layak pakai sehingga mendukung mobilitas kegiatan KPU Bali, khususnya dalam pelayanan, monitoring, distribusi logistik, serta tugas-tugas lapangan lainnya. KPU Bali menekankan pentingnya perawatan kendaraan dinas sebagai bentuk tanggung jawab serta komitmen terhadap efisiensi dan keselamatan kerja. Melalui pengecekan rutin ini, potensi kerusakan dapat dicegah lebih awal sehingga operasional lembaga dapat berjalan optimal dan tepat waktu. Kegiatan pemeriksaan bulanan tersebut diharapkan mampu menjaga kendaraan dinas tetap prima, aman, dan siap digunakan oleh seluruh jajaran KPU Bali dalam menjalankan tugas-tugas kelembagaan. (bt.limp/Foto KPU Bali/bt/hupmas)

KPU Bali Hadiri Dekranasda Bali Fashion Week 2025 Season 2 di Taman Budaya Provinsi Bali

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, yang di wakili oleh Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, I Wayan Gede Budiartha menghadiri Dekranasda Bali Fashion Week 2025 Season 2 yang berlangsung di Gedung Ksiranawa, Taman Budaya Provinsi Bali. Pada tahun ini, acara mengusung tema “Wastra Hitakara”, yang menggambarkan perpaduan nilai estetika, kreativitas, dan pelestarian wastra Nusantara, khususnya kain-kain tradisional Bali. Selasa(2/12/2025) Kegiatan diawali dengan doa bersama, dilanjutkan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, serta pembacaan Teks Pancasila. Suasana khidmat tersebut mengawali rangkaian acara sebelum masuk pada agenda inti. Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, kemudian menyampaikan laporan kegiatan yang menekankan pentingnya ruang berkarya bagi pelaku industri kreatif lokal serta upaya berkelanjutan dalam mempromosikan wastra daerah. Acara resmi dibuka oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster, yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Dekranasda Fashion Week sebagai wadah kreativitas dan pelestarian budaya. Beliau menegaskan bahwa wastra Bali memiliki nilai sejarah, filosofi, dan jati diri yang harus terus dijaga dan dikembangkan. Kehadiran KPU Bali pada kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap inisiatif pelestarian budaya, penguatan kreativitas daerah, serta peningkatan sinergi antarinstansi. Pergelaran busana bertema Wastra Hitakara menampilkan koleksi yang memadukan unsur tradisional dan sentuhan modern, memberikan ruang apresiasi bagi para desainer dan talenta kreatif Bali untuk menunjukkan karya terbaiknya. Acara berlangsung meriah dan mendapat antusiasme yang tinggi dari peserta maupun undangan. (bt.limp/Foto KPU Bali/bt/hupmas)

KPU Bali Hadiri Rapat Evaluasi Sinergitas PDPB 2025 di Klungkung

Denpasar, bali.kpu.go.id - Anggota KPU Provinsi Bali, I Gede John Darmawan, menghadiri Rapat Evaluasi Sinergitas KPU Kabupaten Klungkung dengan Pemangku Kepentingan pada kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025, Selasa (2/12/2025), di Wyndham Tamansari Jivva Resort Bali, Klungkung. Kegiatan ini diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Klungkung dan dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Klungkung, I Ketut Sudiana. Dalam sambutannya, Sudiana menegaskan bahwa rapat evaluasi ini menjadi forum koordinasi penting untuk memastikan keakuratan data pemilih di Kabupaten Klungkung sebagai bagian dari persiapan Pemilu 2029. Ia menjelaskan bahwa KPU Klungkung terus bekerja sama dengan Disdukcapil, BPS, dan BPJS dalam proses pemutakhiran data, termasuk melalui kegiatan coktas dengan turun langsung ke lapangan. “Kami menemukan beberapa data yang tidak sinkron, seperti warga yang masih hidup namun tercatat meninggal. Untuk itu validasi lapangan terus kami lakukan,” ujarnya. Ia juga meminta masukan dari seluruh pemangku kepentingan agar data pemilih semakin komprehensif dan valid, termasuk untuk pemilih pemula. Sementara itu, Anggota KPU Provinsi Bali, I Gede John Darmawan, dalam arahannya menekankan pentingnya sinergitas berkelanjutan antara KPU Kabupaten Klungkung dengan para pemangku kepentingan, terutama lurah, perbekel, dan camat. Ia menjelaskan bahwa laporan pemutakhiran data dilakukan setiap triwulan, mencakup pemilih meninggal, pemilih baru, perubahan data, hingga status kependudukan lainnya. “Dalam enam bulan terakhir, KPU RI juga menerbitkan data turunan terkait pekerja migran asal Bali. Ini membutuhkan koordinasi erat dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk memastikan validitasnya,” tegasnya. John Darmawan menambahkan bahwa Bali merupakan daerah dengan mobilitas tinggi, terutama pekerja luar negeri di sektor pariwisata, sehingga pemutakhiran data harus dilakukan secara lebih detail dan berkelanjutan. Ia berharap koordinasi antara KPU dan pemerintah desa/kecamatan terus diperkuat untuk menjaga kualitas daftar pemilih. Dalam sesi arahan moderator, Divisi Data dan Informasi KPU Klungkung, Made Dwi Adnyana Putra, menegaskan bahwa tugas KPU bukan hanya memutakhirkan namun juga memelihara data pemilih agar bisa dimanfaatkan berbagai pemangku kepentingan. Ia mengingatkan bahwa KPU memiliki prinsip yang harus dijaga, salah satunya kerahasiaan data pemilih. Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari PMD dan Disdukcapil yang memberikan paparan teknis terkait dukungan data kependudukan. Rapat evaluasi berlangsung interaktif dengan diskusi mengenai sinkronisasi data dan langkah-langkah strategis untuk memastikan PDPB 2025 berjalan optimal. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Upacara Hut ke-54 Korpri di KPU Bali: ASN Didorong Jaga Integritas dan Profesionalisme

Denpasar, bali.kpu.go.id - KPU Provinsi Bali melaksanakan Upacara Peringatan HUT ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di halaman kantor KPU Bali, Senin (1/12/2025). Upacara yang dipimpin Sekretaris KPU Bali, I Made Oka Purnama, diikuti seluruh ASN di lingkungan KPU Provinsi Bali. Tahun ini, HUT KORPRI mengusung tema “Bersatu, Berdaulat, Bersama KORPRI, Mewujudkan Indonesia Maju.” Dalam upacara tersebut, Oka Purnama membacakan sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, yang menegaskan peran KORPRI sebagai pilar pelayanan publik dan birokrasi berintegritas. Ketua Umum meminta ASN terus menjaga persatuan, netralitas, serta profesionalisme, sekaligus memperkuat kapasitas di era digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Usai Upacara, Oka Purnama menghimbau seluruh ASN KPU Bali untuk mempertegas komitmen pengabdian sebagai aparatur negara. Ia menekankan pentingnya kedisiplinan, integritas, dan soliditas dalam setiap pelaksanaan tugas, khususnya menjelang agenda kepemiluan di Bali. “Momentum HUT KORPRI harus menjadi pengingat bagi kita semua agar tetap disiplin, netral, dan bekerja dengan sepenuh hati. ASN KPU Bali harus menjadi teladan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Oka Purnama. Oka purnama mengajak untuk terus memperkuat kinerja kolektif ASN KPU Bali agar tetap menjadi bagian dari birokrasi yang bersih, profesional, dan siap mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia Maju 2045. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

KPU Bali Gelar Rapat Evaluasi PDPB 2025, Tekankan Penyelesaian Data dan Fokus Coktas Tahun 2026

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menggelar Rapat Evaluasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 pada Jumat, 28 November 2025, bertempat di Ruang Rapat KPU Provinsi Bali. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, anggota Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Bali, serta anggota dan operator Sidalih KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Rapat dibuka oleh Anggota KPU Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya. Dalam arahannya, Agus Darmasanjaya menegaskan pentingnya melakukan pengecekan kembali terhadap progres tindak lanjut data PDPB di tiap kabupaten/kota. Selain itu, ia menekankan bahwa proses rekapitulasi PDPB tingkat kabupaten/kota akan dimulai pada 8 Desember, tingkat provinsi pada 11 Desember, dan tingkat nasional oleh KPU RI pada 16–18 Desember 2025. Agus Darmasanjaya juga meminta agar jajaran KPU di seluruh Bali meningkatkan fokus pada kegiatan pencocokan dan penelitian (coktas) pada tahun 2026. Ia menyampaikan harapannya agar rapat-rapat teknis nantinya dapat banyak dilakukan secara daring, kecuali untuk agenda rekapitulasi Dalam sesi pemaparan rekapitulasi PDPB Triwulan IV Tahun 2025, masing-masing KPU kabupaten/kota menyampaikan perkembangan dan kendala yang dihadapi. Sejumlah daerah, seperti Buleleng dan Bangli, masih menyelesaikan data TMS dan data pindah domisili luar negeri. Sementara itu, Jembrana dan Tabanan menghadapi temuan data meninggal yang sempat muncul kembali pada triwulan IV, meskipun telah ditindaklanjuti sebelumnya. Beberapa kabupaten seperti Karangasem melaporkan progres tinggi, termasuk penyelesaian 100% data pindah luar negeri. Di sisi lain, KPU Kota Denpasar melaporkan data TMS cukup besar terkait pemilih yang menikah di luar negeri serta perpindahan domisili luar negeri. Masukan dari Bawaslu di hampir seluruh kabupaten/kota juga telah ditindaklanjuti dengan berbagai bukti dukung. Rapat ditutup dengan penekanan kembali bahwa seluruh proses pemutakhiran harus diselesaikan secara lengkap, akurat, dan tepat waktu sebelum memasuki agenda rekapitulasi akhir tahun. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)