Berita Terkini

#TemanPemilih, KPU RI meluncurkan Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) Tahun 2024, sebagai alat ukur empiris untuk melihat keterlibatan warga negara dalam seluruh siklus Pilkada, mulai dari pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, hingga hari pemungutan suara. Indeks ini menjadi cerminan demokrasi partisipatoris, di mana pengelolaan pemilu bukan hanya domain negara, tetapi juga arena kolaborasi antara penyelenggara, peserta, pemilih, media, dan masyarakat sipil. Hasil IPP 2024: 10,8% provinsi dan 4,7% kabupaten/kota berada di kategori participatory 83,8% provinsi dan 87,8% kabupaten/kota dalam kategori engagement 5,4% provinsi dan 7,5% kabupaten/kota masih di kategori involvement Mari terus tingkatkan partisipasi dan keterlibatan aktif kita dalam setiap tahapan Pilkada menuju demokrasi yang semakin inklusif dan berdaya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menggelar Rapat Pleno rutin Minggu IV Bulan Oktober 2025 pada Selasa (21/10) di ruang rapat KPU Provinsi Bali. Rapat dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, dan diikuti oleh seluruh anggota serta jajaran sekretariat baik secara luring maupun daring. Dalam arahannya, Ketua KPU Provinsi Bali menekankan pentingnya menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara menyeluruh. Pihaknya juga menegaskan perlunya peningkatan akurasi data dalam pengelolaan administrasi perjalanan dinas serta efisiensi penggunaan anggaran. “Semua laporan agar dicek kembali, terutama terkait pembayaran perjalanan dinas agar tidak terjadi kelebihan pembayaran,” ujar Lidartawan. Selain itu, rapat juga membahas evaluasi lanjutan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya, melaporkan bahwa KPU RI akan menurunkan sejumlah kategori data terbaru, dan KPU Provinsi Bali menargetkan penyelesaian pemutakhiran data pada akhir November 2025. Dari sisi teknis penyelenggaraan, Luh Putu Sri Widyastini (Divisi Teknis Penyelenggara) menyampaikan rencana Bimbingan Teknis PAW pada 28–30 Oktober 2025 di Nusa Dua, serta koordinasi FGD terkait desain kelembagaan penyelenggara pemilu bersama KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Bidang SDM dan Parmas juga turut melaporkan perkembangan kegiatan, termasuk penghargaan yang diterima KPU Bali terkait pelaporan dokumentasi Pilkada, serta progres pengadaan sarana pendukung seperti podcast. Rapat turut membahas perkembangan Zona Integritas (ZI), di mana KPU Provinsi Bali akan melakukan monitoring ke kabupaten/kota setelah pelaksanaan pembekalan di tingkat provinsi. Menutup rapat, Ketua KPU Provinsi Bali mengingatkan seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja dan tanggung jawab bersama dalam menyongsong tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. “Mari kita jaga semangat kebersamaan dan profesionalisme, serta memastikan setiap kegiatan dan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan,” tegasnya.

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali melaksanakan kegiatan monitoring dan supervisi Sosialisasi Pemilih Pemula melalui Pemilihan Ketua OSIS Serentak yang digelar oleh KPU Kabupaten Tabanan di seluruh SMA, SMK dan Madrasah di Kabupaten Tabanan pada 21 Oktober 2025. Kegiatan monitoring dan supervisi ini merupakan bagian dari upaya KPU Bali dalam memastikan pelaksanaan sosialisasi berjalan dengan baik serta memperkuat pemahaman demokrasi di kalangan pelajar. Tim KPU Provinsi Bali meninjau secara langsung proses pemilihan yang diikuti oleh 1.483 siswa di SMA Negeri 1 Tabanan dan 1.419 siswa di SMA Negeri 2 Tabanan, yang secara demokratis memilih ketua OSIS baru di masing-masing sekolah. Acara ini turut dihadiri Analis Sumber Daya Manusia Disdikpora Provinsi Bali Made Adiartha, Asisten I Bupati Tabanan I Made Agus Hartawiguna,  Ketua KPU Tabanan  I Wayan Suwitra, Ketua Bawaslu  I Ketut Narta. Anggota KPU Provinsi Bali I Gede John Darmawan menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran politik dan pemahaman terhadap proses demokrasi di kalangan generasi muda. “Kegiatan ini penting agar para siswa memahami esensi setiap tahapan dalam proses pemilihan. Pada Pemilu sebelumnya, pemilih dari kalangan generasi Z dan milenial mencapai sekitar 53 persen, dan diperkirakan akan meningkat pada Pemilu 2029. Ke depan, kita berharap pembicaraan tentang pemilu tidak hanya sebatas kuantitas, tetapi juga kualitas partisipasi,” ujarnya. Selain melakukan monitoring dan supervisi, KPU Bali juga melaksanakan sosialisasi pentingnya nilai-nilai demokrasi kepada para siswa. Melalui kegiatan ini, diharapkan program Pemilihan Ketua OSIS Serentak dapat menjadi contoh praktik pendidikan demokrasi yang dapat diterapkan di kabupaten lain. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali melaksanakan apel pagi di halaman kantor KPU Provinsi Bali. Kegiatan rutin tersebut dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi Bali, I Made Oka Purnama dan diikuti oleh seluruh jajaran sekretariat, sebagai bagian dari pembinaan kedisiplinan serta penguatan nilai kebersamaan di lingkungan kerja. Dalam arahannya, Oka Purnama menyampaikan pentingnya menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan penuh tanggung jawab. Seluruh jajaran diharapkan dapat berperan aktif memastikan setiap temuan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah perbaikan yang konkret, transparan, dan sesuai ketentuan. Selain itu, apel juga menekankan pentingnya menjaga kebersamaan, soliditas, dan solidaritas di lingkungan KPU Provinsi Bali. “Kita bukanlah perintis, tetapi kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan melanjutkan apa yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita di KPU Provinsi Bali,” disampaikan dalam arahannya. Melalui semangat kebersamaan tersebut, seluruh pegawai KPU Provinsi Bali diharapkan dapat terus memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas-tugas kelembagaan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan loyalitas terhadap nilai-nilai organisasi. (bt.limp/Foto KPU Bali/bt/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali melaksanakan Rapat Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor KPU Provinsi Bali. Rapat yang dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, dihadiri oleh anggota KPU, sekretaris, pejabat struktural, dan pejabat fungsional. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama Setjen KPU terhadap pelaksanaan akuntabilitas kinerja Tahun 2024. Selasa (21/10/2024) Dalam arahannya, Ketua KPU Provinsi Bali menekankan bahwa tindak lanjut hasil evaluasi menjadi langkah penting dalam meningkatkan kinerja kelembagaan secara berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa peningkatan nilai SAKIP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan kebutuhan organisasi agar semakin akuntabel, transparan, dan efektif dalam menjalankan tugas-tugas kelembagaan. Sementara itu, Sekretaris KPU Provinsi Bali, I Made Oka Purnama, menyampaikan bahwa KPU Provinsi Bali memperoleh nilai SAKIP Tahun 2024 sebesar 79,50 dengan kategori “BB” atau “Sangat Baik”, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 77,35. Ia optimistis, dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi, KPU Provinsi Bali berpeluang meraih kategori “A” pada tahun berikutnya. Menurutnya, rekomendasi menjadi kunci penting untuk memperbaiki kelemahan dan mendorong peningkatan capaian kinerja secara berkelanjutan. Dalam paparannya, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Ni Ketut Arini, menjelaskan rincian hasil penilaian dan langkah tindak lanjut yang akan dilakukan, mulai dari penyelarasan dokumen perencanaan kinerja dengan Renstra hingga penyempurnaan laporan kinerja agar lebih menonjolkan efisiensi dan perbaikan ke depan. Acara ditutup oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, dengan harapan agar seluruh jajaran KPU Bali dapat bersama-sama meningkatkan kualitas kinerja dan menjadikan SAKIP sebagai kebutuhan, bukan sekadar kewajiban, demi terwujudnya tata kelola kelembagaan yang semakin akuntabel dan profesional. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)  

Denpasar, bali.kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, melaksanakan monitoring dan supervisi ke Kantor KPU Kabupaten Badung pada Senin (20/10/2025). Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung kondisi kantor dan sarana prasarana KPU Badung yang terdampak bencana banjir beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan tersebut, Ketua KPU Bali meninjau sejumlah lokasi yang mengalami kerusakan akibat banjir, di antaranya kendaraan dinas roda empat yang sempat terendam air, gudang penyimpanan arsip inaktif dan formulir C Hasil Pemilu serta Pemilihan (ukuran plano), serta tembok bangunan kantor yang jebol akibat terjangan air. Beberapa arsip dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah dan tidak dapat diselamatkan karena kondisi yang sudah lembab dan tidak terbaca. Sementara itu, kendaraan dinas telah dilakukan pembersihan dan pengeringan sebagai langkah penanganan awal. Usai melakukan peninjauan lapangan, Ketua KPU Provinsi Bali berdiskusi bersama Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Badung untuk membahas langkah-langkah pemulihan dan penanganan pascabencana. Dalam pertemuan tersebut, dibahas pula rencana tindak lanjut penyelamatan arsip, perbaikan fasilitas kantor, serta upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang. Sebagai tindak lanjut dari surat KPU Provinsi Bali dan arahan Ketua KPU Bali, saat ini KPU Kabupaten Badung sedang dalam proses pembentukan Tim Penanggulangan Bencana Arsip. Tim ini nantinya akan bertugas untuk melakukan identifikasi, penyelamatan, dan pemulihan arsip yang terdampak bencana, sekaligus memastikan pengelolaan arsip tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan monitoring ini menjadi bentuk kepedulian dan perhatian KPU Provinsi Bali terhadap kondisi satuan kerja di kabupaten/kota, sekaligus memastikan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan tetap berjalan dengan baik meskipun menghadapi situasi darurat bencana. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)