Berita Terkini

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali kembali menggelar kegiatan Gowes Bergembira yang kali ini dilaksanakan di Kabupaten Badung sebagai tuan rumah. Mengusung tema "Gowes Kemerdekaan: Dari Badung Untuk Indonesia!", kegiatan ini mengambil titik start dan finish di Monumen I Gusti Ngurah Rai di Desa Carangsari, Kecamatan Petang, Badung – tempat bersejarah yang menjadi simbol perjuangan pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai. Kegiatan dimulai dengan pembagian bendera merah putih kepada masyarakat sekitar, serta pembagian paket sembako kepada warga dan veteran pejuang kemerdekaan, sebagai bentuk kepedulian sekaligus penyemarak Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, secara resmi membuka acara. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas dukungan dari Pemerintah Kabupaten Badung, Forkopimda, Bawaslu, DPRD Badung, Kesbangpol, para camat, serta seluruh jajaran yang hadir. Lidartawan menekankan pentingnya kebersamaan yang terbangun melalui kegiatan ini. “Ini adalah gowes ke-7 yang kami laksanakan. Gowes akan kembali kami adakan pada tanggal 15 Agustus mendatang. Kegiatan ini penting karena menjadi wadah mempererat kekompakan antar jajaran KPU, yang telah terjalin sejak periode sebelumnya,” ujarnya. Selain itu, atas nama KPU RI, Lidartawan juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Badung atas fasilitas dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Ia berharap kegiatan ini memberikan manfaat nyata, tidak hanya bagi demokrasi tetapi juga bagi seluruh peserta dan masyarakat. Lebih lanjut, Lidartawan menambahkan bahwa pemilihan lokasi di Monumen I Gusti Ngurah Rai bukan tanpa alasan. Semangat “puputan” yang diwariskan oleh I Gusti Ngurah Rai diharapkan dapat menjadi inspirasi dan semangat juang dalam menyelesaikan tugas-tugas besar yang diemban oleh KPU, khususnya menjelang penyelenggaraan pemilu dan pilkada mendatang. Sambutan Bupati Badung yang dibacakan oleh Staf Ahli Bupati turut menyampaikan harapan bahwa kegiatan gowes ini tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga mampu meningkatkan kebugaran dan kesehatan para peserta. Gerakan pembagian bendera merah putih pun dinilai memiliki makna simbolik mendalam, sebagai bentuk kecintaan terhadap tanah air dan penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan. Rute gowes kali ini menempuh jalur yang cukup menantang dengan komposisi sekitar 30% jalur menanjak dan sisanya menurun serta landai. Para peserta pun diimbau untuk tetap berhati-hati selama perjalanan. Acara ditutup dengan pembagian doorprize yang menambah semarak dan kegembiraan seluruh peserta gowes.

KPU Provinsi Bali menggelar Rapat Pleno Internal yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, bertempat di ruang rapat KPU Provinsi Bali pukul 14.00 WITA, Kamis(7/8/2025). Dalam arahannya, Ketua KPU menegaskan pentingnya kesepakatan dalam pleno untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan selama satu minggu ke depan. Dalam rapat tersebut, Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Hukum dan Pengawasan, Anak Agung Gede Raka Nakula, melaporkan bahwa koordinasi terkait SPIP telah dilaksanakan di KPU Karangasem.Ia juga menyampaikan bahwa laporan kertas kerja Penilaian Mandiri Maturitas ditargetkan selesai pada 9 Agustus, serta pelaporan terkait kekerasan seksual sudah siap dilaporkan. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi yang disampaikan oleh I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya melaporkan bahwa kegiatan rutin PDPB melalui Zoom tetap berjalan meskipun anggaran belum turun. Sementara itu, dari Divisi Teknis Penyelenggaraan, Luh Putu Sri Widyastini menambahkan bahwa akan digelar Rapat Koordinasi Internal dengan KPU Kabupaten/Kota terkait kajian yang telah dibuat. Anggota KPU Provinsi Bali, Divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM, I Gede John Darmawan menyoroti evaluasi kegiatan MPLS dan perlunya bersurat ke Disdikpora untuk memperoleh data siswa serta sekolah di masing-masing kabupaten/kota. Ia juga menyampaikan rencana pelaksanaan "KPU Goes to Campus" pada bulan September. Ketua KPU Provinsi Bali dalam arahannya menekankan pentingnya pengelolaan arsip pemilu dan pilkada, pendataan universitas serta mahasiswa baru, dan peningkatan kualitas data sebagai bentuk transparansi. Ia juga meminta agar kegiatan bersepeda yang akan diselenggarakan di KPU Kabupaten Badung dan KPU Provinsi Bali dipersiapkan dengan baik, termasuk penyusunan RAB menyeluruh yang mencakup konsumsi, alat, dan hadiah. Sekretaris KPU Provinsi Bali, I Made Oka Purnama, menyampaikan bahwa pengadaan perlengkapan kegiatan bersepeda seperti tenda, kupon, dan bahan lainnya masih dalam proses. Paparan dari masing-masing subbag mencakup evaluasi SAKIP, fasilitasi PDPB, rencana sosialisasi kekerasan seksual ke kabupaten/kota, serta pemutakhiran data kenaikan pangkat dan PPPK gelombang II. Terkait keuangan, dilaporkan realisasi anggaran mencapai 83,84% dan sebagian besar berada di akun 521. Pemeriksaan BPK telah berlangsung dan mencakup sampling kegiatan DP3 di beberapa kabupaten. Rapat pleno ini bertujuan untuk menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan KPU Provinsi Bali, memperkuat koordinasi lintas divisi, serta mempersiapkan diri secara maksimal menjelang penilaian Zona Integritas dan pemeriksaan dari BPK. KPU Provinsi Bali menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola lembaga yang akuntabel, transparan, dan profesional.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Kepegawaian yang diikuti oleh jajaran Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring dan daring melalui Zoom Meeting dan dibuka oleh Sekretaris KPU Provinsi Bali, I Made Oka Purnama. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi Bali, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Bali, pejabat fungsional dan struktural, serta seluruh ASN dan tenaga non-ASN di lingkungan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se Bali. Pembinaan ini menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi, disiplin kerja, serta meningkatkan kesiapan administrasi menghadapi audit dan tahapan selanjutnya dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Dalam arahannya, Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menyampaikan apresiasi atas kinerja seluruh jajaran KPU. Ia mengingatkan bahwa tugas KPU tidak hanya terbatas pada hari pemungutan suara, namun juga dalam proses panjang persiapan dan pertanggungjawaban anggaran. “Saya percaya kegiatan yang dilakukan tidak ada yang fiktif, tapi tetap kita harus persiapkan administrasi dengan baik. Saya akan ikut mengawal proses ini karena saya adalah penanggung jawab di tingkat provinsi,” tegasnya. Agung Lidartawan juga menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kantor. Ia menyampaikan kekhawatirannya atas masih ditemukannya puntung rokok berserakan dan meminta agar seluruh pegawai, termasuk perokok, bertanggung jawab terhadap kebersihan dan etika lingkungan kerja. Ia juga mengingatkan pentingnya membangun budaya kerja yang solid dan kolaboratif, termasuk dengan menghidupkan kembali kebiasaan-kebiasaan positif seperti makan bersama dan saling mengingatkan dalam tim kerja. Selain itu, Lidartawan mendorong para pegawai untuk tidak menunda kesempatan melanjutkan pendidikan serta mempersiapkan teba modern sebagaimana yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Bali. Ia juga menegaskan kembali semangat green and digital election sebagai identitas KPU Bali yang harus terus dijaga. Sementara itu, Sekretaris KPU Provinsi Bali I Made Oka Purnama dalam paparannya menyampaikan bahwa meskipun pembinaan ini dilaksanakan secara mendadak, hal tersebut mencerminkan dinamika kerja KPU yang menuntut kesiapsiagaan setiap saat. Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini hasil audit belum menemukan temuan yang memberatkan dan berharap seluruh jajaran tetap menjaga integritas dan koordinasi yang baik. Oka Purnama juga menyampaikan sejumlah informasi penting dari Biro SDM KPU RI, seperti pengecekan data oleh calon PPPK Gelombang II, proses pengangkatan tenaga non-ASN yang belum lolos CPNS, serta pentingnya memahami struktur organisasi oleh para CPNS dan PPPK. Ia menekankan bahwa seluruh pegawai wajib menjaga kedisiplinan kerja, mengikuti pelatihan-pelatihan, serta melakukan pengelolaan arsip secara tertib pasca Pemilu dan Pilkada. Menutup arahannya, Oka menegaskan agar seluruh satuan kerja dapat menyambut kunjungan kerja dan audit BPK dengan baik. Ia juga mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan Penguatan Kelembagaan yang akan diselenggarakan pada 15 Agustus 2025 di KPU Provinsi Bali, sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan.

KPU Provinsi Bali menerima audiensi dari Dompet Sosial Madani (DSM) Bali yang dirangkaikan dengan kegiatan sosialisasi zakat. Kegiatan berlangsung pada Rabu, 6 Agustus 2025, bertempat di Ruang Rapat Kantor KPU Provinsi Bali. Audiensi dan sosialisasi ini diterima langsung oleh Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Parmas dan SDM, I Wayan Gede Budiartha, didampingi oleh Kasubbag Parmas dan SDM, A.A. Sagung Manik Vivi Trisia, serta diikuti oleh beberapa staf KPU Provinsi Bali yang beragama Islam. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait pengelolaan zakat dan peran lembaga sosial seperti DSM Bali dalam menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah secara tepat sasaran dan transparan. Melalui kegiatan ini, diharapkan ASN di lingkungan KPU Provinsi Bali memiliki kesadaran dan pengetahuan yang lebih baik mengenai pentingnya zakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan spiritual. Audiensi diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai bentuk apresiasi dan kebersamaan.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menggelar Rapat Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula melalui kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di lingkungan SMA/SMK se-Bali pada Selasa, 5 Agustus 2025. Rapat yang berlangsung di ruang rapat KPU Provinsi Bali ini dihadiri oleh jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Bali, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, serta perwakilan dari Bawaslu Provinsi Bali. Rapat dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, didampingi oleh Anggota KPU Provinsi Bali, I Gede John Darmawan dan Luh Putu Sri Widyastini. Dalam sambutannya, Agung Lidartawan menekankan pentingnya evaluasi sebagai langkah koreksi atas pelaksanaan sosialisasi pada masa MPLS. Ia menyampaikan bahwa apa yang disampaikan kepada pemilih pemula akan membentuk dasar pemahaman mereka terhadap demokrasi, sehingga KPU tidak boleh keliru dalam menyampaikan informasi. "Kita tidak ingin ada hal yang salah yang ke depannya dijadikan dasar oleh pemilih pemula dalam melaksanakan demokrasi. Kita memiliki tanggung jawab besar terhadap partisipasi, pemahaman cara mencoblos, dan kehadiran di TPS," ujar Lidartawan. Ia juga menyampaikan bahwa paradigma sosialisasi yang hanya dilakukan saat pemilu adalah kesalahan besar. Menurutnya, sosialisasi harus dilakukan secara berkelanjutan, kreatif, dan menarik, misalnya melalui video-video pendek dan testimoni. Dalam arahannya, Lidartawan menekankan pentingnya menyambut era “Green and Digital Election” dan mendorong penggunaan teknologi digital seperti AI dan coding dalam kampanye. Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran KPU harus terus belajar dan memahami perkembangan teknologi demi mendukung pendidikan pemilih yang efektif, khususnya bagi generasi muda. "Penyampaian informasi harus semenarik mungkin agar mampu menjangkau Gen Z, bukan hanya bicara hasil pemilu, tapi bicara esensi demokrasi," tambahnya. Acara dipandu oleh I Gede John Darmawan yang juga menyampaikan bahwa KPU tidak hanya bertugas sebagai penyelenggara pemilu, tetapi juga sebagai lembaga yang memiliki kewajiban untuk melakukan pendidikan politik. Ia menyampaikan apresiasi kepada Disdikpora yang telah memberikan ruang kepada KPU untuk menyampaikan materi sosialisasi selama MPLS, serta kepada Bawaslu yang turut mengambil bagian dalam proses pendidikan pemilih, walaupun tidak selalu berjalan bersamaan. Dalam diskusi yang berlangsung, perwakilan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berbagai kendala dalam pelaksanaan sosialisasi, seperti waktu sosialisasi yang terbatas, perubahan jadwal yang mendadak, serta lokasi sekolah yang jauh. Mereka juga mengusulkan perlunya pelatihan penyamaan standar penyampaian materi sosialisasi agar lebih efektif dan seragam di seluruh wilayah Bali. Anggota Bawaslu Provinsi Bali, Ketut Ariyani, dalam tanggapannya menjelaskan bahwa Bawaslu memiliki agenda tersendiri dalam kegiatan pendidikan pemilih. Mereka telah melakukan koordinasi dengan Gubernur dan Disdikpora untuk menetapkan dasar hukum kegiatan melalui MoU dan PKS, sehingga tidak mengalami kendala dalam pelaksanaan. Sementara itu, Disdikpora menyampaikan bahwa mereka memiliki jadwal yang ditetapkan oleh pusat dan tidak semua dapat diakomodasi dari tingkat daerah. Namun demikian, pihaknya tetap membuka ruang koordinasi dan meminta agar KPU tetap berkomunikasi dengan sekolah-sekolah. Jika terdapat kendala, Disdikpora siap untuk turun tangan sesuai dengan PKS yang telah disepakati. Menanggapi hal tersebut, Lidartawan menyampaikan bahwa tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan jika semua pihak memiliki keinginan yang sama. Ia meminta seluruh jajaran KPU Kabupaten/Kota untuk melengkapi data jumlah sekolah dan partisipan, serta mengingatkan pentingnya inisiatif dalam mempersiapkan program, tanpa harus selalu menunggu surat atau instruksi dari pusat. Ia juga menegaskan bahwa KPU Bali merupakan yang pertama di Indonesia yang menjalankan konsep Green dan Digital Election dan Tolak Money Politik serta meminta seluruh pihak mempersiapkan diri untuk program lanjutan seperti KPU Goes to Campus. Rapat ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan sosialisasi kepada pemilih pemula, sekaligus merumuskan strategi ke depan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan karakter generasi muda. Dengan kolaborasi antara KPU, Bawaslu, dan Disdikpora, diharapkan pendidikan demokrasi di kalangan pelajar akan semakin kuat dan berkelanjutan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menerima mahasiswa dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Mahadewa Indonesia dalam rangka pelaksanaan program magang. Kegiatan penerimaan berlangsung di Ruang Rapat KPU Provinsi Bali pada Senin (4/8/2025). Mahasiswa yang mengikuti program magang berasal dari Program Studi Teknik Informatika, yakni Maria Fitriani Inut, Euselia Ecen, Natalia Anjelina Ytu Rute, dan Godeliva Juita. Mereka akan menjalani masa magang selama tiga bulan, terhitung sejak Juli hingga September 2025. Penerimaan mahasiswa magang dilakukan langsung oleh Anggota KPU Provinsi Bali, I Gede John Darmawan dan didampingi oleh Kapala Baian Perencanaan dan data Informasi, Parmas dan SDM, I Wayan Gede Budiartha. Dalam sambutannya, John Darmawan mengucapkan selamat datang kepada para mahasiswa dan memberikan arahan terkait tugas, etika kerja, serta tata tertib yang berlaku di lingkungan KPU Provinsi Bali. Ia juga menegaskan komitmen KPU dalam membimbing dan mendampingi mahasiswa selama menjalani program magang. Melalui program magang ini, KPU Provinsi Bali berharap para mahasiswa dapat memperoleh pengalaman praktis, memperluas wawasan, serta memahami secara langsung proses kerja kelembagaan, khususnya yang berkaitan dengan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu. Diharapkan pula kerja sama ini dapat menjadi wadah pembelajaran sekaligus memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan lembaga penyelenggara pemilu.