Berita Terkini

Memasuki hari kedua, kegiatan Berbagi Pengalaman dalam Rangka Reviu Pelaksanaan Tahapan Teknis Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 kembali digelar dengan menghadirkan paparan dari KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi. Forum ini menjadi ajang penting untuk mengevaluasi sekaligus memperkaya pemahaman terkait dinamika penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Kamis, 31/07/2025 Anggota KPU RI, Idham Holik, dalam arahannya menegaskan bahwa apa yang telah dipresentasikan sejak hari pertama oleh KPU Kabupaten/Kota dan dilanjutkan pada hari kedua oleh KPU Provinsi memberikan banyak pelajaran berharga. “Saya berharap ada banyak cerita pemilu dan pilkada yang menarik, terutama bagaimana kita bisa menjaga jalannya pemilu sesuai aturan-aturan teknis yang ada,” ujarnya. Rangkaian kegiatan hari kedua dikemas dalam format diskusi tematik yang mendorong interaksi aktif antar peserta. Selain itu, diberikan pula piagam penghargaan bagi KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang dinilai paling komunikatif dan inspiratif dalam menyampaikan permasalahan serta memberikan masukan konstruktif. Idham Holik menutup sesi diskusi dengan melakukan evaluasi menyeluruh atas jalannya forum, sekaligus menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola penyelenggaraan pemilu yang profesional, transparan, dan adaptif terhadap dinamika demokrasi nasional. Acara resmi ditutup oleh Anggota KPU RI, Yulianto Sudrajat, didampingi Idham Holik serta Deputi Bidang Dukungan Teknis, Eberta Kawima. Penutupan ini sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan hari kedua dengan semangat kolaboratif untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyelenggarakan forum nasional bertajuk “Berbagi Pengalaman dalam Rangka Reviu Pelaksanaan Tahapan Teknis Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024” yang berlangsung pada 30 Juli hingga 1 Agustus 2025 di Hotel Anathera, Provinsi Bali. Kegiatan ini menjadi sangat strategis, mengingat forum dilaksanakan seiring dengan dinamika pembahasan Undang-Undang Pemilu dan Pilkada, serta keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hasil-hasil forum ini diharapkan menjadi rekomendasi yang dapat dijadikan masukan KPU kepada pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang. Forum diikuti oleh 76 peserta luring dari 38 KPU Provinsi/KIP Aceh serta peserta daring dari 514 KPU/KIP Kabupaten/Kota. Acara dibuka dengan laporan oleh Kepala Biro Teknis Penyelenggara Pemilu, Melgia Carolina Van Harling, dan sambutan dari Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, yang menyampaikan apresiasi atas kepercayaan menjadikan Bali sebagai tuan rumah. Kegiatan resmi dibuka oleh Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI, Yulianto Sudrajat. Dalam arahannya, Yulianto menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai ruang refleksi kolektif atas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Ia menekankan bahwa seluruh hasil reviu teknis ini akan disusun sebagai rekomendasi bagi pembuat kebijakan nasional. Anggota KPU RI August Mellaz menambahkan bahwa berbagai dinamika teknis kepemiluan yang terungkap dalam forum ini perlu dinarasikan secara baik sebagai cerita perjalanan pemilu, lalu dipublikasikan melalui kanal resmi KPU. Sementara itu, Anggota KPU Idham Holik mendorong seluruh jajaran KPU untuk berpikir inovatif dan out of the box, mengingat banyak tantangan di lapangan tidak selalu terakomodasi oleh regulasi yang ada. Forum ini juga dihadiri Deputi Bidang Dukungan Teknis Sekretariat Jenderal KPU RI, Eberta Kawima, serta jajaran Sekretariat Jenderal KPU lainnya. Sesi inti forum diisi dengan presentasi dari 38 KPU/KIP Kabupaten/Kota terpilih yang membagikan pengalaman pelaksanaan tahapan teknis seperti verifikasi partai politik, pencalonan, kampanye, dana kampanye, pemungutan suara, penghitungan, hingga rekapitulasi hasil. Rangkaian kegiatan disusun dalam sesi diskusi tematik, diakhiri dengan pemilihan presentasi terbaik dan evaluasi menyeluruh. Forum ini didanai melalui DIPA KPU RI Tahun 2025 dan menjadi bagian penting dari upaya memperkuat tata kelola pemilu yang profesional, akuntabel, serta adaptif terhadap perkembangan demokrasi nasional.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menerima kunjungan audiensi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana, bertempat di Kantor KPU Provinsi Bali pada Selasa (29/7/2025). Audiensi ini merupakan bagian dari persiapan kegiatan Grand Kajian Regional 2025 yang akan diselenggarakan oleh BEM Universitas Udayana. Rombongan mahasiswa diterima langsung oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan. Dalam pertemuan tersebut, para mahasiswa menyampaikan ketertarikan mereka terhadap isu-isu kepemiluan, khususnya mengenai dinamika pemahaman dan tingkat partisipasi politik masyarakat Bali. Ketua KPU Provinsi Bali menyambut baik inisiatif para mahasiswa dan memberikan apresiasi atas perhatian generasi muda terhadap proses demokrasi. Ia juga menjelaskan bahwa partisipasi politik tidak hanya sebatas menggunakan hak pilih, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif dalam pengawasan, edukasi, dan penguatan nilai-nilai demokrasi di masyarakat. Audiensi berlangsung dengan dialog terbuka dan penuh antusiasme, di mana mahasiswa turut menyampaikan pandangan serta pertanyaan seputar penyelenggaraan pemilu, partisipasi pemilih pemula, hingga strategi meningkatkan literasi politik di kalangan generasi muda. Melalui audiensi ini, KPU Provinsi Bali berharap dapat terus menjalin sinergi dengan kalangan akademik dalam mendorong peningkatan kualitas demokrasi, khususnya di Provinsi Bali.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menyelenggarakan Entry Meeting Pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan Kepatuhan atas Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 hingga Semester I Tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat KPU Provinsi Bali ini dihadiri oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU Provinsi Bali, pejabat struktural dan fungsional sekretariat, serta jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Turut hadir pula Kepala BPK Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, beserta tim pemeriksa. Dalam pemaparannya, Kepala BPK Perwakilan Bali menyampaikan bahwa pemeriksaan akan dilakukan dalam dua tahap, yaitu pemeriksaan pendahuluan pada 28 Juli–5 September 2025 dan pemeriksaan terinci pada minggu-minggu berikutnya. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas sistem pengendalian intern, identifikasi risiko, penyusunan strategi audit, serta pengumpulan informasi awal atas pengelolaan belanja Pilkada. Landasan hukum pelaksanaan audit ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan 2006, serta Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, dalam arahannya menyampaikan kesiapan jajaran KPU Bali dalam mendukung proses pemeriksaan. Ia menekankan bahwa audit bukan sesuatu yang perlu ditakuti, justru menjadi bagian penting dari evaluasi kelembagaan. Ia berharap seluruh KPU Kabupaten/Kota dapat turut diperiksa agar dapat mengetahui hal-hal yang perlu dibenahi. Ia juga menegaskan bahwa seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan Pemilu sebelumnya telah ditindaklanjuti dengan baik oleh KPU Bali. Menambah substansi pembahasan, Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Provinsi Bali, Santi Chovarida, memaparkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2024. Ia menjelaskan bahwa pembiayaan Pilkada dilakukan secara cost sharing antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dengan komponen belanja yang dibebankan sesuai keputusan Gubernur Bali. Selain itu, pembahasan anggaran telah dilakukan sejak dua tahun sebelumnya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, termasuk Standar Biaya Masukan Lokal (SBML) dan honorarium badan adhoc. Sebagai komitmen bersama atas kelancaran pemeriksaan, pada kesempatan ini juga ditandatangani Notula Pertemuan Awal Pemeriksaan Pendahuluan Kepatuhan Pengelolaan Belanja Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Periode 2024 s.d Semester I Tahun 2025 pada Komisi Pemilihan Umum di wilayah Provinsi Bali. Penandatanganan ini menjadi langkah awal kesepahaman antara KPU dan BPK untuk mendukung pemeriksaan secara terbuka, akuntabel, dan profesional. Diharapkan hasil evaluasi ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola keuangan KPU menuju penyelenggaraan Pilkada yang transparan dan terpercaya.

Meski cuaca mendung dan kurang bersahabat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tetap melaksanakan apel pagi pada Senin (28/7/2025). Apel yang berlangsung di halaman kantor KPU Bali ini dipimpin oleh Anggota KPU Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya, dan diikuti oleh seluruh jajaran komisioner serta sekretariat. Dalam arahannya, Agus Darmasanjaya mengajak seluruh pegawai untuk tetap bersemangat meski cuaca tidak mendukung. Ia menekankan bahwa apel pagi bukan hanya rutinitas semata, melainkan juga sebagai momentum untuk merefleksikan dan mengevaluasi perjalanan Pemilu 2024. “Apel pagi adalah bagian dari evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan Pemilu 2024. Melalui kegiatan ini, kita dapat memperkuat kekompakan antara komisioner dan sekretariat,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa semangat pelayanan harus terus dijaga, dimulai dari hal sederhana seperti senyum saat melayani publik. "Senyum adalah dasar dari pelayanan, dan dari situ akan tumbuh semangat kerja yang positif," tambahnya. Dengan diadakannya apel secara rutin setiap pagi, diharapkan semangat kebersamaan, pelayanan prima, dan profesionalisme di lingkungan KPU Bali semakin meningkat.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan menghadiri Seminar Sehari bertema “Pendidikan Politik bagi Generasi Muda” sebagai narasumber, yang diselenggarakan oleh DPD Partai Demokrat Provinsi Bali. Kegiatan ini berlangsung di Inna Bali Heritage Hotel, pada Sabtu (26/7/2025). Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan doa bersama. Selanjutnya, Ketua Panitia menyampaikan sambutan pembuka, yang kemudian dilanjutkan oleh Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali, I Made Mudarta. Dalam sambutannya, Mudarta menyampaikan pentingnya menanamkan nilai-nilai demokrasi dan kesadaran politik sejak dini kepada generasi muda. Ia juga secara resmi membuka jalannya seminar. Kegiatan seminar ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi terkait. Selain Ketua KPU Provinsi Bali, hadir pula I Wayan Wirka dari Bawaslu Provinsi Bali, I Made Artanegara dari Kesbangpol Provinsi Bali, I Gusti Agung Alit Suryawati selaku akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, serta Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Tutik Kusuma Wardhani. Dalam paparannya, I Dewa Agung Gede Lidartawan menyampaikan pentingnya keterlibatan aktif generasi muda dalam proses demokrasi, baik sebagai pemilih cerdas maupun sebagai agen perubahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusi dan etika politik. Ia juga menekankan peran pendidikan politik sebagai fondasi dalam menciptakan pemilu yang berkualitas dan partisipatif. Seminar ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada generasi muda tentang proses politik dan demokrasi di Indonesia, sekaligus mendorong lahirnya generasi penerus yang sadar, peduli, dan bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa.