Berita Terkini

Guna menyamakan persepsi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2011 bagi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali, KPU menyelenggarakan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan AKIP selama 2 hari, 12-13 Juni 2012 di Hotel Nirmala Denpasar. Rapat Monev dihadiri 57 orang peserta dari KPU Kabupaten/Kota. Dalam acara tersebut hadir narasumber dari Tim Monev Setjen KPU RI, diantaranya Dra. Nur Indah Wahyuningsih, MM (Kabag Monitoring dan Evaluasi Biro Perencanaan dan Data), Endah Pienamawati, S.Kom (Kasubbag Evaluasi dan Dokumentasi Biro Perencanaan dan Data), dan Andi Mahira, S.Kom (Staf pelaksana Biro Perencanaan dan data). Selain itu Sekretaris KPU Provinsi Bali, Putu Arya Gunawan, SH., juga memberikan pemaparan mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2011 dan realisasi anggaran Tahun 2012 KPU Kabupaten/Kota se-Bali.   Secara umum, urgensi dari diselenggarakannya rapat ini adalah dipicu oleh rendahnya serapan anggaran secara nasional yang dialami Pemerintah dalam 3 (tiga) tahun belakangan ini. Penyebab kelambatan antara lain adanya masalah dalam perencanaan anggaran, disamping rumitnya prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah. "Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah kemudian berupaya mengambil langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran melalui 3 (tiga) aspek, yakni penyempurnaan peraturan dan mekanisme penganggaran, peningkatan frekuensi pelatihan SDM dari kementrian/Lembaga, dan mengevaluasi serapan anggaran setiap satuan kerja seperti yang kita laksanakan saat ini, untuk mengembangkan kemampuan perencanaan dan penganggaran", demikian dikatakan dalam sambutan Ketua KPU Bali,I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, SH., MH yang dibacakan oleh Anggota KPU Provinsi Bali Ni Putu Ayu Winariati, SP.   Dengan terlaksananya Rapat Monev Renja dan AKIP diharapkan tersusunnya Laporan pelaksanaan kegiatan Triwulan berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006 dengan Aplikasi dan Matriks Monitoring RKP serta mengetahui kendala dalam serapan anggaran pelaksanaan kegiatan tahun 2011 dan sekaligus solusinya untuk serapan tahun 2012.

(KPU Gianyar, 11 Juni 2012) Dalam rangka lebih dekat dengan pemilih, KPU Kabupaten Gianyar melaksanakan sosialisasi di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Gianyar. Sosialisasi tersebut berupa Sosialisasi kepada pemilih pemula dan Sosialisasi kepada tokoh - tokoh masyarakat Gianyar. Sosialisasi kepada pemilih pemula dilakukan dari tanggal 1 s/d 26 Mei 2012. Sosialisasi ini menyasar kepada siswa yang berumur sekurang – kurangnya 17 tahun per tanggal 4 Nopember 2012 di SMA / SMK Se – Kabupaten Gianyar. Sosialisasi kepada tokoh – tokoh masyarakat dilakukan dari tanggal 28 Mei 2012 hingga 12 Juni 2012. Sosialisasi ini menyasar kepada Lurah/Prebekel, Ketua Badan Pemusyawaratan Desa, Bendesa, Kelian Dinas Banjar/Kaling, Ketua Sekeha Taruna, PPK dan PPS di setiap Kecamatan Se – Kabupaten Gianyar. Sosialisasi ini berupa acara tatap muka yang dilaksanakan di sekolah – sekolah dan kantor camat setempat. Dalam sosialisasi dengan tokoh masyarakat yang diselengkarakan tanggal 7 Juni 2012 di Kecamatan Ubud, Anggota KPU (Drs. I Nym Gede Anggawarsa ) menyatakan "KPU Kabupaten Gianyar merupakan Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Gianyar secara yuridis, namun perangkat Desa dan Banjar sangat berperan dalam suksesnya Pemilukada di Kabupaten Gianyar". Beliau juga menjelaskan arti maskot dari pemilukada yaitu Hanoman, sebagai spirit dan dapat mencontoh tokoh hanoman dengan warna putih yang menunjukkan sikap netral , tidak memihak, memiliki sikap pengabdian yang tulus dan bertanggung jawab. Sedangkan motto dari pemilukada yaitu Abiseka Prabhu Dharma Raksita yang mempunyai makna pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang bijaksana dan berdaulat serta pemimpin yang mampu melindungi rakyat Gianyar dan pemimpin yang dilindungi oleh rakyatnya. Selain sosialisasi dengan cara tatap muka, KPU Kabupaten Gianyar juga menyelenggarakan sosialisasi dengan pergelaran seni budaya di setiap kecamatan Se – Kebupaten Gianyar. Pergelaran seni tersebut berupa Bondres. Pergelaran Bondres yang pertama kali telah dilakukan di Kecamatan Blahbatuh tanggal 9 Juni 2012. Acara ini dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, Muspika, Lurah / Prebekel, PPK, PPS, Kelian Banjar, seluruh masyarakat Blahbatuh dan sekitarnya. Sosialisasi dengan pergelaran seni budaya ini juga akan dilaksanakan pula di kecamatan lainnya.

Dalam menyonsong Penyelenggaraan Pemilukada Gianyar dan meningkatkan kesadaran serta partisipasi pemilih terutamanya pemilih pemula, KPU Bali menyelenggarakan kegiatan sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam Pemilu dan Pemilukada untuk pemilih pemula dan organisasi kemasyarakatan pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2012. Tujuan diselenggarakannya pelatihan kelas pemilu ini adalah untuk membangun pengetahuan politik kepada pemilih pemula dan menumbuhkan kesadaran pollitik sebagai warga negara yang memiliki hak untuk menjadi pemilih yang cerdas.   Hadir sebagai fasilitator, Ni Putu Ayu Winariati, SP., Anggota KPU Provinsi Bali yang memberikan pemaparan "mengapa harus Pemilu", I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, ST dengan materi "Standar dan Prinsip Pemilu" dan "Pentingnya Pendaftaran Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendaftaran Pemilih oleh Ketut Udi Prayudi, SE., SH., MH., selaku leading sector kegiatan sosialisasi dari Divisi Sosialisasi.   Peserta terdiri dari siswa dari berbagai sekolah Menengah Atas/Kejuruan dan organisasi kemasyarakatan sejumlah 45 orang. Dengan menggunakan metode Building Resources ini Democracy, Governance and Election (BRIDGE) seluruh aspek, potensi, kreatifitas dan analisa dari peserta pelatihan digali lebih dalam dengan suasana yang menyenangkan. Kegiatan Sosialisasi ini disambut antusias oleh peserta yang kebanyakan dari mereka belum pernah menggunakan hak suaranya dalam Pemilihan Umum(Pemilu). (wk)

(KPU Prov. Bali)Dalam rangka persiapan Pilkada Gubernur Bali tahun 2013, KPU Provinsi Bali dan Badan Kesbangpol Provinsi Bali menyelenggarakan rapat koordinasi dengan mengundang Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota Se-Bali serta beberapa instansi pemerintah, diantaranya BPKP, Bappeda, Satpol PP, Biro Keuangan Setda Provinsi Bali dan Biro Hukum Pemerintahan Daerah Provinsi Bali. Rapat yang dibuka oleh Kepala Kesbangpol Provinsi Bali, Drs. I Gede Putu Jaya Suartama, M.Si. bertujuan untuk membahas dan menampung masukan-masukan terkait dengan pembiayaan anggaran Pemilukada Gubernur Tahun 2013,yang mencapai Rp. 133 Milliar hingga putaran kedua dan pemungutan suara ulang. Anggota KPU Provinsi Bali, Dra. Gayatri, Msi., Ak. menjelaskan spesifikasi logistik yang dibutuhkan dalam Pemilukada Provinsi Bali 2013 dengan dasar hukum Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan norma, standar, prosedur dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan dan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 66 tahun 2009. Kebutuhan logistik yang dibahas antara lain surat suara, tinta, segel, kotak suara, bilik suara, formulir, sampul, kartu pemilih dan alat kelengkapan TPS seperti alat pencoblos, alat tulis, tanda pengenal hingga panduan teknis pengisian formulir di TPS. Rapat berjalan cukup alot, beberapa masukan yang diberikan terkait dengan pembiayaan pengamanan selama Pemilukada berlangsung dan pembiayaan saat distribusi logistic ke desa. Dengan adanya masukan-masukan dari KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi Bali dan Badan Kesbangpol akan menampung dalam mempersiapkan anggaran yang efektif, efisien dan tepat guna. (wk)

Menjelang pelaksanaan tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali tahun 2013, pada hari Senin bertepatan dengan Purnamaning ke sadha, Komisioner, para pejabat struktural dan staf Sekretariat KPU Provinsi Bali melakukan upacara "nuasen karya" untuk memohon agar Ida Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa) yang berstana di Pura berkenan memberikan jalan sehingga proses pelaksanaan tahapan Pemilukada nantinya berjalan baik tanpa ada halangan dan rintangan. Acara diawali dengan mapiuning dan sembahyang bersama di Pura KPU Provinsi Bali yang dipimpin Ida Pedanda Kusuma Jati Geria yang Batu pada pukul 08.00 WITA. Upacara juga disertai dengan mecaru ayam hitam di tugu karang. Setelah selesai, dilanjutkan dengan mapiuning ring Pura Khayangan Tiga dan Pura Kantor Gubernur. Setelah itu Komisioner, para Pejabat sturktural dan staf sekretariat dibagi menjadi beberapa kelompok yang disebar untuk matur piuning ke Pura-Pura diantaranya Pura Uluwatu, Pura Geger, Pura Besakih, Pura Batur, dan Pura Kentel Bumi.

Gianyar (gianyarkab.go.id) - Menjelang Pemilukada Kabupaten Gianyar tahun 2012, KPU Gianyar lantik 35 orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 210 orang Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Balai Budaya Gianyar ( 30/5). Kegiatan pelantikan disaksikan langsung Ketua KPU Bali (I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa), Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Gianyar (Drs. I Made Mertha Adhiatmaja). Ketua KPU Kabupaten Gianyar, A.A. Gde Putra, SH. MH, mengatakan "Tiap Kecamatan di Kabupaten Gianyar akan diisi 4 orang anggota dan 1 orang ketua PPK, sedangkan PPS di Tiap Desa akan diisi 3 orang anggota". PPK Kecamatan Gianyar diketuai I Nyoman Karda, Kecamatan Blahbatuh diketuai Ir. I Made Darma Putra, Kecamatan Sukawati diisi I Putu Agus Tirta Suguna, Ubud diketuai I Wayan Pande Budiartha, Tegallalang diketuai I Made Sudarsana, Tampaksiring diisi I Made Parna, dan Kecamatan Payangan diketuai I Wayan Suyasa. Setelah pelantikan, PPK dan PPS diharapkan langsung bertugas membantu KPU melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, serta tugas lainya guna kelancaran Pemilukada Gianyar 2012. Ketua KPU menekankan pentingnya profesionalisme dalam menjalankan tugas PPK dan PPS demi mewujudkan Pemilu Kepala Daerah yang LUBER. Selain itu hal ini juga penting dalam mengantisipasi timbulnya permasalahan pasca Pemilu nantinya.Ketua KPU Bali juga  mengingatkan PPK dan PPS memiliki tugas penting dalam menjaga jalannya Demokrasi di Indonesia. Melalui momen Pilkada ini, PPS dan PPK juga diharapkan dapat mempersiapkan diri menjelang Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Legislatif tahun 2013. Netralitas merupakan hal mutlak yang harus dipegang PPK dan PPS dalam menjalankan tugas selama 6 bulan kedepan. Dengan bercermin pada Pilkada daerah lain, 3 isu umum yang sering menjadi bahan gugatan peserta pemilu yaitu isu money politik, keterlibatan aparat pemerintah dalam politik praktis, serta penyelenggaraan Pemilu yang dituding tidak independent. Mengantisipasi hal itu petugas diwajibkan menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku. Bupati Gianyar dalam sambutan yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesra mengharapkan PPK dan PPS dapat menjalankan tugasnya secara profesional menyambut Pilkada Kabupaten Gianyar tanggal 4 November 2012 nanti. KPU beserta jajarannya diharapkan dapat memutakhirkan data 356.820 orang pemilih potensial yang telah diserahkan pemerintah. (Humas Gianyar)