Berita Terkini

Sebagai tindak lanjut dari Pilot Project pembentukan ERIC (Electoral Resources and Information Center) di KPU Provinsi Bali, UNDP memberikan pelatihan Manajemen Data, Website dan Komunikasi kepada pegawai KPU Bali yang akan menjadi bagian dalam pelaksanaan PPID (Pusat Pelayanan Data dan Informasi). Tercatat 20 orang pegawai KPU Bali yang ‘digembleng’ atau dilatih selama 3 hari (14 s/d 16 Maret 2011) di KPU Provinsi Bali. Pada hari pertama, Senin, 14 Maret 2011, mereka mendapat pelatihan Public Speaking dengan menghadirkan dua nara sumber yang sangat berpengalaman dalam bidang komunikasi dan pemberitaan yakni Santy Sastra dan Iwan Darmawan. "Jadilah pribadi yang menarik dan ekspresif" demikian kata Santy Sastra saat memberikan pelatihan Public Speaking kepada para peserta. Santy Sastra banyak memberikan tips dan cara-cara bagaimana menjadi pribadi yang ramah dengan menggunakan body language dan bagaimana menjadi public speaker yang disukai. Peserta juga diberikan praktek untuk berbicara di depan peserta yang lain sebagai bentuk latihan. Dengan didampingi Anggota KPU Provinsi Bali, Ketut Udi Prayudi, SE., SH., yang juga merupakan salah satu fasilitator BRIDGE (Building Resources in Democracy, Governance and Elections), pelatihan menjadi terkesan menyenangkan karena diselingi energizer sehingga peserta tidak bosan mengikuti pelatihan. Mantan wartawan dan redaktur salah satu koran ternama di Bali , Iwan Darmawan memberikan pengarahan tentang cara menulis berita yang baik serta menghimbau agar KPU Bali lebih mengembangkan dan melakukan beberapa perbaikan pada website KPU Bali untuk lebih meningkatkan penyebaran informasi melalui media internet. Selain website, beliau juga menyarankan agar KPU Bali membuat blog dan membuat link ke jejaring sosial seperti facebook dan twitter sehingga ‘lalu lintas’ untuk mencapai website menjadi lebih tinggi. Pelatihan didahului dengan acara pembukaan yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Bali, perwakilan UNDP serta pejabat di lingkungan KPU Provinsi Bali. Mareska Mantik selaku Sector Manager Electoral Management Elections MDP UNDP mengatakan KPU Bali terpilih menjadi Pilot Project karena mampu menggunakan serta memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal, seperti contoh DPT online dalam website KPU Bali yang merupakan pertama dan satu-satunya di Indonesia dan fasilitas surat-menyurat secara digital. "Untuk DPT online di Bali, KPU Daerah bisa belajar dari Bali" demikian tambahnya. Ketua KPU Bali, I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa , SH., MH., dalam sambutannya menyebutkan bahwa KPU Bali akan berusaha mengembangkan serta mempertahankan image yang telah didapat. Untuk itu pelatihan ini merupakan salah satu cara dalam mendukung pelaksanaan PPID di KPU Bali. Untuk pelatihan manajemen data dan website akan diberikan pada hari berikutnya dengan menghadirkan nara sumber yang ahli dalam teknologi komputer seperti I Gusti Agung Putu Gempa Yuliana yang merupakan konsultan teknologi informasi manajeman dan berpengalaman menangani sistem informasi Online Pemilu serta seorang ahli aplikasi internet yang terkenal dalam dunia blogger, I Wayan Sudana, S.Kom yang akan memberikan pelatihan manajeman database. Hasil akhir dari pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SDM KPU Bali dan perbaikan yang lebih baik pada website KPU Bali sehingga dapat menjalankan ERIC dan memaksimalkan fungsi PPID di KPU Provinsi Bali. (WK).

Dalam rangka penerapan dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali termasuk akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), maka diadakan kerjasama dengan  BPKP  (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Provinsi Bali.  Kerjasama antara KPU Provinsi Bali dan BPKP tertuang dalam Nota Kesepahaman Kerjasama tertanggal 1 Maret 2011, yang ditanda-tangani oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, SH, MH, selaku pihak pertama dan Abd.Rachman Datjong, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali selaku Pihak Kedua.  Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama ini disaksikan oleh Sekretaris KPU Provinsi Bali, Kepala Bagian Hukum dan Hupmas KPU Provinsi Bali, Kasubbag Keuangan KPU Provinsi Bali, serta jajaran BPKP Provinsi Bali. Adapun hal – hal yang menjadi ruang lingkup kerjasama ini meliputi, pendampingan dan penerapan tata kelola kepemerintahan yang baik, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sesuai peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, penerapan manajemen pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, penyusunan laporan Keuangan, review laporan keuangan, dan bimbingan teknis lainnya.  Mekanisme pelaksanaan kerjasamanya secara rinci akan dituangkan dalam petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.  Nota Kesepahaman kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun sejak ditandatangani. Dengan adanya nota kesepahaman Kerjasama ini diharapkan adanya sinergi yang baik antara KPU Provinsi Bali dan BPKP Provinsi Bali terkait tata kelola kepemerintahan (governance) dan hal - hal yang termasuk didalam ruang lingkup Nota Kesepahaman Kerjasama ini.

Sekretaris KPU Provinsi Bali mengumpulkan seluruh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dalam Rapat Koordinasi yang diagendakan setiap bulan. Dalam rapat tersebut, para Sekretaris melaporkan realisasi anggaran yang telah dicapai pada Bulan Januari serta kegiatan yang telah dilaksanakan. Rapat yang digelar di Restaurant and Spa Hot Spring,  Jln. Batukaru Penatahan, Penebel Tabanan pada hari Jumat, 25 Februari 2011, merupakan rapat yang diadakan dengan menggunakan biaya (iuran berupa arisan) dari Sekretaris dan para Kabag di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Bali serta Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sehingga setiap bulannya pertemuan akan diadakan di tempat yang berbeda dan acara tersebut  tidak membebankan pada anggaran APBN.  Sebagai tuan rumah, Ketua KPU Tabanan yang turut hadir dalam rapat tersebut mengatakan sangat mengapresiasi rapat antar Sekretaris yang dilakukan di Tabanan. "Komisioner akan dapat bekerja dengan baik atas dukungan Sekretariat,  sehingga pertemuan seperti ini penting untuk menyikapi persoalan-persoalan yang terjadi, dapat berbagi pengalaman dalam pemecahannya", demikian dikatakan dalam sambutannya. Rapat yang dimulai pada pukul 10.00 WITA tersebut dibuka oleh Sekretaris KPU Provinsi Bali yang dilanjutkan dengan laporan masing-masing Sekretaris KPU Kabupaten/Kota Se-Bali mengenai penggunaan anggaran 2011 pada Bulan Januari serta program kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan. Melalui laporan dari masing-masing Sekretaris, sebagian besar Kabupaten melakukan pencapaian realisasi sebesar 4% sampai 6% dari anggaran keseluruhan hingga bulan Januari 2011. Dengan rapat koordinasi yang diagendakan setiap bulan ini, Sekretaris KPU Provinsi Bali mengharapkan dapat mengawasi dan mengontrol realisasi anggaran dan kegiatan 2011 sehingga dapat dipergunakan secara maksimal pada Triwulan ketiga. Dalam penutupan rapat, Sekretaris Provinsi Bali mengatakan bahwa rapat ini menggambarkan KPU Kabupaten-Kota Se-Bali sudah terstruktur dan terkoordinasi dengan baik. "Semoga ini bisa dipertahankan. Manakala terjadi kesulitan, segera konsultasi dengan kami di Provinsi" tambahnya. Setelah menutup rapat, acara dilanjutkan dengan penarikan arisan. Sekretaris yang beruntung adalah I Wayan Arya Arsana, SH, Sekretaris KPU Kota Denpasar, sehingga untuk Rapat pada Bulan Maret akan diselenggarakan oleh KPU Kota Denpasar. 

Menuju Bali Green Province yang sedang gencar-gencarnya digalakkan oleh pemerintah Provinsi Bali juga mendapat dukungan penuh dari masyarakat Klungkung, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPU) Klungkung merupakan salah satunya. Sepanjang tahun 2011,Komisi Pemilihan Umum akan melakukan Bakti Sosial Penghijauan berupa Vegetasi Pantai di sepanjang pesisir pantai di Kabupaten Klungkung. Pada hari Jumat, 25 Pebruari 2011, KPU Kabupaten Klungkung melaksanakan penghijauan di Pantai Tegal Besar, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan. Sebagaimana diketahui, pantai Tegal Besar merupakan pantai yang terkena dampak besar akibat buruknya cuaca belakangan ini. Beberapa bagian pantai Tegal Besar mengalami abrasi yang cukup parah. Acara penanaman pohon ini dimulai sekitar pukul 08.00 dan tampaknya mendapat dukungan yang besar dari berbagai pihak. Komandan Kodim 1610 Klungkung beserta prajurit-prajurit TNI, Kepala Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Klungkung beserta jajarannya,  Camat Banjarangkan, Kepala Desa beserta aparat yang terkait tampak hadir dalam acara ini. Dan tentunya anggota KPU Kabupaten Klungkung beserta seluruh sekretariat pun tak ketinggalan. Sebanyak 200 bibit pohon trembesi, jati dan ketapang ditanam di sepanjang pesisir pantai Tegal Besar secara gotong royong selama kurang lebih satu jam. Melalui acara ini diharapkan masyarakat lebih peduli lagi terhadap lingkungannya. Sehingga kelesatarian bumi tempat kita berpijak ini bisa tetap terjaga.

Setelah menyelenggarakan Diklat Manajemen SDM, KPU Bali kembali menyelenggarakan Diklat Teknis Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dengan mengundang Kasubag dan seorang staf bagian Program dan Data pada KPU kabupaten/Kota Se-Bali. Diklat ini diselenggarakan selama 2 hari yakni pada tanggal 22 hingga 23 Februari 2011 di Hotel Puri Nusa Indah Waribang Denpasar. Acara pembukaan diklat diawali dengan laporan Ketua Panitia yang disampaikan Kepala Sub Bagian Program dan Data KPU Provinsi Bali, Dra. Ni Ketut Mudiarti. Dalam laporannya, dijelaskan bahwa diklat ini diselenggarakan sehubungan dengan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang dimiliki.  Pertanggung-jawaban dimaksud direalisasikan dalam bentuk LAKIP yang disampaikan oleh atasan masing-masing lembaga kepada Lembaga Pengawasan dan Penilai Akuntabilitaas  dan akhirnya disampaikan kepada Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.   Ketua KPU Provinsi Bali, I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, SH., MH., dalam sambutannya mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan Diklat yang dilakukan KPU Bali.  Mengingat opini Badan Pemeriksa Keuangan Replubik Indonesia (BPK) atas Laporan Keuangan KPU yang masih berstatus Disclamer, kegiatan ini merupakan salah satu cara dalam rangka meningkatkan opini tersebut menjadi WDP (Wajar dengan Pengecualian). Tentunya akan dibutuhkan kerja keras semua pihak baik dari Komisioner maupun Sekretariat untuk meningkatkan kinerja instansi KPU dengan melaksanakan program kerja yang telah disusun, demikian tambahnya. Adapun materi yang disampaikan antara lain penyajian Renstra KPU 2010-2014 oleh I Putu Gede Eka Swambara, ST mewakili Ni Made Reponi SE, M.Si (Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM KPU Provinsi Bali) yang sedang bertugas di luar kota,  paparan umum penyusunan LAKIP serta Teknik dasar penyusunan LAKIP yang baik dan benar oleh Drs. I Gede Eka Suryatmaja, Ak., dari BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan)Bali. Sekretaris KPU Provinsi Bali mengharapkan setelah diadakannya diklat ini, KPU kabupaten/Kota khususnya bagian Program dan Data dapat mulai menyusun LAKIP masing-masing serta menyelesaikannya dalam waktu 2 minggu sehingga dapat dilaporkan ke pusat sesegera mungkin. LAKIP di setiap satuan kerja digunakan sebagai media/tolak ukur keberhasilan dari satuan kerja dalam melaksanakan program kerja dan anggaran setiap tahun sehingga dapat mengevaluasi dan mengetahui apakah kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan memenuhi kriteria efektif, efisien, ekonomis, tepat sasaran dan akuntabel sebagai bentuk reformasi birokrasi di Indonesia.  (WK)

Sebanyak 51 Pejabat struktural KPU Kabupaten/Kota Se-Bali mengikuti Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) Manajemen SDM yang diadakan KPU Bali pada tanggal 20 dan 21 Februari 2011. Diklat yang berlangsung selama dua hari di Hotel Puri Nusa Indah tersebut bertujuan untuk peningkatan kualitas kemampuan SDM, sebagai aparatur negara sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu pengenalan peraturan-peraturan baru mengenai kepegawaian sangat diperlukan sehingga dimasukkan menjadi salah satu materi diklat.  Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang merupakan  perubahan dari PP nomor 30 tahun 1980 yang telah berusia 30 tahun merupakan salah satu materi yang diberikan kepada peserta diklat. Pemaparan materi Sosialisasi PP Nomor 53 Tahun 2010 dilakukan oleh Dra. Ida Ayu Mas Oktarini, Kepala Bidang Data dan Kedudukan Hukum Pegawai pada Kantor BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Provinsi Bali. Selain bekerjasama dengan BKD Provinsi Bali, KPU Bali juga menjalin kerjasama dengan BKN Regional X Denpasar. Hal ini dilakukan karena para pegawai organik KPU adalah pegawai pusat yang artinya untuk urusan kepegawaiannya merupakan wewenang BKN.   Dalam kesempatan itu, BKN Regional X Denpasar, diwakili oleh Bariyadi Sami Rahardjo, SH., MH. yang merupakan Kepala Bidang Kepegawaian, memberikan pemaparan tentang Pengadaan dan Penggajian PNS. Sedangkan untuk Kenaikan Pangkat PNS dipaparkan oleh Drs. Sang Nyoman Dartana yang merupakan Kepala Bidang Mutasi pada BKN Regional X Denpasar.   Para peserta yang merupakan pejabat struktural di lingkungan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali terlihat sangat antusias mengikuti Diklat. Banyak pertanyaan terlontar mengenai  permasalahan kepegawaian khususnya kendala-kendala yang sering dihadapi di lapangan.  "Melalui diklat ini saya harapkan dapat meningkatkan skill dan wawasan kepegawaian para peserta serta memaksimalkan pemecahan persoalan yang belum teratasi untuk pembenahan birokrasi KPU di Bali" demikian dikatakan Ketua KPU Provinsi Bali, I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, SH., MH., saat membuka acara Diklat.