Berita Terkini

Mengawali aktivitas di hari Jumat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali melaksanakan apel pagi yang dirangkai dengan kegiatan bersih-bersih lingkungan kantor. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris KPU Bali, I Made Oka Purnama. Jumat 22/08/2025 Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk komitmen KPU Bali dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih, asri, serta mendukung kenyamanan seluruh pegawai. Setelah apel, jajaran KPU Bali bersama-sama membersihkan area kantor, mulai dari halaman hingga ruang kerja. Oka Purnama menyampaikan bahwa kegiatan bersih-bersih bukan hanya menjaga kebersihan, namun juga menumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan kerja. “Dengan lingkungan yang bersih dan nyaman, diharapkan suasana kerja menjadi lebih produktif dan harmonis,” ujarnya. Kegiatan rutin di setiap hari Jumat ini diharapkan dapat terus terjaga sebagai budaya kerja positif di KPU Bali, sekaligus memberi teladan tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan, baik di kantor maupun dalam kehidupan sehari-hari.

KPU Bali Ikuti rapat knowledge sharing Tata Kelola Bakohumas Tahap 2 yang diselenggarakan oleh Biro Parhumas KPU pada Kamis (21/08/2025). Rapat yang dilaksanakan secara daring tersebut dihadiri oleh Kabag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi Bali, I Wayan Gede Budirtha, serta Kasubag Hukum dan SDM KPU Provinsi Bali, A.A. Sagung Manik Vivi Trisia.  Deputi Bidang Dukungan Teknis Setjen KPU , Eberta Kawima saat membuka acara menyampaikan agar pada momentum Non tahapan Pemilu dan Pemilihan merupakan saat yang tepat untuk meningkatkan  kreasi dan inovasi Bakohumas.  Dalam kesempatan tersebut juga menghadirkan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai Narasumber berbagi kiat dan strategi dalam melaksanakan kehumasan sehingga dapat meraih penghargaan Bakohumas di tahun 2024 lalu.

Denpasar, bali.kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, didampingi Sekretaris KPU Provinsi Bali, I Made Oka Purnama, bersama jajaran staf KPU Bali menghadiri Pameran Industri Kecil dan Menengah (IKM) Bali Bangkit 2025 yang berlangsung di Art Center, Taman Budaya Provinsi Bali, Kamis (21/8/2025). Pameran IKM Bali Bangkit 2025 ini menampilkan berbagai produk unggulan khas Bali, mulai dari kain tenun, kerajinan tangan, perhiasan, hingga produk kreatif lainnya. Kegiatan ini menjadi ajang strategis bagi pelaku IKM untuk memperluas pasar, memperkenalkan produk lokal, serta memperkuat daya saing industri kerajinan Bali. Kehadiran Ketua KPU Bali beserta jajaran dalam pameran ini merupakan bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya lokal sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat Bali melalui sektor IKM. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang untuk mendorong penggunaan produk lokal dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di lingkungan instansi pemerintahan. Dengan adanya pameran ini, diharapkan produk-produk IKM Bali dapat semakin dikenal luas, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga mampu menembus pasar nasional bahkan internasional.

KPU Provinsi Bali melaksanakan rapat pleno rutin pada Kamis (21/8/2025) yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan. Rapat ini diikuti oleh para anggota komisioner, Sekretaris KPU Bali, para kepala bagian, serta jajaran staf sekretariat. Dalam arahannya, Ketua KPU Bali mengingatkan KPU Bali akan menerima kunjungan Kedeputian Reformasi Birokrasi KemenPAN-RB dalam rangka penilaian Zona Integritas (ZI). Sekretaris KPU Bali, I Made Oka Purnama, menambahkan bahwa menjelang evaluasi lapangan oleh KemenPAN-RB, pihaknya akan melaksanakan kegiatan bersih-bersih serta melengkapi fasilitas yang masih kurang. Ia juga menyampaikan bahwa KPU Bali sedang mempersiapkan layanan PPID berbasis touchscreen dengan sistem penilaian kepuasan menggunakan emoji. Anggota KPU Bali, Ni Luh Putu Widyastini, menyampaikan bahwa akhir Agustus seluruh KPU kabupaten/kota sudah harus menyerahkan hasil kajian mereka, dan ia bersama tim akan turun ke Bangli. Ia juga menambahkan bahwa proses PAW DPRD Kabupaten Tabanan sudah selesai dari sisi administrasi dan tinggal menunggu pelantikan dari DPRD setempat. Sementara itu, Anggota KPU Bali Divisi Hukum, A.A. Gede Raka Nakula, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih menuntaskan sejumlah tugas tertulis yang harus selesai sebelum 25 Agustus. Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi, I Wayan Gede Budiartha, menyampaikan perkembangan terkait evaluasi SAKIP, kegiatan Rakor PDPB, serta tindak lanjut pelayanan PPID yang masuk nominasi penilaian PePPPK. Sementara itu, Kabag Umum dan Logistik, Santi Chovarida, melaporkan bahwa pengambilan logistik di Kabupaten Klungkung sudah selesai, serta pihaknya telah melakukan harmonisasi arsip bersama tim arsiparis Pemprov Bali. Ia juga menegaskan bahwa fokus keuangan saat ini adalah pemeriksaan oleh BPK. Mengakhiri pleno, Ketua KPU Bali kembali menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang matang hingga akhir tahun. “Saya harapkan rekan-rekan dari subbagian sudah mulai merancang kegiatan, sehingga jelas anggaran yang digunakan. Rekapannya harus selesai September untuk turunannya di bulan Oktober, sampai dengan Desember,” ujar Agung Lidartawan.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pencermatan Kertas Kerja Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2025, Selasa (19/8), bertempat di Ruang Rapat Kantor KPU Provinsi Bali. Rakor ini diikuti oleh Anggota KPU Kabupaten/Kota Divisi Hukum dan Pengawasan, Kepala Subbagian Hukum, serta operator SPIP dari KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Sekretaris KPU Provinsi Bali, I Made Oka, saat membuka kegiatan menekankan pentingnya pencermatan terhadap perubahan yang telah dilakukan dan kelengkapan bukti kegiatan yang menjadi dasar penilaian mandiri SPIP. Sementara itu, Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Hukum dan Pengawasan, Anak Agung Gede Raka Nakula, dalam arahannya menyampaikan bahwa hasil rakor diharapkan dapat menjadi acuan bersama bagi seluruh satuan kerja. “Hasil koordinasi pencermatan kertas kerja penilaian mandiri maturitas SPIP bisa menjadi template bersama. Ke depannya, dalam pengisian, kita harus mampu memilih mana yang menjadi skala prioritas,” ujarnya. Pencermatan teknis dipandu oleh Kasubbag Hukum KPU Provinsi Bali, Luh Gede Wahyuni, dengan fokus pada identifikasi kendala dan item yang belum sepenuhnya terpenuhi dalam lima subunsur penilaian SPIP, serta kelengkapan bukti dukung. Forum ini juga menjadi ruang evaluatif untuk menyempurnakan dokumen agar sesuai dengan indikator penilaian yang ditetapkan oleh KPU RI. Menutup kegiatan, Agung Raka Nakula kembali menegaskan pentingnya kesesuaian dan kejujuran dalam pengisian kertas kerja. “Prinsipnya, kebijakan yang akan di-upload harus dibahas terlebih dahulu. Jangan disamaratakan dengan kabupaten/kota lain. Pengisian ini akan dicek kembali oleh KPU RI. Jika memang tidak ada bukti dukung, jangan dipaksakan untuk mengisi,” tegasnya. Melalui kegiatan ini, KPU Provinsi Bali berharap pengisian dokumen penilaian mandiri SPIP dapat dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan kondisi riil di masing-masing satuan kerja

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawa menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung pada Minggu, 17 Agustus 2025, di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala. Upacara dimulai pukul 08.00 WITA dengan rangkaian kegiatan pengibaran Sang Merah Putih, mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hingga Proklamasi Kemerdekaan. Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta bertindak sebagai Inspektur Upacara. Kegiatan ini dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali, pimpinan dan anggota DPRD Bali, konsulat negara sahabat, pimpinan instansi vertikal, pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Selain itu, unsur lembaga pemilu dan pengawasan juga hadir, termasuk KPU Provinsi Bali. Kehadiran Ketua KPU Provinsi Bali sekaligus menunjukkan komitmen lembaga penyelenggara pemilu dalam menghormati perjuangan para pahlawan dan meneguhkan semangat demokrasi sebagai bagian dari cita-cita kemerdekaan bangsa.