Berita Terkini

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum  Provinsi Bali melaksanakan apel pagi di halaman kantor KPU Bali, Selasa (26/8/2025). Apel dipimpin langsung oleh Sekretaris KPU Bali, I Made Oka Purnama, dan diikuti oleh seluruh jajaran pegawai KPU Provinsi Bali. Dalam amanatnya, Oka Purnama menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kerja serta meningkatkan kepekaan terhadap kondisi kantor. Ia menegaskan bahwa kebersihan merupakan bagian dari disiplin kerja yang harus diterapkan oleh seluruh pegawai setiap hari. Selain itu, ia juga mengingatkan seluruh jajaran KPU Bali untuk berpartisipasi aktif dalam mempersiapkan segala kelengkapan penilaian Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Menurutnya, keberhasilan meraih predikat tersebut merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kerja kolektif. Apel pagi ditutup dengan doa bersama, sebagai wujud harapan agar seluruh rangkaian kegiatan KPU Bali berjalan lancar dan penuh berkah. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menerima audiensi dari perwakilan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Denpasar. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang kerja Ketua KPU Bali pada Selasa (26/8/2025). Audiensi ini dilakukan dalam rangka penyampaian permohonan resmi dari Badan Pengurus Cabang (BPC) GMKI Denpasar masa bhakti 2023–2025 terkait pelaksanaan Konferensi Studi Lokal sekaligus Konferensi Cabang ke-XXIII GMKI Denpasar yang akan digelar pada 29–31 Agustus 2025 di Ruang Pertemuan Kesbangpol Provinsi Bali. Dalam kesempatan itu, perwakilan GMKI Denpasar menyampaikan harapan besar agar Ketua KPU Bali dapat hadir dalam kegiatan konferensi yang juga akan dirangkai dengan forum diskusi kelompok (FGD). Kehadiran Ketua KPU dinilai penting sebagai bentuk dukungan terhadap partisipasi aktif mahasiswa dalam pembangunan demokrasi. Menanggapi undangan tersebut, Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menyatakan kesiapannya untuk hadir. Ia juga memberikan apresiasi atas semangat GMKI Denpasar yang terus berperan dalam kegiatan kemasyarakatan, serta menekankan pentingnya generasi muda untuk mengambil bagian dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menggelar Rapat Pleno Rutin yang berlangsung di Ruang Rapat KPU Provinsi Bali, Senin (25/8). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, dan dihadiri oleh seluruh anggota KPU, Sekretaris KPU Provinsi Bali, pejabat struktural, serta pejabat fungsional sekretariat. Dalam arahannya, Ketua KPU Provinsi Bali menekankan pentingnya komitmen bersama dalam menyelesaikan berbagai agenda kelembagaan, termasuk rencana kegiatan koordinasi dengan KPU RI, penguatan kebersihan kantor melalui program Jumat Bersih atau Jumat Bersepeda, hingga optimalisasi pemanfaatan media internal seperti Vidtron untuk sosialisasi lagu Indonesia Raya. Rapat juga membahas persiapan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Sekretaris KPU Provinsi Bali, I Made Oka Purnama, menyampaikan bahwa sejumlah fasilitas pendukung sudah mulai dilengkapi, termasuk akses bagi penyandang disabilitas. Selain itu, ditampilkan pula pemaparan dan video terkait Zona Integritas sebagai bentuk evaluasi dan perbaikan. Anggota KPU Provinsi Bali, Anak Agung Gede Raka Nakula, menginformasikan adanya rencana Rapat Koordinasi Divisi Hukum KPU RI yang akan dilaksanakan di Sumatera Barat atau Lombok. Sementara itu, Luh Putu Sri Widyastini menegaskan bahwa kajian yang menjadi kewajiban KPU kabupaten/kota harus segera diselesaikan akhir Agustus ini. Dalam bidang data dan informasi, I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya menjelaskan bahwa saat ini tengah berlangsung pemeriksaan BPK, sehingga kegiatan rapat data akan dilanjutkan pada triwulan IV. Sedangkan untuk Divisi Parmas dan SDM, I Gede John Darmawan menyampaikan rencana KPU Goes to Campus yang akan dilaksanakan dengan perguruan tinggi mitra yang telah memiliki MoU. Sejumlah isu teknis lainnya turut dibahas, termasuk pengadaan sarana prasarana, evaluasi kegiatan kehumasan, serta penekanan agar setiap kegiatan dituangkan dalam Surat Tugas (ST) maupun Surat Keputusan (SK) untuk menghindari permasalahan administrasi. Rapat pleno ditutup dengan sejumlah kesimpulan, di antaranya penguatan koordinasi, monitoring program, serta finalisasi persiapan kunjungan lapangan dalam rangka pembangunan Zona Integritas di lingkungan KPU Provinsi Bali. (bt.limp/Foto KPU Bali/bt/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menerima kunjungan tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam rangka pemeriksaan kepatuhan pengelolaan belanja dan Barang Milik Negara (BMN) pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tahun Anggaran 2024 hingga Triwulan III Tahun 2025. Senin(25/8/2025). Tim BPK RI menjelaskan bahwa pemeriksaan ini terkait pelaksanaan Election Visit Program DPR yang melibatkan KPU, khususnya kegiatan yang berlangsung di Westin Nusa Dua, Bali, pada 2024. Pemeriksaan dilakukan di dua lokasi, yaitu KPU Kabupaten Badung dan KPU Kabupaten Bangli, serta akan berlanjut ke Desa Penglipuran sesuai dengan rundown kegiatan Februari 2024. Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menyambut baik proses pemeriksaan yang dilakukan BPK RI. Ia menegaskan bahwa KPU selalu siap diperiksa dan berkomitmen untuk memberikan data yang dibutuhkan secara transparan. “Kami senang dengan adanya pemeriksaan ini, tidak ada yang kami tutupi. Semua pihak yang masuk dalam daftar penerimaan sudah kami hadirkan, dan kami akan mempermudah setiap proses klarifikasi,” ujarnya. Sekretaris KPU Provinsi Bali, I Made Oka Purnama, menambahkan bahwa daftar penerima yang berjumlah 13 orang sudah dipastikan hadir untuk memberikan klarifikasi. Sementara itu, untuk konfirmasi di tingkat PPK dan KPPS akan dilakukan langsung di TPS bersama KPU Kabupaten Badung. Pemeriksaan yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu yang profesional dan transparan. (bt.blk/Foto KPU Bali/bt/hupmas)

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali bersama Kementerian HAM menggelar Sosialisasi Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Aparatur Negara yang diikuti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Bali, Jumat (22/8/2025). Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen penyelenggara pemilu terhadap penghormatan HAM, khususnya dalam melindungi hak-hak politik warga negara. Acara dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan. Dalam sambutannya, ia menegaskan perlunya perlindungan terhadap kelompok rentan, terutama perempuan dari tindak kekerasan. “Kita sudah membentuk tim Satgas agar tidak ada kasus-kasus pelecehan yang terjadi di KPU Provinsi maupun kabupaten/kota se-Bali. Ini untuk memahami bahwa hak-hak asasi manusia tidak boleh dilanggar oleh siapa pun,” ujarnya. Lidartawan juga mendorong seluruh peserta mengikuti kegiatan hingga tuntas dan berharap kerja sama dengan Kementrian Ham terus berlanjut, terutama menjelang pemilu sebagai bentuk edukasi memberikan pelayanan terbaik bagi partai politik maupun masyarakat. Dalam sesi pemaparan yang dimoderatori oleh Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Provinsi Bali, I Wayan Gede Budiartha, hadir dua narasumber utama, yakni Made Deva dan A.A. Ngurah Deva Ekada Saputra, S.H., M.H. Made Deva menekankan pentingnya sosialisasi ini sebagai wadah memperkuat pemahaman, pelaksanaan, sekaligus pengawasan HAM dalam kehidupan demokrasi. Sementara itu, Ngurah Deva menyoroti perlunya penguatan kapasitas aparatur sipil negara dalam menjamin hak politik warga negara, khususnya pada penyelenggaraan pemilu di Bali. Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dari peserta, mulai dari isu hak privasi, jam kerja badan ad hoc KPU, hingga hak politik pekerja sektor pariwisata yang sering bertepatan dengan hari pemungutan suara. Menanggapi hal tersebut, para narasumber menegaskan pentingnya revisi regulasi kepemiluan agar perlindungan hukum bagi badan ad hoc semakin jelas, termasuk jaminan sosial, kesehatan, dan keselamatan kerja. Menutup kegiatan, KPU Provinsi Bali menyampaikan apresiasi kepada Kementrian ham atas sinergi yang terjalin. “Pemilu yang baik bukan tentang siapa yang terpilih, tetapi bagaimana setiap warga negara dapat memilih secara merdeka dan bermartabat. Ini menjadi pekerjaan besar bagi kita semua menuju Indonesia Emas 2045,” pungkas Agung Deva.

Sekretaris KPU Provinsi Bali, I Made Oka Purnama menghadiri acara Pengukuhan Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara (BKN) Denpasar digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Renon, Denpasar, Jumat (22/8/2025). Acara dihadiri oleh jajaran Forkopimda Provinsi Bali, para Kepala Perangkat Daerah, instansi vertikal, serta Sekretaris Daerah kabupaten/kota se-Bali. Prosesi pengukuhan berlangsung khidmat dengan rangkaian acara menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan teks Pancasila, doa bersama, pembacaan Surat Keputusan Pengangkatan, serta pembacaan naskah pengukuhan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra yang hadir mewakili Gubernur Bali. Dalam kesempatan tersebut, dikukuhkan Satya Pratama, S.Sos., M.Sc. sebagai Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar yang baru. Selanjutnya dilakukan penandatanganan berita acara, sambutan, dan sesi foto bersama. Melalui pengukuhan ini diharapkan Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar yang baru dapat memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian di wilayah Bali dan sekitarnya.