Berita Terkini

Denpasar, bali.kpu.go.id - Guna membuka akses luas terhadap proses penyusunan daftar pemilih Pemilu 2024 dalam tahapan saat ini proses penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir), KPU Pronvinsi Bali menggelar rapat koordinasi tindak lanjut atas saran perbaikan dari Bawaslu terhadap penyusunan DPSHP menuju penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Senin (05/06/2023). Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan menyampaikan dalam pembukaan kegiatan ini bahwa, keberhasilan Pemilu dimulai dari Daftar Pemilih bekualitas, untuk itu diperlukan kerja bersama antara KPU dan Bawaslu untuk memastikan setiap pemilih yang memenuhi syarat dapat terdaftar dan yang tidak memenuhi syarat dikeluarkan dari daftar pemilih. Arahan Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya, bahwa sejalan dengan arahan Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI dan Ketua KPU Provinsi Bali, proses penyusunan daftar pemilih memperhatikan masukan dan tanggapan masyarakat juga masukan dan saran perbaikan dari Bawaslu, dalam rangka memastikan data pemilih yang akurat, aktual dan komprehensif. Dalam rakor yang dihadiri Bawaslu Provinsi Bali dan Bawaslu Kabupaten/Kota, secara bergantian memberikan tanggapan atas progres data saran perbaikan yang telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/ Kota, sehingga diketahui seluruh peserta rapat bahwa berdasarkan pemaparan tersebut saran perbaikan yang disampaikan sudah ditindaklanjuti, tinggal melanjutkan koordinasi sampai batas waktu penetapan DPT oleh Kabupaten Kota di tanggal 21 Juni 2023. (odde.red/Foto KPU Bali/odde/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali mengadakan acara bimbingan teknis dalam rangka tindaklanjut pelaksanaan verifikasi administrasi persyaratan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di Prime Plaza Sanur dan dibuka oleh Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan. Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024, Jumat 2 Juni 2023  Dalam sambutannya, Ketua KPU Bali, Agung Lidartawan, menjelaskan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyamakan persepsi terkait proses verifikasi administrasi serta membahas permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan verifikasi tersebut. Dengan demikian, diharapkan proses verifikasi dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, sehingga memastikan anggota DPD dan DPRD yang terpilih merupakan calon yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Hadir dalam acara ini adalah Ketua dan Anggota KPU Bali, Sekretaris KPU Bali, Bawaslu Provinsi Bali, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota se-Bali, serta Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Bali , Kelompok Kerja Pencalonan Anggota DPD dan DPRD Provinsi Bali, serta Operator Silon DPRD Provinsi Bali. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen dan keterlibatan yang tinggi dalam memastikan kelancaran pelaksanaan verifikasi administrasi untuk Pemilu 2024. Sesi pembahasan materi dalam bimbingan teknis ini dipandu oleh Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan, Luh Putu Sri Widyastini. Ia memimpin diskusi untuk membahas aspek teknis terkait pelaksanaan verifikasi administrasi. Selain itu, Anggota KPU Divisi Hukum, Anak Agung Gede Raka Nakula, turut menyampaikan materi terkait aspek hukum yang terkait dengan verifikasi administrasi tersebut. Pada penutupan bimbingan teknis Agung Lidartawan mengharapkan, semua peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang tindakan yang harus diambil dalam proses verifikasi administrasi. Dengan adanya Koordinasi, kesamaan persepsi dan pengetahuan yang diperoleh, KPU Bali dapat memastikan bahwa verifikasi administrasi yang dilakukan untuk Pemilu 2024 berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan bimbingan teknis ini merupakan bagian dari persiapan KPU Bali dalam menghadapi Pemilu 2024. Dalam hal ini, KPU Bali bertekad untuk menjaga integritas dan transparansi dalam proses pemilihan sehingga masyarakat dapat memiliki kepercayaan penuh terhadap hasil Pemilu yang nantinya akan ditentukan oleh suara mereka. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menggelar upacara Bendera di halaman kantor KPU  dengan tema "Gotong Royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global". Acara ini dihadiri oleh seluruh jajaran KPU Provinsi Bali serta dipimpin langsung oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, sebagai Inspektur Upacara. Kamis (1/6/2023) Dalam amanatnya dihadapan peserta upacara, Agung Lidartawan  menyampaikan dengan semangat dan cita-cita besar Bapak Proklamator, Soekarno, dalam membangun bangsa Indonesia, "Pancasila sebagai dasar negara merupakan pijakan yang kuat dalam membangun peradaban yang berlandaskan gotong royong. Dalam konteks global yang semakin terhubung, mari kita jalin kerja sama dan pertumbuhan yang inklusif untuk mencapai peradaban yang berkelanjutan." “Kita harus betul-betul mengamalkan dan memperjuangkan Pancasila, kita wujudkan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Kita mengimplementasikan dalam menyelenggarakan  tahapan Pemilu 2024”. Lebih kanjut disampaikan melalui Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini menjadi momen penting untuk merefleksikan nilai-nilai Pancasila dan mendorong kerja sama global yang saling menguntungkan. KPU Bali berkomitmen untuk terus memperjuangkan semangat gotong royong dan pertumbuhan global dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - KPU Bali mengadakan rapat koordinasi penting untuk mempersiapkan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Rapat tersebut diadakan di ruang rapat KPU Bali pada hari Selasa, 30 Mei 2024. Rapat tersebut dibuka oleh Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, yang memimpin pertemuan tersebut dengan tujuan untuk mengkoordinasikan langkah-langkah persiapan yang diperlukan dalam proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan para bakal calon anggota DPD dan DPRD Provinsi. Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Pengadilan Tinggi Bali, Kepolisian Daerah Bali, Bawaslu Provinsi Bali, Dinas Kesehatan Provinsi Bali, BNN Provinsi Bali, Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Kerobokan, Balai Permasyarakatan Kelas I Denpasar, Kelompok Kerja Pencalonan Anggota DPD dan DPRD Provinsi Bali, serta Operator Silon DPRD Provinsi Bali. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, didampingi oleh Anggota KPU Bali, Anak Agung Gede Raka Nakula, dan Luh Putu Sri Widyastini, menyampaikan berbagai hal terkait persiapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan. Mereka menekankan pentingnya menjalankan proses verifikasi dengan seksama dan teliti, untuk memastikan bahwa semua calon anggota DPD dan DPRD Provinsi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Rapat koordinasi ini menjadi langkah awal yang penting dalam persiapan tahapan verifikasi penyelenggaraan Pemilu 2024 di Bali. KPU Bali bersama dengan pihak terkait akan melanjutkan proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan dan memastikan bahwa proses pemilihan anggota DPD dan DPRD Provinsi dapat berjalan dengan lancar dan transparan. Dengan adanya persiapan yang matang dan profesional, diharapkan Pemilu 2024 di Bali akan berlangsung sukses dan masyarakat dapat memilih wakil-wakil yang berkualitas untuk mewakili kepentingan mereka di tingkat daerah. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - KPU Bali dan Lembaga Penyiaran Publik RRI Denpasar Menandatangani Perjanjian Kerjasama Terkait Pelayanan Publik bertempat  Rumah Pintar Pemilu KPU Bali, Selasa (30/5/20223) KPU Bali dan Lembaga Penyiaran Publik RRI Denpasar telah melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Penandatanganan perjanjian ini melibatkan Dra. Teguh Yuli Astuti, MM sebagai Kepala LPP RRI Denpasar sebagai Pihak Pertama, dan I Dewa Agung Gede Lidartawan, Ketua KPU Bali, sebagai Pihak Kedua. Dalam perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan di bidang penyiaran, terutama dalam hal sosialisasi, siaran langsung (on air), siaran tidak langsung (off air), yang berkaitan dengan Pemilu 2024. Program-program tersebut akan disiarkan melalui frekuensi 1 FM 93.00 MHz, Program 2 FM 95.30 MHz, dan Program 4 FM 106.40 MHz, sesuai dengan fungsi dan wewenang KPU Bali. Pada Kesempatan ini Agung Lidartawan yang didamping oleh Anggota KPU Bali I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya menyampaikan dengan adanya kerjasama ini, diharapkan informasi terkait Pemilu 2024 dapat disampaikan secara luas dan tepat kepada masyarakat melalui saluran penyiaran publik RRI Denpasar. Sosialisasi yang efektif dan merata akan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai proses pemilihan, tata cara pencoblosan, dan pentingnya partisipasi aktif dalam demokrasi. KPU Bali sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan RRI Denpasar sebagai lembaga penyiaran publik memiliki peran yang penting dalam memastikan informasi yang berkualitas dan akurat dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Kerjasama ini akan memperkuat sinergi antara kedua lembaga dalam mewujudkan proses pemilihan yang transparan, adil, dan berintegritas. Kerjasama ini juga merupakan langkah strategis dalam mendorong partisipasi publik dalam Pemilu 2024. Melalui saluran penyiaran publik, pesan-pesan mengenai pentingnya hak suara dan kontribusi masyarakat dalam menentukan perwakilan mereka di tingkat daerah akan dapat tersampaikan dengan lebih efektif. (ps.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Jakarta, kpu.go.id - Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Anggota KPU Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, Mochammad Afifuddin, Idham Holik, Betty Epsilon Idroos, dan August Mellaz bersama Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan Sutrisno membuka dan memberikan sambutan  Rapat Pimpinan Dalam Rangka Kesiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, di Jakarta, Senin (22/5/2023).  Kepada Anggota KPU Provinsi yang akan mengakhiri masa jabatannya, Hasyim mengucapkan terima kasih atas kerja keras menyelenggarakan pemilu dan pemilihan kepala daerah sebelumnya serta sekian tahapan Pemilu 2024 dan permohonan maaf atas tutur kata, perilaku yang tidak berkenan. "Saya kira pertemanan, persababatan tidak berakhir sampai sini, terutama yang akhir masa jabatan karena persahabatan, persaudaraan tidak berdasarkan tugas-tugas kepemiluan, saya kira melampaui itu semua" kata Hasyim. Sementara itu, untuk Anggota KPU Provinsi yang melanjutkan sebagai Anggota KPU Provinsi 2023-2028 dapat bekerja sama meningkatkan kerja keras dalam menyukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.  Anggota KPU, Afif meminta agar tetap menjaga silaturahim sebagai anak bangsa yang pernah besar di KPU. Afif mengapresiasi segala dedikasi usaha Anggota KPU Provinsi menjaga dan merawat serta melayani seluruh pihak. Mellaz menyampaikan mohon maaf dan terima kasih kepada Anggota KPU Provinsi yang menopang organisasi KPU dalam setiap langkah, sehingga bisa berjalan dengan baik. Senada, Idham menyampaikan apresiasinya juga atas dedikasi kinerja Anggota KPU Provinsi dan meminta dukungan serta doa agar tahapan berjalan lancar.  Anggota KPU lainnya, Parsadaan menekankan agar persaudaraan dijaga meski tidak berada di KPU lagi dan juga meminta agar tak henti berkontribusi memajukan demokrasi di Indonesia.  Betty mengucapkan terima kasih karena sudah bersama merawat demokrasi melalui kerja kepemiluan khususnya menjaga dan menebar benih kebaikan melalui KPU. Sedangkan, Drajat menyampaikan ada Anggota KPU di 16 Provinsi yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 24 Mei 2023. Drajat menekankan kembali agar persaudaraan dan persahabatan yang dijalin tidaklah putus di akhir masa jabatan ini.  Sementara itu, Sekjen KPU Bernad mengatakan, sampai tanggal 24 Mei 2023, Anggota KPU Provinsi yang akan mengakhiri masa jabatannya masih menjadi pimpinan KPU Provinsi masing-masing, sehingga  perumusan kebijakan tetap harus dirumuskan untuk menjadi panduan bagi seluruh jajaran sekretariatan melaksanakan kegiatan.  Bernad juga menghimbau agar jajaran sekretariatan memfasilitasi Anggota KPU Provinsi hingga berakhir masa jabatannya. "segera mungkin tetap disiapkan sampai akhir masa jabatam begitupun ada hal tugakkan yang belum diselesai fasilitasinya sehingga tidak menjadi persoalan dikemudian hari," ucap Bernad.  Bernad menyampaikan babwa kantor KPU diseluruh jajaran selalu terbuka bagi kita semua sehingga kapanpun kita adalah keluarga besar sama-sama mengawal pemilu dan pilkada selanjutnya.  Turut hadir, jajaran eselon I, II, III, IV, Tenaga Ahli Setjen KPU, serta Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh. (humas kpu ri tenri/foto hilvan/ed diR)