Berita Terkini

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Mei Tahun 2022 di Tingkat Provinsi Bali yang dapat dilihat pada link sebagai berikut :  Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Mei Tahun 2022  

Denpasar, bali.kpu.go.id -  KPU Provinsi Bali melepas Mahasiswa magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Udayana dengan melakukan penilaian terhadap hasil pelaksanaan magang dan menyaksikan simulasi permainan (game) kepemiluan ular tangga. Senin, (6/6/2022)   Simulasi game kepemiluan yang bertempat di ruang rapat lantai 2 Sekretariat KPU Provinsi Bali tersebut dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, Anggota KPU Provinsi Bali dan Pejabat Struktural. Turut hadir pula, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Dr. Drs. I Nengah Punia, M.Si., berserta jajaran, Dosen Ilmu Politik Universitas Udayana, dan tim media Udayana.   Peluncuran permainan kepemiluan ular tangga tersebut dibuka langsung oleh Agung Lidartawan. Pada kesempatan ini, Agung Lidartawan dalam sambutannya memberikan apresiasinya kepada mahasiswa magang atas inovasi-inovasi dan kinerja yang telah dihasilkan selama melaksanakan kegiatan magang di KPU Provinsi Bali serta dedikasi dalam mengembangkan dan menyelesaikan permainan kepemiluan ular tangga.   Kegiatan dilanjutkan dengan simulasi permainan kepemiluan ular tangga yang dimainkan oleh 5 (lima) orang mahasiswa magang. Permainan kepemiluan ular tangga yang digagas oleh Ketua KPU Provinsi Bali dan dikembangkan oleh mahasiswa magang tersebut memiliki daftar pertanyaan yang berkaitan dengan kepemiluan di setiap tangga dan ularnya. Permainan ular tangga tersebut ditujukan untuk memberi pendidikan kepemiluan melalui permainan yang nantinya akan digunakan pada saat sosialisasi pemilih pemula dan masyarakat umum, serta digunakan saat bimbingan teknis (bimtek) penyelenggara pemilu.   Akhir kegiatan simulasi permainan kepemiluan ular tangga tersebut, ditutup dengan penandatanganan Implementation Of Arrangement oleh Agung Lidartawan dan Tedi Erviantono, pemberian cinderamata serta  sertifikat kepada KPU Provinsi Bali sela gaku mitra dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana. (tr.red/Foto KPU Bali/er/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali mengadakan rapat koordinasi internal terkait pengendalian gratifikasi, identifikasi/pemetaan  Benturan kepentingan, Whistle Blowing System, dan pengaduan masyarakat di lingkungan KPU Provinsi Bali. Kamis, (2/6/2022) Pada kesempatan tersebut turut hadir Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Hukum dan Pengawasan Anak Agung Gede Raka Nakula selaku narasumber. Agung Nakula dalam pemaparannya menyampaikan gratifikasi dapat diartikan sebagai "hadiah" yang diberikan karena telah membantu kecurangan, Benturan Kepentingan merupakan penyalahgunaan wewenang, KKN, dan suap atau gratifikasi dimana KPU sebagai penyelenggara harus menghindari kedua hal tersebut karena merupakan suatu pelanggaran. Dalam kegiatan tersebut Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM I Wayan Nopi Suryanto menambahkan perbedaan platform Whistle Blowing System yang merupakan pengaduan di internal lingkungan kerja KPU Bali dan Pengaduan Masyarakat yang merupakan pengaduan masyarakat luas terhadap pelanggaran oleh KPU Bali. Di akhir acara Agung Nakula juga menyampaikan kegiatan ini perlu dilakukan untuk menambah wawasan terkait gratifikasi dan benturan kepentingan kepada setiap jajaran di lingkungan kerja KPU Provinsi Bali maupun Komisioner serta jajaran di Sekretariatan, karena sangat rentan bersinggungan dengan hal tersebut dalam kegiatan sehari-hari. (bgs.red/Foto KPU Bali/ps/hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Dalam rangka peningkatan Kompetensi Pengelola Keuangan dalam bidang perpajakan, KPU Provinsi Bali menyelenggarakan sosialisasi pajak dengan menghadirkan narasumber dari Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Sekretariat KPU Provinsi Bali. Jumat (3/06/2022) Acara yang dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan tersebut dihadiri oleh Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik, Bendahara, serta Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Agung Lidartawan dalam sambutannya menghimbau seluruh komisioner maupun pegawai sekretariat untuk tetap disiplin serta meningkatkan kompetensi.  Hadir Narasumber dari Kanwil DJP Bali Mozes D. F. Nangi yang pada kesempatan tersebut memaparkan presentasi tentang Isu Terkini Perpajakan bagi Instansi Pemerintah meliputi tarif baru PPN 11%, perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK), serta Program Pengungkapan Sukarela.  Selanjutnya sosialisasi dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab terkait permasalahan pemotongan, pemungutan, dan pelaporan perpajakan yang dialami KPU Kabupaten/Kota yang dipandu oleh Bapak Putu Adi sebagai narasumber kedua. Acara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. (ef.red/Foto KPU Bali/er/hupmas)  

Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan didampingi Sekretaris KPU Provinsi Bali I Made Oka Purnama menerima kunjungan Kepala Biro Sumber Daya Manusia KPU RI Wahyu Wijayanti dalam rangka pembinaan penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM). Jumat, (3/6/2022) Dalam kesempatan tersebut, Agung Lidartawan menyampaikan komitmennya  memperkuat SDM KPU dengan medorong kaum perempuan untuk meningkatkan kompetensinya sehingga mampu menduduki jabatan struktural  pada sekretariat KPU se- Bali. Hal tersebut diwujudkan dengan kondisi saat ini jabatan struktural pada sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali, 30 persen lebih  merupakan pejabat perempuan, tambahnya. Sekretaris KPU Provinsi Bali, Made Oka Purnama pada kesempatan yang sama menyampaikan kondisi kapasitas SDM PNS  di KPU Provinsi, Kabupaten/Kota se-Bali  yang belum memenuhi kebutuhan maksimal sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan peraturan yang berlaku. Menurutnya saat ini ASN pada sekretariat KPU se-Bali baru terpenuhi sejumlah 150 orang, dari 188 orang PNS yang menjadi batas maksimal. Menanggapi hal tersebut, Karo SDM menyampaikan bahwa Biro SDM sedang mengupayakan dalam penambahan jumlah pegawai pada masing-masing satker melalui perekrutan aparatur PPPK pada tahun 2023. Wahyu Wijayanti menghimbau menjelang penyelenggaraan tahapan Pemilu 2024 agar seluruh jajaran SDM Sekretariat KPU tetap menjaga  kekompakan dan solidaritas  disamping  menjaga kemandirian dan netralitas sebagai bagian dari penyelengara pemilu. Menurut Wahyu, netralitas PNS dalam penyelenggaraan Pemilu sangat rentan menjadi isu politik yang berkembang dan dihembuskan melalui media sosial kepada publik. (nv.red/Foto KPU Bali/er/hupmas)  

Denpasar, bali.kpu.go.id – KPU Provinsi Bali didampingi KPU Kabupaten Badung melaksanakan audiensi dengan Bupati Badung dalam agenda pembahasan mengenai validasi data pemilih di Kabupaten Badung dalam menyongsong pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Kamis, (2/6/2022) Pada kesempatan tersebut Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menyampaikan terkait perlunya dilakukan perbaikan terhadap akurasi data pemilih di Kabupaten Badung, salah satunya terkait dengan data ganda dan data pemilih dengan alamat domisili yang telah beralih fungsi seperti di area perluasan Bandara Ngurah Rai, Kelurahan Tuban Kecamatan Kuta. Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta yang didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung memberikan pandangannya terkait kondisi data tersebut.  Bupati Badung menyatakan dukungannya untuk bersinergi dengan KPU Bali dalam menuntaskan validasi data pemilih yang sekaligus terkait dengan data kependudukan di Kabupaten Badung dengan melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke tingkat Dirjen Administrasi Kependudukan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Data kependudukan yang akan diserahkan kepada KPU melalui Kemendagri akan digunakan dalam penyusunan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam tahap awal pelaksanaan Pemilu Tahun 2024. Turut hadir dalam koordinasi tersebut Anggota KPU Provinsi Bali I Gede John Darmawan, Ketua KPU Kabupaten Badung I Wayan Semara Cipta, Anggota I Gusti Ketut Gede Yusa Arsana Putra dan Sekretaris KPU Kabupaten Badung I Gusti Nyoman Wiraguna. (er.red/Foto KPU Bali/er/hupmas)