Berita Terkini

Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Jembrana, Made Widiastra, SE dilantik oleh Ketua KPU Provinsi Bali  pada hari Senin, 24 November 2014 di ruang rapat KPU Provinsi Bali. Pelantikan dan pengangkatan sumpah janji Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Jembrana ini dilakukan karena salah satu Anggota KPU Kabupaten Jembrana yaitu Ketut Rahayu Tantrawan telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2014. Acara pelantikan ini dihadiri oleh  Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Anggota KPU Provinsi Bali, Sekretaris KPU Provinsi Bali, Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Bali, Kepala BKPB Kabupaten Jembrana, Anggota KPU Kabupaten Jembrana, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Bali dan pejabat stuktural di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Bali. Sesuai dengan peraturan KPU yang ada, yang mengamanatkan bahwa Pengganti Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Jembrana adalah Calon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota urutan berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi. Berkaitan dengan hal tesebut KPU Provinsi telah melakukan verifikasi terhadap calon anggota KPU Kabupaten Jembrana nomor urut 6 atas nama Made Widiastra, SE, yang ditetapkan melalui rapat pleno pada tanggal 11 November 2014. Pada kesempatan ini juga Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa  Kade Wiarsa Raka Sandi, ST menekankan bahwa dalam melaksanakan tugas hendaknya memperhatikan koordinasi dan kemitraan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dibawah koordinasi KPU Provinsi Bali.    Kepada anggota KPU Kabupaten Jembrana yang baru dilantik diucapkan selamat menjalankan tugas semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan tuntunannya.

Diskusi Pemilu yang dihadiri oleh Anggota Komnas HAM DR. Maneger Nasution, MA., yang merupakan Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Republik Indonesia dan diikuti oleh KPU Provinsi Bali dan jajarannya, Bawaslu Provinsi Bali dan jajarannya, dan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali (MUDP – Bali), serta sejumlah akademis dan LSM ini mengambil tema “Menuju Sistem Pemilu yang Berbasis HAM dan Kaitanya dengan Praktek Sistem Ikat di Bali”, pada hari Rabu, 12 November 2014 di ruang Rapat KPU Provinsi Bali. Tema kegiatan tersebut di kritisi oleh peserta diskusi karena sudah mengesankan bahwa di Bali ada sistem ikat seperti halnya sistem noken di Papua. MUDP - Bali , melalui I Gede Arya Sena menegaskan bahwa lembaga adat di Bali tidak pernah  merekomendasikan adanya Pemilu dengan sistem ikat di Bali. “Saya tidak setuju sistem ikat disalahkan kepada adat Bali” demikian I Gede Arya Sena menegaskan. Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Wiarsa Raka Sandi menyatakan terminologi sistem ikat belum jelas. Dimana dalam praktiknya memang ada potensi pelanggaran, tetapi ini dilakukan oleh oknum tertentu. Dalam pelaksanaannya kalau ada anggota adat yang berbeda pilihan dengan bendesa adatnya belum pernah ada sanksi (sanksi adat). Dalam hal ini juga ditegaskan tidak ada sistem ikat di Bali. Pendapat senada juga disampaikan oleh Ketua Bawaslu Bali I Ketut Rudia,  dan perserta lainnya. Dalam hal ini Komnas HAM diminta menjelaskan kepada  masyarakat Indonesi bahwa di Bali tidak ada sistem ikat, seperti halnya sistem noken di Papua. Pihak Komnas HAM minta maaf jika dari judul diskusi tersebut terkesan di Bali ada sistem ikat. Komnas HAM berkomitmen akan meluruskan hal ini di tinggkat nasional supaya tidak ada kesan bahwa di Bali ada sistem tersebut.

Diikuti oleh sekitar 482 operator dari Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Rapat Koordinasi dalam Rangka Evaluasi Operator SIDALIH dan SITUNG KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Wilayah II dilaksanakan di Hotel Inna Grand Bali Beach pada tanggal 26 Oktober 2014 sampai dengan 28 Oktober 2014. Kegiatan yang dilaksanakan guna mengevaluasi aplikasi sistem informasi Pemilu 2014 tersebut dibuka oleh Ketua KPU RI Husni Kamil Manik. Selain itu dibahas pula mengenai pengembangan aplikasi untuk menunjang pemutakhiran daftar pemilih berkesinambungan untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di masing-masing daerah. Pada kesempatan tersebut, Husni menyampaiakan apresiasi dan penghargaannya kepada seluruh operator SIDALIH dan SITUNG yang telah bekerja dan berjuang mensukseskan Pemilu 2014. “operator merupakan bagian dari sejarah dalam transparansi dan keterbukaan informasi Pemilu di tanah air” ungkapnya. Terkait permasalahan sistem informasi data pemilih dan sistem informasi penghitungan suara, Husni mengatakan bahwa setiap daerah pasti mempunyai permasalahan yang berbeda, oleh sebab itu melalui forum ini diharapakan dapat merangkum dan mereview segala masalah, kendala yang dialami selama penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPR serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berikut keunggulan yang harus kita tingkatkan lagi. Anggota KPU Divisi Perencanaan, Data, Informasi, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Ferry Kurnia Rizkiyansyah pada saat memberikan pengarahan kepada seluruh peserta mengatakan, ada lima hal penting yang perlu dievaluasi pada kegiatan ini yakni proses pelatihan SIDALIH dan SITUNG; Kualitas data dan mekanisme yang dijalankan pada scan C1; Aplikasi; Dukungan teknis dan non teknis serta proses dalam menalankan tahapan/aktivitas sejak awal hingga akhir. Pembukaan acara ditandai dengan pemukulan gong sebanyak tiga kali oleh Ketua KPU RI didampingi oleh Anggota KPU RI dan KPU Provinsi Bali.

Dengan telah berakhirnya pelaksanaan Pemilu DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, tentunya banyak permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraannya. Untuk mengevaluasi persoalan tersebut, pada hari Senin, 20 Oktober 2014, KPU Bali menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 yang bertempat di Krisna Gallery dan Resto. Selain dihadiri penyelenggara di tingkat Kabupaten/Kota, peserta Rakor juga melibatkan Partai politik Peserta Pemilu 2014, instansi terkait seperti Bawaslu Provinsi Bali, Satpol PP, FKUB Provinsi Bali, Kesbangpol, Biro Pemerintahan Setda Provinsi Bali, Komisi Informasi (KI) Bali dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Bali. Ketua KPU Bali, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, pada sambutannya menyampaikan bahwa Rakor evaluasi bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu tahun 2014 baik Pemilu DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Bali untuk mendapat masukan-masukan sebagai bentuk penyempurnaan pelaksanaan Pemilu ke depan. Kritik dan saran yang diberikan oleh instansi terkait/stakeholder yang ikut dalam Rakor evaluasi dihimpun dalam Daftar Inventarisasi masalah yang nantinya menjadi bahan evaluasi Tingkat Nasional.

KPU Provinsi Bali pada hari Rabu, 15 Oktober 2014 menerima kunjugan dari jajaran Komisioner dan Sekretariat KPU Kota Bandung. Kunjungan yang dilaksanakan dalam rangka mengevaluasi dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilukada serta mengetahui perkembangan persiapan KPU Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan Pemilukada di tahun 2015 mendatang. Ketua KPU Provinsi Bali Dewa Raka Sandi menyambut baik kedatangan KPU Kota Bandung. Dalam sambutannya, Raka Sandi mengatakan secara umum pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden di Bali berjalan cukup lancar, meskipun diwarnai adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Untuk persiapan Pemilukada mendatang, Raka Sandi menyatakan masih menunda menjalankan tahapan yang ada karena masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari pusat. Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU Kota Bandung, Rifky Alimubaroq didampingi Anggota dan jajaran pejabat struktural sekretariatnya mengatakan Pemilukada Kota Bandung telah dilaksanakan tahun 2013 yang lalu. Menurut Rifky, dalam proses Pemilukada, Bali mempunyai dinamika politik yang sangat dinamis sama halnya seperti Kota Bandung. Pertemuan ini juga bertujuan untuk berbagi pengalaman dan mengetahui proses pemilukada tahun 2015 di Bali. Sehingga dapat memperkaya wawasan mengenai pelaksanaan Pemilukada. Pertemuan ditutup dengan penyerahan kenang-kenangan.

Keceriaan dan canda tawa menghiasi suasana kebun raya bedugul saat seluruh jajaran KPU Provinsi Bali dan KPU Kabupaten/Kota se-Bali melaksanakan Outbond yang dilaksanakan pada hari Jumat, 10 Oktober 2014. Berbagai tantangan dari Tim Outbond Badan Diklat Provinsi Bali bersama-sama diselesaikan oleh seluruh peserta yang telah dibagi menjadi beberapa kelompok. Ketua KPU Bali Dewa Raka Sandi dalam sambutannya mengatakan dengan diadakannya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja dan rasa kekeluargaan diantara keluarga besar KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali.