Berita Terkini

Menyongsong pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Bali Tahun 2018 serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Buleleng Tahun 2017 mendatang, KPU Provinsi Bali melaksanakan Rapat Koordinasi bertempat di Ruang Rapat KPU Provinsi Bali. (23/02) Rapat yang dibuka oleh Ketua KPU Bali Dewa Raka Sandi ini mendatangkan oleh Anggota KPU RI Divisi Perencanaan, Program dan Keuangan Arif Budiman serta Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jendral KPU RI Nanang Priyatna untuk memberikan arahan serta dihadiri oleh pihak dari Polda Bali, Korem 163 Wirasatya, Bawaslu Bali, Bappeda Bali, Satpol PP Provinsi Bali, Kesbangpol Provinsi Bali, Kepala Biro Hukum, Biro Pemerintahan dan Biro Keuangan Setda Provinsi Bali, Kesbangpol Kabupaten Buleleng, Klungkung dan Gianyar serta Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Dalam sambutannya Raka Sandi mengatakan tujuan Rapat Koordinasi ini adalah untuk menyamakan persepsi dalam penyusunan Anggaran serta Regulasi yang akan dijadikan pedoman dalam menyusun kebutuhan anggaran Pilgub 2018 serta untuk mengetahui perkembangan Pilbup Buleleng yang akan dilaksanakan pada tahun 2017 mendatang. Dengan langkah-langkah komunikasi yang intensif diawal maka diharapkan akan terjadi persamaan persepsi oleh pihak-pihak terkait sehingga nantinya akan lebih mudah berkoordinasi. Raka Sandi juga meminta arahan dari Anggota KPU RI Arif Budiman, sehingga apa yang dilakukan saat ini tidak melenceng dari aturan yang ada serta tidak melanggar hukum. Pada kesempatan yang sama Anggota KPU RI Arif Budiman membawakan materi mengenai Pendanaan Pilkada Serentak dilanjutkan oleh Anggota KPU Bali Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik serta Umum Rumah Tangga dan Organisasi Wayan Jondra didampingi oleh Anggota KPU Bali Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM Wayan Widhiasthini sebagai moderator.(gb)

Setelah memperoleh pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali pada pertemuan sebelumnya, KPU Provinsi Bali melaksanakan acara Review Laporan Keuangan Tahun 2015 dengan kembali mengundang 3 (tiga) narasumber dari BPKP (27/01) Kepala Bagian Keuangan Umum dan Logistik Sekretariat KPU Provinsi Bali I Dewa Ayu Indrayani didampingi oleh Kepala Bagian Program Data, Organisasi dan SDM Ni Made Reponi pada kesempaan tersebut membuka acara yang dihadiri oleh Operator SAIBA dan SIMAK BMN Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Dalam sambutannya, Indrayani mengatakan dengan diadakannya acara ini, diharapkan laporan keuangan Sekreariat KPU se-Bali dapat selesai tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang ada. Menurut narasumber dari BPKP Budi Gunarjo Ompusunggu, kegiatan review ini dilaksanakan untuk melihat adanya kekurangan-kekurangan pada saat pendampingan berlangsung dan untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang disajikan di masing-masing Satuan Kerja juga harus sama dengan yang dilakukan di tingkat wilayah. Sehingga nantinya data keuangan atau barang dar SIMAK dan SAIBA akan menjadi sama setelah dikompilasi. Selama ini KPU Provinsi Bali cukup dikenal akan ketertibannya dalam penyusunan laporan baik dari sisi kevalidan data dan ketepatan waktu. Sehingga merupakan tugas yang tidak mudah untuk mempertahankan predikat tersebut. Rekonsiliasi di tingkat pusat akan dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2016.(gb)

Mengundang segenap jajaran Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota se-Bali, KPU Provinsi Bali melaksanakan Rapat Persiapan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Bali. (20/01) Rapat yang bertujuan untuk menyusun/memperbaiki Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019 sebagai penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Satuan Kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Bali ini menghadirkan Narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pengembangan Perwakilan (BPKP) Provinsi Bali, Rapat dibuka oleh Ketua KPU Bali Dewa Raka Sandi. Dalam sambutannya Raka Sandi menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak BPKP atas kesediaannya memberikan pendampingan kepada Satuan Kerja KPU dalam penyusunan Renstra 2015-2019. Raka Sandi juga mengatakan untuk kedepannya, kualitas perencanaan harus lebih ditingkatkan lagi dengan tetap mengacu pada Renstra dari KPU RI. Karena menurutnya baik tidaknya pelaksanaan Pemilu sangat dipengaruhi oleh matangnya perencanaan yang kita susun diawal. Pada kesempatan yang sama, Sekretaris KPU Bali Putu Arya Gunawan juga menyampaikan arahannya kepada seluruh Sekretaris dan jajaran Sekretariat KPU se-Bali. Arya Gunawan menghimbau kepada seluruh jajaran agar penyusunan Renstra tetap diselaraskan dengan Renstra yang telah didapat dari KPU RI. Dalam rangka reformasi penertiban aparatur Negara menjadi lebih berintegritas, segala sesuatu yang telah ditetapkan dalam rencana kerja akan dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kinjerja sebagai bentuk tanggung jawab atas apa yang telah disetujui dan ditetapkan. Alokasi PAGU Anggaran Tahun 2016 KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali: KPU Provinsi Bali (Rp. 5.544.734.000) KPU Kota Denpasar (Rp. 2.156.615.000) KPU Kabupaten Badung (Rp. 2.608.149.000) KPU Kabupaten Tabanan (Rp. 2.767.792.000) KPU Kabupaten Jembrana (Rp. 2.095.199.000) KPU Kabupateb Buleleng (Rp. 2.101.722.000) KPU Kabupaten Bangli (Rp. 2.121.598.000) KPU Kabupaten Klungkung (Rp. 2.385.021.000) KPU Kabupaten Klungkung (Rp. 2.067.578.000) KPU Kabupaten Gianyar (Rp. 2.457.751.000) Sesi materi diisi oleh 4 (empat) narasumber dari BPKP Perwakilan Bali didampingi oleh Anggota KPU Bali Wayan Jondra sebagai moderator.(gb)

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali siap mendukung pelaksanaan tahapan Pungut Hitung Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang. Hal ini dibuktikan dengan membentuk Tim IT tambahan dari KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan Pilkada (Buleleng, Klunkung dan Gianyar) Sekretaris KPU Provinsi Bali, Putu Arya Gunawan pada hari Senin, 7 Desember 2015 memberikan pengarahan kepada seluruh Tim IT yang akan bertugas. Dalam arahanya, Arya Gunawan menyampaikan bahwa tujuan pembentukan Tim IT tambahan ini adalah untuk memberikan dukungan teknis dan moral kepada Tim IT KPU Kabupaten/Kota yang sedang manjalankan Pilkada Serentak demi kelancaran proses Rekapitulasi Suara. Seluruh Tim IT Kabupaten/Kota yang akan bertugas juga mendapatkan pembekalan mengenai Aplikasi SITUNG dan TUNGSURA sebagai alat dukung dalam proses Pungut Hitung Pilkada Tahun 2015 oleh Tim IT dari KPU Provinsi Bali. (gb)

Keseriusan dalam pengelolaan logistik Pilkada Serentak menjadi kunci menuju Pengelolaan Logistik Berintegritas, untuk menunjang Pilkada Berintegritas, demikian ujar Ketua Divisi Logistik KPU Bali Dr. I Wayan Jondra, dalam acara Bimtek Logistik yang dilakukan noleh KPU Kabupaten Jembrana. Kegiatan ini diikuti oleh para anggota PPK beserta Kepolisian, Kesbangpol dan Panwaslih Kabupaten Jembrana. Bimtek yang dilaksanakan dalam suasana hari raya Pagerwesi ini mengambil tempat di Kantor Camat Negara. (2/12/15) Bimtek yang berjalan interaktif, kocak dan sarat makna ini, memberikan kesadaran kepada peserta betapa pentingnya pengelolaan logistik secara berintegritas, dan menjadi tanggung jawab bersama stakeholder. Tanggung jawab bersama ini akan berjalan dengan baik apabila didahului dengan Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan yang baik, dilanjutkan dengan komunikasi yang baik. Kelima hal tersebut harus dilaksanakan secara berintegritas. Berintegritas dimaksud satunya pemahaman/pikiran terhadap peraturan, perkataan dan perbuatan dalam pengelolaan logistik pemilu. Jondra juga menyampaikan bahwa integritas hanya akan terwujud apabila adanya kerja tim yang solid atar semua stakeholder. Jika soliditas ini terwujud maka sebesar apapun ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan akan dapat dihadapi. Soliditas akan terwujud apabila integritas penyelenggara terjamin. Integritas akan terganggu apabila penyelenggara nyambi jadi tim sukses, demikian pungkas pak Doktor.

Menindaklanjuti MOU antara KPK dengan KPU Kabupaten/Kota se-Bali tentang Pilkada Berintgeritas dalam Pilkada Serentak Tahun 2015, KPU Provinsi Bali melaksanakan Rapat Koordinasi tindak lanjut Pilkada berintegritas dan pencegahan gratifikasi bagi penyelenggara Pilkada di ruang rapat sekretariat KPU Provinsi Bali. (24/11/15) Ketua KPU Bali Dewa Raka Sandi dalam sambutannya mengatakan bahwa, Pilkada Berintegritas merupakan salah satu tema penting dalam menghadapi Pilkada serentak mendatang. Salah satu bentuk konkritnya adalah dengan diterbitkannya Peraturan Komisi Pemilihann Umum (PKPU) No. 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang juga dibahas pada materi yang dibawakan oleh Dewa Raka Sandi. Ia berharap nantinya KPU dapat mencegah terjadinya praktek gratifikasi dalam pelaksanaan Pilkada yang merupakan salah satu bentuk integritas dalam bidang keuangan. Iqsani Fachrudin dari Direktorat Gratifkasi KPK dalam materinya juga menyampaiakan bahwa sebenarnya Bali merupakan salah satu daerah yang dijadikan percontohan pelaksanaan Pilkada berintegritas di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan seluruh jajaran saling bahu-membahu bekerjasama untuk mewujudkan sebuah pesta demokrasi yang baik dan menjadi contoh atau barometer bagi daerah yang lain. “untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera maka dibutuhkan kepala daerah yang mempunyai integritas sehingga dapat melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya” tambahnya. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Provinsi Bali Ketut Rudia juga menyampaikan bahwa dalam hal ini, Bawaslu beserta jajarannya selaku penyelenggara tentunya sudah dibekali dengan undang-undang serta peraturan yang akan dijadikan sebagai pedoman. Ketentuan yang ada tentunya akan kita jadikan sebagai rambu-rambu yang harus kita jadikan sebagai komitmen bersama dalam menjaga diri untuk bekerja susai dengan ketentuan yang ada.(gb)