Berita Terkini

Gianyar, bali.kpu.go.id – Wakil Bupati Gianyar Made Agus Mahayastra menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan KPU Provinsi Bali yang bersinergi dengan KPU Kabupaten Gianyar dan Pemda Gianyar diwakili oleh Kesbangpol. Audiensi di lakukan di ruang kerja Wakil Bupati Gianyar Jl.Ngurah Rai, Gianyar (22/08/2017). Audiensi dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Sadar Demokrasi (GMSD) di hadiri oleh Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Anggota KPU Provinsi Bali Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Ni Wayan Widhiasthini, yang dijembatani oleh Ketua KPU Gianyar AA Gede Putra dengan Kepala Kesbangpol Gianyar I Dewa Gede Alit Mudiarta. Ikut hadir pula Anggota KPU Kabupaten Gianyar Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat AA Istri Darmawati dan Pejabat Struktural KPU Provinsi Bali di wakili Ka.Sub.Bag Tekmas I Wayan Gede Budiartha. Dewa Raka Sandi menyampaikan maksud kegiatan GMSD yaitu selain mensosialisasikan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali serta Bupati dan Wakil Bupati di tahun 2018 kepada masyarakat, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran demokrasi masyarakat khususnya di kalangan pemilih pemula. Widhiasthini menambahkan kegiatan GMSD melibatkan 25 sekolah SMU/SMK di Kabupaten Gianyar serta penampilan khusus bagi sekolah disabilitas. Acara ini akan mengundang juga KPU RI sebagai pendidikan pemilih dan melibatkan Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi untuk melakukan pendidikan pemilih serta sebagai panitia KPPS. Konsep acara seperti Indonesia Pencari Bakat, yang di lombakan yakni yel-yel dan pidato. Sedangkan juri sebagai komentator dan pemilihan pemenang di lakukan dengan voting. Pemenang perlombaan yang memperoleh suara terbanyak. Acara GMSD Kabupaten Gianyar akan di adakan di Lapangan Astina dan Balai Budaya Gianyar pada hari Jumat, 22 September 2018, yang di awali dengan Bugar Bersama di pandu oleh instruktur senam pada pagi hari papar Widhiasthini. Audiensi di tutup oleh Wakil Bupati Gianyar dengan menyatakan dukungan penuh terhadap acara GMSD tersebut, dengan menunjuk koordinator dari Pemkab Gianyar Kepala Kesbangpol untuk mengkoordinasikan acara tersebut dengan KPU Provinsi Bali dan KPU Kabupaten Gianyar sampai berjalan dengan lancar. Setelah Audiensi di lanjutkan dengan Rapat bersama 25 Kepala Sekolah SMU/SMK Kabupaten Gianyar yang di laksankan di Ruang Rapat Kantor Kesbangpol Gianyar. Setelah mendapatkan arahan dari Anggota KPU Provinsi Bali Divisi SDM dan Parmas Ni Wayan Widhiastini dan Kepala Badan Kesbangpol I Dewa Gede Alit Mudiarta, acara GMSD Gianyar mendapat dukungan penuh dan mengapresiasi acara GMSD yang akan di laksanakan di Gianyar.(bud.red/Foto KPU Bali/bud/Hupmas)

Mangupura, bali.kpu.go.id –I Made Oka Purnama selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali (KPU Bali)bersama jajaran Tim Pengadaan melakukan konsultasi ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan JasaPemerintah Kabupaten Badung. Konsultasi tersebut dilakukandalam rangka menghadapi pengadaan-pengadaan yang akan dilaksanakan disetiap Tahapan Pilgub Bali 2018.(22/08/17) Tim Pengadaan KPU Provinsi Bali diterima oleh Narasumber dari ULP Kabupupaten Badung Made Sudarsana. Sudarsana yang juga didampingi oleh tim ULP lainnya menjelaskan mengenaikiat-kiatserta studi kasus yang harus diperhatikan dalam setiap pengadaan Barang dan Jasa. Sehingga nantinya seluruh proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh pihak KPU Provinsi Bali dapat berjalansesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. KPU Provinsi Bali menjadikan ULP Pemda Kabupaten Badung sebagailocus konsultasi mengingat ULP Kabupaten Badung merupakan salah satu ULP Pecontohan di Indonesia.(swb)

Buleleng, bali.kpu.go.id - Dalam upaya meningkatkan disiplin kerja jajarannya, KPU Provinsi Bali dibawah komando komisioner  Dr. I Wayan Jondra dan Dra. Kadek Wirati, M.H. didampingi Kabag Perencanaan dan SDM, Ni Made Reponi, serta staf Dewa Darma melakukan sidak, dilanjutkan dengan apel dan pembinaan, dalam sidak tersebut kedapatan lima staf tidak hadir tanpa keterangan, sidak ini lumayan membuat kaget jajaran KPU Kabupaten Buleleng (22/08/2018). Pada kesempatan tersebut, Jondra menyampaikan bahwa bahwa dalam melaksanakan tahapan Pilgub Bali Tahun 2018, jajaran KPU Provinsi Bali umumnya dan KPU Kabupaten Buleleng khususnya harus bekerja secara disiplin. Kerja disiplin diawali dengan kehadiran yang disiplin. Komisioner selaku pucuk pimpinan harus mampu menjadi contoh tidak cukup hanya memberi contoh kedisiplinan. Jika ada yang tidak hadir harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis, ijin harus disampaikan satu hari sebelumnya diketahui atasan.  Apel harus dilakukan setiap hari, pada Hari Senin apel dilakukan tepat pukul delapan, sedangkan diluar hari senin apel dilakukan jam tujuh lebih tiga puluh menit. Sedangkan jam pulang kerja Hari Senin sampai Kamis pulang jam empat sore, dan pada Hari Jum’at pulang jam setengah lima. Namun konsekwensi bekerja penuh waktu bekerja tidak terbatas oleh jam kerja, namun harus tetap absen sebagai bukti kehadiran serta tetap bekerja keras, cerdas dan tuntas. Kadek Wirati dalam pengarahannya menyampaikan semua boleh tidak masuk baik karena ijin maupun sakit, namun harus disampaikan kepada atasan secara tertulis. Termasuk dalam hal ini ketua KPU Kabupaten/Kota namun harus seijin ketua KPU Provinsi.  Jika ketua tidak masuk kerja dengan berbagai alasan hendaknya menunjuk Plt, yang mana mekanismenya terlebih dahulu ditetapkan melalui pleno. Permasalahan pelaksanaan kegiatan yang tidak ada dalam DIPA dapat saja dilakukan revisi, termasuk didalamnya revisi perjanjian kinerja, yang penting revisinya dilakukan dalam pleno, karena hal-hal menyangkut kebijakan ada di tangan komisioner, selanjutnya tugas sekretariat untuk mengingatkan dan memfasilitasi. Dalam kesempatan tersebut Ibu Reponi juga menyampaikan pesan agar KPU Kabupaten Buleleng meningkatkan kinerja dan kekompakan. Format surat ijin tidak masuk kerja sudah ada dalam tatanaskah silahkan disesuaikan sesuai kebutuhan. Reponi menegaskan bahwa rekap absen harus sudah dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, sedangkan untuk kartu kendali SPIP (Sistim pengendalian intern permerintah) disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Jika kita melaksanakan kerja melebihi jam kerja harus tetap absen dan harus rela tidak dapat uang lembur, karena sekarang sudah mendapatkan uang tunjangan kinerja (tukin) bagi staf dan peningkatan uang kehormatan bagi komisioner, dengan demikian artinya segala kegiatan yang sudah tertuang dalam DIPA sudah menjadi tugas pokok dan fungsi kita sebagai jajaran KPU untuk melaksanakannya. Sidak dilanjutkan ke kpu ba badung. Dari hasil ditemukan kenyataan KPU Kab Badung tak pernah apel selasa sampai jumat. Jondra memerintahkan mulai hari Kamis apel harus dilaksanakan pada jam 7.30. Wirati memerintahkan kepada KPU Kabupaten Badung untuk menyiapkan plh apabila ketua berhalangab, tidak boleh ada kekosongan pemimpin di KPU Kabupaten Badung dengan demikian pelayanan tidak terganggu.(wjd)

Denpasar, bali.kpu.go.id – Sebanyak 800 peserta mahasiswa baru Reguler dan 200 peserta mahasiswa baru ekstensi Undiknas University menghadiri Undiknas Student Week yang di adakan pada Aula Dwi Tunggal Lt.4 Gedung Undiknas University, Jl.Bedugul, Sidakarya, Denpasar  (21/08/2017) Acara Undiknas Student Week di adakan dua sesi yakni pada jam 14.00 wita siang untuk mahasiswa regular dan 18.00 wita sore hari untuk mahasiswa ekstensi. Dalam acara tersebut di lakukan sosialisasi voter education oleh Anggota KPU Provinsi Bali Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Ni Wayan Widhiasthini yang merupakan undangan panitia sebagai narasumber. Widhiasthini memaparkan bahwa voter education penting di lakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilihan baik itu pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif. Pendidikan Pemilih/voter education memberikan informasi pentingnya demokrasi dengan ikut serta terlibat langsung dalam proses demokrasi tersebut yakni dengan mencoblos sesuai pilihan, meminimalisir praktek money politic serta golput. Widhiastini menambahkan bahwa saat ini partisipasi masyarakat terhadap pemilihan di bali cukup bagus yakni 77 persen pada saat pemilihan legislatif tahun 2014. Namun masih adanya masyarakat yang apatis terhadap pemilu, itu merupakan target utama dalam voter education. Saat ini syarat untuk memilih ditambah yaitu harus memiliki KTP elektronik/terekam. Sehingga KPU Provinsi sebagai penyelenggara di daerah harus gencar melakukan  sosialisasi agar informasi tersebar secara merata agar hak pemilih tidak hilang dan partisipasi masyarakat tidak menurun. Antusiasisme peserta Undiknas Student Week di tunjukan dengan banyaknya pertanyaan atas keingintahuannya tentang Pemilu. Acara di tutup dengan penyerahan kenang-kenangan berupa plakat oleh panitia kepada pembicara.(bud.red/Foto KPU Bali/gb/Hupmas)

Denpasar, bali.kpu.go.id - Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah memasuki usia 72 Tahun. Segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali melaksanakan Upacara hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati setiap tanggal 17 Agustus tersebut. (17/08/17). Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi bertindak selaku pembina Upacara membacakan sambutan Ketua KPU Republik Indonesia Arif Budiman. Dalam sambutannya yang dibacakan dihadapan seluruh peserta Upacara, Arif Budiman menyampaikan bahwa sudah sepantasnya kita sebagai generasi penerus bangsa menghormati serta menghargai jasa para pahlawan bangsa. Karena tanpa perjuangan mereka, mungkin tidak akan ada negara besar dan kaya yang bernama INDONESIA. Arif juga mengatakan dengan adanya semangat Nasionalisme, kita dapat menjalin kerukunan antar suku, umat beragama, golongan sehingga dapat tercipta kehidupan berbangsa yang damai, aman dan tentram. Dengan demikian persatuan dan kesatuan demi keutuhan bangsa dapat kita jaga dan pertahankan bersama-sama. Kepada seluruh penyelenggara pemilu, Arif Budiman menggaris bawahi  bahwa dalam menghadapi tugas-tugas berat dalam menyelenggarakan Pemilhan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 Pemilu Legislatif Tahun 2019 mendatang, dipandang sangat penting untuk selalu menerapkan nilai-nilai Nasionalisme sebagai dasar yang kuat dalam menghadapi tantangan, hambatan bahkan tekanan dari berbagai pihak sebagai seorang penyelenggara.(gb.red/Foto KPU Bali/gb/Hupmas) 

Bogor, bali.kpu.go.id – Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi Provinsi Bali  mendapat kesempatan yang baik mempresentasikan kegiatan Komunitas dalam pembukaan Jambore Komunitas Demokrasi di Hotel Neo Savana Garden Sentul City, Bogor, Diselenggarakan oleh KPU RI. Presentasi tersebut mendapat appresiasi yang tinggi oleh Ketua KPU RI  beserta Anggota KPU RI dan Jajarannya, serta sambutan baik dari peserta 34 Provinsi seluruh Indonesia. Kegiatan Komunitas  Peduli Pemilu dan Demokrasi Provinsi Bali menjadi barometer serta acuan dalam melakukan kegiatan di daerah masing-masing nantinya. Komunitas  Peduli Pemilu dan Demokrasi Provinsi Bali di wakili oleh Ryan Hendrich Dharma Wijaya dan Anak Agung Ngurah Deva Ekada Saputra yang telah melalui seleksi ketat dari anggota yang berjumlah 30 orang komunitas. Di dampingi oleh I Wayan Gede Budiartha dari Sekretariat KPU Provinsi Bali. Kegiatan yang berlangsung tanggal 15-17 Agustus 2017 selama 3(tiga) hari tersebut di buka oleh Ketua KPU RI Bapak Arief Budiman,  Arief Budiman menyampaikan pada saat-saat kritis dalam penyelenggaraan pemilu dan berbangsa bernegara, simbol atau tokoh tersebut yang mempunyai peran penting. Dalam penyelenggaraan pemilu yang baik, tidak bisa hanya mengandalkan KPU saja, tetapi juga kontribusi dari semua pihak dari seluruh Indonesia. Apabila KPU tidak bisa bekerja dengan baik dan tepat waktu, maka resikonya bukan saja bagi KPU, tetapi bagi bangsa dan negara. KPU tidak bisa bekerja baik jika tidak didukung Sekretariat Jenderal (Setjen), dan KPU tidak bisa bekerja maksimal jika tidak didukung oleh masyarakat seluruh Indonesia. program pengembangan komunitas peduli pemilu dan demokrasi ini adalah program unggulan dalam pendidikan pemilih dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di ungkapkan oleh Arif Rahman Hakim Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI dalam selayang pandang. Arif Rahman Hakim menyampaikan Selama ini, komunitas yang fokus pada isu demokrasi masih terpusat di Jakarta, sehingga masih ada ketimpangan berdemokrasi di daerah. Untuk itu, KPU berupaya mewujudkan komunitas ini secara sukarela, dengan harapan dapat menularkan dan menyebarluaskan semangat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Kegiatan Jambore Komunitas Demokrasi selain merumuskan strategi partisipasi komunitas serta persiapan kegiatan partisipasi komunitas, juga diisi dengan capacity building/outbond untuk menjaga kekompakan para Komunitas Demokrasi. Acara di akhiri dengan mengikuti upacara memperingati hari  kemerdekaan Republik Indonesia ke 72 di Kantor KPU RI jl.imam bonjol, Jakarta. (bud.red/Foto KPU Bali/bud/Hupmas)