Berita Terkini

Senin, 18 Juli 2016 bertempat di Balai Diklat LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) berlangsung pembukaan Diklat Bendahara Pengeluaran (DTSS) Kelas Kerja Sama Program Diklat KPU Provinsi Bali Tahun Anggaran 2016 Ketua KPU Provinsi Bali yang dalam kesempatan ini diwakili Komisioner KPU Provinsi Bali Dr. Ni Wayan Widhiasthini, S.Sos,M.Si berkenan membuka diklat secara resmi dengan didampingi Sekretaris KPU Provinsi Bali  Putu Arya Gunawan, SH, Kepala Balai Dilat Keuangan Denpasar Kusumaningtyas serta dihadiri pejabat struktural dilingkungan KPU Provinsi Bali. Dalam sambutannya, Dr. Ni Wayan Widhiasthini, S.Sos,M.Si menyampaikan Diklat yang dilaksanakan tanggal 18 Juli sampai dengan 29 Juli 2016 dengan peserta dari bendahara pengeluaran KPU Kabupaten/kota se-Bali ini dimaksudkan agar peserta menjadi Bendahara yang bersertifikat dan mampu bertanggung jawab atas laporan pertanggungjawaban anggaran yang berbasis kinerja. Setelah secara resmi dibuka, Arya Gunawan memberi sambutan menekankan agar seluruh peserta diklat mengikuti dengan baik sampai selesai. Selanjutnya Kepala Balai Diklat Keuangan Denpasar memberikan pengarahan kepada para peserta. Dalam pengarahananya beliau menyampaikan bahwa diklat ini merupakan landasan untuk jabatan Bendahara pengeluaran, Oleh karena itu diharapkan para peserta diklat untuk dapat mengikuti diklat ini dengan sebaik-baiknya, berperan aktif, berdiskusi dengan sesama peserta, tidak hanya mendengarkan dari para pengajar serta betul-betul dapat meningkatkan kompetensinya, setelah mengikuti diklat tersebut agarilmu yang didapat dapat berguna.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, Jumat (19/4) melaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi dan Prosedur Kerja Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan. Peserta Rakor dihadiri oleh lima orang dari masing-masing KPU Kabupaten/Kota se-Bali. Masing-masing diwakili oleh Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Operator Silog dan Operator Sirup. Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, ST didampingi oleh Komisioner KPU Provinsi Bali Dr. I Wayan Jondra, Sekretaris KPU Provinsi Bali Putu Arya Gunawan, SH serta pejabat struktural dilingkungan KPU Provinsi Bali dengan Narasumber dari Biro Logistik KPU RI yang pada kesempatan ini diwakili oleh Wakil Kepala Biro Logistik Susilo Hadi dan Kasubag Logistik M. Krisdiono. Ketua KPU Bali dalam pembukaan menyampaikan bahwa Rakor ini adalah salah satu kegiatan penting dalam proses evaluasi bagaimana pengelolaan logistik pra pemilu dan pasca pemilu, dimana dalam waktu dekat akan diselenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng pada tanggal 15 Pebruari 2017. Ditambahkan oleh Dr. I Wayan Jondra yang harus dipahami dan diwaspadai dalam hal lelang agar tidak melakukan kekeliruan dan logistik pemilu diperlakukan dengan baik karena merupakan aset negara. BertempatdiruangRapat KPU Provinsi Bali, dalam pemaparan materi Wakaro Logistik memaparkan bagaimana prosedur kerja Pengelolaan Logistik Pemilu dan beberapa aplikasi terbaru untuk dapat mempermudah proses pengelolaan logistik.

Diterima oleh Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi,ST, jumat (15/7) sebanyak 60 orang siswa SMK Kertha Wisata didampingi 6 guru mengunjungi Rumah Pintar Pemilu KPU Provinsi Bali sebagai langkah awal pembelajaran tentang Pemilu oleh SMK Kertha Wisata Denpasar. Kunjungan yang dilakukan sebagai penerapan proses pembelajaran di sekolah dengan kenyataan di masyarakat. Dalam sambutannya Raka Sandi yang didampingi oleh komisioner Ni Putu Ayu Winariati,SP , Dr. Ni wayan Widhiasthini, S.Sos., M.Si dan Dr. I Wayan Jondra serta pejabat struktural KPU Provinsi Bali mengatakan dengan adanya kunjungan seperti ini, diharapan dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman baru kepada seluruh siswa yang masih dikategorikan sebagai pemilih pemula ini. Setelah mendapatkan gambaran umum mengenai kepemiluan, seluruh siswa dan siswi diajak untuk melihat maket (miniatur) TPS dan melakukan simulasi mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Seluruh fasilitas tersebut dipusatkan pada Rumah Pintar Pemilu KPU Provinsi Bali.

Dibawah supervisi Komisioner KPU Provinsi Bali Putu Winariati, SP, Dra. Kadek Wirati, MH. dan Dr. I Wayan Jondra, pelaksanaan uji coba sistem informasi pencalonan (silon)  dalam rangka persiapan pelaksanaan Pilbub Buleleng, berjalan lancar (14/7/2016). Tahap demi tahap aplikasi silon ini dicoba, baik untuk calon perseorangan maupun dari calon partai politik. Uji coba dilakukan sejak pukul 10.00 s.d. 16.00 Wita. Dalam pengarahannya ibu Wina menyampaikan bahwa silon ini harus kita jajal habis, sehingga tidak menjadi kendala pada saat implementasi di masa pendaftaran calon. Dengan silon ini harusnya dapat membantu memudahkan pasangan calon maupun KPU sebagai penyelenggara dalam proses pecalonan. Usai uji coba silon ini dilanjutkan pembinaan dalam rangka kedisiplinan komisoner dalam hal kehadiran yang berkaitan dengan SE KPU RI No 315 tahun 2016 dibawah Dr. Jondra. Kedisipilan kerja dimulai dari kedisiplinan kehadiran, sehingga profesionalisme KPU dapat terwujud. Pada kesempatan pembinaan Ibu Kadek Wirati juga menegasnya pentingnya keterbukaan dan update websit,sehingga hak masyarakat atas informasi dapat terpenuhi.  KPU Kabupaten Buleleng hendaknya memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam melaksanakan Pilkada, uji coba silon sudah berjalan sukses, bukti kemampuan KPU Kabupaten Buleleng berdasarkan disiplin yang tinggi demikian pengarahan akhir dari ibu Wina.

Komitmen komisioner KPU untuk bekerja penuh waktu mendapat perhatian serius dari KPU Provinsi Bali, perhatian itu diwujudkan dengan inspeksi mendadak kepada KPU Kabupaten Badung, pada hari Rabu, 13 Juli 2013, sidak yang disambut hangat oleh 3 Komisioner KPU Kabupaten Badung. Komitmen bekerja penuh waktu harus dipatuhi oleh jajaran KPU di semua tingkatan, karena hal tersebut merupakan perintah undang-undang 15 tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu yang dipertegas dengan Surat edaran KPU RI nomor : 315 Tahun 2016. Pada kesempatan sidak tersebut Dr. I Wayn Jondra, selaku korwil Kabupaten Badung menyampaikan bahwa : “Dalam keseharian komisioner KPU wajib hadir di Kantor sesuai jam kerja yang telah ditentukan oleh KPU RI yaitu jam 7.30 s.d. 16.00 Wita. Namun bukan berarti selesai tidak selesai kerja jam 16.00 wita boleh pulang, mengingat KPU bekerja berbasis tahapan, jika ada tahapan yang harus selesai pada hari itu, maka kerja sampai diniharipun wajib dilakukan tanpa tambahan uang lembur. Jika berhalangan harus ijin tertulis sebelum ijin dilakukan, dan jika sakit lebih dari 1 hari wajib dengan surat keterangan dokter. Komisioner sebagai pimpinan lembaga wajib menjadi contoh bagi segenap jajaran sekretariat.” Komisioner KPU Provinsi Bali Putu Winariati,SPpada saat sidak menyatakan bahwa : KPU Kabupaten/Kota wajib menjaga kewibawaan lembaga, dengan meningkatkan disiplin kerja dan kepatuhan terhadap perintah pimpinan, serta tertib administrasi, segala sesuatu aktifitas penting dilengkapi dengan administrasi guna mewujudkan disiplin organisasi. Dra. Kadek Wirati, MH komisioner KPU Provinsi Bali menegaskan bahwa sidak ini dilakukan guna menjamin kepatuhan komisioner KPU terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak terjadi pelanggaran di wilayah Provinsi Bali. Ketua KPU Kabupaten Badung A A Gd Raka Nakula didampingi anggota I Wayan Semara Cipta dan Nyoman Sukataya, menyampaikan ucapanterimakasih atas sidak ini, dan siap mematuhi semua arahan dan perintah KPU Provinsi Bali.

Selasa, 12 Juli 2016 Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi membuka Rapat Kordinasi Pengelolaan Arsip/Logistik Pasca Pemilu dan Pembahasan Realisasi Anggaran Tahun 2016 yang bertempat di ruang Rapat KPU Provinsi Bali. Rapat dihadiri oleh Anggota KPU Privinsi Bali Ni Putu Ayu Winariati,SP, Dr. I Wayan Jondra, Dra Kadek Wirati, MH, Pejabat Struktural KPU Provinsi Bali serta Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten/Kota se-Bali yang didampingi masing-masing sekretarisnya ini membahas tentang kearsipan dan logistik pasca Pemilu dan juga realisasi anggaran. Rapat diawali dengan doa bersama atas berpulangnya Ketua KPU RI Husni Kamil Manik. Doa bersama dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi Bali. Keluarga besar KPU Provinsi Bali dan KPU Kabupaten/Kota se-Bali mendoakan semoga almarhum mendapat tempat disisi Tuhan dan kepada keluarga yang ditinggal diberikan kekuatan dan ketabahan. Berdasarkan penyampaian laporan realisasi anggaran dari masing-masing Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Bali ini, realisasi anggaran dirasa belum optimal. Kendala yang dialami dalam penyerapan anggaran ini dikarenakan dana hibah yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota yang baru usai menyelenggarakan Pilkada dan yang akan menyelenggarakan Pilkada. Sekretaris KPU Provinsi Bali Putu Arya Gunawan, SH menekankan untuk lebih optimal dalam merealisasikan anggaran dan menyeragamkan sistem pelaporan. Selanjutnya dalam pembahasan tentang kerasipan dan pemusnahan logistik pasca Pemilu ditemukan beberapa kendala. Ketersediaan tempat di Badan Kearsipan Daerah merupakan kendala yang dialami di setiap Kabupaten/Kota. Dr. I Wayan Jondra menekankan untuk tetap berkoordinasi dengan Badan Kearsipan Daerah dan menemukan solusi atas kendalatersebut.