Berita Terkini

Rabu tanggal 11 Februari 2015, ketua KPU Bali menerima utusan partai Golkar atas nama Anak Agung Mustika yang membawa surat tembusan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH.AHA.11.03-11, tertanggal 5 Januari 2015. Surat yang ditujukan kepada : sdr. Aburizal Bakrie. Dalam surat tersebut menjelaskan bahwa (1) Kepengurusan Partai Golongan Karya yang terakhir tercatat di Kementrian Hukum dan Ham adalah kepengurusan berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor : M.HH-21.AH.11.01 Tahun 2012 tertanggal 04 september 2012 tentang Pengesahan Susunan Komposisi dan Personalia Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2009-2015 dengan Ketua Umum Ir. Aburizal Bakrie dan sekretaris jenderal Idrus Marham. (2) dalam hal terdapat perselisihan kepengurusan dalam tubuh Partai Golongan Karya, dapat diselesaikan melalui mekanisme internal Partai Golongan Karya atau melalui pengadilan. Menanggapi penyampaian surat tersebut Ketua KPU Provinsi Bali didampingi Komisioner KPU Provinsi Bali Wayan Jondra, menyampaikan bahwa surat ini akan menjadi salah satu rujukan kami dalam mengambil keputusan yang terkait dengan partai golongan karya di Provinsi Bali. Terlepas dari itu jika dibutuhkan kami dapat melakukan verifikasi sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jondra pada kesempatan itu menyampaikan bahwa surat ini kami terima untuk selanjutnya diproses sesuai tata kerja KPU Provinsi Bali. Semoga dengan adanya surat ini kesimpang siuran informasi tentang kepengurusan Partai Golongan Karya dapat diantisipasi.

Audensi KPU Bali dengan Gubernur Bali akhirnya terwujud pada hari Senin Tanggal 9 Februari 2015, di ruang kerja Gubernur Bali setelah sebelumnya sempat tertunda. Pada kesempatan audiensi tersebut KPU Bali tidak hanya diterima Gubernur Mangku Pastika namun juga didampingi oleh Wakil Gubernur Ketut Sudikerta. Dalam audiensi tersebut juga bersamaan diterima Bawaslu Provinsi Bali. Audiensi ini sangat strategis untuk menyamakan informasi yang dimiliki KPU sebagai penyelenggara dengan Gubernur sebagai kepala daerah. Pada kesempatan audiensi tersebut Ketua KPU Bali Dewa Raka Sandi didampingi beberapa anggotanya antara lain : Wayan Jondra, Kadek Wirati dan Putu Winariati, didampingi Sekretaris KPU Bali Arya Gunawan, menyampaikan laporan peyelenggaraan Pileg Pilpres dan Kebutuhan KPU Bali.  Pada kesempatan laporan itu, ketua KPU Bali menyampaikan 3 award yang diperoleh KPU Bali serangkaian Pileg dan Pilpres dan disambut apresiasi kagum serta tepuk tangan Gubernur Bali. Ketua KPU Bali juga menyampaikan laporan kesiapan Bali menyongsong pemilukada serempak secara Nasional dan beberapa kendala KPU Bali baik berupa sarana pendukung gedung maupun mobil operasional. Gubernur menanggapi positif apa yang disampaikan KPU Bali, dan meminta Wagub segera menindaklanjuti kebutuhan KPU. Sehingga pasca audiensi dengan Gubernur dilanjutkan dengan rapat koordinasi oleh Wagub Bali yang juga dihadiri oleh Sekda Provinsi Bali, Kepala Bappeda, Kadis PU, Kadis Koperasi, Kepala Badan Kesbang dan Politik, dan Karo Pemerintahan. Rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan ringan penuh suasana kekeluargaan namun serius ini merumuskan hal-hal teknis untuk merealisasikan kebutuhan KPU Provinsi Bali.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali pada hari Jumat, tanggal 6 Pebruari 2015 melalui Surat Undangan Nomor : 005/2107/BID II/BKBP melaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Fasilitasi Koordinasi Pemilu Kada. Dalam Rapat Koordinasi yang dimotori oleh Bidang II BKPB Provinsi Bali tersebut, undangan yang hadir Anggota KPU Provinsi Bali (Putu Ayu Winariati, Ni Wayan Widhiasthini, Kadek Wirati), Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Perwakilan dari Polda Bali serta BPKP Perwakilan Bali. Pemerintah Provinsi Bali melalui BKBP menyatakan kesiapannya dalam memfasilitasi Pelaksanaan Supervisi dan Monitoring Pemilu Kada di 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, dalam kesempatan itu Anggota KPU Provinsi Bali mengatakan sampai saat ini petunjuk teknis Pemilu Kada yang di susun oleh KPU-RI masih dalam bentuk Draf PKPU. KPU Provinsi Bali bersama TIM Fasilitasi Pelaksanaan Pemilukada Kab/Kota se-Bali akan menyusun Rencana Kerja setelah ditetapkannya PKPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali pada hari Jumat, tanggal 6 Pebruari 2015 melalui Surat Undangan Nomor : 005/2107/BID II/BKBP melaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka Persiapan Pelaksanaan Fasilitasi Koordinasi Pemilu Kada. Dalam Rapat Koordinasi yang dimotori oleh Bidang II BKPB Provinsi Bali tersebut, undangan yang hadir Anggota KPU Provinsi Bali (Putu Ayu Winariati, Ni Wayan Widhiasthini, Kadek Wirati), Ketua Bawaslu Provinsi Bali, Perwakilan dari Polda Bali serta BPKP Perwakilan Bali. Pemerintah Daerah Provinsi Bali melalui BKBP menyatakan kesiapannya dalam memfasilitasi Pelaksanaan Supervisi dan Monitoring Pemilu Kada di 6 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, dalam kesempatan itu Anggota KPU Provinsi Bali mengatakan sampai saat ini petunjuk teknis Pemilu Kada yang di susun oleh KPU-RI masih dalam bentuk Draf PKPU. KPU Provinsi Bali bersama TIM Fasilitasi Pelaksanaan Pemilukada Kab/Kota se-Bali akan menyusun Rencana Aksi setelah ditetapkannya PKPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pada hari Jumat, 30 Januari 2015, KPU Provinsi Bali mendapat kunjungan dari IFES( International Foundation for Electoral System) Mr. Vasu Mohan (Regional Director Europe and Asia) dan Mr Peter Erben (Senior Global Electoral Adviser ). Mereka diterima oleh Ni Putu Ayu Winariati (Anggota KPU Provinsi Bali Divisi Teknis Penyelenggaraan), Kadek Wirati(Divisi Hubungan Masyarakat, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga)dan Putu Arya Gunawan(Sekretaris KPU Provinsi Bali). Mr Peter dan Mr Vasu mengucapkan selamat atas keberhasilan Provinsi Bali dalam melaksanakan Pemilu, dan ikut bangga pemilihan di Indonesia menjadi teladan negara Asia lainnya. IFES membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di KPU Provinsi Bali, dimana permalasahan tersebut akan menjadi usulan untuk perbaikan Pemilu mendatang. Ada pun masalah yang sangat menonjol kedepan yaitu untuk mengurangi surat suara tidak sah dan ketersediaan surat suara untuk pemilih pindah coblos dilandasi peraturan perundang-undangan serta belum maksimalnya TPS keliling di rumah sakit maupun di bandara. Kedepan IFES bersama lembaga Perludem beserta akademisi akan membantu kepemiluan di Indonesia.  IFES telah hadirdi Indonesia sejak 1998 untuk membantu indonesia dalam pemilu dan IFES telah memperpanjang kontrak  lima tahun lagi untuk terus bekerja sama dengan KPU RI dalam membuat Project-project untuk pengembangan kepemiluan di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali telah melakukan rapat koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Bali, Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se-Bali serta Pejabat Struktural KPU Provinsi Bali, pada hari Rabu, 21 Januari 2015. Rapat yang dilaksanakan di ruang rapat Sekretariat KPU Provinsi Bali tersebut membahas draft Peraturan KPU tentang Pilkada Tahun 2015 dan kesiapan anggaran masing-masing KPU Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan Pilkada. Pada rapat koordinasi tersebut juga disampaikan hasil rapat koordinasi di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2015. Ketua KPU Bali Dewa Raka Sandi selaku pimpinan rapat mengatakan rapat koordinasi ini difokuskan pada pembahasan draft peraturan KPU, rancangan anggaran serta mekanisme supervisi Pilkada Tahun 2015. Kepada KPU Kabupaten/Kota diharapkan segera berkoordinasi dan melakukan sosialisasi kepada segenap stake holder di wilayahnya masing-masing. Dari sisi anggaran, Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan Pilkada (Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem) sudah teralokasi anggaran. Mengenai kekurangan anggaran dari jumlah yang dibutuhkan akan dikoordinasikan lebih lanjut. "Rapat kali ini kita lakukan untuk menyamakan pandangan serta menginventarisasi permasalahan yang ada sehingga langkah-langkah yang akan dilakukan kedepan dapat berjalan sesuai dengan tahapan", tambah Dewa Raka Sandi sembari menutup rapat.